Permendagri 47/2016 mengatur tentang administrasi pemerintahan desa yang mencakup 8 bab yang membahas ketentuan umum, ruang lingkup, kewenangan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup. Dokumen ini juga menjelaskan format-format buku administrasi desa yang meliputi administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan lainnya.
2. Sekedar untuk di ingat
Dengan ditetapkannya
tahun 2016 ini maka
Nomor 32 Tahun 2006
Administrasi Desa dan
Administrasi Desa dan
bertentangan dengan
dicabut dan dinyatakan
( pasal 14 )
ingat……
ditetapkannya permendagri 47
maka Peraturan Menteri
2006 Tentang Pedoman
dan ketentuan lain yang
dan ketentuan lain yang
Peraturan Menteri ini
dinyatakan tidak berlaku
“Samontha”
3. Postur Permendagri
BAB I : KETENTUAN UMUM ( Pasal
BAB II : RUANG LINGKUP ( Pasal 2 )
BAB III : KEWENANGAN ( Pasal 3)
BAB IV :PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
( Pasal 4 – pasal 9)
( Pasal 4 – pasal 9)
BAB V : PELAPORAN ( pasal 10 )
BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII : PENDANAAN ( Pasal 13 )
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
Permendagri 47 /2016
Pasal 1 )
2 )
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 11 – 12)
( Pasal 14 )
“Samontha”
4. Pengertian………
Administrasi Pemerintahan Desa adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai
data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa pada Buku Register
Desa.
Administrasi Pemerintahan Desa adalah
keseluruhan proses kegiatan pencatatan
data dan informasi mengenai
data dan informasi mengenai
emerintahan Desa pada Buku Register
“Samontha”
5. Ruang lingkup Administrasi
Ruang lingkup meliputi:
Administrasi Umum
Administrasi Penduduk
Administrasi Keuangan
Administrasi Keuangan
Administrasi Pembangunan
Administrasi Lainnya.
Pemerintahan Desa
Penduduk
Keuangan.
Keuangan.
Pembangunan
“Samontha”
6. Administrasi Umum
Adalah : pencatatan data
kegiatan pemerintahan Desa
Umum.
Meliputi
1. Buku Peraturan Di Desa;
1. Buku Peraturan Di Desa;
2. Buku Keputusan Kepala Desa;
3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
4. Buku Aparat Pemerintah Desa;
5. Buku Tanah Kas Desa;
6. Buku Tanah di Desa;
7. Buku Agenda;
8. Buku Ekspedisi; dan
9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
Umum
data dan informasi mengenai
Desa pada Buku Administrasi
Desa.
“Samontha”
7. Administrasi Penduduk
Adalah : Kegiatan pencatatan
kependudukan di Desa baik
penambahan dan pengurangan penduduk
penduduk yang dimuat dalam administrasi
Meliputi
1. Buku Induk Penduduk;
1. Buku Induk Penduduk;
2. Buku Mutasi Penduduk Desa;
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Desa kepada Bupati/Walikota melalui
4. Buku Penduduk Sementara; dan
5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku
Penduduk
data dan informasi mengenai
mengenai penduduk sementara,
penduduk maupun perkembangan
dministrasi penduduk.
Penduduk (WAJIB dilaporkan oleh Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir bulan )
Buku Kartu Keluarga.
“Samontha”
8. Administrasi Keuangan Desa
Adalah : Kegiatan pencatatan
pengelolaan keuangan Desa
Keuangan Desa.
Meliputi
1. Buku APB Desa;
1. Buku APB Desa;
2. Buku Rencana Anggaran Biaya;
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
4. Buku Kas Umum;
5. Buku Kas Pembantu; dan
6. Buku Bank Desa.
Keuangan Desa
pencatatan data dan informasi mengenai
Desa dalam Buku Administrasi
“Samontha”
9. Administrasi Pembangunan
Adalah : Kegiatan pencatatan
pelaksanaan pembangunan dan
dimuat dalam Administrasi Pembangunan
Meliputi
1. Buku Rencana Kerja Pembangunan
1. Buku Rencana Kerja Pembangunan
2. Buku Kegiatan Pembangunan;
3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil
4. Buku Kader Pendampingan dan
Pembangunan
pencatatan data dan informasi mengenai
dan pemberdayaan masyarakat
Pembangunan.
