1. NUSANTARA
4 Edisi 33/Th XIII/ 1-16 Juni 2015
PuskesmasIIDenpasar-Timur
GandengPoltekkesIkutiPosyandu
Warga Sanur Bali Saksikan
Penyelamatan Ikan Paus
Pilot di Pantai Padang Galak
KPK:BupatiPurwakartaTakMampu
MenjalankanRodaPemerintahan
Bupati Usulkan 3
Raperda ke DPRD
TANJABBARAT,
(WN) – Wakil
Bupati Tanjung
Jabung Barat Ka-
tamso, SA.S-
E.MEmenyam-
paikan nota pe-
ngantar 3 (tiga)
Rancangan Pe-
raturan Daerah
(Raperda) usu-
lan Eksekutif
kepada Pihak
Legislatif, pada Rapat Paripurna
masa persidangan Kedua, di
GedungDPRDTanjabBarat,Ra-
bu kemarin berlangsung lancar.
Rapat paripurna yang dibuka
oleh Ketua DPRD Faizal
Riza,ST,dihadiriparawakilketua
dan Anggota Dewan, Anggota
Forkompimda,paraAsisten,Staf
Ahli, para kepala Bagian Setda
serta kepala SKPD dan kepala
Perbankan. KetigaRaperdayang
diusulkanEksekutifdiantaranya:
Raperda tentang perubahan atas
Perda nomor 16 tahun 2008
tentang perusahaan daerah Bank
PerkreditanRakyatTanggoRajo,
Raperda tentang Penyeleng-
garaan Ibadah Haji Daerah dan
Raperda tentang Pemilihan Ke-
pala Desa Serentak.
Wakil Bupati mengatakan,
dalam rangka memperkuat
struktur permodalan dan me-
ningkatkan peranan BPR Tang-
go Rajo dalam mendorong
pertumbuhan perekonomian
daerah, meningkatkan pelaya-
nan kebutuhan masyarakat dan
peningkatan pembangunan
daerah disegala bidang, perlu
dilakukan secara baik penge-
lolaan perusahaan daerah BPR
Tanggo Rajo, untuk semakin
meningkatkanpelayanankepada
masyarakat dalam pemberian
fasilitas kredit dan melaksana-
kan pembinaan terhadap pengu-
saha mikro kecil, perlu adanya
penambahan modal dasar pada
PerusahaanDaerahBPRTanggo
Rajo, untuk itu perlu kita mela-
kukanperubahanterhadapPerda
Nomor 16 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Perusahaan Daerah
BPR Tanggo Rajo,” katanya.
Terkait pengusulan Raperda
Penyelenggaraan Ibadah Haji,
Wabup mengatakan berdasarkan
ketentuan pasal 35 Undang-
Undang tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji,
Pemdabertanggungjawabdalam
penyelenggaraan ibadah haji
daerah, khususnya mengenai
transportasi jama’ah haji dari
daerah asal ke Embarkasi, dan
dari Debarkasi ke daerah asal,
untuk itu perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Daerah, tujuannya agar penye-
lenggaraannya berjalan lancar,
tertib dan aman dengan sistem
dan manajemen secara profe-
sional,transparandanakuntabel,”
ujar Wabup.
Selanjutnya, mengenai pengu-
sulan Raperda Pilkades Seren-
tak, Wabup menuturkan bahwa
dengan terbitnya Permendagri
No. 112 tahun 2004 tentang Pe-
milihan Kepala Desa, maka
menjadi dasar hukum Pemkab
untuk melakukan Pilkades di
Daerahnya secara serentak
ataupun bergelombang yang
dimulai tahun 2015 ini, jumlah
Desa yang direncanakan akan
melaksanakan Pilkades se-
rentak berjumlah 29 Desa,”
pungkasnya.(AF/ADI)
JAMBI, (WN)
Menteri Riset,
Teknologi dan
P e n d i d i k a n
Tinggi (Menris-
tekdikti) Mu-
hammad Nasir
mengancam ak-
an menutup dan
membubarkan
pergururan ting-
gi yang memper-
jualbelikan ija-
zah. “Kepada se-
mua masyarakat terutama Jam-
bi mohon jangan melakukan
transaksi jual ijazah. Kalau ada
perguruan tinggi yang jual
ijazah akan saya tutup, saya
bubarkan,” katanya usai meng-
hadiri wisuda Universitas Jambi
di Jambi, Jumat.
