SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
“Samontha”
Sekedar untuk di ingat
Dengan ditetapkannya
tahun 2016 ini maka
Nomor 32 Tahun 2006
Administrasi Desa dan
Administrasi Desa dan
bertentangan dengan
dicabut dan dinyatakan
( pasal 14 )
ingat……
ditetapkannya permendagri 47
maka Peraturan Menteri
2006 Tentang Pedoman
dan ketentuan lain yang
dan ketentuan lain yang
Peraturan Menteri ini
dinyatakan tidak berlaku
“Samontha”
Postur Permendagri
 BAB I : KETENTUAN UMUM ( Pasal
 BAB II : RUANG LINGKUP ( Pasal 2 )
 BAB III : KEWENANGAN ( Pasal 3)
 BAB IV :PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
( Pasal 4 – pasal 9)
( Pasal 4 – pasal 9)
 BAB V : PELAPORAN ( pasal 10 )
 BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 BAB VII : PENDANAAN ( Pasal 13 )
 BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
Permendagri 47 /2016
Pasal 1 )
2 )
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 11 – 12)
( Pasal 14 )
“Samontha”
Pengertian………
Administrasi Pemerintahan Desa adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai
data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa pada Buku Register
Desa.
Administrasi Pemerintahan Desa adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai
data dan informasi mengenai
emerintahan Desa pada Buku Register
“Samontha”
Ruang lingkup Administrasi
Ruang lingkup meliputi:
Administrasi Umum
Administrasi Penduduk
Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan
Administrasi Pembangunan
Administrasi Lainnya.
Pemerintahan Desa
Penduduk
Keuangan.
Keuangan.
Pembangunan
“Samontha”
Administrasi Umum
Adalah : pencatatan data
kegiatan pemerintahan Desa
Umum.
Meliputi
1. Buku Peraturan Di Desa;
1. Buku Peraturan Di Desa;
2. Buku Keputusan Kepala Desa;
3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
5. Buku Tanah Kas Desa;
6. Buku Tanah di Desa;
7. Buku Agenda;
8. Buku Ekspedisi; dan
9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
Umum
data dan informasi mengenai
Desa pada Buku Administrasi
Desa.
“Samontha”
Administrasi Penduduk
 Adalah : Kegiatan pencatatan
kependudukan di Desa baik
penambahan dan pengurangan penduduk
penduduk yang dimuat dalam administrasi
Meliputi
1. Buku Induk Penduduk;
1. Buku Induk Penduduk;
2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Desa kepada Bupati/Walikota melalui
4. Buku Penduduk Sementara; dan
5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku
Penduduk
data dan informasi mengenai
mengenai penduduk sementara,
penduduk maupun perkembangan
dministrasi penduduk.
Penduduk (WAJIB dilaporkan oleh Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan )
Buku Kartu Keluarga.
“Samontha”
Administrasi Keuangan Desa
 Adalah : Kegiatan pencatatan
pengelolaan keuangan Desa
Keuangan Desa.
Meliputi
1. Buku APB Desa;
1. Buku APB Desa;
2. Buku Rencana Anggaran Biaya;
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
4. Buku Kas Umum;
5. Buku Kas Pembantu; dan
6. Buku Bank Desa.
Keuangan Desa
pencatatan data dan informasi mengenai
Desa dalam Buku Administrasi
“Samontha”
Administrasi Pembangunan
 Adalah : Kegiatan pencatatan
pelaksanaan pembangunan dan
dimuat dalam Administrasi Pembangunan
Meliputi
1. Buku Rencana Kerja Pembangunan
1. Buku Rencana Kerja Pembangunan
2. Buku Kegiatan Pembangunan;
3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil
4. Buku Kader Pendampingan dan
Pembangunan
pencatatan data dan informasi mengenai
dan pemberdayaan masyarakat
Pembangunan.
Pembangunan Desa;
Pembangunan Desa;
Pembangunan;
hasil Pembangunan; dan
dan Pemberdayaan Masyarakat.
“Samontha”
Administrasi Lainnya
 Adalah : Kegiatan pencatatan
penyelenggaraan Pemerintahan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
masyarakat dan dimuat dalam Buku
dengan kebutuhan.
Meliputi
Meliputi
1. Kegiatan Badan Permusyawaratan
Badan Permusyawaratan Desa;
2. Kegiatan musyawarah Desa dalam
3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga
data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
Buku Administrasi Lainnya sesuai
Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi
buku musyawarah Desa; dan
emasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku
embaga Adat.
“Samontha”
KEWENANGAN Penyelenggaraan
Administrasi Desa
 Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi
pemerintahan Desa.
 Penyelenggaraan administrasi pemerintahan
 Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 Pelaksanaan pembangunan Desa;
 Pembinaan kemasyarakatan; dan
 Pemberdayaan masyarakat.
 Dalam penyelenggaraan administrasi
Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana
Penyelenggaraan
Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka:
Desa
Desa
administrasi pemerintahan Desa, Kepala
Pelaksana.
“Samontha”
Pelaporan administrasi
Pemerintah desa yang telah
pencatatan buku administrasi
melaporkan kepada B
melaporkan kepada B
ketentuan peraturan perundang
administrasi Desa
telah selesai melakukan
administrasi pemerintahan Desa
Bupati/Walikota sesuai
Bupati/Walikota sesuai
perundang-undangan.
“Samontha”
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
 Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
 Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya.
Meliputi:
Meliputi:
 Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan
pemerintahan Desa;
 Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan
 Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan
 Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pemerintahan Desa; dan
 Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan
pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan
administrasi pemerintahan Desa secara nasional.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
di wilayahnya.
enetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi
penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
emberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi
elaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi
esa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Samontha”
 Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa Bupati dapat melimpahkan
Camat meliputi :
1. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi
2. Melakukan pengawasan penyelenggaraan
Desa
3. Memberikan bimbingan, supervisi
3. Memberikan bimbingan, supervisi
administrasi pemerintahan Desa.
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi
dapat melimpahkan kewenangan kepada
administrasi pemerintahan Desa;
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
supervisi dan konsultasi penyelenggaraan
supervisi dan konsultasi penyelenggaraan
“Samontha”
FORMAT –
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
– FORMAT
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
ADMINISTRASI UMUM
( 9 Buku
( 9 Buku
ADMINISTRASI UMUM
Buku )
Buku )
1. BUKU PERATURAN DI DESA
NOMOR
JENIS
PERATURA
NOMOR DAN
TANGGAL
DITETAPKAN
URAIAN
Tanggal
Kesepakatan
Peraturan
NOMOR
URUT
PERATURA
N
DI DESA
TENTANG
URAIAN
SINGKAT
Desa
1 2 3 4 5 6
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
Tanggal
Kesepakatan
Peraturan
NOMOR DAN
NOMOR DAN
TANGGAL
DIUNDANGKAN
DALAM
NOMOR DAN
TANGGAL
NOMOR DAN
TANGGAL
DILAPORKAN
DALAM
LEMBARAN DESA
TANGGAL
DIUNDANGKAN
DALAM BERITA
DESA
KET.
7 8 9 10
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
2. BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
URUT
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
KEPALA DESA
TENTANG URAIAN SINGKAT
1 2 3
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
URAIAN SINGKAT
NOMOR
DAN TANGGAL
DILAPORKAN
KET.
4 5 6
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
3. BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA
NOMOR
URUT
JEN
IS
BAR
ANG
/
BA
NG
UN
AN
ASAL BARANG/BANGUNAN
DIBELI
SENDIRI
BANTUAN
SUMBANGAN
BAI
K
PEMERINTAH PR
OVI
NSI
KAB/
KOTA
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
3. BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA
KEADAAN
BARANG/
BANGUNAN
AWAL
TAHUN
PENGHAPUSAN BARANG DAN
BANGUNAN
KEADAAN
BARANG/BANGUNAN
AKHIR TAHUN
KET
BAI
K
RUSAK RUSAK DIJUAL
DIS
UM
BA
NG
KA
N
TGL
PENG
HAPUSAN
BAIK RUSAK
8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
4. BUKU APARAT PEMERINTAH DESA
NOMO
R
URUT
NAMA NIAP
NI
P
JENIS
KELAMI
N
TEMPA
T
DAN
TGL