Pembangunan Desa;
Pembangunan Desa;
Pembangunan;
hasil Pembangunan; dan
dan Pemberdayaan Masyarakat.
“Samontha”
10. Administrasi Lainnya
Adalah : Kegiatan pencatatan
penyelenggaraan Pemerintahan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
masyarakat dan dimuat dalam Buku
dengan kebutuhan.
Meliputi
Meliputi
1. Kegiatan Badan Permusyawaratan
Badan Permusyawaratan Desa;
2. Kegiatan musyawarah Desa dalam
3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga
data dan informasi mengenai
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
Buku Administrasi Lainnya sesuai
Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi
buku musyawarah Desa; dan
emasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku
embaga Adat.
“Samontha”
11. KEWENANGAN Penyelenggaraan
Administrasi Desa
Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi
pemerintahan Desa.
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Pelaksanaan pembangunan Desa;
Pembinaan kemasyarakatan; dan
Pemberdayaan masyarakat.
Dalam penyelenggaraan administrasi
Desa didukung oleh Aparatur Pelaksana
Penyelenggaraan
Kepala desa berwenang menyelenggarakan administrasi
Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka:
Desa
Desa
administrasi pemerintahan Desa, Kepala
Pelaksana.
“Samontha”
12. Pelaporan administrasi
Pemerintah desa yang telah
pencatatan buku administrasi
melaporkan kepada B
melaporkan kepada B
ketentuan peraturan perundang
administrasi Desa
telah selesai melakukan
administrasi pemerintahan Desa
Bupati/Walikota sesuai
Bupati/Walikota sesuai
perundang-undangan.
“Samontha”
13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota.
Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya.
Meliputi:
Meliputi:
Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan
pemerintahan Desa;
Memberikan pedoman teknis penyelenggaraan
Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan
Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi
pemerintahan Desa; dan
Melaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan
pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan
administrasi pemerintahan Desa secara nasional.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi
Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
di wilayahnya.
enetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi
penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
emberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi
elaksanakan sanksi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan administrasi
esa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Samontha”
14. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa Bupati dapat melimpahkan
Camat meliputi :
1. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi
2. Melakukan pengawasan penyelenggaraan
Desa
3. Memberikan bimbingan, supervisi
3. Memberikan bimbingan, supervisi
administrasi pemerintahan Desa.
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi
dapat melimpahkan kewenangan kepada
administrasi pemerintahan Desa;
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
supervisi dan konsultasi penyelenggaraan
supervisi dan konsultasi penyelenggaraan
“Samontha”
15. FORMAT –
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
– FORMAT
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
17. 1. BUKU PERATURAN DI DESA
NOMOR
JENIS
PERATURA
NOMOR DAN
TANGGAL
DITETAPKAN
URAIAN
Tanggal
Kesepakatan
Peraturan
NOMOR
URUT
PERATURA
N
DI DESA
TENTANG
URAIAN
SINGKAT
Desa
1 2 3 4 5 6
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
Tanggal
Kesepakatan
Peraturan
NOMOR DAN
NOMOR DAN
TANGGAL
DIUNDANGKAN
DALAM
NOMOR DAN
TANGGAL
NOMOR DAN
TANGGAL
DILAPORKAN
DALAM
LEMBARAN DESA
TANGGAL
DIUNDANGKAN
DALAM BERITA
DESA
KET.
7 8 9 10
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
18. 2. BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
URUT
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
KEPALA DESA
TENTANG URAIAN SINGKAT
1 2 3
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
URAIAN SINGKAT
NOMOR
DAN TANGGAL
DILAPORKAN
KET.
