SlideShare a Scribd company logo
Setelah kasus Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia. Malaysia kembali
mengincar wilayah Indonesia, kali ini adalah perairan Ambalat. Pada tahun 1979
Malaysia sudah mulai mengincar perairan Ambalat, dan semakin kesini Malaysia
mulai mengklaim bahwa perairan Ambalat itu masuk kedalam wilayah Malaysia.
Mengacu pada hukum PBB UU No. 17 1984 peraian Ambalat diakui oleh dunia
milik Indonesia.
Kemudian pada tahun 2005 mulai terjadi ketegangan serius di Ambalat antar
Indonesia dan Malaysia. Kapal laut milik Malaysia mulai berlalu-lalang keluar
masuk Ambalat. Sejak saat itu Malaysia terus menerobos batas wilayah milik
Indonesia di Ambalat. Lalu, pada tahun 2015 sudah 9 kali Malaysia melanggar
batas wilayah udara milik Indonesia, dan terus saja keluar masuk wilayah batas
udara. Bahkan menyuruh pihak Indonesia untuk menghentikan kegiatan patroli di
wilayah Ambalat. Kementrian Luar Negeri Indonesia sudah mengajukan nota
protes kepada pihak Malaysi, namun dari pihak Malaysia sendiri masih belum
memberikan tanggapan mengenai itu.
Kasus Sengketa Ambalat
MC/Presenter : Sopi Nur Aini
Program Acara : Talk Show
Judul Program : Topik Minggu Ini
Tema/Topik : Geopolitik Indonesia
Narasumber : Hisshamuddin Tun Hussein (Menteri Pertahanan
Malaysia)  Hisshamuddin Tun Hussein Pridia P
Retno L. P. Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia)
Retno Marsudi Lathifah
Nila Fadhilah (Menteri Pertahanan Indonesia) Nila
Fadhilah Aprilia
Percakapan :
Sopi : Selamat pagi, Pemirsa. Kembali lagi bersama kami, di acara Topik Minggu
Ini. Pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada, seperti yang kita ketahui
pertikaian antar Indonesia dan Malaysia seperti tidak ada habisnya. Perebutan
wilayah antara Indonesia dan Malaysia masih terus terjadi, dan saat ini belum
menemukan penyelesaiannya. Seperti yang kita tahu juga, pada tahun 2002,
Malaysia berhasil memenangkan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan dari
Indonesia. Dari 17 hakim itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara
hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Lalu, setelah kasus Sipadan dan
Ligitan selesai, Malaysia kembali mengincar pulau Indonesia yang lain, yaitu
Pulau Ambalat. Malaysia mulai mengincar pulau Ambalat pada tahun 1979 dan
sudah 36 tahun berjalan masih belum menemukan pernyelesaiannya. Berikut
adalah cuplikan seputar kasus ambalat yang sekarang masih belum selesai.
Penampilan video sengketa ambalat
Sopi: untuk lebih jelasnya saya disini menghadirkan narasumber dari kedua belah
pihak negara. Disebelah kanan saya ada Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno
Marsudi dan Menteri Kelautan Indonesia Ibu Nila Fadhilah, dan disebelah kiri
saya ada perwakilan dari Malaysia, Menteri Pertahanan Negara Malaysia Dato’
Hisshamuddin Tun Hussein.
Sopi: Baiklah, Dato’ Hisshamuddin setelah kita melihat cuplikan video sengketa
ambalat yang melibatkan antara indonesia dan malaysia, setelah sebelumnya
malaysia telah mengklaim pulau sipadan dan ligitan sebagai daerah teritorial, dan
kali ini mengapa pihak malaysia kembali mengklaim wilayah indonesia?
Hisshamuddin Tun Hussein: Kami menganggap ambalat ke dalam wilayah
kepulauan, karena jika diambil dari garis pangkal lurus kepulauan yang batas
wilayahnya menjorok ke perairan ambalat. Hal ini tertulis dalam UNCOS 1982
tentang hukum negara kepulauan.
Sopi : Ohh begitu, baiklah seperti yang telah Dato’ Hisshamuddin kemukakan,
bahwa jika dilihat dari sudut pandang malaysia perairan ambalat termasuk pada
wilayah malaysia, karena berdekatan dengan pulau Sipadan dan Ligitan. Baiklah
pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Tetap di Topik Minggu Ini.
Iklan
Sopi: Baiklah, kembali lagi di Topik Minggu Ini. Setelah tadi mendengar
pendapat dari pihak Malaysia mengenai kasus Ambalat ini. Bagaimana menurut
pandangan ibu Nila Fadhilah, apa tanggapan anda selaku menteri pertahanan RI
terhadap apa yang telah disampaikan oleh Dato’ Hisshamuddin Tun Hussein
