Teks tersebut membahas tentang rencana penutupan Terminal Lebak Bulus untuk pembangunan MRT di Jakarta dan penolakan dari pedagang serta karyawan terminal tersebut. Diberikan usulan untuk mencari solusi win-win antara pembangunan MRT dan perlindungan mata pencaharian mereka, seperti realokasi pedagang ke pasar lain dan pelatihan alih profesi bagi karyawan terminal. Pembangunan MRT penting untuk mengurangi kemacet

2. Pembangunan MRT
dan Solusi Penutupan Terminal
Lebak Bulus
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher

4. Tahun lalu (2013) saya memimpin demonstrasi di
Taman PKK Jalan Panglima Polim Kebayoran Baru
Jakarta Selatan untuk mendukung pembangunan MRT
(Mass Rapid Transit) dari Lebak Bulus melintasi Jalan
Fatmawati- Panglima Polim-Sisingamangaraja-Jenderal
Sudirman –Thamrin (Hotel Indonesia Kempinski).
Pasalnya, saat itu sangat gencar penolakan
pembangunan MRT dari para pedagang di jalan
Fatmawati Jakarta Selatan. Mereka mengemukakan
dalam demonstrasi dan kampanye di media online
termasuk di You Tube, kalau dibangun MRT di atas
jalan Fatmawati, usaha mereka akan bangkrut, akan
terjadi banjir, kumuh dan sebagainya.

5. Alhamdulillah, melalui demonstrasi tandingan ditambah
kampanye di media online dan di You Tube, perlawanan
para pedagang mengendur dan mudah-mudahan
mereka sudah menerima pembangunan MRT yang
amat diperlukan masyarakat DKI Jakarta pada
khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
yang sering berkunjung ke ibukota negara Republik
Indonesia.
Apa yang dilakukan para pedagang dengan tidak
meneruskan penolakan terhadap pembangunan MRT
yang melintasi jalan Fatmawati, merupakan wujud
partisipasi masyarakat, karena pembangunan Jakarta
Baru, yang menjadi tema kampanye Jokowi dan Ahok
dalam pemilukada DKI Jakarta, tidak mungkin terwujud
tanpa partisipasi atau keikut-sertaan masyarakat.

6. MRT Merupakan Keniscayaan
Pembangunan MRT di DKI Jakarta merupakan conditio sine quanon untuk
mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Melalui pembangunan MRT
dan Monorail, rakyat dipastkan akan berganti menggunakan kendaraan
massal, sehingga tingkat kemacetan akan berkurang karena ada alternatif
angkutan massal yang murah, cepat dan nyaman.
DKI Jakarta sebagai ibukota negara, sebenarnya sudah tertinggal puluhan
tahun dari pembangunan MRT dan Monorail. Singapura saja yang
penduduknya hanya sekitar 5 (lima) juta sudah puluhan tahun memiliki MRT
dan Monorail. Begitu juga Malaysia, penduduk Kuala Lumpur hanya sekitar
2 (dua juta) orang, sudah lama memiliki transportasi massal seperti
Monorail dan MRT. Sementara DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sekitar
11 juta orang pada siang hari, tidak memiliki transportasi massal yang
cukup dan memadai seperti MRT dan Monorail.
Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi Gubernur Jokowi dan Wagub
Ahok yang berani dan cepat merealisasikan pembangunan MRT dan
Monorail yang sudah puluhan tahun direncanakan, baru di masa
kepemimpinan mereka berdua dilaksanakan pembangunannya.

