SDM penanganan konflik sosial

1. PETUNJUK OPERASIONAL
TENAGA PELOPOR
PERDAMAIAN
TAHUN 2018
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia

2. DAFTAR ISI
Peningkatan Kapasitas
Makna-Tujuan-Prinsip-Langkah dan Program
Kerja Kegiatan-Indikator Keberhasilan
Mekanisme dan Pengendalian
Pendahuluan
Latar Belakang-Dasar Hukum
Tinjauan Konflik Sosial
Uraian Konflik Sosial-Penanganan Konflik Sosial
Tenaga Pelopor Perdamaian
Kedudukan,Tugas,Fungsi-Kriteria-Persyaratan-
Karakteristik- Klasifikasi-Kegiatan
2
1.
2.
3.
4.
5.

3. PENDAHULUAN
3
▪ Perdamaian sosial merupakan cita cita bangsa
▪ Pemerintah dan masyarakat sebagai pengarah ataupun pelaksana dalam
penciptaan atau pun pemeliharaan kondisi damai melalui penanganan konflik
sosial
▪ Masyarakat merupakan potensi dan sumber dalam penanganan konflik sosial
▪ Peran masyarakat perlu ditumbuhkan dan diperkuat dengan pendekatan cepat
dan tepat melalui kebijakan “communities strength perspektif”.
▪ Dalam upaya pelaksanaan kebijakan maka diperlukan unsur masyarakat sebagai
penggerak juga merupakan infrastruktur sosial dalam upaya penanganan konflik
sosial yaitu Tenaga Pelopor Perdamaian yang merupakan relawan terlatih bidang
bencana sosial.
▪ Dalam rangka mencetak Tenaga pelopor Perdamaian yang memiliki
kemampuan dalam menjaga perdamaian di lingkungan masyaerakat, diperlukan
upaya strategis dengan mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai cara
memantapkan gerak langkah Tenaga Pelopor Perdamaian sebagai Peningkatan
Kapasitas Tenaga Pelopor Pedamaian melalui Pedoman Umum Tenaga Pelopor
Perdamaian.

4.  UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 UU Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial;
 UU Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial;
 PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 PP Nomor 12 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-
Undang;
 Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial;
 Permensos Nomor 4 Tahun 2015, tentang Bantuan Langsung Berupa Uang
Tunai bagi Korban Bencana;
 Permensos Nomor 26 Tahun 2017, Pedoman Pelaksanaan Penanganan
Konflik Sosial Bidang Sosial
DASAR HUKUM

5. KONFLIK SOSIAL (Pengertian)
Devinisi Dampak
Penyebab
perseteruan dan/atau
benturan fisik dengan
kekerasan antara dua
kelompok masyarakat atau
lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan
berdampak luas yang
mengakibatkan
ketidakamanan dan
disintegrasi sosial sehingga
mengganggu stabilitas
nasional dan menghambat
pembangunan nasional
Perbedaan individu
Perbedaan latar
kebudayaan
Perbedaan kepentingan
Perubahan nilai yang cepat
di masyarakat
Meningkatkan solidaritas (in
group)
Keretakan hubungan
Perubahan kepribadian
individu
Dominasi/penaklukan salah
satu pihak

6. KONFLIK SOSIAL (Penanganan)
Pencegahan Pemulihan
Penghentian
Memelihara kondisi damai
Mengembangkan system
penyelesaian perselisihan
dengan damai
Meredam potensi konflik
Membangun system
peringatan dini
Penghentian kekerasan fisik
Penatapan status keadaan
konflik
Tindakan darurat
penyelamatan dan
perlindungan korban
Bantuan pihak keamanan
Rehabilitasi
Rekonsiliasi
Rekonstruksi

7. Kedudukan
▪ Relawan sosial yang bergerak dalam
penanganan konflik sosial
▪ Tenaga Pelopor berkedudukan di
desa/kelurahan, dan;
▪ Tenaga pelopor mempunyai wilayah kerja di
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, dan nasional.
7
TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
(Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kriteria)
Tugas
 Mendukung upaya pencegahan
 Mendukung upaya penghentian konflik sosial
dengan membantu evakuasi dan mendampingi
korban konflik
 Mendukung pemulihan sosial
Fungsi
 Pengendali konflik
 Juru damai
 Pemelihara perdamaian
 Kolaborator
 Informan
Kriteria
 Peduli terhadap perdamaian di lingkungan masyarakat.
 Cerdas, peka dan menguasai situasi.
 Aktif mendukung penanganan konflik sosial.
 Mendapat pengakuan dari masyarakat tentang
keberadaan Tenaga pelopor

8. 8
TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
(Persyaratan, Karakteristik)
Persyaratan
 WNI; Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia 1945;
 Telah berumur 18 tahun ke atas, Sehat jasmani dan
rohani;
 Atas kemauan dan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari
pihak manapun;
 Memiliki jiwa dan kepedulian terhadap perdamaian
dilingkungannya;
 Telah mengikuti pelatihan/pemantapan/pendidikan
yang berkaitan dengan konflik sosial
 Mengabdi untuk kepentingan kemanusiaan dan
sosial.
 Ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
.
Karakteristik
▪ Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
▪ Setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
serta NKRI.
▪ Menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia.
▪ Rela berkorban, pantang menyerah, berani dan
jujur dalam mewujudkan pengabdiannya dalam
penanganan konflik sosial.
▪ Mengutamakan tugas dan pengabdian
kemanusiaan dari pada kepentingan pribadi
atau golongan.
▪ Kreatif dan tanggap/peka terhadap lingkungan.
.