yang mengklaim perairan ambalat sebagai daerah teritorial malaysia?
Nila Fadhilah: Begini, jika dilihat secara historis dan geografi, wilayah perairan
ambalat itu termasuk kepada wilayah perairan Indonesia. Hal ini dipertegas
dengan adanya pasal 47 UNCLOS (UN convention on the law of the sea-1982)
bahwa sebagai negara kepulauan, indonesia dapat menarik garis dari pulau-pulau
terluarnya sebagai patokan untuk garis wilayah kedaulatannya. Serta bukti sejarah
bahwa ambalat merupakan sebagian dari kerajaan bulungan (sekarang menjadi
provinsi kalimantan timur).
Sopi: Jika memang seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Nila, berarti perairan
Ambalat itu memang termasuk kedalam wilayah Indonesia, begitu?
Retno Marsudi: Iya, memang perairan Ambalat itu termasuk wilayah Indonesia,
seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nila. Perairan Ambalat sebenarnya sudah
diakui oleh dunia sebagai wilayah milik Indonesia, hal ini terdapat dalam PBB
UU No. 17 1984. Seharusnya pihak Malaysia pun mengetahui tentang hal ini.
Hisshamuddin Tun Hussein: Oh tidak bisa seperti itu, sampai saat ini mahkamah
internasionalkan belum memutuskan wilayah ambalat termasuk kedalam wilayah
yang mana. Sampai ditentukannya hal tersebut, status perairan ambalat masih
belum jelas.
Nila Fadhilah: oh ya? memang benar Mahkamah Internasional belum
memutuskan wilayah ambalat itu termasuk kedalam wilayah negara mana, tapi
perlu di ingat secara de facto maupun de jure wilayah tersebut termasuk ke dalam
wilayah kami.
Sopi: Lalu, sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh pihak indonesia agar
malaysia tidak melanggar wilayah kedaulatan indonesia?
Nila Fadhilah: sejauh ini indonesia telah melakukan patroli maritim maupun udara
secara rutin diwilayah Ambalat, bahkan karena terlalu seringnya pelanggaran
terjadi kami menambah pasukan dalam patroli tersebut.
Sopi: Baiklah pemirsa, sepertinya bahasan ini semakin berat yah kita akan break
dulu sebentar untuk mengurangi ketegangan yang terjadi ini dan mencairkan
suasana. Tetap di Topik Minggu Ini.
Iklan
Sopi: Haloo, kembali lagi bersama saya sopi dan dengan para narasumber saya.
Sepertinya ini akan semakin memanas ya, pemirsa. Baiklah kita lanjutkan dengan
yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Nila Fadhilah. Jadi, menurut Dato’
Hisshamuddin Tun Hussein tentang pendapat ibu Nila bagaimana?
Hisshamuddin Tun Hussein : Ya, kalau memang mahkamah internasional belum
memutuskan ambalat masuk kedalam kedaulatan indonesia atau tidak, kenapa
pesawat malaysia yang melintas atau yang sedang berada didaerah ambalat
menjadi dipermasalahkan?
Retno Marsudi : Begini ya, Dato’. Mengapa kami mempermasalahkan hal itu, itu
karena keberadaan pesawat dan kapal malaysia yang berada di sekitar perairan itu
melanggar kedaulatan Indonesia, bahkan setelah tahu bahwa daerah itu sedang
tidak ada patroli. Lalu, pihak malaysia juga sering sekali melintasi daerah udara
ambalat tanpa mengantongi izin melintas. Menurut saya ada unsur kesengajaan
dari pihak Malaysia nya sendiri yang menerobos batas wilayah ketika kami
sedang tidak stand by. Tentu saja dengan banyaknya penerobosan yang terjadi
dengan unsur kesengajaan yang dilakukan itu menjadi masalah.
Sopi : Oke, baiklah, dilihat dari perbincangan kita kali ini ternyata argumen pihak
indonesia terhadap kasus ambalat kali ini cukup kuat. Ada kabar juga bahwa di
tahun 2015 ini malaysia telah melanggar batas teritorial indonesia sebanyak 9 kali.
Bagaimana penjelasan dari pemerintah sendiri?
Retno Marsudi : Memang benar, malaysia telah melanggar batas wilayah
sebanyak 9 kali pada tahun 2015. Sebenarnya dari kami kemenlu sudah
melayangkan protes diplomatik melalui pengiriman nota protes. Saat ini sudah 7
nota protes yang dikirimkan ke malaysia melalu KBRI Malaysia, namun belum
ada tanggapan dari pihak Malaysianya sendiri.
Sopi: Ohh, seperti itu, bu. Lalu, apakah untuk melayangkan nota protes ke
malaysia itu bisa segera dilakukan setelah menerima laporan dari TNI?
Retno Marsudi: Sebenarnya kami bisa saja langsung mengirimkan nota protes itu
