Negara serikat adalah negara bersusunan jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri namun tidak berdaulat. Negara serikat memiliki ciri-ciri seperti setiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri sendiri, serta kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian meskipun beberapa kekuasaan dilimpahkan ke pemerintah federal. Contoh negara serikat melip
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara dengan satu pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan penuh, sedangkan negara serikat terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu di bawah payung konstitusi federal. Dokumen juga membedakan sistem sentralisasi dan desentralisasi pada negara kesatuan.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. Dokumen ini menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang bersifat federal dan Indonesia yang bersifat kesatuan.
Negara serikat adalah negara bersusunan jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri namun tidak berdaulat. Negara serikat memiliki ciri-ciri seperti setiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri sendiri, serta kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian meskipun beberapa kekuasaan dilimpahkan ke pemerintah federal. Contoh negara serikat melip
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara dengan satu pemerintahan pusat yang memegang kedaulatan penuh, sedangkan negara serikat terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu di bawah payung konstitusi federal. Dokumen juga membedakan sistem sentralisasi dan desentralisasi pada negara kesatuan.
Dokumen tersebut membandingkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah, sedangkan negara federal terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu. Dokumen ini menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang bersifat federal dan Indonesia yang bersifat kesatuan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Juga membahas tiga jenis bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara federal, dan perserikatan negara-negara, serta tiga jenis sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, termasuk definisi, jenis, dan ciri sistem pemerintahan seperti presidensial dan parlementer serta penerapannya di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep otonomi daerah dan urusan pemerintahan.
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeghinahuwaidah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara federal dan contoh penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, negara federal adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu namun tunduk pada kedaulatan pemerintah pusat. Indonesia sempat menerapkan sistem federalisme pada tahun 1949-1950 dengan 15 negara bagian.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan dan menjamin hak-hak warga negara.
2. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Isi konstitusi secara umum mencakup organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, dan larangan untuk mengubah beberapa bagian tertentu.
1. Dokumen membahas tentang jenis-jenis susunan negara, yaitu negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat dan negara federal yang terdiri atas negara federal/gabungan beserta negara-negara bagiannya.
2. Ada dua kriteria untuk membedakan negara serikat dan perserikatan negara, yaitu berdasarkan pemilik kedaulatan menurut Jellinek dan kemampuan pemerintah federal mengikat warga negara-negara bagian
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negarawiwikmiraldy
Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, MA, BPK, dan Bank Indonesia. Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menguraikan unsur-unsur konstitusi seperti perwujudan kontrak sosial dan penjaminan hak asasi manusia, cara pembentukan dan pengubahan konstitusi, ciri-ciri konstitusi seperti bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan, serta menganalisis konstitusi Indonesia yang terdiri atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi adalah himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigit, dan bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena mengatur pelaksanaan kekuasaan secara teratur.
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
2. Konstitusi mencakup unsur-unsur seperti organisasi negara, HAM, prosedur hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
3. Konstitusi berperan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi yang membatasi
kekuasaan penguasa.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang negara federal, termasuk definisi, ciri-ciri, dan hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian dalam sistem federal.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Juga membahas tiga jenis bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara federal, dan perserikatan negara-negara, serta tiga jenis sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, termasuk definisi, jenis, dan ciri sistem pemerintahan seperti presidensial dan parlementer serta penerapannya di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep otonomi daerah dan urusan pemerintahan.
Proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalismeghinahuwaidah
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara federal dan contoh penerapannya di Indonesia. Secara ringkas, negara federal adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tertentu namun tunduk pada kedaulatan pemerintah pusat. Indonesia sempat menerapkan sistem federalisme pada tahun 1949-1950 dengan 15 negara bagian.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan dan menjamin hak-hak warga negara.
2. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Isi konstitusi secara umum mencakup organisasi negara, prosedur perubahan konstitusi, dan larangan untuk mengubah beberapa bagian tertentu.
1. Dokumen membahas tentang jenis-jenis susunan negara, yaitu negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat dan negara federal yang terdiri atas negara federal/gabungan beserta negara-negara bagiannya.
2. Ada dua kriteria untuk membedakan negara serikat dan perserikatan negara, yaitu berdasarkan pemilik kedaulatan menurut Jellinek dan kemampuan pemerintah federal mengikat warga negara-negara bagian
Ppkn mengupas penyelenggaraan kekuasaan negarawiwikmiraldy
Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter yang dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, MA, BPK, dan Bank Indonesia. Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Menguraikan unsur-unsur konstitusi seperti perwujudan kontrak sosial dan penjaminan hak asasi manusia, cara pembentukan dan pengubahan konstitusi, ciri-ciri konstitusi seperti bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan, serta menganalisis konstitusi Indonesia yang terdiri atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi adalah himpunan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Konstitusi bersifat fleksibel dan rigit, dan bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah serta menjamin hak-hak rakyat. Konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena mengatur pelaksanaan kekuasaan secara teratur.
