Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan-ketentuan dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ada beberapa perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, seperti penggunaan istilah "prestasi kerja" diganti menjadi "kinerja", penambahan unsur dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perubahan aspek penilaian perilaku kerja, pembob
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Dokumen tersebut membahas perbandingan ketentuan-ketentuan dalam PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Ada beberapa perbedaan antara kedua peraturan pemerintah tersebut, seperti penggunaan istilah "prestasi kerja" diganti menjadi "kinerja", penambahan unsur dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), perubahan aspek penilaian perilaku kerja, pembob
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Peran dan fungsi Inspektorat Utama KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
2. Unsur-unsur pengendalian intern dan kartu kendali SPIP yang harus dipantau
3. Klasifikasi penerimaan gratifikasi dan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Panduan ini memberikan petunjuk tentang penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil. SKP merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Instansi dan mencakup kegiatan, target, dan waktu pelaksanaan. SKP digunakan untuk menilai prestasi kerja PNS dan memberikan dasar pertimbangan untuk pengembangan karier. Penyusunan dan penilaian SKP harus dilakuk
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS mengatur tentang penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK). SKP terdiri atas target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sedangkan PK meliputi unsur-unsur perilaku yang relevan dengan tugas jabatan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai untuk mengevaluasi kinerja PNS dan memberikan dasar
Sistem manajemen kinerja PNS memiliki 4 tahapan utama yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk menetapkan rencana kinerja, memantau capaian kinerja, menilai kinerja, dan memberikan reward atau sanksi.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Dokumen tersebut berisi contoh penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara beserta target kinerjanya. Juga terdapat contoh SKP untuk beberapa jabatan di bawah Direktur Kinerja ASN seperti Kasubdit dan Kepala Seksi beserta uraian tugas dan target kinerjanya.
Peraturan ini mengatur tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Tujuannya untuk menyelaraskan tujuan instansi dengan sasaran kinerja pegawai, mengukur dan menilai kinerja, serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.
Rapat Koordinasi Nasional APIP Tahun 2016 membahas peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu 80% SPIP dan 85% APIP berada pada level 3 pada tahun 2019."
1. Dokumen ini membahas penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terbaru.
2. SKP merupakan alat untuk merencanakan, memantau, dan menilai kinerja PNS secara objektif.
3. Terdapat perbedaan penyusunan SKP antara ketentuan lama dan baru, termasuk penggunaan bahasa pencapaian bukan aktivitas.
Panduan ini memberikan petunjuk tentang penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pegawai Negeri Sipil. SKP merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Instansi dan mencakup kegiatan, target, dan waktu pelaksanaan. SKP digunakan untuk menilai prestasi kerja PNS dan memberikan dasar pertimbangan untuk pengembangan karier. Penyusunan dan penilaian SKP harus dilakuk
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS mengatur tentang penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK). SKP terdiri atas target kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sedangkan PK meliputi unsur-unsur perilaku yang relevan dengan tugas jabatan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai untuk mengevaluasi kinerja PNS dan memberikan dasar
Sistem manajemen kinerja PNS memiliki 4 tahapan utama yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk menetapkan rencana kinerja, memantau capaian kinerja, menilai kinerja, dan memberikan reward atau sanksi.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meliputi lima prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan, indikator keberhasilan reformasi birokrasi, dan instrumen birokrasi 4.0. Dokumen tersebut juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, unsur-unsur, dan tingkat kematangan SPIP.
Dokumen tersebut berisi contoh penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara beserta target kinerjanya. Juga terdapat contoh SKP untuk beberapa jabatan di bawah Direktur Kinerja ASN seperti Kasubdit dan Kepala Seksi beserta uraian tugas dan target kinerjanya.