kepada malaysia beberapa jam setelah menerima laporan dari TNI. Namun, kami
tidak bisa begitu saja membuat dan mengirimkan nota protes ke malaysia tanpa
informasi yang detail mengenai kapan, dimana letak koordinatnya, dan jenis
pesawat yang melanggar batas teritorial itu seperti apa. Kami tidak bisa gegabah
dalam hal tersebut.
Sopi : baiklah bagaimana tanggapan atau pembelan dari pihak malaysia mengenai
hal tersebut?
Hisshamuddin Tun Hussein: Kami belum menanggapi protes yang sudah diajukan
oleh pihak Indonesia, karena kami masih menganalisis apakah benar pesawat
kami melanggar batas wilayah tersebut atau tidak. Semua butuh waktu untuk
memastikan suatu hal. Lalu, mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat
kami, bukankah wilayah ambalat itu sampai saat ini masih status quo, jadi
siapapun bisa berlalu-lalang didaerah tersebut.
Nila Fadhilah : Maaf bapak, itu merupakan salah satu upaya kami untuk
mempertahankan kedaulatan dan keamanan NKRI ini dari ancaman luar yang
ingin mengambil alih wilayah Indonesia. Termasuk ancaman malaysia yang ingin
merebut wilayah perairan ambalat dengan seenaknya keluar masuk wilayah
teritorial udara indonesia tanpa izin. Meskipun Mahkamah Internasional belum
memutuskan wilayah ambalat itu termasuk wilayah indonesia atau tidak, tapi tetap
saja itu adalah kewajiban kami untuk mempertahankan bagian wilayah NKRI.
Retno Marsudi : Penjagaan keamanan di Ambalat itu menjadi prioritas, sebab sejak
Januari hingga Juni 2009, sudah 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki
Ambalat. Dengan keluar masuknya pesawat malaysia diwilayah udara Indonesia,
itu seperti memprovokasi kami pihak Indonesia. Kita ini sama-sama negara
ASEAN, negara bertetangga. Tapi, kalau ini menyangkut kedaulatan, itu tidak
bisa diganggu gugat.
Sopi: Menurut Dato’ Hisshamuddin nih, apakah status perairan ambalat akan
kembali dimenangkan oleh Malaysia?
Hisshamuddin Tun Hussein: Tentu saja, kami sangat yakin. Karena sebelumnya
juga, pulau sipadan dan ligitan berhasil kami menangkan. Yang merupakan bagian
dari perairan ambalat, jadi untuk perairan ambalat sendiri seharusnya itu masuk
kedalam wilayah Malaysia.
Sopi: Sepertinya anda sangat percaya diri sekali yah mengenai hal itu. Lalu, dalam
kasus ini sudah melakukan berapa kali pertemuan untuk membahas mengenai
kasus ini antar kedua negara?
Ratna Marsudi: Sampai saat ini kami baru melakukan pertemuan 2 kali dengan
pihak Malaysia untuk membahas kelanjutan dari kasus perairan ambalat ini.
Sopi: Seperti masih belum menemukan penyelesaian yang pas yah
Nila Fadhilah: Memang benar, kami masih belum mencapai kesepakatan bersama.
Namun, dari kami pihak Indonesia akan terus mempertahankan kedaulatan
Indonesia. Kami akan pastikan perairan ambalat tidak akan jatuh ke tangan
malaysia seperti kasus sebelumnya.
Sopi: Lalu, bagaimana sebaiknya menyelesaikan kasus ini? Bukankah kalian
sudah berdiplomasi, tapi haslnya masih belum terlihat permukaannya.
Ratna Marsudi: Kalau melalui diplomasi antar kedua negara masih belum berhasil
menemukan penyelesaian. Kemungkinan akan mencari penyelesaian melalui
prosedur penyelesaian sengketa ASEAN, yaitu melalui Treaty of Amity and
Cooperation in South East (TAC). Hal itu tercantum pada pasal 13, 14, 15 dan 16
TAC.
Sopi: Hmm, jadi seperti itu yah, Bu.
Nila Fadhilah: Kami akan berusaha agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama.
Hisshamuddin Tun Hussein: Hal itu tidak akan terjadi, Ambalat akan menjadi
bagian wilayah Malaysia.
Sopi: Baiklah, semuanya kembali tenang. Pada akhirnya kedua negara masih tetap
bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Meskipun belum menemukan
penyelesaian melalui diplomasi antar kedua negara, namun ada cara lain untuk
menyelesaikan permasalahan ini melalui prosedur ASEAN mengenai
penyelesaian sengketa. Jika tidak menemui titik temu juga, maka kasus ini bisa
berlanjut ke Mahkamah Internasional. Baiklah, sampai disini saja perjumpaan kita.
Jangan lupa tetap saksikan Topik Minggu Ini. Salam sejahtera dan sampai jumpa.