LAHIR
AGAM
A
PANGKAT
GOLONGA
N
1 2 3 4 5 6 7 8
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
4. BUKU APARAT PEMERINTAH DESA
PANGKAT
JABATA
N
PENDIDIKA
N
TERAKHIR
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
PENGANGKATA
N
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
PEMBERHENTIA
N
KET
9 10 11 12 13
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
 5. BUKU TANAH KAS DESA
MOR
URUT
ASA
L
TAN
AH
KA
S
DES
A
NOM
OR
SERTI
FIKAT
BUKU
LETTE
R C/
PERS
IL
LU
AS
(m)
KEL
AS
PEROLEHAN TKD
ASLI
MILIK
DESA
BANTUAN
LAIN-
LAIN
TGL
PEROLE
HAN
SA
WA
H
TE
GA
L
PEM
E
RINT
AH
PRO
V
KA
B/
KO
TA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
JENIS TKD
PATOK
TANDA
BATAS
PAPAN
NAMA
LOKASI
PERUNTU
KKAN
MUTA
SI
KE
T
TE
GA
L
KE
BUN
TAMBA
K/
KOLAM
TANA
H
KERIN
G/
DARA
T
AD
A
TD
K
AD
A
AD
A
TDK
ADA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
 6. BUKU TANAH DI DESA
OM
OR
UR
UT
NAMA
PERO
RANG
AN /
BADA
N
HUKU
M
J
M
L
(M
2)
STATUS HAK TANAH (M2)
SUDAH
BERSERTIFIKA
T
BELUM
BERSERTIFIKA
T
NON PERTANIAN
H
M
HG
B
HP
HG
U
HP
L
M
A
VI TN
PERUMA
HAN
PERDAG
ANGAN
DAN
JASA
PERKAN
TORAN
JASA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
PENGGUNAAN TANAH (M2)
KE
T
NON PERTANIAN PERTANIAN
INDU
STRI
FASIL
ITAS
UMU
M
SAW
AH
TEGALA
N
PERKEB
UNAN
PETERN
AKAN
/
PERIKA
HUTA
N
BELU
KAR
HUT
AN
LEB
AT/
LIND
MUT
ASI
TAN
AH
DI
DES
A
TANA
H
KOS
ONG
LAIN
LAIN
M PERIKA
NAN
KAR LIND
UNG
A
ONG
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
 7. BUKU AGENDA
NOMOR
URUT
TANGGAL
PENERIMAA
N/
PENGIRIMA
N SURAT
SURAT MASUK
NOMOR TANGGAL
PENGIRI
M
ISI
SINGKA
T
1 2 3 4 5
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
SURAT KELUAR
KET
ISI
SINGKA
NOMOR TANGGAL
DITUJUKA
N KEPADA
ISI
SURAT
6 7 8 9 10 11
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ……….
………………………………….
8. BUKU EKSPEDISI
NOMOR
URUT
TANGGAL PENGIRIMAN TANGGAL DAN
NOMOR SURAT
ISI SINGKAT SURAT YANG
1 2 3
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
ISI SINGKAT SURAT YANG
DIKIRIM
DITUJUKAN
KEPADA
KETERANGAN
4 5 6
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
9. BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA
NOMOR URUT
JENIS
PERATURAN DI DESA NOMOR DAN TANGGAL
DITETAPKAN
1 2 3
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
9. BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA
NOMOR DAN TANGGAL
TENTANG
DIUNDANGKAN
KET
TANGGAL NOMOR
4 5 6 7
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
ADMINISTRASI PENDUDUK
( 5 Buku
ADMINISTRASI PENDUDUK
Buku )
 1. BUKU INDUK PENDUDUK
NOMOR
URUT
NAMA
LENGKAP
/
PANGGIL
AN
JENIS
KELAMI
N
STATU
S
PERKA
WINAN
TEMPAT &
TANGGAL
LAHIR AGAM
A
PENDIDIK
AN
TERAKHIR
TEMPA
T
LAHIR
TGL
1 2 3 4 5 6 7 8
PENDIDIK
TERAKHIR
PEKERJA
AN
DAPA
T
MEM
BACA
HURU
F
KE
WARGANEGARA
AN
ALAMA
T
LENG
KAP
KEDU
DUKA
N
DLM
KELU
ARGA
NIK
NOMO
R KK
KET
9 10 11 12 13 14 15 16
2. BUKU MUTASI PENDUDUK DESA
NOMOR
URUT
NAMA
LENGKAP/
PANGGILA
N
TEMPAT &
TANGGAL LAHIR
JENIS
KELAMIN
KEWARGA
NEGARAAN
PENAMBAHAN
TEMPAT TANGGAL DATANG
DARI
1 2 3 4 5 6 7
PENAMBAHAN PENGURANGAN KET
DATANG
DARI
TANGGA
L
PINDAH
KE TANGGAL MENINGGAL
TANGGAL
7 8 9 10 11 12 13
 3. BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
NO
MO
R
URU
T
NAMA
DUSUN/
LINGKU
NGAN
JUMLAH PENDUDUK AWAL
BULAN
TAMBAHAN BULAN INI
WNA WNI
JLH KK
JML
ANGG
OTA
KELUA
RGA
JML
JI
WA
(7+8
)
LAHIR DATANG
L P L P
WNA WNI WNA
L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3. BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAMBAHAN BULAN INI PENGURANGAN BULAN INI JML PENDUDUK AKHIR BULAN
KE
T
DATANG MENINGGAL PINDAH
WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI JML KK JML
ANGGO
TA
KELUA
RGA
JML
JIW
A
(31+
32)
L P L P L P L P L P L P L P
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3
 4. BUKU PENDUDUK SEMENTARA
N
O
NAMA
LENGK
AP
JENIS
KELAMIN
NOMOR
IDENTIT
AS/
TANDA
PENGEN
AL
TEMPA
T DAN
TANGG
AL
LAHIR/
UMUR
PEK
ER
JAA
N
KEWARGANEGARA
AN
L P KEBANG
SAAN
1 2 3 4 5 6 7 8
KEWARGANEGARA
AN
DATA
NG
DARI
MAKSUD
DAN
TUJUAN
KEDATAN
GAN
NAMA
DAN
ALAMA
T YG
DIDATA
NGI
DATAN
G
TANGG
AL
PERGI
TANGG
AL
KE
T
KETUR
UNAN
9 10 11 12 13 14 15
