5. Nilai adalah kemampuan yang
dipercaya ada pada suatu benda
untuk memuaskan manusia atau
sifat dari suatu benda yang
menyebabkan menarik minat
seseorang atau kelompok
Nilai pada hakikatnya marupakan
sifat atau kualitas yang ada pada
suatu objek
Nilai tidak bersifat konkret, yaitu
tidak dapat ditangkap oleh indera
manusia tetapi nilai dapat bersifat
subjektif maupun objektif

8. Nilai bersifat abstrak
Nilai bersifat nominatif
Nilai dapat bersifat sebagai daya
dorong ataupun motivator

10. Nilai-nilai
Pancasila
bersifat objektif
Nilai-nilai
Pancasila bersifat
subjektif

11. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif
Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan
UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat
sebagai pokok kaidah yang fundamental Negara
sehingga merupakan sumber hukum di Indonesia,
Pancasila berkedudukan sebagai tertib hukum yang
tertinggi.
Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri
sebenarnya menunjukkan adanya sifat-sifat yang
umum/universal dan abstrak karena merupakan
suatu nilai.
Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada selamanya
dalam kehidupan sbangsa Indonesia dan mungkin
juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan,
kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan
keagamaan.

12. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif
Nilai-nilai Pancasila merupakan falsafah atau
pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga
merupakan jti diri bangsa yang diyakini sebagai
sumber nilai kebenaran, keadilan, dan
kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan berbegara.
Nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia
sehingga bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis.
Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran,
penilaian, kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa
Indonesia.
Di dalam Pancasila terkandung tujuh nilai
kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan,
kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai
religious yang manifestasinya sesuai dengan nurani
bangsa Indonesia.

14. Dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan dan
peningkatan harkat dan
martabatnya, manusia perlu
mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) pada
hakikatnya merupakan suatu
hasil kreatifitas rohani
manusia.
Bidang Politik
Pembangunan dan
pengembangan bidang politik
harus mendasarkan pada
ontologis manusia. Hal ini
berdasarkan kenyataan objektif
bahwa manusia sebagai subjek
Negara, sehingga kehidupan
politik dalam Negara harus
benar-benar mewujudkan
tujuan demi menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia.
Bidang Ekonomi
Pengembangan ekonomi bukan
hanya mengejar pertumbuhan
melainkan demi kemanusiaan,
yaitu demi kesejahteraan
seluruh bangsa. Hal ini
didasarkan pada kenyataan
bahwa tujuan ekonomi itu
sendiri adalah untuk memenuhi
kebutuhan manusia, agar
manusia lebih sejahtera.

15. Pengembangan aspek sosial
budaya hendaknya
didasarkan pada sistem nilai
yang sesuai dengan nilai-nilai
budaya yang dimiliki oleh
masyarakat bangsa yang
bersangkutan. Prinsip etika
Pancasila pada akikatnya
bersifat humanistik.
Bidang Agama
Pancasila sebagai paradigmaa
pembangunan bidang agama,
yakni menetapkan fungsi
peran dan kedudukan agama
sebagai landasan moral,
spiritual, dan etika dalam
penyelenggaraan Negara,
serta mengupayakan agar
segala peraturan perundang-
undangan tidak bertentangan
dengan moral agama.
Bidang Ekonomi
Pancasila merupakan cita-cita
hukum, kerangka berfikir,
sumber nilai dan sumber arah
penyusunan dan perubahan
hukum positif di Indonesia,
sehi Indonesia, sehinggga
fungsi pancasila sebagai
paradigmaa hukum atau
berbagai pembaharuan
hukum di Indonesia.

18. Abdulkarin Ain.2007.Pendidikan Kewarganegaraan.Bandung:Grafindo
Media Pratama.
Bambang, Sugiyarto.2007.Pendidikan Kewarganegaraan.Surakarta:Grahadi.
Priyatno,Bambang Sidik, Nur Habibi.2011.Pendidikan
Kewarganegaraan.Jakarta:CV Bina Pustaka.
http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-paradigma-
pembangunan/
http://go.mail.ru/search?q=Makalah+Pancasila+Sebagai+Paradigma+Pemba
ngunan+%C2%AB+dzmivhyeverlastingforever.htm&fr=chrome