More Related Content

What's hot

Contoh naskah pidato tentang bahaya narkoba
Contoh naskah pidato tentang bahaya narkobaContoh naskah pidato tentang bahaya narkoba
Contoh naskah pidato tentang bahaya narkoba
Operator Warnet Vast Raha
 
Contoh Resensi Buku Fiksi
Contoh Resensi Buku FiksiContoh Resensi Buku Fiksi
Contoh Resensi Buku Fiksi
Vika Mubarokah
 
Gowa Tallo - Kerajaan Islam
Gowa Tallo - Kerajaan Islam Gowa Tallo - Kerajaan Islam
Gowa Tallo - Kerajaan Islam
LanaLondah
 
Universal precaution
Universal precautionUniversal precaution
Universal precautionconesti08com
 
Diabetes Melitus
Diabetes MelitusDiabetes Melitus
Diabetes Melitus
Fransiska Oktafiani
 
Plebotomi - teknik pengambilan darah vena
Plebotomi - teknik pengambilan darah venaPlebotomi - teknik pengambilan darah vena
Plebotomi - teknik pengambilan darah vena
Riskymessyana99
 
9 penulisan feature
9 penulisan feature9 penulisan feature
9 penulisan featuredinnianggra
 
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)
Maria Haryanthi Butar-Butar
 
Perang Aceh
Perang AcehPerang Aceh
Perang Aceh
Zhafira Rahmayanti
 
Hiv aids
Hiv aidsHiv aids
Hiv aids
Heni Yuniarti
 
Terbentuknya jaringan keilmuan dinusantara
Terbentuknya jaringan keilmuan dinusantaraTerbentuknya jaringan keilmuan dinusantara
Terbentuknya jaringan keilmuan dinusantara
Diennisa Thahira
 
Penyuluhan HIV/AIDS
Penyuluhan HIV/AIDSPenyuluhan HIV/AIDS
Penyuluhan HIV/AIDS
Height Corporation
 
Sejarah Kerajaan Islam di Papua
Sejarah Kerajaan Islam di PapuaSejarah Kerajaan Islam di Papua
Sejarah Kerajaan Islam di Papua
Muhamad Dzaki Albiruni
 
Juknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITCJuknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITCIrene Susilo
 
Kasus sistem-triage
Kasus sistem-triageKasus sistem-triage
Kasus sistem-triage
johanadi2
 
Ppt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 laki
Ppt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 lakiPpt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 laki
Ppt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 laki
Nie Vodkability
 
Stomatitis
StomatitisStomatitis
Stomatitis
Encepal Cere
 
Laskar pelangi
Laskar pelangiLaskar pelangi
Laskar pelangi
Eva Volkman
 

What's hot (20)

Contoh naskah pidato tentang bahaya narkoba
Contoh naskah pidato tentang bahaya narkobaContoh naskah pidato tentang bahaya narkoba
Contoh naskah pidato tentang bahaya narkoba
 
Contoh Resensi Buku Fiksi
Contoh Resensi Buku FiksiContoh Resensi Buku Fiksi
Contoh Resensi Buku Fiksi
 
Gowa Tallo - Kerajaan Islam
Gowa Tallo - Kerajaan Islam Gowa Tallo - Kerajaan Islam
Gowa Tallo - Kerajaan Islam
 
Universal precaution
Universal precautionUniversal precaution
Universal precaution
 
Diabetes Melitus
Diabetes MelitusDiabetes Melitus
Diabetes Melitus
 
Plebotomi - teknik pengambilan darah vena
Plebotomi - teknik pengambilan darah venaPlebotomi - teknik pengambilan darah vena
Plebotomi - teknik pengambilan darah vena
 
9 penulisan feature
9 penulisan feature9 penulisan feature
9 penulisan feature
 
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)
Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT)
 