 5. BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA
NOM
OR
URU
T
NO
.
KK
NAM
A
LEN
GKA
P
NI
K
JENI
S
KEL
AMI
N
TEM
PAT/
TAN
GGA
L
LAHI
R
Gol.
Dar
ah
AGA
MA
PENDI
DIKAN
PEKE
RJAA
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA
ALA
MAT
STATU
S
PERKA
WINAN
TEMPA
T DAN
TANGG
AL
DIKELU
ARKAN
STAT
US
HUB.
KELU
ARGA
KEWARGA
NEGARAAN
ORAN
G TUA
TGL
MUL
AI
TING
GAL
DI
DES
A
K
ET
AY
AH
IB
U
11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 12 13 14 15 16 17 18 19
ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
( 6 Buku
ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
Buku )
 1. BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KODE
REKENING
URAIAN
1 2
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
-Tunjangan BPD
2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
-Alat Tulis Kantor
1. BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN
(Rp.)
KETERANGAN
3 4
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota
3 yang tidak mengikat
2. BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA
1.Bidang : ..............................
2.Kegiatan : ..............................
3.Waktu Pelaksanaan : ………………………..
Rincian Pendanaan:
Nomor urut URAIAN VOLUME
1 2 3
Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa
……………………………………
JUMLAH (Rp.)
2. BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA
VOLUME HARGA
SATUAN
(Rp.)
JUMLAH
(Rp.)
3 4 5
................., tanggal ………………….
Pelaksana Kegiatan
…………………………………….
 3. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Nomor urut Tanggal Uraian
Penerimaan (Rp.)
Dari
Bendahara
Swadaya
Masyarakat
1 2 3 4
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
…………………………………..
3. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Penerimaan (Rp.)
Nomor
Bukti
Pengeluaran(Rp.)
Jumlah
Pengembalian ke
Bendahara
Saldo Kas
(Rp.)
Swadaya
Masyarakat
Belanja
Barang dan
Jasa
Belanja
Modal
5 6 7 8 9 10
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
BENDAHARA DESA,
………………………….
 4. BUKU KAS UMUM
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN
PENERIMAAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH Rp.
PENGELUARAN
(Rp.) NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
SALDO
6 7 8 9
Rp.
 5. BUKU KAS PEMBANTU
No. TANGGAL
URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
PAJA
K
RE
T
PL
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
PEMOTONGAN
(Rp.)
PENYETORAN
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
6 7 8
 6. BUKU BANK DESA
No.
TANGGAL
TRANSAKS
I
URAIAN
TRANSAKSI
BUKTI
TRANSAKSI
PEMASUKAN
SETORAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
PEMASUKAN P ENGELUARAN
SALDO
BUNGA
BANK
(Rp.)
PENARIKA
N
(Rp.)
PAJAK
(Rp.)
BIAYA
ADMINISTRAS
I (Rp.)
6 7 8 9 10
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
( 4 Buku
( 4 Buku
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Buku )
Buku )
 1. BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
Nomor urut NAMA
PROYEK/
KEGIATA
N
LOKASI
SUMBER BIAYA
PEMERINTA
H
PROVINSI
1 2 3 4 5
1. BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
SUMBER BIAYA
JUMLA
H
PELAKSAN
A
MANFAA
T
KET
KAB/KOTA SWADAYA
6 7 8 9 10 11
2. BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
NOMOR URUT
NAMA
PROYEK/
KEGIATA
N
VOLUM
E
SUMBER DANA/BESARAN BIAYA
PEMERINTAH PROV KAB/
KOTA
1 2 3 4 5 6
2. BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
SUMBER DANA/BESARAN BIAYA
JLH
WAKT
U
SIFAT PROYEK
PELAKSANA KET
SWADAY
A
BARU LANJUTAN
7 8 9 10 11 12 13
 3. BUKU INVENTARIS HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
Nomor
urut
JENIS/NAMA HASIL PEMBANGUNAN
VOLUME
1 2 3
HASIL PEMBANGUNAN
BIAYA LOKASI KETERANGAN
4 5 6
 4. BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Nomor urut
NAMA UMUR
JENIS KELAMIN PENDIDIKAN/ KURSUS
1 2 3 4 5
4. BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN/ KURSUS
BIDANG ALAMAT KETERANGAN
6 7 8
Kata Orang :
Orang kantoran melaksanakan
dengan baik atau tidak,
mana KETERTIBAN ADMINISTRASI (DATA)
yang dilakukan.
melaksanakan tugasnya
, diukur dengan sejauh
KETERTIBAN ADMINISTRASI (DATA)
Bagaimana dengan
dengan kita ???
“Samontha”
“Samontha
Samontha”