4 5 6
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
19. 3. BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA
NOMOR
URUT
JEN
IS
BAR
ANG
/
BA
NG
UN
AN
ASAL BARANG/BANGUNAN
DIBELI
SENDIRI
BANTUAN
SUMBANGAN
BAI
K
PEMERINTAH PR
OVI
NSI
KAB/
KOTA
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
3. BUKU INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA
KEADAAN
BARANG/
BANGUNAN
AWAL
TAHUN
PENGHAPUSAN BARANG DAN
BANGUNAN
KEADAAN
BARANG/BANGUNAN
AKHIR TAHUN
KET
BAI
K
RUSAK RUSAK DIJUAL
DIS
UM
BA
NG
KA
N
TGL
PENG
HAPUSAN
BAIK RUSAK
8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
20. 4. BUKU APARAT PEMERINTAH DESA
NOMO
R
URUT
NAMA NIAP
NI
P
JENIS
KELAMI
N
TEMPA
T
DAN
TGL
LAHIR
AGAM
A
PANGKAT
GOLONGA
N
1 2 3 4 5 6 7 8
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
4. BUKU APARAT PEMERINTAH DESA
PANGKAT
JABATA
N
PENDIDIKA
N
TERAKHIR
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
PENGANGKATA
N
NOMOR DAN
TANGGAL
KEPUTUSAN
PEMBERHENTIA
N
KET
9 10 11 12 13
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
21. 5. BUKU TANAH KAS DESA
MOR
URUT
ASA
L
TAN
AH
KA
S
DES
A
NOM
OR
SERTI
FIKAT
BUKU
LETTE
R C/
PERS
IL
LU
AS
(m)
KEL
AS
PEROLEHAN TKD
ASLI
MILIK
DESA
BANTUAN
LAIN-
LAIN
TGL
PEROLE
HAN
SA
WA
H
TE
GA
L
PEM
E
RINT
AH
PRO
V
KA
B/
KO
TA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
JENIS TKD
PATOK
TANDA
BATAS
PAPAN
NAMA
LOKASI
PERUNTU
KKAN
MUTA
SI
KE
T
TE
GA
L
KE
BUN
TAMBA
K/
KOLAM
TANA
H
KERIN
G/
DARA
T
AD
A
TD
K
AD
A
AD
A
TDK
ADA
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
22. 6. BUKU TANAH DI DESA
OM
OR
UR
UT
NAMA
PERO
RANG
AN /
BADA
N
HUKU
M
J
M
L
(M
2)
STATUS HAK TANAH (M2)
SUDAH
BERSERTIFIKA
T
BELUM
BERSERTIFIKA
T
NON PERTANIAN
H
M
HG
B
HP
HG
U
HP
L
M
A
VI TN
PERUMA
HAN
PERDAG
ANGAN
DAN
JASA
PERKAN
TORAN
JASA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
PENGGUNAAN TANAH (M2)
KE
T
NON PERTANIAN PERTANIAN
INDU
STRI
FASIL
ITAS
UMU
M
SAW
AH
TEGALA
N
PERKEB
UNAN
PETERN
AKAN
/
PERIKA
HUTA
N
BELU
KAR
HUT
AN
LEB
AT/
LIND
MUT
ASI
TAN
AH
DI
DES
A
TANA
H
KOS
ONG
LAIN
LAIN
M PERIKA
NAN
KAR LIND
UNG
A
ONG
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
23. 7. BUKU AGENDA
NOMOR
URUT
TANGGAL
PENERIMAA
N/
PENGIRIMA
N SURAT
SURAT MASUK
NOMOR TANGGAL
PENGIRI
M
ISI
SINGKA
T
1 2 3 4 5
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
SURAT KELUAR
KET
ISI
SINGKA
NOMOR TANGGAL
DITUJUKA
N KEPADA
ISI
SURAT
6 7 8 9 10 11
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ……….
………………………………….