Perang Aceh
Perang AcehPerang Aceh
Perang Aceh
 
Hiv aids
Hiv aidsHiv aids
Hiv aids
 
Transport Membran
Transport MembranTransport Membran
Transport Membran
 
Terbentuknya jaringan keilmuan dinusantara
Terbentuknya jaringan keilmuan dinusantaraTerbentuknya jaringan keilmuan dinusantara
Terbentuknya jaringan keilmuan dinusantara
 
Penyuluhan HIV/AIDS
Penyuluhan HIV/AIDSPenyuluhan HIV/AIDS
Penyuluhan HIV/AIDS
 
Sejarah Kerajaan Islam di Papua
Sejarah Kerajaan Islam di PapuaSejarah Kerajaan Islam di Papua
Sejarah Kerajaan Islam di Papua
 
Ca mammae
Ca mammaeCa mammae
Ca mammae
 
Juknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITCJuknis HIV: Pedoman PITC
Juknis HIV: Pedoman PITC
 
Kasus sistem-triage
Kasus sistem-triageKasus sistem-triage
Kasus sistem-triage
 
Ppt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 laki
Ppt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 lakiPpt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 laki
Ppt ppkn mengarungi bahtera keadilan bangsa indonesia smasa 10 ips 2 laki
 
Stomatitis
StomatitisStomatitis
Stomatitis
 
Laskar pelangi
Laskar pelangiLaskar pelangi
Laskar pelangi
 

Similar to Naskah Talkshow Kasus sengketa ambalat

Ppkn
PpknPpkn
Perkembangan sistem admistrasi wilayah Indonesia
Perkembangan sistem admistrasi wilayah IndonesiaPerkembangan sistem admistrasi wilayah Indonesia
Perkembangan sistem admistrasi wilayah IndonesiaLilo Kautsar
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Luhur Moekti Prayogo
 
PKN
PKNPKN
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
WidanFauzan
 
Ambalat
AmbalatAmbalat
Ambalat
Kentos2069
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
Pebriyanti Dwi Marizky
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
abd_
 
Resume Materi Geopolitik
Resume Materi GeopolitikResume Materi Geopolitik
Resume Materi Geopolitik
Ali Sakir
 
PPT Geografi.pptx
PPT Geografi.pptxPPT Geografi.pptx
PPT Geografi.pptx
risdiantikakamsiel1
 
Perkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesiaPerkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesia
Eva Yusinta
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Hakman Hamdani
 
persengketaan wilayah
persengketaan wilayahpersengketaan wilayah
persengketaan wilayah
Ayu Aliyatun
 
Traktat
TraktatTraktat
Traktat
Ar Ti
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
natal kristiono
 
Analisa kasus sipadan
Analisa kasus sipadanAnalisa kasus sipadan
Analisa kasus sipadansilgio15
 
PPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRIPPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRI
Tristania Handikaningtyas
 
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantaraPendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Sherly Anggraini
 
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantaraPendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Siti Sholekah
 
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negaraBab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Deta Rahmaputri
 

Similar to Naskah Talkshow Kasus sengketa ambalat (20)

Ppkn
PpknPpkn
Ppkn
 
Perkembangan sistem admistrasi wilayah Indonesia
Perkembangan sistem admistrasi wilayah IndonesiaPerkembangan sistem admistrasi wilayah Indonesia
Perkembangan sistem admistrasi wilayah Indonesia
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Mar...
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
 
Ambalat
AmbalatAmbalat
Ambalat
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Resume Materi Geopolitik
Resume Materi GeopolitikResume Materi Geopolitik
Resume Materi Geopolitik
 
PPT Geografi.pptx
PPT Geografi.pptxPPT Geografi.pptx
PPT Geografi.pptx
 
Perkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesiaPerkembangan wilayah indonesia
Perkembangan wilayah indonesia
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
persengketaan wilayah
persengketaan wilayahpersengketaan wilayah
persengketaan wilayah
 
Traktat
TraktatTraktat
Traktat
 
Wawasan nusantara
Wawasan nusantaraWawasan nusantara
Wawasan nusantara
 
Analisa kasus sipadan
Analisa kasus sipadanAnalisa kasus sipadan
Analisa kasus sipadan
 
PPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRIPPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRI
 
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantaraPendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
 
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantaraPendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
Pendidikan kewarganegaraan wawasan nusantara
 
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negaraBab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
 

Recently uploaded

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
NiaTazmia2
 
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
muhamadsufii48
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
DrEngMahmudKoriEffen
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 

Recently uploaded (20)

RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
 
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudahrefleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
refleksi tindak lanjut d pmm agar lebih mudah
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 