Peraturan ini mengatur tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Tujuannya untuk menyelaraskan tujuan instansi dengan sasaran kinerja pegawai, mengukur dan menilai kinerja, serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
PAPARAN-PERPOL.pdf
1. P E R AT U R A N K E P O L I S I A N N E G A R A R E P U B L I K I N D O N E S I A
N O M O R 2 TA H U N 2 018
T E N TA N G
P E N I L A I A N K I N E R JA B A G I A N G G OTA K E P O L I S I A N
N EG A R A R E P U B L I K I N D O N E S I A D E N G A N S I S T E M
M A N A J E M E N K I N E R JA
5. 1. Sistem Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat SMK adalah sistem yang
digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja anggota Polri agar selaras
dengan visi dan misi organisasi
2. Pejabat Penilai yang selanjutnya disingkat PP adalah atasan langsung anggota Polri
yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, dan
menilai kinerja anggota Polri yang dipimpinnya
3. Anggota Yang Dinilai yang selanjutnya disingkat AYD adalah anggota Polri yang
diidentifikasi, diukur, dan dinilai kinerjanya
4. Rekan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RK adalah anggota Polri yang memiliki
atasan langsung yang sama dengan AYD
5. Perilaku Kerja Anggota yang selanjutnya disingkat PKA adalah setiap tingkah laku,
sikap atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri atau tidak melakukan sesuatu
yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
6. 6. Atasan Pejabat Penilai yang selanjutnya disingkat APP adalah atasan Langsung dari
PP yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan permasalahan pengajuan
keberatan yang diajukan oleh anggota Polri yang dinilai
7. Faktor Generik yang selanjutnya disingkat FG adalah indikator penilaian kinerja
individu yang meliputi penilaian PKA, penambahan nilai penghargaan dan
pengurangan nilai hukuman yang dilakukan oleh anggota Polri
8. Faktor Spesifik yang selanjutnya disingkat FS adalah indikator penilaian kinerja
individu yang meliputi kontrak kerja dan tugas tambahan
9. DALAM 1 (SATU) TAHUN DILAKSANAKAN DUA KALI:
1. SEMESTER I : BLN JANUARI s.d JUNI
2. SEMESTER II : BLN JULI s.d DESEMBER
1. SEMESTER I : BLN JANUARI s.d JUNI
2. SEMESTER II : BLN JULI s.d DESEMBER
JANUARI
JUNI
JULI
DESEMBER
11. 2. PEMANTAUAN KINERJA
1. PERENCANAAN KINERJA=
MEMAHAMI UNSUR PENILAIAN
KINERJA DAN MEMBUAT
KONTRAK KERJA
1 6
2 3 4 5
2.PEMANTAUAN KINERJA
3. PENILAIANKINERJA
4. EVALUASIKINERJA
KONTRAK
KERJA
FS
TUGAS
TAMBAHAN
SMK
PERILAKU
KERJA
ANGGOTA
FG
PENGHARGA
AN
MAKS TGL 15 JAN DITETAPKAN)
HUKUMAN
FG
12.
13.
14.
15. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KLATEN
KONTRAK KERJA TAHUN 2016
SEMESTER I
Nama : SURYA INDRA KESUMA
Pangkat : AIPTU
NRP : 65090709
Jabatan : KASAT TAHTI
Satuan Kerja : POLRES KLATEN
Dengan ini menyatakan untuk melaksanakan hal-hal tertulis di bawah ini, yang merupakan bagian dari penjabaran tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan saya:
NO URAIAN PEKERJAAN INDIKATOR PEKERJAAN
TARGET CAPAIAN
PEKERJAAN
TARGET CAPAIAN
PEKERJAAN
TRIWULAN I TRIWULAN II SEMESTER I
Kuant Mutu Kuant Mutu Kuant Satuan Mutu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Membuat rencana kegiatan mingguan Jumlah Rengiat yang disusun
13 100 12 100 25 Dok 100
2 Melaksanakan pembinaan fungsi tahanan di
lingkungan Polres Klaten pada hari kerja
% tahanan yang dibina
100% 100 100% 100 100% Tahanan 100
3 Memeriksa kebersihan, fasilitas ruang tahanan
secara berkala, mengendalikan dan memonitor
jumlah tahanan serta melaporkan jumlah tahanan.
Jumlah kegiatan pemeriksaan kebersihan, fasilitas ruang
tahanan, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan
serta melaporkan jumlah tahanan secara berkala
66 100 66 100 132 Giat 100
4 Melaksanakan pendataan barang bukti di
lingkungan Polres Klaten.
% barang bukti yang didata
100% 100 100% 100 100% Barang Bukti 100
5 Melaksanakan anev mingguan Jumlah anev mingguan yang dilaksanakan 13 100 12 100 25 Giat 100
Uraian pekerjaan dan target capaian pekerjaan di atas merupakan elemen-elemen yang akan dinilai sebagai pedoman PP dalam menilai kontrak kerja yang harus saya laksanakan.