More Related Content

Similar to ADMINISTRASI DESA

Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaKang Margino
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desasayaperempuan
 
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...yunusshobrun2
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).pptjaelanijaelani10
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppttoha43
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1Khasis Munandar
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...fahmironi
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019hasanadjo
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxHelmiAhmad9
 
Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxCHAIRUDIN2
 
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...Pemdes Wonoyoso
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Juni Aminudin
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017Agus Turyono
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...Yudhi Aldriand
 
Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015Formasi Org
 

Similar to ADMINISTRASI DESA (20)

Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
 
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...
SOSIALISASI PENEGASAN BATAS DESA & PENYELESAIN PERMASALAHAN KONFLIK BATAS DES...
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi (1).ppt
 
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
1-Konsep Desa dalam Regulasi konsep desa.ppt
 
Perdes RPJMDes
Perdes RPJMDesPerdes RPJMDes
Perdes RPJMDes
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG  SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
2. PERDES DESA MASSENRENGPULU TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEME...
 
Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019Sotk harapan jaya tipe i 2019
Sotk harapan jaya tipe i 2019
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Rencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docxRencana Kerja BPD.docx
Rencana Kerja BPD.docx
 
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
 
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 
06. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 201706. perdes rkp desa 2017
06. perdes rkp desa 2017
 
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13  tentang PEDOMAN PELAPORANper...
Berita daerah Kabupaten Bekasi TAHUN 2010 No 13 tentang PEDOMAN PELAPORANper...
 
Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

ADMINISTRASI DESA

  • 2. Sekedar untuk di ingat Dengan ditetapkannya tahun 2016 ini maka Nomor 32 Tahun 2006 Administrasi Desa dan Administrasi Desa dan bertentangan dengan dicabut dan dinyatakan ( pasal 14 ) ingat…… ditetapkannya permendagri 47 maka Peraturan Menteri 2006 Tentang Pedoman dan ketentuan lain yang dan ketentuan lain yang Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku “Samontha”
  • 3. Postur Permendagri  BAB I : KETENTUAN UMUM ( Pasal  BAB II : RUANG LINGKUP ( Pasal 2 )  BAB III : KEWENANGAN ( Pasal 3)  BAB IV :PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA ( Pasal 4 – pasal 9) ( Pasal 4 – pasal 9)  BAB V : PELAPORAN ( pasal 10 )  BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  BAB VII : PENDANAAN ( Pasal 13 )  BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP Permendagri 47 /2016 Pasal 1 ) 2 ) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 11 – 12) ( Pasal 14 ) “Samontha”
  • 4. Pengertian……… Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai data dan informasi mengenai emerintahan Desa pada Buku Register “Samontha”
  • 5. Ruang lingkup Administrasi Ruang lingkup meliputi: Administrasi Umum Administrasi Penduduk Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan Administrasi Pembangunan Administrasi Lainnya. Pemerintahan Desa Penduduk Keuangan. Keuangan. Pembangunan “Samontha”
  • 6. Administrasi Umum Adalah : pencatatan data kegiatan pemerintahan Desa Umum. Meliputi 1. Buku Peraturan Di Desa; 1. Buku Peraturan Di Desa; 2. Buku Keputusan Kepala Desa; 3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; 4. Buku Aparat Pemerintah Desa; 5. Buku Tanah Kas Desa; 6. Buku Tanah di Desa; 7. Buku Agenda; 8. Buku Ekspedisi; dan 9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa Umum data dan informasi mengenai Desa pada Buku Administrasi Desa. “Samontha”
  • 7. Administrasi Penduduk  Adalah : Kegiatan pencatatan kependudukan di Desa baik penambahan dan pengurangan penduduk penduduk yang dimuat dalam administrasi Meliputi 1. Buku Induk Penduduk; 1. Buku Induk Penduduk; 2. Buku Mutasi Penduduk Desa; 3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa kepada Bupati/Walikota melalui 4. Buku Penduduk Sementara; dan 5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Penduduk data dan informasi mengenai mengenai penduduk sementara, penduduk maupun perkembangan dministrasi penduduk. Penduduk (WAJIB dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan ) Buku Kartu Keluarga. “Samontha”
  • 8. Administrasi Keuangan Desa  Adalah : Kegiatan pencatatan pengelolaan keuangan Desa Keuangan Desa. Meliputi 1. Buku APB Desa; 1. Buku APB Desa; 2. Buku Rencana Anggaran Biaya; 3. Buku Kas Pembantu Kegiatan; 4. Buku Kas Umum; 5. Buku Kas Pembantu; dan 6. Buku Bank Desa. Keuangan Desa pencatatan data dan informasi mengenai Desa dalam Buku Administrasi “Samontha”
  • 9. Administrasi Pembangunan  Adalah : Kegiatan pencatatan pelaksanaan pembangunan dan dimuat dalam Administrasi Pembangunan Meliputi 1. Buku Rencana Kerja Pembangunan 1. Buku Rencana Kerja Pembangunan 2. Buku Kegiatan Pembangunan; 3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil 4. Buku Kader Pendampingan dan Pembangunan pencatatan data dan informasi mengenai dan pemberdayaan masyarakat Pembangunan. Pembangunan Desa; Pembangunan Desa; Pembangunan; hasil Pembangunan; dan dan Pemberdayaan Masyarakat. “Samontha”
  • 10. Administrasi Lainnya  Adalah : Kegiatan pencatatan penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan masyarakat dan dimuat dalam Buku dengan kebutuhan. Meliputi Meliputi 1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Badan Permusyawaratan Desa; 2. Kegiatan musyawarah Desa dalam 3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa, pelaksanaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Buku Administrasi Lainnya sesuai Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi buku musyawarah Desa; dan emasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku embaga Adat. “Samontha”
  • 11. KEWENANGAN Penyelenggaraan Administrasi Desa  Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa.  Penyelenggaraan administrasi pemerintahan  Penyelenggaraan pemerintahan Desa  Penyelenggaraan pemerintahan Desa  Pelaksanaan pembangunan Desa;  Pembinaan kemasyarakatan; dan  Pemberdayaan masyarakat.  Dalam penyelenggaraan administrasi Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana Penyelenggaraan Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka: Desa Desa administrasi pemerintahan Desa, Kepala Pelaksana. “Samontha”
  • 12. Pelaporan administrasi Pemerintah desa yang telah pencatatan buku administrasi melaporkan kepada B melaporkan kepada B ketentuan peraturan perundang administrasi Desa telah selesai melakukan administrasi pemerintahan Desa Bupati/Walikota sesuai Bupati/Walikota sesuai perundang-undangan. “Samontha”
  • 13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi  Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.  Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya. Meliputi: Meliputi:  Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa;  Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan  Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan  Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pemerintahan Desa; dan  Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan administrasi pemerintahan Desa secara nasional. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di wilayahnya. enetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; emberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi elaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi esa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Samontha”