Naskah Talkshow Kasus sengketa ambalat

  • 1. Setelah kasus Sipadan dan Ligitan dimenangkan oleh Malaysia. Malaysia kembali mengincar wilayah Indonesia, kali ini adalah perairan Ambalat. Pada tahun 1979 Malaysia sudah mulai mengincar perairan Ambalat, dan semakin kesini Malaysia mulai mengklaim bahwa perairan Ambalat itu masuk kedalam wilayah Malaysia. Mengacu pada hukum PBB UU No. 17 1984 peraian Ambalat diakui oleh dunia milik Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 mulai terjadi ketegangan serius di Ambalat antar Indonesia dan Malaysia. Kapal laut milik Malaysia mulai berlalu-lalang keluar masuk Ambalat. Sejak saat itu Malaysia terus menerobos batas wilayah milik Indonesia di Ambalat. Lalu, pada tahun 2015 sudah 9 kali Malaysia melanggar batas wilayah udara milik Indonesia, dan terus saja keluar masuk wilayah batas udara. Bahkan menyuruh pihak Indonesia untuk menghentikan kegiatan patroli di wilayah Ambalat. Kementrian Luar Negeri Indonesia sudah mengajukan nota protes kepada pihak Malaysi, namun dari pihak Malaysia sendiri masih belum memberikan tanggapan mengenai itu.
  • 2. Kasus Sengketa Ambalat MC/Presenter : Sopi Nur Aini Program Acara : Talk Show Judul Program : Topik Minggu Ini Tema/Topik : Geopolitik Indonesia Narasumber : Hisshamuddin Tun Hussein (Menteri Pertahanan Malaysia)  Hisshamuddin Tun Hussein Pridia P Retno L. P. Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia) Retno Marsudi Lathifah Nila Fadhilah (Menteri Pertahanan Indonesia) Nila Fadhilah Aprilia Percakapan : Sopi : Selamat pagi, Pemirsa. Kembali lagi bersama kami, di acara Topik Minggu Ini. Pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada, seperti yang kita ketahui pertikaian antar Indonesia dan Malaysia seperti tidak ada habisnya. Perebutan wilayah antara Indonesia dan Malaysia masih terus terjadi, dan saat ini belum menemukan penyelesaiannya. Seperti yang kita tahu juga, pada tahun 2002, Malaysia berhasil memenangkan kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Dari 17 hakim itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Lalu, setelah kasus Sipadan dan Ligitan selesai, Malaysia kembali mengincar pulau Indonesia yang lain, yaitu Pulau Ambalat. Malaysia mulai mengincar pulau Ambalat pada tahun 1979 dan sudah 36 tahun berjalan masih belum menemukan pernyelesaiannya. Berikut adalah cuplikan seputar kasus ambalat yang sekarang masih belum selesai. Penampilan video sengketa ambalat Sopi: untuk lebih jelasnya saya disini menghadirkan narasumber dari kedua belah pihak negara. Disebelah kanan saya ada Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi dan Menteri Kelautan Indonesia Ibu Nila Fadhilah, dan disebelah kiri saya ada perwakilan dari Malaysia, Menteri Pertahanan Negara Malaysia Dato’ Hisshamuddin Tun Hussein. Sopi: Baiklah, Dato’ Hisshamuddin setelah kita melihat cuplikan video sengketa ambalat yang melibatkan antara indonesia dan malaysia, setelah sebelumnya malaysia telah mengklaim pulau sipadan dan ligitan sebagai daerah teritorial, dan kali ini mengapa pihak malaysia kembali mengklaim wilayah indonesia? Hisshamuddin Tun Hussein: Kami menganggap ambalat ke dalam wilayah kepulauan, karena jika diambil dari garis pangkal lurus kepulauan yang batas
  • 3. wilayahnya menjorok ke perairan ambalat. Hal ini tertulis dalam UNCOS 1982 tentang hukum negara kepulauan. Sopi : Ohh begitu, baiklah seperti yang telah Dato’ Hisshamuddin kemukakan, bahwa jika dilihat dari sudut pandang malaysia perairan ambalat termasuk pada wilayah malaysia, karena berdekatan dengan pulau Sipadan dan Ligitan. Baiklah pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Tetap di Topik Minggu Ini. Iklan Sopi: Baiklah, kembali lagi di Topik Minggu Ini. Setelah tadi mendengar pendapat dari pihak Malaysia mengenai kasus Ambalat ini. Bagaimana menurut pandangan ibu Nila Fadhilah, apa tanggapan anda selaku menteri pertahanan RI terhadap apa yang telah disampaikan oleh Dato’ Hisshamuddin Tun Hussein yang mengklaim perairan ambalat sebagai daerah teritorial