Anggota Yang Dinilai
SURYA INDRA KESUMA
AIPTU NRP 65090709
Klaten, 5 Januari 2016
Anggota Yang Dinilai
SURYA INDRA KESUMA
AIPTU NRP 65090709
33. 1. PENILAIAN PERILAKU KERJA (PKA)
1. KEPEMIMPINAN
2. ORIENTASI
PELAYANAN
3. KOMUNIKASI
4. PENGENDALIAN
EMOSI
5. INTEGRITAS
6. EMPATI
7. KOMITMEN
TERHADAP
ORGANISASI
8. INISIATIF
9. DISIPLIN
10.KERJASAMA
34.
35. 1. PP/RK MENGISI NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN SATUAN KERJA AYD;
2. PP/RK MEMBACA DAN MEMAHAMI DENGAN BAIK FAKTOR KINERJA DAN
STANDAR KINERJA YANG ADA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENILAI KINERJA
AYD;
3. PP/RK MEMBERI NILAI 0 – 100 PADA SETIAP CAPAIAN FAKTOR KINERJA;
4. PP/RK MENGISI KOLOM JUMLAH NILAI PKA;
5. PP MENGISI KOLOM PKA:
a. NILAI PKA PEJABAT STRUKTURAL = ((JUMLAH NILAI PKA : 10)X 60%)
b. NILAI PKA PEJABAT NON STRUCTURAL = ((JUMLAH NILAI PKA : 9)X 60%)
6. RK MENGISI KOLOM NILAI PKA:
c. NILAI PKA PEJABAT STRUKTURAL = ((JUMLAH NILAI PKA : 10)X 20 %)
d. NILAI PKA PEJABAT NON STRUKTURAL = ((JUMLAH NILAI PKA : 9)X 20 %)
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. 1. PP MENGISI NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN, DAN SATUAN KERJA AYD.
2. PADA SETIAP BARIS PP MENULIS URAIAN SINGKAT HUKUMAN PADA KOLOM 2,
MENULIS JENIS HUKUMAN PADA KOLOM 3 SERTA MENULIS NILAI HUKUMAN
PADA KOLOM 4 SEBAGAIMANA DOKUMEN HUKUMAN YANG DIMILIKI AYD PADA
SETIAP SEMESTER.
3. PP MENGISI REKAPITULASI PENGURANGAN NILAI HUKUMAN
RUMUS PENGURANGAN NILAI HUKUMAN = HASIL PENJUMLAHAN DARI SETIAP
NILAI HUKUMAN BERDASARKAN JENIS HUKUMAN.
4. PP MENYERAHKAN FORMULIR PENGURANGAN NILAI HUKUMAN YANG TELAH
DITANDA TANGANI PP DAN AYD KEPADA PEJABAT PENGEMBAN FUNGSI SDM.
48. 1. AYD mengisi nama, pangkat, NRP, jabatan, dan satuan kerja AYD;
2. AYD menuangkan hasil penjumlahan nilai, meliputi:
a. nilai FG
b. nilai FS
c. nilai kinerja = (nilai FG x 40 %) + (nilai FS x 60 %)
3. AYD mengajukan kepada PP hasil rekapitulasi nilai kinerja;
4. PP melakukan verifikasi terhadap hasil rekapitulasi nilai kinerja;
5. Berdasarkan hasil verifikasi PP selanjutnya PP memanggil AYD untuk
menjelaskan untuk menandatangani formulir nilai akhir hasil
penilaian kinerja; dan
6. PP menyerahkan formulir nilai akhir hasil kinerja yang telah ditanda
tangani PP dan AYD kepada pejabat pengemban fungsi SDM.
a. TATA CARA PENGISIAN FORMULIR NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA
49.
