Dokumen tersebut mengkritik kembalinya keterlibatan TNI dalam program Keluarga Berencana di Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa keterlibatan militer dalam program KB di masa lalu telah melanggar hak asasi perempuan dan hak atas otonomi tubuh. Dokumen tersebut mendesak pembatalan MoU antara Panglima TNI dan Kepala BKKBN mengenai kerjasama tersebut.

1. 06 Maret 2009
Pernyataan Bersama Menyambut Hari Perempuan Internasional
PELIBATAN TENTARA DALAM PROGRAM KB ADALAH PENGULANGAN
KESALAHAN DI MASA LALU
Tentara Nasional Indonesia (dulu disebut ABRI) kembali akan membantu (mengawal)
pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional. Kembalinya TNI dalam program Keluarga Berencana
(KB) tersebut didasarkan pada nota kesepakatan (MoU) yang ditandatangani Panglima
TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kepala BKKBN, Dr. Sugiri Syarief, MPA, disaksikan
oleh Menko Kesra, Aburizal Bakrie, di Auditorium BKKBN Jakarta pada 12 Februari
2009.
Menurut keterangan Panglima TNI, wujud kerjasama di lapangan antara lain dengan
meningkatkan kemampuan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
Pergerakan dan kemitraan bagi petugas KB; Pengelolaan pelaksanaan organisasi
keagamaan, organisasi profesi dan institusi masyarakat pedesaan perkotaan Program KB
Nasional; Pelayanan KB, pelayanan kesehatan reproduksi kesehatan, kesehatan
reproduksi remaja, kelangsungan hidup bayi dan anak serta peningkatan partisipasi pria
di lingkungan TNI dan Masyarakat; Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga,
peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga di
lingkungan TNI dan Masyarakat; dan Pendidikan/pelatihan bagi pengelola dan pelaksana
program KB Nasional di lingkungan TNI.
Salah satu target kerja sama tersebut adalah pemenuhan target akseptor baru sejumlah 6,6
juta, di tahun 2009. Berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu, keterlibatan aparat
militer dalam pelaksanaan program KB sangat rentan pelanggaran hak asasi manusia,
terutama hak perempuan. Kerjasama antara BKKBN dengan TNI yang diarahkan pada
pemenuhan target pencapaian akseptor baru, akan menjadi pengulangan kesalahan yang
dilakukan oleh ABRI dalam mensukseskan program KB di era rezim Soeharto.
Target mensukseskan program KB dengan tolok ukur utama penambahan jumlah
akseptor, yang dilakukan oleh ABRI dimasa lalu, melanggar hak-hak perempuan
termasuk Hak atas otonomi tubuh, privasi, kerahasiaan, persetujuan berdasarkan
pengetahuan (informed consent) dan pilihan. Bahkan pada prakteknya, peran tentara
dalam KB merupakan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender.
Saat itu, INFID (masih bernama INGI) telah melakukan kampanye di tingkat
Internasional agar program KB yang didanai dari utang World Bank dihentikan. Karena
Riset INFID pada tahun 1991 [1] menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi
dipaksakan terhadap perempuan dan melanggar prinsip persetujuan berdasarkan
pengetahuan (informed consent)