malaysia? Nila Fadhilah: Begini, jika dilihat secara historis dan geografi, wilayah perairan ambalat itu termasuk kepada wilayah perairan Indonesia. Hal ini dipertegas dengan adanya pasal 47 UNCLOS (UN convention on the law of the sea-1982) bahwa sebagai negara kepulauan, indonesia dapat menarik garis dari pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis wilayah kedaulatannya. Serta bukti sejarah bahwa ambalat merupakan sebagian dari kerajaan bulungan (sekarang menjadi provinsi kalimantan timur). Sopi: Jika memang seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Nila, berarti perairan Ambalat itu memang termasuk kedalam wilayah Indonesia, begitu? Retno Marsudi: Iya, memang perairan Ambalat itu termasuk wilayah Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nila. Perairan Ambalat sebenarnya sudah diakui oleh dunia sebagai wilayah milik Indonesia, hal ini terdapat dalam PBB UU No. 17 1984. Seharusnya pihak Malaysia pun mengetahui tentang hal ini. Hisshamuddin Tun Hussein: Oh tidak bisa seperti itu, sampai saat ini mahkamah internasionalkan belum memutuskan wilayah ambalat termasuk kedalam wilayah yang mana. Sampai ditentukannya hal tersebut, status perairan ambalat masih belum jelas. Nila Fadhilah: oh ya? memang benar Mahkamah Internasional belum memutuskan wilayah ambalat itu termasuk kedalam wilayah negara mana, tapi perlu di ingat secara de facto maupun de jure wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah kami. Sopi: Lalu, sejauh ini apa saja yang telah dilakukan oleh pihak indonesia agar malaysia tidak melanggar wilayah kedaulatan indonesia?
  • 4. Nila Fadhilah: sejauh ini indonesia telah melakukan patroli maritim maupun udara secara rutin diwilayah Ambalat, bahkan karena terlalu seringnya pelanggaran terjadi kami menambah pasukan dalam patroli tersebut. Sopi: Baiklah pemirsa, sepertinya bahasan ini semakin berat yah kita akan break dulu sebentar untuk mengurangi ketegangan yang terjadi ini dan mencairkan suasana. Tetap di Topik Minggu Ini. Iklan Sopi: Haloo, kembali lagi bersama saya sopi dan dengan para narasumber saya. Sepertinya ini akan semakin memanas ya, pemirsa. Baiklah kita lanjutkan dengan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Nila Fadhilah. Jadi, menurut Dato’ Hisshamuddin Tun Hussein tentang pendapat ibu Nila bagaimana? Hisshamuddin Tun Hussein : Ya, kalau memang mahkamah internasional belum memutuskan ambalat masuk kedalam kedaulatan indonesia atau tidak, kenapa pesawat malaysia yang melintas atau yang sedang berada didaerah ambalat menjadi dipermasalahkan? Retno Marsudi : Begini ya, Dato’. Mengapa kami mempermasalahkan hal itu, itu karena keberadaan pesawat dan kapal malaysia yang berada di sekitar perairan itu melanggar kedaulatan Indonesia, bahkan setelah tahu bahwa daerah itu sedang tidak ada patroli. Lalu, pihak malaysia juga sering sekali melintasi daerah udara ambalat tanpa mengantongi izin melintas. Menurut saya ada unsur kesengajaan dari pihak Malaysia nya sendiri yang menerobos batas wilayah ketika kami sedang tidak stand by. Tentu saja dengan banyaknya penerobosan yang terjadi dengan unsur kesengajaan yang dilakukan itu menjadi masalah. Sopi : Oke, baiklah, dilihat dari perbincangan kita kali ini ternyata argumen pihak indonesia terhadap kasus ambalat kali ini cukup kuat. Ada kabar juga bahwa di tahun 2015 ini malaysia telah melanggar batas teritorial indonesia sebanyak 9 kali. Bagaimana penjelasan dari pemerintah sendiri? Retno Marsudi : Memang benar, malaysia telah melanggar batas wilayah sebanyak 9 kali pada tahun 2015. Sebenarnya dari kami kemenlu sudah melayangkan protes diplomatik melalui pengiriman nota protes. Saat ini sudah 7 nota protes yang dikirimkan ke malaysia melalu KBRI Malaysia, namun belum ada tanggapan dari pihak Malaysianya sendiri. Sopi: Ohh, seperti itu, bu. Lalu, apakah untuk melayangkan nota protes ke malaysia itu bisa segera dilakukan setelah menerima laporan dari TNI? Retno Marsudi: Sebenarnya kami bisa saja langsung mengirimkan nota protes itu kepada malaysia beberapa jam setelah menerima laporan dari TNI. Namun, kami tidak bisa begitu saja membuat dan mengirimkan nota protes ke malaysia tanpa informasi yang detail mengenai kapan, dimana letak koordinatnya, dan jenis