24. 8. BUKU EKSPEDISI
NOMOR
URUT
TANGGAL PENGIRIMAN TANGGAL DAN
NOMOR SURAT
ISI SINGKAT SURAT YANG
1 2 3
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
ISI SINGKAT SURAT YANG
DIKIRIM
DITUJUKAN
KEPADA
KETERANGAN
4 5 6
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
25. 9. BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA
NOMOR URUT
JENIS
PERATURAN DI DESA NOMOR DAN TANGGAL
DITETAPKAN
1 2 3
MENGETAHUI
KEPALA DESA
…………………………
9. BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA
NOMOR DAN TANGGAL
TENTANG
DIUNDANGKAN
KET
TANGGAL NOMOR
4 5 6 7
……., ……, ………
SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
27. 1. BUKU INDUK PENDUDUK
NOMOR
URUT
NAMA
LENGKAP
/
PANGGIL
AN
JENIS
KELAMI
N
STATU
S
PERKA
WINAN
TEMPAT &
TANGGAL
LAHIR AGAM
A
PENDIDIK
AN
TERAKHIR
TEMPA
T
LAHIR
TGL
1 2 3 4 5 6 7 8
PENDIDIK
TERAKHIR
PEKERJA
AN
DAPA
T
MEM
BACA
HURU
F
KE
WARGANEGARA
AN
ALAMA
T
LENG
KAP
KEDU
DUKA
N
DLM
KELU
ARGA
NIK
NOMO
R KK
KET
9 10 11 12 13 14 15 16
28. 2. BUKU MUTASI PENDUDUK DESA
NOMOR
URUT
NAMA
LENGKAP/
PANGGILA
N
TEMPAT &
TANGGAL LAHIR
JENIS
KELAMIN
KEWARGA
NEGARAAN
PENAMBAHAN
TEMPAT TANGGAL DATANG
DARI
1 2 3 4 5 6 7
PENAMBAHAN PENGURANGAN KET
DATANG
DARI
TANGGA
L
PINDAH
KE TANGGAL MENINGGAL
TANGGAL
7 8 9 10 11 12 13
29. 3. BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
NO
MO
R
URU
T
NAMA
DUSUN/
LINGKU
NGAN
JUMLAH PENDUDUK AWAL
BULAN
TAMBAHAN BULAN INI
WNA WNI
JLH KK
JML
ANGG
OTA
KELUA
RGA
JML
JI
WA
(7+8
)
LAHIR DATANG
L P L P
WNA WNI WNA
L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3. BUKU REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAMBAHAN BULAN INI PENGURANGAN BULAN INI JML PENDUDUK AKHIR BULAN
KE
T
DATANG MENINGGAL PINDAH
WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI JML KK JML
ANGGO
TA
KELUA
RGA
JML
JIW
A
(31+
32)
L P L P L P L P L P L P L P
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3
30. 4. BUKU PENDUDUK SEMENTARA
N
O
NAMA
LENGK
AP
JENIS
KELAMIN
NOMOR
IDENTIT
AS/
TANDA
PENGEN
AL
TEMPA
T DAN
TANGG
AL
LAHIR/
UMUR
PEK
ER
JAA
N
KEWARGANEGARA
AN
L P KEBANG
SAAN
1 2 3 4 5 6 7 8
KEWARGANEGARA
AN
DATA
NG
DARI
MAKSUD
DAN
TUJUAN
KEDATAN
GAN
NAMA
DAN
ALAMA
T YG
DIDATA
NGI
DATAN
G
TANGG
AL
PERGI
TANGG
AL
KE
T
KETUR
UNAN
9 10 11 12 13 14 15
31. 5. BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA
NOM
OR
URU
T
NO
.
KK
NAM
A
LEN
GKA
P
NI
K
JENI
S
KEL
AMI
N
TEM
PAT/
TAN
GGA
L
LAHI
R
Gol.
Dar
ah
AGA
MA
PENDI
DIKAN
PEKE
RJAA
N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. BUKU KARTU TANDA PENDUDUK DAN BUKU KARTU KELUARGA
ALA
MAT
STATU
S
PERKA
WINAN
TEMPA
T DAN
TANGG
AL
DIKELU
ARKAN
STAT
US
HUB.
KELU
ARGA
KEWARGA
NEGARAAN
ORAN
G TUA
TGL
MUL
AI
TING
GAL
DI
DES
A
K
ET
AY
AH
IB
U
11 12 13 14 15 16 17 18 19
11 12 13 14 15 16 17 18 19
33. 1. BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KODE
REKENING
URAIAN
1 2
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa
1 1 1 Hasil Usaha
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 2 Pendapatan Transfer
1 2 1 Dana Desa
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota
1 2 3 Alokasi Dana Desa
1 2 4 Bantuan Keuangan
1 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota
1 3 Pendapatan Lain lain
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2 1 1 1 Belanja Pegawai:
-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
-Tunjangan BPD
2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
-Alat Tulis Kantor
1. BUKU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGARAN
(Rp.)