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
2. Konstitusi mencakup unsur-unsur seperti organisasi negara, HAM, prosedur hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
3. Konstitusi berperan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi yang membatasi
kekuasaan penguasa.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang negara federal, termasuk definisi, ciri-ciri, dan hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian dalam sistem federal.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas X semester 1 tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPP tersebut memuat kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran tentang pengertian negara kesatuan, tujuan negara kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas X semester 1 tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPP tersebut memuat kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran tentang pengertian negara kesatuan, tujuan negara kesatuan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rangkuman dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas X semester 1 tentang materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. RPP tersebut memuat kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum, negara, dan pemerintahan. Menguraikan pengertian ketiganya serta pembagian-pembagian hukum, unsur-unsur pembentukan negara, dan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara menurut para ahli, teori-teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya dan memiliki pemerintahan yang sah. Terdapat beberapa teori terbentuknya negara seperti teori ketuhanan, kekuasaan, perjanjian, dan huk
Dokumen tersebut berisi tentang biodata seseorang, penjelasan tentang wawasan kebangsaan, letak geografis Indonesia beserta potensi sumber daya alam dan pariwisatanya, konsep negara dan bangsa, serta sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme.
1. NEGARA FEDERASI
Konsepsi federalisme lahir pada zaman Yunani Kuno, kemudian muncul kembali pada
abad pertengahan di beberapa kota Italia dan terus berkembang dalam konfederasi Swiss
(Switzerland) abad ke-13. Perkembangan mengenai konsepsi federalisme secara rincinya
dipaparkan oleh C. F. Strong (Riyanto, 2006: 32) yakni sebagai berikut : federalisme dalam satu
bentuk atau bentuk lainnya, telah ada di masa lalu, yaitu sejak zaman negara kota Yunani Kuno.
Federalisme juga muncul kembali pada abad pertengahan di beberapa kota Italia, dan terus
berkembang dalam konfederasi Swiss abad ke-13, yang lahir ketika Kanton Hutan bergabung
untuk menciptakan perlindungan tahun 1291. Organisasi politik ini merupakan cikal bakal dari
beberapa negara seperti Yugoslavia, Amerika Serikat, Australia, dan Meksiko).
Negara federal atau dikenal dengan bentuk negara serikat, memiliki daya tarik tersendiri
yang membuat berbagai kalangan, mengkaji bahkan berusaha menerapkannya. Daya tarik tersebut
lahir karena dalam konsep federalisme, setiap negara-negara bagian bebas melakukan tindakan ke
dalam, selama tidak bertentangan dengan UUD negara federal. Selain itu setiap keanekaragaman
yang terdapat di negara bagian akan tetap terpelihara. Sebab, negara bagian diberikan kedaulatan
tersendiri dalam bentuk residual power (kekuatan sisa). Negara federal menurut Dicy
(Soehino,2005:227) pada hakikatnya adalah suatu kerjasama yang bertujuan agar kepentingan
bersama dapat tercapai. Di samping itu negara-negara bagian masih tetap memiliki hak-hak serta
wewenangnya.
Negara Federal merupakan bentuk pertengahan antara Negara kesatuan dan Negara
konfederasi. Tetapi menurut C.F.Strong salah satu ciri Negara federal ialah bahwa ia mencoba
menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan Negara federal dalam
keseluruhannya dan kedaulatan Negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan luar dari Negara –
Negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintahan federal, sedangkan ke dalam dibatasi.
“Prisnsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerinta h
Negara bagian dalam bidang – bidang tertentu adalah bebas satu sama lain.” Tetapi dalam beberapa
hal warga Negara merasa adanya dua pemerintahan. Untuk membentuk Negara federal menurut
C.F.Strong diperlukan dua syarat, yaitu : (1) Adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan –
kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu, dan (2) Keinginan pada kesatuan – kesatuan
politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh Karena apabila
kesatuan – kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federasilah yang akan
dibentuk, melainakan Negara – kesatuan.
Dalam pandangan beberapa tokoh yang pro terhadap bentuk negara federal, memandang
bahwa dengan diterapkannya bentuk negara federal, bisa menjamin perkembangan kehidupan
sosial, politik dan budaya di daerahnya masing-masing. Sementara kalangan yang menentang
federalisme ini menganggap bahwa federalisme sebagai sebuah strategi penjajah untuk
melanggengkan pemerintahannya.
2. FEDERALISME DI INDONESIA (RIS DESEMBER 1949 – AGUSTUS 1950)
RIS terdiri atas 15 Negara bagian (disebut daerah bagian) yang secraa formal berkedudukan
“saling sama martabat” dan “saling sama hak”. secara formal pula bentuk federal bersifat
sempurna, karena :
1) Kekuasaan pemerintah federal diperinci satu per satu, dan dana kekuasaan terletak pada
Negara – Negara bagian ( Undang – Undang Dasar pasal 51)
2) Dalam hal timbulnya pertentangan antara undang – undang federal dan undang - undang
Negara bagian, maka MA Federal mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dan
keputusan nya mengikat dua belah pihak (Undang – Undang dasar pasal 48)
Tetapi disamping itu, pemerintah federal mempunyai suatu kekuasaan yang tidak terdapat
dalam Negara – Negara federal lainnya, yaitu wewenang untuk memeriksa undang – undang dasar
Negara bagian sebelum dapat disahkan sebagai undang – undang dasar Negara bagian. Selain dari
itu, dalam praktik ternyata bahwa Negara federal, disamping Negara bagian Republik Indonesia
(RI) yang berpusat di Yogyakarta, memainkan peranan yang dominan terhadap Negara – Negara
bagian lainnya. Jadi sama sekali tidak sama martabatnya, dan memang bukan maksudnya untuk
memberi kekuasaan kepada Negara bagian, karena bentuk federal ini hanya dianggap sebagai suatu
adempauze. Dan ternyata hanya dalam waktu delapan bulan saja bentuk federal sudah dibatalkan
dan dalam bulan Agustus 1950 diganti dengan bentuk Negara kesatuan.