  • 14.  Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Bupati dapat melimpahkan Camat meliputi : 1. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi 2. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Desa 3. Memberikan bimbingan, supervisi 3. Memberikan bimbingan, supervisi administrasi pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi dapat melimpahkan kewenangan kepada administrasi pemerintahan Desa; penyelenggaraan administrasi pemerintahan supervisi dan konsultasi penyelenggaraan supervisi dan konsultasi penyelenggaraan “Samontha”
  • 15. FORMAT – ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA – FORMAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
  • 16. ADMINISTRASI UMUM ( 9 Buku ( 9 Buku ADMINISTRASI UMUM Buku ) Buku )
  • 17. 1. BUKU PERATURAN DI DESA NOMOR JENIS PERATURA NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN URAIAN Tanggal Kesepakatan Peraturan NOMOR URUT PERATURA N DI DESA TENTANG URAIAN SINGKAT Desa 1 2 3 4 5 6 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… Tanggal Kesepakatan Peraturan NOMOR DAN NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM NOMOR DAN TANGGAL NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN DALAM LEMBARAN DESA TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA KET. 7 8 9 10 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 18. 2. BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR URUT NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG URAIAN SINGKAT 1 2 3 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… URAIAN SINGKAT NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN KET. 4 5 6 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 19. 3. BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA NOMOR URUT JEN IS BAR ANG / BA NG UN AN ASAL BARANG/BANGUNAN DIBELI SENDIRI BANTUAN SUMBANGAN BAI K PEMERINTAH PR OVI NSI KAB/ KOTA 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… 3. BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN KET BAI K RUSAK RUSAK DIJUAL DIS UM BA NG KA N TGL PENG HAPUSAN BAIK RUSAK 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 20. 4. BUKU APARAT PEMERINTAH DESA NOMO R URUT NAMA NIAP NI P JENIS KELAMI N TEMPA T DAN TGL LAHIR AGAM A PANGKAT GOLONGA N 1 2 3 4 5 6 7 8 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… 4. BUKU APARAT PEMERINTAH DESA PANGKAT JABATA N PENDIDIKA N TERAKHIR NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATA N NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIA N KET 9 10 11 12 13 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 21.  5. BUKU TANAH KAS DESA MOR URUT ASA L TAN AH KA S DES A NOM OR SERTI FIKAT BUKU LETTE R C/ PERS IL LU AS (m) KEL AS PEROLEHAN TKD ASLI MILIK DESA BANTUAN LAIN- LAIN TGL PEROLE HAN SA WA H TE GA L PEM E RINT AH PRO V KA B/ KO TA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… JENIS TKD PATOK TANDA BATAS PAPAN NAMA LOKASI PERUNTU KKAN MUTA SI KE T TE GA L KE BUN TAMBA K/ KOLAM TANA H KERIN G/ DARA T AD A TD K AD A AD A TDK ADA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 22.  6. BUKU TANAH DI DESA OM OR UR UT NAMA PERO RANG AN / BADA N HUKU M J M L (M 2) STATUS HAK TANAH (M2) SUDAH BERSERTIFIKA T BELUM BERSERTIFIKA T NON PERTANIAN H M HG B HP HG U HP L M A VI TN PERUMA HAN PERDAG ANGAN DAN JASA PERKAN TORAN JASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… PENGGUNAAN TANAH (M2) KE T NON PERTANIAN PERTANIAN INDU STRI FASIL ITAS UMU M SAW AH TEGALA N PERKEB UNAN PETERN AKAN / PERIKA HUTA N BELU KAR HUT AN LEB AT/ LIND MUT ASI TAN AH DI DES A TANA H KOS ONG LAIN LAIN M PERIKA NAN KAR LIND UNG A ONG 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 23.  7. BUKU AGENDA NOMOR URUT TANGGAL PENERIMAA N/ PENGIRIMA N SURAT SURAT MASUK NOMOR TANGGAL PENGIRI M ISI SINGKA T 1 2 3 4 5 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… SURAT KELUAR KET ISI SINGKA NOMOR TANGGAL DITUJUKA N KEPADA ISI SURAT 6 7 8 9 10 11 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………. ………………………………….
  • 24. 8. BUKU EKSPEDISI NOMOR URUT TANGGAL PENGIRIMAN TANGGAL DAN NOMOR SURAT ISI SINGKAT SURAT YANG 1 2 3 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM DITUJUKAN KEPADA KETERANGAN 4 5 6 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 25. 9. BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA NOMOR URUT JENIS PERATURAN DI DESA NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN 1 2 3 MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… 9. BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA NOMOR DAN TANGGAL TENTANG DIUNDANGKAN KET TANGGAL NOMOR 4 5 6 7 ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. ………………………………….
  • 26. ADMINISTRASI PENDUDUK ( 5 Buku ADMINISTRASI PENDUDUK Buku )
  • 27.  1. BUKU INDUK PENDUDUK NOMOR URUT NAMA LENGKAP / PANGGIL AN JENIS KELAMI N STATU S PERKA WINAN TEMPAT & TANGGAL LAHIR AGAM A PENDIDIK AN TERAKHIR TEMPA T LAHIR TGL 1 2 3 4 5 6 7 8 PENDIDIK TERAKHIR PEKERJA AN DAPA T MEM BACA HURU F KE WARGANEGARA AN ALAMA T LENG KAP KEDU DUKA N DLM KELU ARGA NIK NOMO R KK KET 9 10 11 12 13 14 15 16