  • 5. pesawat yang melanggar batas teritorial itu seperti apa. Kami tidak bisa gegabah dalam hal tersebut. Sopi : baiklah bagaimana tanggapan atau pembelan dari pihak malaysia mengenai hal tersebut? Hisshamuddin Tun Hussein: Kami belum menanggapi protes yang sudah diajukan oleh pihak Indonesia, karena kami masih menganalisis apakah benar pesawat kami melanggar batas wilayah tersebut atau tidak. Semua butuh waktu untuk memastikan suatu hal. Lalu, mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat kami, bukankah wilayah ambalat itu sampai saat ini masih status quo, jadi siapapun bisa berlalu-lalang didaerah tersebut. Nila Fadhilah : Maaf bapak, itu merupakan salah satu upaya kami untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan NKRI ini dari ancaman luar yang ingin mengambil alih wilayah Indonesia. Termasuk ancaman malaysia yang ingin merebut wilayah perairan ambalat dengan seenaknya keluar masuk wilayah teritorial udara indonesia tanpa izin. Meskipun Mahkamah Internasional belum memutuskan wilayah ambalat itu termasuk wilayah indonesia atau tidak, tapi tetap saja itu adalah kewajiban kami untuk mempertahankan bagian wilayah NKRI. Retno Marsudi : Penjagaan keamanan di Ambalat itu menjadi prioritas, sebab sejak Januari hingga Juni 2009, sudah 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia memasuki Ambalat. Dengan keluar masuknya pesawat malaysia diwilayah udara Indonesia, itu seperti memprovokasi kami pihak Indonesia. Kita ini sama-sama negara ASEAN, negara bertetangga. Tapi, kalau ini menyangkut kedaulatan, itu tidak bisa diganggu gugat. Sopi: Menurut Dato’ Hisshamuddin nih, apakah status perairan ambalat akan kembali dimenangkan oleh Malaysia? Hisshamuddin Tun Hussein: Tentu saja, kami sangat yakin. Karena sebelumnya juga, pulau sipadan dan ligitan berhasil kami menangkan. Yang merupakan bagian dari perairan ambalat, jadi untuk perairan ambalat sendiri seharusnya itu masuk kedalam wilayah Malaysia. Sopi: Sepertinya anda sangat percaya diri sekali yah mengenai hal itu. Lalu, dalam kasus ini sudah melakukan berapa kali pertemuan untuk membahas mengenai kasus ini antar kedua negara? Ratna Marsudi: Sampai saat ini kami baru melakukan pertemuan 2 kali dengan pihak Malaysia untuk membahas kelanjutan dari kasus perairan ambalat ini. Sopi: Seperti masih belum menemukan penyelesaian yang pas yah Nila Fadhilah: Memang benar, kami masih belum mencapai kesepakatan bersama. Namun, dari kami pihak Indonesia akan terus mempertahankan kedaulatan
  • 6. Indonesia. Kami akan pastikan perairan ambalat tidak akan jatuh ke tangan malaysia seperti kasus sebelumnya. Sopi: Lalu, bagaimana sebaiknya menyelesaikan kasus ini? Bukankah kalian sudah berdiplomasi, tapi haslnya masih belum terlihat permukaannya. Ratna Marsudi: Kalau melalui diplomasi antar kedua negara masih belum berhasil menemukan penyelesaian. Kemungkinan akan mencari penyelesaian melalui prosedur penyelesaian sengketa ASEAN, yaitu melalui Treaty of Amity and Cooperation in South East (TAC). Hal itu tercantum pada pasal 13, 14, 15 dan 16 TAC. Sopi: Hmm, jadi seperti itu yah, Bu. Nila Fadhilah: Kami akan berusaha agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Hisshamuddin Tun Hussein: Hal itu tidak akan terjadi, Ambalat akan menjadi bagian wilayah Malaysia. Sopi: Baiklah, semuanya kembali tenang. Pada akhirnya kedua negara masih tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Meskipun belum menemukan penyelesaian melalui diplomasi antar kedua negara, namun ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui prosedur ASEAN mengenai penyelesaian sengketa. Jika tidak menemui titik temu juga, maka kasus ini bisa berlanjut ke Mahkamah Internasional. Baiklah, sampai disini saja perjumpaan kita. Jangan lupa tetap saksikan Topik Minggu Ini. Salam sejahtera dan sampai jumpa.