Tindakan tegas kepada pergu-
ruan tinggi yang tidak menggu-
nakan proses yang benar sa-
ngatlah perlu demi harga diri
bangsa Indonesia, pendidikan
negeri, pendidikan swasta dan
pendidikan tinggi di Tanah
Air. “Masalah ijazah memang
perlu kita lakukan penindakan
sebab ini sudah menjadi isu na-
sional. Dan kami akan melaku-
kan inspeksi mendadak ke ma-
na dan di mana saja,” kata dia.
Menurut Nasir, akibat ulah ok-
num tidak bertanggung jawab
di perguruan tinggi yang men-
jualbelikan ijazah, nilai kom-
petitif pendidikan di Indonesia
akan jatuh. “Jual ijazah oleh ok-
num di perguruan tinggi rentan
terjadi, tapi untuk apa memiliki
ijazah tanpa mengikuti proses
perkuliahan yang benar,” ujar-
nya.(ABDULLAH)
PemerintahTutupPerguruan
TinggiPenjualIjazah
DENPASAR, (WN) – Kegi-
atan Posyandu di Puskesmas
Penatih, Dangin Puri, Keca-
matan, Denpasar Timur, Bali
melibatkan mahasiswa Poltekes
Denpasar jurusan Gizi. Kegi-
atan ini berlangsung dibalai
Banjar Bekul Penatih Dangin-
puri, Tak pelak, ibu-ibu terlihat
antusias membawa bayinya
untuk mendapatkan pelayanan
Posyandu.
Kepala Peskesmas Denpasar
Timur, Desa Penatih Dangin
Puri, Buda Wisnawa, mengata-
kan, kegiatan ini Posyandu
tersebut rutin diselenggaran
setiap sebulan sekali, namun
dengan jadwal yang berbeda di
setiap banjarnya, yaitu dimulai
dari tanggal 5 sampai dengan
seterusnya, terkecuali hari libur
Nasional atau hari Minggu.
Dari lima desa dan 59 Banjar
di wilayah Kecamatan Den-
pasar Timur ini, sambungnya,
kegiatan Posyandu di seleng-
garakan hampir sebulan. Pasal-
nya, jumlah tenaga dipuskes-
mas juga sangat terbatas.
Sementara Leli selaku dosen
pembina Poltekes Denpasar,
mengatakan, kegiatan Posyan-
du ini merupakan atas kerja
sama Poltekes Denpasar dengan
Puskesmas II Kecamatan Den-
pasar Timur. “Selain membantu
pelayanan posyandu, juga ikut
pelaksanaan pembinaan terha-
dap para mahasiswa Poltekes
Denpasar jurusan Gizi semes-
ter empat,” katanya.
Leli juga menambahkan ke-
giatan para mahasiswa Poltek-
kes Denpasar ini, diadakan di
setiap banjar dengan jumlah ma-
sing-masing dua orang maha-
siswa dan diikuti oleh satu orang
dosen selaku pembina.(KSN)
MEDAN, (WN) – Tingkat kemacetan
lalu lintas di Kota Medan kian hari se-
makin menjadi, sehingga memerlukan
penanganan serius dengan kebersa-
maan seluruh pemangku kepentingan,
terutama dari Pemerintah Kota. Ke-
macetan ini ibaratkan penyakit yang
sudah mengarah pada ‘stadium tiga’.
Direktur Sumut Institut, Osriel
Limbong, SPd.MSi kepada wartawan
mengatakan, bila dinas terkait dulunya
memiliki Program tentang Tata Kota,
maka kemacetan saat ini dipastikan
bisa di atasi dengan baik. Bayangkan
setiap tahun kendaraan di kota ini
mengalami peningkatan yang sangat
tajam, dan sementara untuk perluasan
jalan sampai saat ini tidak ada, sehingga
yang dialami hanya kemacetan dimana-
mana, akibat tidak adanya kebijakan
dari pemerintah terkait untuk pemba-
tasan kendaraan tersebut.