  • 28. 2. BUKU MUTASI PENDUDUK DESA NOMOR URUT NAMA LENGKAP/ PANGGILA N TEMPAT & TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN KEWARGA NEGARAAN PENAMBAHAN TEMPAT TANGGAL DATANG DARI 1 2 3 4 5 6 7 PENAMBAHAN PENGURANGAN KET DATANG DARI TANGGA L PINDAH KE TANGGAL MENINGGAL TANGGAL 7 8 9 10 11 12 13
  • 29.  3. BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK NO MO R URU T NAMA DUSUN/ LINGKU NGAN JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN TAMBAHAN BULAN INI WNA WNI JLH KK JML ANGG OTA KELUA RGA JML JI WA (7+8 ) LAHIR DATANG L P L P WNA WNI WNA L P L P L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3. BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK TAMBAHAN BULAN INI PENGURANGAN BULAN INI JML PENDUDUK AKHIR BULAN KE T DATANG MENINGGAL PINDAH WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI JML KK JML ANGGO TA KELUA RGA JML JIW A (31+ 32) L P L P L P L P L P L P L P 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3
  • 30.  4. BUKU PENDUDUK SEMENTARA N O NAMA LENGK AP JENIS KELAMIN NOMOR IDENTIT AS/ TANDA PENGEN AL TEMPA T DAN TANGG AL LAHIR/ UMUR PEK ER JAA N KEWARGANEGARA AN L P KEBANG SAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 KEWARGANEGARA AN DATA NG DARI MAKSUD DAN TUJUAN KEDATAN GAN NAMA DAN ALAMA T YG DIDATA NGI DATAN G TANGG AL PERGI TANGG AL KE T KETUR UNAN 9 10 11 12 13 14 15
  • 31.  5. BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA NOM OR URU T NO . KK NAM A LEN GKA P NI K JENI S KEL AMI N TEM PAT/ TAN GGA L LAHI R Gol. Dar ah AGA MA PENDI DIKAN PEKE RJAA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA ALA MAT STATU S PERKA WINAN TEMPA T DAN TANGG AL DIKELU ARKAN STAT US HUB. KELU ARGA KEWARGA NEGARAAN ORAN G TUA TGL MUL AI TING GAL DI DES A K ET AY AH IB U 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • 32. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA ( 6 Buku ADMINISTRASI KEUANGAN DESA Buku )
  • 33.  1. BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KODE REKENING URAIAN 1 2 1 PENDAPATAN 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 1 2 3 Alokasi Dana Desa 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 2 BELANJA 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai: -Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat -Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat -Tunjangan BPD 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa -Alat Tulis Kantor 1. BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 3 4 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 3 yang tidak mengikat
  • 34. 2. BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA 1.Bidang : .............................. 2.Kegiatan : .............................. 3.Waktu Pelaksanaan : ……………………….. Rincian Pendanaan: Nomor urut URAIAN VOLUME 1 2 3 Disetujui/mengesahkan Kepala Desa …………………………………… JUMLAH (Rp.) 2. BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.) 3 4 5 ................., tanggal …………………. Pelaksana Kegiatan …………………………………….
  • 35.  3. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Nomor urut Tanggal Uraian Penerimaan (Rp.) Dari Bendahara Swadaya Masyarakat 1 2 3 4 Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan ……………., tanggal ………………… MENGETAHUI KEPALA DESA, ………………………………….. 3. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Penerimaan (Rp.) Nomor Bukti Pengeluaran(Rp.) Jumlah Pengembalian ke Bendahara Saldo Kas (Rp.) Swadaya Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5 6 7 8 9 10 Total Pengeluaran Total Pengeluaran + Saldo Kas BENDAHARA DESA, ………………………….
  • 36.  4. BUKU KAS UMUM No. Tgl. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN (Rp.) 1 2 3 4 5 JUMLAH Rp. PENGELUARAN (Rp.) NO BUKTI JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF SALDO 6 7 8 9 Rp.
  • 37.  5. BUKU KAS PEMBANTU No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN (Rp.) PAJA K RE T PL 1 2 3 4 5 6 JUMLAH PEMOTONGAN (Rp.) PENYETORAN (Rp.) SALDO (Rp.) 6 7 8
  • 38.  6. BUKU BANK DESA No. TANGGAL TRANSAKS I URAIAN TRANSAKSI BUKTI TRANSAKSI PEMASUKAN SETORAN (Rp.) 1 2 3 4 5 TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF PEMASUKAN P ENGELUARAN SALDO BUNGA BANK (Rp.) PENARIKA N (Rp.) PAJAK (Rp.) BIAYA ADMINISTRAS I (Rp.) 6 7 8 9 10
  • 39. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ( 4 Buku ( 4 Buku ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Buku ) Buku )
  • 40.  1. BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN Nomor urut NAMA PROYEK/ KEGIATA N LOKASI SUMBER BIAYA PEMERINTA H PROVINSI 1 2 3 4 5 1. BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN SUMBER BIAYA JUMLA H PELAKSAN A MANFAA T KET KAB/KOTA SWADAYA 6 7 8 9 10 11
  • 41. 2. BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN NOMOR URUT NAMA PROYEK/ KEGIATA N VOLUM E SUMBER DANA/BESARAN BIAYA PEMERINTAH PROV KAB/ KOTA 1 2 3 4 5 6 2. BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER DANA/BESARAN BIAYA JLH WAKT U SIFAT PROYEK PELAKSANA KET SWADAY A BARU LANJUTAN 7 8 9 10 11 12 13
  • 42.  3. BUKU INVENTARIS HASIL-HASIL PEMBANGUNAN Nomor urut JENIS/NAMA HASIL PEMBANGUNAN VOLUME 1 2 3 HASIL PEMBANGUNAN BIAYA LOKASI KETERANGAN 4 5 6
  • 43.  4. BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nomor urut NAMA UMUR JENIS KELAMIN PENDIDIKAN/ KURSUS 1 2 3 4 5 4. BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN/ KURSUS BIDANG ALAMAT KETERANGAN 6 7 8
  • 44. Kata Orang : Orang kantoran melaksanakan dengan baik atau tidak, mana KETERTIBAN ADMINISTRASI (DATA) yang dilakukan. melaksanakan tugasnya , diukur dengan sejauh KETERTIBAN ADMINISTRASI (DATA)