50. RENTANG NILAI : 0 - 100
A. SANGAT BAIK
B. BAIK
C. CUKUP
D. KURANG
= 81 –100
= 71 – 80
= 61 – 70
= 60 KEBAWAH
DALAM HAL DIPEROLEH NILAI DESIMAL,
MAKA DILAKUKAN PEMBULATAN
1
2
A. 0,01 S.D. 0,49 DILAKUKAN PEMBULATAN KEBAWAH
B. 0,50 S.D. 0,99 DILAKUKAN PEMBULATAN KEATAS
NILAI DI BAWAH ATAU SAMA DENGAN 60 (ENAM
PULUH) DINYATAKAN TIDAK MENCAPAI TARGET
KINERJA
3
51. AYD BERHAK AJUKAN KEBERATAN ATAS
PENILAIAN YG TLH DILAKUKAN DGN TDK
MENANDATANGANI FORMULIR REKAP PENILAIAN
KINERJA
PROSES PENGAJUAN KEBERATAN
1. PALING LAMBAT 1 MINGGU STLH AYD PENYERAHKAN
FORMULIR ISIAN KEBERATAN APP
2. APP MEMANGGIL PP, RK & AYD UTK KLARIFIKASI
PENILAIAN
3. APABILA HASIL KLARIFIKASI PENILAIAN KINERJA
DITEMUKAN PERBEDAAN MAKA APP MEMUTUSKAN
BERIKAN PENILAIAN AKHIR
52.
53. 1. PENYUSUNAN KONTRAK KERJA BAGI ANGGOTA POLRI
YANG MELAKSANAKAN BKO ATAU PENUGASAN LUAR
NEGERI ATAU BERTUGAS DILUAR STRUKTUR
ORGANISASI POLRI, DILAKUKAN DI TEMPAT YANG
BERSANGKUTAN DITUGASKAN
2. PENYUSUNAN KONTRAK KERJA BAGI ANGGOTA POLRI
YANG CUTI BERSALIN ATAU CUTI SAKIT DIBANTU
PEJABAT PENGEMBAN FUNGSI SDM DGN TIDAK
MENCANTUMKAN TARGET CAPAIAN PEKERJAAN PADA
WAKTU MENJALANI CUTI BERSALIN/CUTI SAKIT.
A. PERENCANAAN KINERJA
54. a. PERIODE SEMESTER SATU DITETAPKAN PALING LAMBAT
TANGGAL 15 JANUARI PADA SETIAP TAHUN
b. PERIODE SEMESTER DUA DITETAPKAN PALING LAMBAT
TANGGAL 15 JULI PADA SETIAP TAHUN.
3. BATAS WAKTU PENETAPAN KONTRAK KERJA:
4. DALAM HAL AYD MUTASI KONTRAK KERJA TETAP DISUSUN PADA
AWAL BULAN MUTASI SESUAI DENGAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN TUGAS ATAU BERITA ACARA SERAH TERIMA
JABATAN.
55. 5. KONTRAK KERJA DAPAT DIREVISI APABILA:
a . T E R J A D I M U TA S I AY D ATA U P P.
b . AY D M E LA K S A N A K A N T U G A S K E D I N A S A N
c . A D A N YA P E R U B A H A N P R O G R A M , K E G I ATA N ,
A L O K A S I A N G G A R A N YA N G M E M P E N G A R U H I
C A PA I A N T U J U A N D A N S A S A R A N
d . A D A N YA P E R U B A H A N P R I O R I TA S ATA U
A S U M S I YA N G B E R A K I B AT S E C A R A
S I G N I F I K A N D A LA M P R O S E S C A PA I A N
T U J U A N D A N S A S A R A N .
56.
57.
58. FAKTOR GENERIK:
Nilai FG = (Nilai PKA dari PP x 60%) + (Nilai PKA dari RK x 20%) + (Nilai Penghargaan)-
(Nilai Hukuman)
Keterangan:
a. Apabila AYD tdk memiliki RK, nilai PKA hanya diberikan oleh PP
b. Hasil Penjumlahan Nilai PP & RK Paling Tinggi 80
c. Nilai Penghargaan paling tinggi 20 point, apabila lebih dari 20 diberi nilai 20 dan
diberi catatan
FAKTOR SPESIFIK :
Nilai FS = (Nilai Kontrak Kerja + Nilai Tugas Tambahan)
Nilai Kontrak Kerja = (N.Kontrak Kerja Triwulan + N.Kontrak Kerja Triwulan ): 2 x 80 %
Nilai Tugas Tambahan = (Jumlah Tugas Tambahan Yang Dilaksanakan x 4)
(NILAI PALING TINGGI FS 100 )
NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA:
Jumlah Nilai Akhir = (NILAI FG x 40%)+(NILAI FS x 60%)
( NILAI KOMULATIF PALING TINGGI 100 )
1
2
3