9. 9
KLASIFIKASI TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
Utama
Pemula Terampil
Pernah mengikuti
pemantapan tingkat dasar;
Jaringan kerjanya masih
sangat terbatas ditingkat
lokal;
Terbatas dalam
melaksanakan penanganan
konflik sosial yang dilakukan
oleh pemerintah/
pemerintah daerah atau
pihak luar;
Orientasi tugasnya sebagai
pelaksana lapangan.
Pernah mengikuti
pemantapan lanjutan;
Pengabdian dalam
penanganan konflik sosial
sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun;
Jaringan kerjanya sudah lebih
luas;
Memiliki keterampilan
resolusi konflik
Memiliki kreativitas;
Mampu menggali sumber
daya dalam lingkup terbatas,
dan;
Orientasi tugasnya sebagai
juru damai
Pernah mengikuti
pemantapan tingkat dasar,
lanjutan dan ahli
Penanganan konflik sosial
yang dilakukan lebih
professional;
Pengabdian di bidang
penanganan konflik sosial
lebih dari 5 (lima) tahun;
Mampu mengakses sumber;
Kreatif dan mandiri;
Jaringan kerja sudah sangat
luas, dan;
Orientasi tugas sebagai
pendamping, fasilitator dan
konsultan.

10. 10
KEGIATAN TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
Pencegahan Konflik Sosial I
• Pencegahan
Fungsi
• Terhindar dari konflik
Tujuan
• Masyarakat umum
Sasaran
• Penyadaran Sosial
Kegiatan Pokok
• Kampanye Sosial, Publikasi,
Forum Dialog
Sub Kegiatan
• Masyarakat Harmoni
Output
• Kesiapsiagaan Sosial
• Terciptanya system yang
menjamin hidup damai
• Desa/Kelurahan
• Keserasian Sosial
• Mendampingi, memfasilitasi
• Laporan
• Mendampingi, memfasilitasi

11. 11
KEGIATAN TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
Pencegahan Konflik Sosial II
• Deteksi Dini
Fungsi
• Terdeteksinya potensi sosial
di daerah
Tujuan
• Desa/ Kelurahan
Sasaran
• Pemetaan Daerah Rawan
Konflik, Detektor Sosial
Kegiatan Pokok
• Memetakan, menyediakan
informasi
Sub Kegiatan
• Laporan, peta lokasi
Output
• Mitigasi
• Mencegah meluasnya konflik
sosial
• Desa/Kelurahan
• Mengendalikan konflik
• Satgas penyelesaian konflik,
mediasi, konsiliasi, arbitrasi
• Laporan

12. 12
KEGIATAN TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
Saat Konflik Terjadi
• Evakuasi
Fungsi
• Terlindunginya korban
dalam kondisi darurat
Tujuan
• Korban konflik
Sasaran
• Distribusi logistic
Kegiatan Pokok
• Distribusi logistic, dapur
umum, posko
Sub Kegiatan
• Terlindunginya korban
Output
• Penyelamatan
• Terselamatkannya korban
• Korban konflik
• Mendampingi korban
• Mendata, membantu
distribusi buffer stock
• Terpenuhi kebutuhan dasar
korban
• LDP
• Terfasilitasi kebutuhan
psikososial korban
• Korban konflik
• Mendampingi korban
• Pulihnya kondisi psikososial
korban
• Memberikan terapi
psikososial

13. 13
KEGIATAN TENAGA PELOPOR PERDAMAIAN
Paska Konflik Sosial : Pemberian Layanan Dukungan Psikososial
Pendekatan Awal Rencana Pemulihan
Kontak secara profesional
Penentuan elijibilitas
Penetapan kontrak
Pengungkapan masalah
Menetapkan metode dan
teknik pemulihan sesuai
dengan permasalahan
psikososial yang dialami
Persiapan kegiatan
Implementasi
Pengakhiran kegiatan
Pelaksanaan
Pemulihan
Evaluasi
Mengetahui keberhasilan
kegiatan pemulihan yang telah
dilakukan
Pengakhiran
Tahap akhir pemulihan dapat
berupa closing atau pun
referal

14. Tujuan
 Meningkatkan kemampuan (pengetahuan,
keterampilan, sikap) tenaga pelopor
perdamaian
 Meningkatnya mutu kelembagaan tenaga
pelopor perdamaian
 Meningkatnya mutu jejaring tenaga pelopor
perdamaian
14
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
PELOPOR PERDAMAIAN
Prinsip
 Humanitas
 Imparsialitas (Impartiality) dan non diskriminasi
 Netralitas dan Independensi
 Responsibilitas dan akuntabilitas
Langkah
 Pendataan
 Perekrutan
 Peningkatan Kapasitas
 Penguatan Kapasitas Kelembagaan
 Pelengkapan Kerja
 Apresiasi kinerja
Program dan Kegiatan
 Promosi Sosial
 Program Peningkatan Kapasitas Kerja
 Pengembangan Kerjasama
Adanya indikator keberhasilan peningkatan
kapasitas pelopor

15. Melengkapi
antar Pihak
Dapat
Dilakukan
Berjenjang
Saling
terikat
satu sama
lain
Kesetaraan
dan
Kemitraan
Sejajar
15
MEKANISME PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
PELOPOR PERDAMAIAN
Pembagian kewenangan dan penampilan peran dan fungsi yang tegas antara
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, lembaga
sosial serta Tenaga Pelopor

16. Pelaporan
Monitoring
Supervisi Evaluasi
16
PENGENDALIAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
PELOPOR PERDAMAIAN
mengarahkan,
membimbing,
membina dan
memecahkan
masalah
Pemantauan
peningkatan
kapasitas Tenanga
Pelopor dari input
sampai proses
Menilai, menghitung,
dan mengukur proses
dan hasil kerja
Tenaga Pelopor
Perdamaian
Bentuk
pendokumentasian dan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Pelopor
Perdamaian

17. TERIMA KASIH
17