KETERANGAN
3 4
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota
3 yang tidak mengikat
34. 2. BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA
1.Bidang : ..............................
2.Kegiatan : ..............................
3.Waktu Pelaksanaan : ………………………..
Rincian Pendanaan:
Nomor urut URAIAN VOLUME
1 2 3
Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa
……………………………………
JUMLAH (Rp.)
2. BUKU RENCANA ANGGARAN BIAYA
VOLUME HARGA
SATUAN
(Rp.)
JUMLAH
(Rp.)
3 4 5
................., tanggal ………………….
Pelaksana Kegiatan
…………………………………….
35. 3. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Nomor urut Tanggal Uraian
Penerimaan (Rp.)
Dari
Bendahara
Swadaya
Masyarakat
1 2 3 4
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
Jumlah
Total Penerimaan
……………., tanggal …………………
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
…………………………………..
3. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
Penerimaan (Rp.)
Nomor
Bukti
Pengeluaran(Rp.)
Jumlah
Pengembalian ke
Bendahara
Saldo Kas
(Rp.)
Swadaya
Masyarakat
Belanja
Barang dan
Jasa
Belanja
Modal
5 6 7 8 9 10
Total Pengeluaran
Total Pengeluaran + Saldo Kas
BENDAHARA DESA,
………………………….
36. 4. BUKU KAS UMUM
No. Tgl. KODE REKENING URAIAN
PENERIMAAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH Rp.
PENGELUARAN
(Rp.) NO BUKTI
JUMLAH
PENGELUARAN
KOMULATIF
SALDO
6 7 8 9
Rp.
37. 5. BUKU KAS PEMBANTU
No. TANGGAL
URAIAN
PEMOTONGAN
(Rp.)
PAJA
K
RE
T
PL
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
PEMOTONGAN
(Rp.)
PENYETORAN
(Rp.)
SALDO
(Rp.)
6 7 8
38. 6. BUKU BANK DESA
No.
TANGGAL
TRANSAKS
I
URAIAN
TRANSAKSI
BUKTI
TRANSAKSI
PEMASUKAN
SETORAN
(Rp.)
1 2 3 4 5
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
PEMASUKAN P ENGELUARAN
SALDO
BUNGA
BANK
(Rp.)
PENARIKA
N
(Rp.)
PAJAK
(Rp.)
BIAYA
ADMINISTRAS
I (Rp.)
6 7 8 9 10
40. 1. BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
Nomor urut NAMA
PROYEK/
KEGIATA
N
LOKASI
SUMBER BIAYA
PEMERINTA
H
PROVINSI
1 2 3 4 5
1. BUKU RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
SUMBER BIAYA
JUMLA
H
PELAKSAN
A
MANFAA
T
KET
KAB/KOTA SWADAYA
6 7 8 9 10 11
41. 2. BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
NOMOR URUT
NAMA
PROYEK/
KEGIATA
N
VOLUM
E
SUMBER DANA/BESARAN BIAYA
PEMERINTAH PROV KAB/
KOTA
1 2 3 4 5 6
2. BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
SUMBER DANA/BESARAN BIAYA
JLH
WAKT
U
SIFAT PROYEK
PELAKSANA KET
SWADAY
A
BARU LANJUTAN
7 8 9 10 11 12 13
42. 3. BUKU INVENTARIS HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
Nomor
urut
JENIS/NAMA HASIL PEMBANGUNAN
VOLUME
1 2 3
HASIL PEMBANGUNAN
BIAYA LOKASI KETERANGAN
4 5 6
43. 4. BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Nomor urut
NAMA UMUR
JENIS KELAMIN PENDIDIKAN/ KURSUS
1 2 3 4 5
4. BUKU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENDIDIKAN/ KURSUS
BIDANG ALAMAT KETERANGAN
6 7 8
44. Kata Orang :
Orang kantoran melaksanakan
dengan baik atau tidak,
mana KETERTIBAN ADMINISTRASI (DATA)
yang dilakukan.
melaksanakan tugasnya
, diukur dengan sejauh
KETERTIBAN ADMINISTRASI (DATA)