Kondisi ini, diperparah perlintasan
KeretaApi (KA) di 5 titik seperti di jalan
Perintis Kemerdekaan, jalan M.Yamin,
jalam MT Haryono, jalan Pandu dan
jalan Sisimangaraja Medan, dimana 5
tititk ini merupakan kemacetan terberat
di kota ini, oleh karenanya semua
elemenbaikPemerintahdanMasyarakat
untuk mencari solusi yang terbaik,
apakah di bangun jalur lintas kereta api
di bawah tanah atau di bangun fly over
atau lebih baik di relokasi. saran Osriel
“Bila tidak dicari solusi maka 5 tahun
kedepankotaMedanbakalmenjadiKota
termacetdiIndonesia.”Tegasnya.Selasa
Kenapa itu bisa terjadi, karena “Timbul-
nya Ego sentris antar elit pejabat dan
itulah wajah dari Pemimpin kita yang
malasberpikirdenganidepembangunan
dalam waktu jangka panjang, salah satu
faktornyayaknikarenalambanmendapat
keuntungan langsung bagi dirinya
sendiri.” Sentil mantan aktivis 98.
Pemerintah harus bijak, Bila transport
KA beroperasi dengan baik tentu dunia
pariwisata akan terdongkrak dengan
sendirinya,olehsebabituperludipikirkan
kembali, apakah rancangan jalur lintas
KA harus dibawah tanah atau harus
bagaimana yang sebaiknya, karena tidak
relefan lagi jika diatas permukaan tanah.
Mengingat di daerah maju di semua
belahan dunia semua jalur KA menuju
inti kota di bawah tanah.harap Osriel
”KepadatanjalurlalulintasKeretaApi
akan semakin membuat kemacetan
lalulintas darat jika mengacu jadwal
penerbangan bandara kualanamu yang
semakin padat, sehingga jalur kereta api
railinkharusmenjadiprioritas,makadari
itu, solusi saat ini bagaimana mengelola
kondisi yang ada, mau tidak mau seha-
rusnya pihak PT KAI memisahkan
stasiunkeretarailinkdistasiunpembantu
jalan Thamrin, alasannya daerah yang
dimaksud merupakan lingkar luar jalur
kereta api dari Kota Medan menuju luar
kota,Tutur Osriel.
Bila melihat kebelakang, pada tahun
1945-1970jalanintikotainimasihdibuat
oleh Belanda, terutama rute transport
KA. ditahun 1970 – 1990 masih tetap
trend, dan sekarang sudah berubah, teru-
tamauntukmasyarakatKotaMedanyang
sekarang sudah menjadi konsumen
Mobil luar, dan sehingga terjadi import
mobil besar-besaran, dan tetap bertahan
hingga kini, tegas Osril.
Bila kita membandingkan atau men-
jadikantolakukurnegarayangsudahma-
ju,namanyatranportasiuntukkotasekitar
80 % KA, dan demikian di juga di negara
eropa.Kajiannyaefisien,danmurah,serta
terhindardarikemacetan.Jadidampaknya
Indonesiamenjadinegaraborosdalamhal
sumber dayaAlam (SDA).
Solusi lain supaya tidak memblu-
daknya kemacetan di inti Kota, maka
keberadaan stasiun PT KAI harus di
Relokasi ketempat yang strategis se-
perti di daerah Tanjung Morawa. Kita
berharap pihak Kementerian BUMN
harus melakukan kajian dan penelitian
tentang penyumbang kemacetan di
Kota Medan ini, saran Osriel.
Kita tetap dukung PT KAI merupakan
kemaslahatan masyarakat, karena
transport kereta api lebih nyaman, dan
hemat. Tegas Osril.