7. Proyek MRT Ditolak
Antrean bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta (Sumber , ROL, 7/1/2014)

8. Untuk merealisasikan pembangunan MRT, maka Terminal Lebak
Bulus, Jakarta Selatan, yang selama ini dipergunakan bus Angkutan
Kota Antar Provinsi (AKAP) akan ditutup.
Akan tetapi, awak bus, pedagang, pemilik warung, kernet,
pengasong, calo dan preman menolak penutupan terminal
tersebut karena merupakan tempat mereka mencari nafkah.
Sumardi yang menjadi juru bicara mengatakan bahwa mereka
''Jalan terus, karena nggak ada solusi' (Rol, 7/1/2014). Mereka
tetap menganggap solusi dari pemerintah yang memindahkan bus
AKAP ke terminal lain akan mematikan karyawan dan berbagai
pihak yang mencari nafkah di terminal tersebut.
Masalah ini sangat serius dan penting dipecahkan karena
menyangkut kehidupan mereka dan keluarganya. Solusi harus
ditemukan melalui musyawarah yang tidak terlalu merugikan dan
mematikan penghidupan mereka, dan pihak-pihak terkait harus
menerima hasil musyawarah dengan lapang dada atas
penutupan terminal Lebak Bulus.
Pembangunan MRT merupakan keniscayaan, tetapi juga harus
memberi perlindungan dan jaminan terhadap kehidupan warga
yang selama ini mencari nafkah di terminal tersebut.

9. Usulan Pemecahan
Untuk pemecahan terhadap bus-bus AKAP yang biasa
menggunakan Terminal Lebak Bulus, yang akan dialihkan ke
berbagai terminal seperti Terminal Kampung Rambutan, Terminal
Pulogadung, dan Terminal Pulo Gebang, mudah-mudahan
merupakan solusi dan jalan keluar (way out), yang walaupun tidak
akan memuaskan 100 persen, tetapi harus disyukuri karena
Gubernur Jokowi memberi pemecahan dan jalan keluar.
Adapun pedagang, pemilik warung nasi, asongan, dan semua yang
berkaitan dengan Terminal Lebak Bulus, saya mengusulkan
solusinya.
Pertama, para pedagang asongan, pemilik warung nasi, dan yang
terkait kegiatan perdagangan direlokasi diberbagai pasar di DKI
Jakarta. Mereka diberi tempat seperti di Blok G Tanah Abang,
diberi kompensasi untuk beberapa waktu lamanya tidak bayar
sewa tempat, diberi modal usaha, diberi order dari pengadaan
barang pemerintah DKI Jakarta, diberi izin usaha, dibina, dan
dipromosikan tempat mereka berdagang.

10. Kedua, karyawan, kuli panggul, tukang parkir, calo, preman, dan sebagainya
dinventarisir nama-namanya, kemudian dilatih untuk alih profesi dalam
berbagai bidang yang memiliki prospek dan mereka minati. Kalau mau
menjadi pedagang mikro misalnya, dicari kan tempat berdagang yang
strategis dan banyak pembeli, mereka dibantu permodalan, latihan
pemasaran, diberi order, dan sebagainya.
Ketiga, warga masyarakat yang terkait dengan pembangunan MRT di
Terminal Lebak Bulus, harus dicerahkan dan disadarkan bahwa
pembangunan MRT merupakan kepentingan seluruh warga DKI Jakarta dan
bangsa Indonesia, sehingga mereka mesti berpartisipasi dengan rela pindah
dari Terminal Lebak Bulus ke tempat lain, yang insya Allah ditempat yang
baru, rezeki lebih mudah dan lebih lapang.
Akhirnya, saya optimis dan yakin, jalan keluar bisa ditemukan dalam rangka
penutupan Terminal Lebak Bulus untuk kepentingan pembangunan MRT.
Saya berharap ditemukan “Win-win Solution”. Pemilik bus, sopir dan
kernetnya menerima pemindahan terminal operasional, sementara warga
yangn mencari penghidupan diterminal tersebut ditemukan jalan keluar
melalui perundingan, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan
penghidupan. Diharapkan, setelah MRT dibuka, mereka diberi peluang
pertama untuk membuka kegiatan usaha dikawasan MRT, sehingga
pembangunan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Jakarta, 8/1/2014