2. Kembalinya TNI dalam program KB sangat memungkinkan terjadinya kekerasan
berbasis gender, dan merusak kerja-kerja promosi hak Asasi perempuan dan keadilan
gender yang telah 10 tahun dikerjakan. Karena tentara merupakan salah satu institusi
negara yang tidak ramah terhadap konsep, nilai, prinsip dan perangkat kebijakan berbasis
Hak Asasi Perempuan dan keadilan gender
Keluarga Berencana (KB) merupakan isu kependudukan yang memfokuskan kesehatan
reproduksi dan hak-hak perempuan sebagai tema sentral. Pelayanan kesehatan reproduksi
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan perempuan dan laki-laki berhubungan
dengan masalah seksualitas dan penjarangan kehamilan. Ada 8 komponen yang termasuk
dalam kesehatan reproduksi, yaitu: konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat
kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit; pendidikan seksualitas dan gender;
pencegahan, skrining dan pengobatan saluran reproduksi, PMS (Penyakit Menular
Seksual), termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya; pemberian informasi
yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada; pencegahan dan
pengobatan infertilitas; pelayanan aborsi aman; pelayanan kehamilan, persalinan oleh
tenaga kesehatan
Dengan melihat luas dan dalamnya cakupan komponen kesehatan reproduksi dapat
dipastikan bahwa tentara tidak memiliki kecukupan pengetahuan dan sensitifitas untuk
bekerja di ranah kesehatan reproduksi tersebut.
Lebih dari itu, Kesehatan Reproduksi bukanlah merupakan Tugas Pokok dan fungsi
(Tupoksi) dari tentara dalam operasi militer untuk perang (OMP) dan juga tidak termasuk
tupoksi dalam operasi militer selain perang (OMSP) dan tubuh perempuan bukanlah
Daerah Operasi Militer (DOM).
Peran Fungsi dan tugas Pokok TNI
Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI menentukan bahwa: 1) TNI berperan
sebagai alat negara di bidang pertahanan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan
kebijakan dan keputusan politik negara, 2) TNI berfungsi sebagai penangkal dan
penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam
negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa serta melakukan
pemulihan akibat kekacauan keamanan, 3) Tugas pokok TNI adalah menegakkan
kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah, 4) Melaksanakan tugas pokok
dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, 5) Postur TNI
dibangun sebagai postur pertahanan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman
bersenjata, 6) Pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI harus mempertimbangkan
dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik
dan daerah terpencil sesuai kondisi geografis dan strategi pertahanan, 7) Dalam
pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang
dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis, 8) Penggelaran kekuatan TNI
tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah

3. Dalam operasi selain perang, terdapat 14 operasi selain perang yaitu: mengatasi gerakan
separatisme, pemberontakan bersenjata, dan aksi terorisme, mengamankan wilayah
perbatasan, pengamanan obyek vital strategis, pengamanan presiden dan wakil presiden
beserta keluarganya, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar
negeri, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini, serta
membantu: tugas pemerintahan di daerah, Kepolisian RI, pengamanan tamu negara
setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang di Indonesia,
menanggulangi bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan,
pencarian dan pertolongan kecelakaan (search and rescue) dan membantu pengamanan
pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan dan perompakan.
Dalam menjalankan tugas-tugasnya, tentara harus mendasakan diri kepada kebijakan dan
keputusan politik negara. terkait dengan ketentuan ini, maka MoU antara Panglima TNI,
dan Kepala BKKBN, perlu dipertanyakan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.
Kegagalan KB adalah Pelanggaran Negara
Bahwa selama 10 tahun terakhir negara mengalami kegagalan dalam mempromosikan
dan mensukseskan Keluarga Berencana, adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri.
Kegagalan tersebut, bukanlah disebabkan oleh berhentinya kerterlibatan TNI dalam
program KB. Namun lebih disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh
negara, terutama pemerintah. Pasal 12 Konvensi Penghapusan segala Bentuk diskriminasi
terhadap perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indoneisa melalui UU No. 7 Tahun
1984, menyatakan bahwa negara wajib menghapus diskriminasi terhadap perempuan di
bidang pemeliharaan kesehatan. Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang layak
berkaitan dengan kehamilan, sebelum dan sesudah persalinan, serta pelayanan cuma-
cuma termasuk untuk KB serta pemberian makanan yang bergizi.
Namun sejak reformasi, dimana pemerintah memiliki ikatan utang dengan IMF
(International Monetary Fund) dan diharuskan melaksankan program Structural
Adjustment, yang salah satunya diharuskan menghapuskan program layanan kesehatan
dan KB cuma-cuma. Sejak itulah layanan KB bagi masyarakat - terutama bagi kelompok
miskin diabaikan.
Sehubungan dengan dilakukannya MoU antara Panglima TNI dengan kepala BKKBN,
maka INFID mendesak agar MoU tersebut dibatalkan.
Jakarta, 6 Maret 2009
Don K Marut Direktur Eksekutif INFID
Anggota, Jejaring kerja dan Individu yang peduli, ikut mendukung pernyataan ini:

4. ORGANISASI:
1.Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Biro Informasi, Jakarta
2.BAKUMSU, Medan
3.BISMI, Depok
4.Forum Pemerhati Masalah Perempuan, Sulawesi Selatan
5.IDEA, Yogyakarta
6.IDSPS
7.Institut Perempuan
8.Institute for National and Democratic Studies (INDIES)
9.JATAM
10.KAIL
11.Kapal Perempuan
12.Kelompok Pelita Sejatera (KPS), Medan
13.Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulteng (KPKPST)
14.Koalisi Perempuan Indonesia
15.KSPPM, Medan
16.LARAS, Kalimantan Timur
17.Our Voice
18.Perkumpulan relawan CIS TIMOR
19.PIKUL, Kupang – NTT
20.Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Banda Aceh
21.Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)
22.Sahabat Perempuan
23.Sahabat Perempuan, Magelang
24.SAHARA, Aceh
25.SATUNAMA, Yogyakarta
26.Society Empowerment and Development Institute
27.Watch Indonesia!, Berlin
28.Women Research Institute
29.Yayasan Aksi Kemanusiaan-ANIMASI SoE TTS
30.Yayasan Lembaga Konsumen, Sulawesi Selatan
31.Yayasan Pemantau Hak Anak
INDIVIDU:
32.Anik Wusari
33.Atikah Hamzah
34.Baran Melky, Kupang – NTT
35.Damairia Pakpahan
36.Ellin Rozana
37.Herni Ramdlanningrum, aktivis Perempuan Muhammadiyah
38.I Wayan "Gendo" Suardana, SH
39.Iva Hasanah
40.Jufriadi Puspa, Banda Aceh

5. 41.Metta Yanti
42.Mike Peruhe, Melbourne-Aussie
43.Misran Lubis, Coordinator Research and Capacity Building Yayasan Pusat Kajian dan
Perlindungan Anak (PKPA)
44.Nur Hidayati
45.Silvia Fanggidae, Kupang – NTT
46.Siti Nurrofiqoh, Pantau
47.Tunggal Pawestri
48.Valentina Sagala
49.Valentina Sri Wijiyati, Yogyakarta
50.Wariyatun, Sahabat Perempuan, Magelang
51.Wika Handini
52.Zohra Andi Baso, Sulawesi Selatan
[1] Family Planning Program in Indonesia: a plight for policy, reorientation, by : Wardah
Hafidz;, Adrina Taslim; Sita Aripurnami, INGI Conference; Washington, DC-USA; 28
April-2 Mei 1991

6. 41.Metta Yanti
42.Mike Peruhe, Melbourne-Aussie
43.Misran Lubis, Coordinator Research and Capacity Building Yayasan Pusat Kajian dan
Perlindungan Anak (PKPA)
44.Nur Hidayati
45.Silvia Fanggidae, Kupang – NTT
46.Siti Nurrofiqoh, Pantau
47.Tunggal Pawestri
48.Valentina Sagala
49.Valentina Sri Wijiyati, Yogyakarta
50.Wariyatun, Sahabat Perempuan, Magelang
51.Wika Handini
52.Zohra Andi Baso, Sulawesi Selatan
[1] Family Planning Program in Indonesia: a plight for policy, reorientation, by : Wardah
Hafidz;, Adrina Taslim; Sita Aripurnami, INGI Conference; Washington, DC-USA; 28
April-2 Mei 1991