Hal senada juga ditanggapi,Anggota
komisi D DPRD Medan, Maruli Tua
Tarigan ketika diminta tanggapannya
terkait salah satu penyebab kemacetan
di kota Medan disebabkan seringnya
Kereta Api melintas di Jalan Vital, diri-
nya mengatakan Keberadaan jalur Lin-
tas kereta Api di wilayah padat kenda-
raan perlu dievaluasi kembali, tegasnya.
“PT.KAI perlu mencari solusi untuk
menghindari kemacetan yang telah ter-
jadi terutama di wilayah daerah yang pa-
dat lalu lintas.” tegas Maruli. T. Tarigan.
Kita harapkan Kementerian BUMN
dapat memberikan solusi dan memi-
kirkan keberadaan stasiun PT.KAI
yang tidak layak untuk sekarang ini,
dan bila perlu di Relokasi ke tempat
lain, yang jauh lebih luas, dan jauh dari
kepadatan untuk menghindari kema-
cetan lalu lintas, tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa fungsi
PT.KAI sebagi pelayanan kepada
publik dalam artian bukan hanya
pelayanan dibidang jasa pengangkutan,
namun juga pelayanan lainnya antara
lain ketertiban berlalu lintas. Janganlah
keberadaan PT.KAI akan menjadi
merugikan kepentingan khalayak
umum, kalau itu terjadi artinya PT.KAI
sudah mengorbankan kepentingan
publik yang juga didalamnya ma-
syarakat pengguna jalan, tegas Maruli
T Tarigan.
Salah seorang warga Kota Medan
bernama Misran Effendi mengatakan,
penyebab utama kemacetan setahun
yang lalu adalah angkutan kota, dan
kini bertambah ruwet dengan lalula-
langnya kereta api yang melintas
Jurusan ke Kuala Namu, sehingga
kemacetanyangterjadisemakinkianber-
tambah, tegasnya.(HARRY/GAHO)
PURWAKARTA, (WN) – Wakil
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Adnan Pandu Praja menyebut-
kan Bupati Purwakarta tidak mampu
memberi contoh yang baik dalam men-
jalankan roda pemerintahan. Berdasar-
kan catatan KPK, Kabupaten Purwa-
karta menjadi daerah dengan ranking
terburuk soal pelaporan kepatuhan dari
Laporan Harta Kekayaan Negara
(LHKPN) penyelenggara negaranya di
wilayah Jawa Barat.
MenurutAdnan, dari 63 pejabat peme-
rintahan yang harus melaporkan harta
kekayaan, tak ada satupun yang mela-
porkan LHKPN. “Yang perlu mendapat
perhatian khusus yang terba-
wah adalah pemerintah Ka-
bupaten Purwakarta,” ujar
Adnan di sela penandatangan
pernyataan bersama pen-
cegahan korupsi terintegrasi
KPK bersama seluruh peme-
rintah daerah di Jawa Barat,
di Gedung Sate Bandung,
Jumat, 22 Mei 2015.
Adnan mengatakan, dari
63 orang penyelenggara ne-
gara yang wajib melaporkan
LHKPN di Purwakarta,
tidak ada satupun yang me-
menuhi, termasuk pasangan
kepala daerahnya. “Yang
melaporkan kosong. Tingkat
kepatuhan kosong,” kata dia.
Data KPK, dari jumlah itu
tujuh orang belum melapor-
kan LKHPN, dan selebihnya
belum memperbarui laporannya.
Menurut Adnan, situasi ini menjadi
perhatian karena saat mencalonkan
seharusnya sudah melaporkan LHKPN.
“Ini memang memprihatinkan. Kalau
kepala daerah tidak memberikan
contoh, bagaimana mungkin anak
buahnya memberikan kepatuhan terha-
dap pelaporan LHKPN,” kata dia.
Wakil Bupati Purwakarta Dadan
Koswara membenarkan dirinya dan
BupatiDediMulyadibelummemperbarui
laporan LHKPN. Dia mengaku, sempat
mengirimstafnyamencariblankotersebut,
dan baru menerima blanko terbaru isian
formulir LHKPN. “Blangkonya hari ini
kitaterima,kitasudahngisisekarangyakni
bupati, wakil bupati, serta Sekda, Senin
kami kirim. Dua tiga hari selanjutnya
dengan semua Eselon 2 dan 3,” kata dia
di sela acara itu, Jumat, 22April 2015.
