Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah untuk penyetaraan penghasilan tetap kades dan perangkat desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. UU No 6 Tahun 2014 memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola desa termasuk keuangannya. PP tersebut menetapkan besaran penghasil

1. "KEBIJAKAN PEMERINTAH
UNTUK PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP
KADES DAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 2019"
DR. NATA IRAWAN
DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 21 Agustus 2019

2. UU No 6 Tahun 2014
Memberikan kejelasan status dan
kepastian hukum atas Desa dalam
sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia. Desa diberikan kewenangan
yang seluas-luasnya untuk mengatur
dan mengelola Desa termasuk dalam
pengelolaan keuangannya
2

3. 20.77T
46.9T
60T 60T
70T
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2015 2016 2017 2018 2019
Penyaluran Dana Desa
(dalam Triliun)
20.77
46.9
60 60
20.77
46.9
59.77 59.86
2015 2016 2017 2018
Evaluasi Penyaluran
Dana Desa
(dalam triliun)
Pagu Realisasi
 Pengalokasian Dana Desa meningkat setiap tahunnya, sampai Tahun ini telah teralokasikan sebesar Rp.
257,68 Triliun
DANA DESA

4. 4
Kewenangan
Desa dan
sumber dana
besar
POTRET DESA KINI
kejelasan status dan jaminan
kesejahteraan Kades dan Perades
(UU 6/2014, Ps. 66
Percepatan
Pembangunan
Desa
Peningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Desa
Kades & Perades mumpuni
(kerja keras, kreatif, inovasi tinggi

5. 5
• Siltap Kades dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa dan bersumber dari
ADD dan sumber pendapatan lainnya dalam APBDEsa selain Dana Desa,
• Besaran Siltap :
1. Kades paling sedikit Rp.2.426.640,00 atau setara dengan 120% gaji pokok PNS
Golongan II/a;
2. Sekdes paling sedikit Rp.2.224.420,00 atau setara 110%; dan
3. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp.2.022.200,00 atau setara 100% dengan
gaji pokok PNS golongan II/a.
• tindaklanjut mengenai besaran Siltap Kades dan Perangkat Desa diatur melalui
Peraturan Kepala Daerah, dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan
tersebut
• Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk di dalamnya operasional pemdes,
insentif RT/RW dan jaminan sosial; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan
kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa;
• Paling banyak 30% digunakan untuk membiayai Siltap dan tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa; serta tunjangan dan operasional BPD.

6. 6
penyetaraan Siltap dapat diberikan sejak PP diundangkan
yaitu tanggal 28 Februari 2019. Bagi Desa yang belum mampu
melakukan penyetaraan Siltap pada tahun 2019 dapat
dilakukan penangguhan, dengan ketentuan paling lambat
dilaksanakan pada Januari 2020. Penerimaan Siltap tidak
dapat dirapel sejak PP tersebut diundangkan, melainkan
pemberlakuan berdasarkan perkada ditetapkan dan
diundangkan.

7. 7
 Inventarisasi data oleh Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri dan Ditjen
PPMD, Kemendesa PDTT;
 Data berisi:
• Jumlah ADD,
• Jumlah Kepala Desa, perangkat Desa; dan
• Besaran Siltap saat ini
 Data yang telah masuk 100%
40% telah diterima melalui surat resmi dari Kepala Daerah
60% melalui media online
 Perlu dilakukan validasi bersama untuk mengetahui kecukupan
penyetaraan Siltap

8. TERIMA KASIH