Dadan yang menjabat sebagai Sekda
Purwakarta sebelum menduduki posisi
wakil bupati mengaku sudah dua kali
mengisikanlaporanLHKPN.“Kamiber-
komitmendantidakadayangditutup-tu-
tupi karena Purwakarta, maaf ya, kabu-
paten yang kecil. Enggak ada pengusa-
ha,enggakgakada-apadikita,”katadia.
KPK menandatangani pernyataan ber-
sama dengan kepala daerah di Jawa Ba-
rat untuk memperluas jangkauan pe-
nyelengara negara yang wajib me-
laporkan LHKPN. Selain menandata-
ngani pernyataan bersama, lembaga anti
rasuah itu menggelar asistensi untuk
membantu pengisian laporan harta ke-
kayaan penyelenggara negara.(TP/NT)
Perlintasan Kereta Api Penyumbang
Kemacetan di Kota Medan
DENPASAR, (WN) – Warga Sanur Bali
dan juga warga lainnya di Denpasar ramai-
ramai mengunjungi pantai Padang Galak
melihat ikan yang sebelumnya diduga ikan
lumba-lumba tapi ternyata ikan paus. Para
warga ini sangat penasaran dengan ikan
yanghampirterdampardibibirpantai.Hing-
ga saat ini Balawista Denpasar dan BPBD
Denpasar berusaha menyelamatkan ikan
tersebut supaya kembali ketengah laut.
Berdasarkan hasil analisa calon dokter
Deni Ramadhani dari Universitas Udayana
Denpasar-Bali,yang ikut menghalau ikan-
ikan tersebut mengatakan, bahwa ikan itu
diduga ikan paus jenis pilot. “Sepertinya ini
ikan paus jenis pilot,”paparnya melalui
pesan singkatnya kepada salah satu
fotografer.(22/05/2015).
Saat ini terlihat ada satu speadboat dan dua
reperboat sedang menghalau ikan-ikan itu
ketengah laut. Sebelumnya para nelayan
pantai padang galak ini mengatakan ikan itu
merupakan lumba-lumba. Mulai pukul
14:30 para tim penyelamat gabungan itu ter-
jun menyelamatkan empat ekor ikan yang
diduga ikan pasu jenis pilot. Hingga saat ini
tim gabungan penyelamat ikan tersebut ma-
sih belum bisa menghalau ikan itu.(KSN)
Anggaran Seragam
Anggota DPRD Bangkalan
Rp200 Juta per Tahun
BANGKA-
LAN, (WN) –
DPRD Bang-
kalan,Madura,
Jawa Timur,
menganggar-
kanRp200juta
pertahununtuk
p e n g a d a a n
seragam baru
50 anggota
DPRD Bang-
kalan. Harga
satu setel sera-
gamyangdina-
mai pakaian sipil resmi itu sebesar
Rp1,4 juta. “Anggaran untuk baju
anggota dewan sebesar Rp900 ribu
hingga Rp1 juta satu setelnya,” kata
Sekretaris DPRD Bangkalan,
Tommy Firyanto di Kabupaten
Bangkalan, Selasa (19/5/2015).
Tommy mengaku dana itu
dianggarkan untuk pengadaan
empat setel baju per tahun. Selain
pakaian resmi, anggota Dewan
juga dijatah seragam harian seba-
nyak dua setel. Artinya, DPRD
Bangkalan menganggarkan Rp200
juta per tahun untuk seragam se-
lama lima tahun masa bak-
ti. “Jadi, setiap tahunnya sekitar
Rp200 juta,” imbuh dia.
Mahalnya harga seragam baru
anggota DPRD Bangkalan ini
menuai kritik dari sejumlah
lembaga swadaya masyarakat
(LSM). Apalagi masyarakat te-
ngah kesulitan memenuhi kebu-
tuhan pokok pscakenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM).(RS)