Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang format dan ketentuan pengisian data teknis irigasi. Terdapat 9 form yang harus diisi meliputi prasarana, sarana, dokumentasi, progres pelaksanaan PAI, realisasi tanam dan produktivitas, pemeliharaan jaringan, SDM dan sarana penunjang, kondisi jaringan irigasi, dan kelembagaan irigasi. Data yang diisi berdasarkan data inventarisasi, pengamatan lapangan, dan sekunder dari instansi terkait
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang menjelaskan rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Randangan Kiri (Lanjutan) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. RMK ini memuat informasi proyek, pihak-pihak yang terlibat, lokasi, dan deskripsi pekerjaan."
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang menjelaskan rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Randangan Kiri (Lanjutan) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. RMK ini memuat informasi proyek, pihak-pihak yang terlibat, lokasi, dan deskripsi pekerjaan."
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013Irene Baria
Dokumen tersebut membahas tentang kriteria perencanaan irigasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan tiga tingkatan jaringan irigasi yaitu irigasi sederhana, semiteknis, dan teknis beserta unsur-unsurnya. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan irigasi mulai dari tahap studi, perencanaan awal hingga akhir, serta data dan pengukuran yang dibutuhkan dalam
Kajian penetapan sempadan sungai bertujuan untuk menetapkan batas wilayah sempadan sungai sesuai ketentuan PP 38/2011. Kajian ini melibatkan tim teknis dan masyarakat untuk menganalisis aspek geomorfologi, sosial budaya, dan aksesibilitas guna melindungi fungsi sungai secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tiga poin utama:
1. Perundangan dan kebijakan terkait sistem drainase perkotaan di Indonesia.
2. Isu-isu strategis dan kebijakan serta strategi dalam penanganan drainase perkotaan.
3. Jenis dan persyaratan data yang dibutuhkan dalam perencanaan drainase perkotaan.
Penilaian Kinerja & AKNOP Daerah Irigasi Air LakitanAgung Noorsamsi
Laporan ini memberikan ringkasan kondisi prasarana fisik dan kinerja sistem irigasi di Daerah Irigasi Air Lakitan. Bendung Air Lakitan umumnya dalam kondisi baik meskipun beberapa bagian perlu perbaikan. Sebagian besar saluran sekunder memiliki kondisi rusak ringan hingga berat sehingga menghambat fungsi distribusi air dengan baik. Secara keseluruhan, kinerja sistem irigasi mencapai skor sedang meskipun terdapat variasi ant
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
Dokumen tersebut membahas proses rekomendasi teknis terkait perijinan di bidang sumber daya air, mencakup tahapan pengajuan permohonan, persyaratan yang diperlukan, dan potensi permasalahan dalam proses penyusunan rekomendasi teknis."
Pedoman umum pengelolaan lingkungan hidup bidang jalanFathonah May
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tahapan pembangunan jalan dan menjelaskan kerangka kerja serta peraturan yang relevan untuk mencapai pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaAngga Erlangga
Supervisi Remidial Bendungan di BWS Sumatera IV membahas pendekatan teknis dan administrasi dalam melakukan supervisi perbaikan lima bendungan di Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dokumen ini menjelaskan lokasi proyek, tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengawasan teknis dan administrasi proyek perbaikan bendungan.
Dokumen ini membahas rencana penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Rengasdengklok. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, metodologi, dan rencana kerja penyusunan RDTR. Dokumen ini juga melakukan tinjauan kebijakan, gambaran umum wilayah, dan analisis untuk menunjang penyusunan RDTR kawasan tersebut.
Dokumen tersebut membahas berbagai kebutuhan air baku, termasuk kebutuhan air domestik, non-domestik, industri, peternakan, perikanan, pemeliharaan sungai, dan irigasi."
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATANMOSES HADUN
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat tiga jenis pemeliharaan yaitu pemeliharaan rutin yang dilakukan sepanjang tahun, pemeliharaan berkala pada waktu tertentu, dan rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan yang parah. Dokumen ini juga menjelaskan proses manajemen pemeliharaan rutin yang dilakukan secara swakel
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan pengubahan definisi istilah, penambahan tahapan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, serta penyesuaian struktur kelembagaan dalam pelaksanaannya.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
Modul bahan presentasi simpang tak bersinyal perkotaanRobby Tanjung
Dokumen ini membahas prosedur perhitungan kapasitas dan perilaku lalu lintas pada simpang tak bersinyal. Terdiri dari tiga bagian utama yaitu data masukan, perhitungan kapasitas, dan penilaian perilaku lalu lintas. Pada bagian data masukan dijelaskan tentang kondisi geometrik, lalu lintas, dan lingkungan simpang. Bagian perhitungan kapasitas meliputi perhitungan kapasitas dasar dan berbagai faktor penyesua
1) Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pembuatan dan pengawasan sumur pantau serta sistem telemetri air tanah di suatu daerah. 2) Tujuannya adalah mengetahui fluktuasi kondisi muka air tanah secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan sumber daya air tanah. 3) Salah satu upayanya adalah memasang alat telemetri digital pada sumur-sumur pantau untuk memantau muka air tanah secara cepat dan akur
Kriteria Perencanaan-KP 01-Jaringan Irigasi- Tahun 2013Irene Baria
Dokumen tersebut membahas tentang kriteria perencanaan irigasi di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan tiga tingkatan jaringan irigasi yaitu irigasi sederhana, semiteknis, dan teknis beserta unsur-unsurnya. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan irigasi mulai dari tahap studi, perencanaan awal hingga akhir, serta data dan pengukuran yang dibutuhkan dalam
Kajian penetapan sempadan sungai bertujuan untuk menetapkan batas wilayah sempadan sungai sesuai ketentuan PP 38/2011. Kajian ini melibatkan tim teknis dan masyarakat untuk menganalisis aspek geomorfologi, sosial budaya, dan aksesibilitas guna melindungi fungsi sungai secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tiga poin utama:
1. Perundangan dan kebijakan terkait sistem drainase perkotaan di Indonesia.
2. Isu-isu strategis dan kebijakan serta strategi dalam penanganan drainase perkotaan.
3. Jenis dan persyaratan data yang dibutuhkan dalam perencanaan drainase perkotaan.
Penilaian Kinerja & AKNOP Daerah Irigasi Air LakitanAgung Noorsamsi
Laporan ini memberikan ringkasan kondisi prasarana fisik dan kinerja sistem irigasi di Daerah Irigasi Air Lakitan. Bendung Air Lakitan umumnya dalam kondisi baik meskipun beberapa bagian perlu perbaikan. Sebagian besar saluran sekunder memiliki kondisi rusak ringan hingga berat sehingga menghambat fungsi distribusi air dengan baik. Secara keseluruhan, kinerja sistem irigasi mencapai skor sedang meskipun terdapat variasi ant
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
Dokumen tersebut membahas proses rekomendasi teknis terkait perijinan di bidang sumber daya air, mencakup tahapan pengajuan permohonan, persyaratan yang diperlukan, dan potensi permasalahan dalam proses penyusunan rekomendasi teknis."
Pedoman umum pengelolaan lingkungan hidup bidang jalanFathonah May
Dokumen tersebut merupakan pedoman umum pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Pedoman ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tahapan pembangunan jalan dan menjelaskan kerangka kerja serta peraturan yang relevan untuk mencapai pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Mencakup pedoman tentang operasi, pemeliharaan, pembiayaan dan kelembagaan beserta personalianya. Juga menjelaskan berbagai prasarana dan sarana drainase perkotaan seperti saluran, bangunan persilangan, kolam retensi, dan pompa yang memerlukan operasi dan pemeliharaan berkala.
Bahan Pembukaan Sosialisasi Teknis Peminatan DAK Integrasi - Direktur Perumah...Gugum Gumilar
Dokumen tersebut membahas strategi dan program penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan inklusif di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah mengintegrasikan program penanganan kumuh lintas sektor dan institusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan layak, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam pelaksanaannya.
Bab e. uraian pendekatan, metodologi dan program kerjaAngga Erlangga
Supervisi Remidial Bendungan di BWS Sumatera IV membahas pendekatan teknis dan administrasi dalam melakukan supervisi perbaikan lima bendungan di Kota Batam untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dokumen ini menjelaskan lokasi proyek, tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengawasan teknis dan administrasi proyek perbaikan bendungan.
Dokumen ini membahas rencana penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Rengasdengklok. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, metodologi, dan rencana kerja penyusunan RDTR. Dokumen ini juga melakukan tinjauan kebijakan, gambaran umum wilayah, dan analisis untuk menunjang penyusunan RDTR kawasan tersebut.
Dokumen tersebut membahas berbagai kebutuhan air baku, termasuk kebutuhan air domestik, non-domestik, industri, peternakan, perikanan, pemeliharaan sungai, dan irigasi."
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATANMOSES HADUN
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Terdapat tiga jenis pemeliharaan yaitu pemeliharaan rutin yang dilakukan sepanjang tahun, pemeliharaan berkala pada waktu tertentu, dan rehabilitasi untuk memperbaiki kerusakan yang parah. Dokumen ini juga menjelaskan proses manajemen pemeliharaan rutin yang dilakukan secara swakel
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian skala 1:50.000. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan pengubahan definisi istilah, penambahan tahapan kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, serta penyesuaian struktur kelembagaan dalam pelaksanaannya.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
Modul bahan presentasi simpang tak bersinyal perkotaanRobby Tanjung
Dokumen ini membahas prosedur perhitungan kapasitas dan perilaku lalu lintas pada simpang tak bersinyal. Terdiri dari tiga bagian utama yaitu data masukan, perhitungan kapasitas, dan penilaian perilaku lalu lintas. Pada bagian data masukan dijelaskan tentang kondisi geometrik, lalu lintas, dan lingkungan simpang. Bagian perhitungan kapasitas meliputi perhitungan kapasitas dasar dan berbagai faktor penyesua
1) Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pembuatan dan pengawasan sumur pantau serta sistem telemetri air tanah di suatu daerah. 2) Tujuannya adalah mengetahui fluktuasi kondisi muka air tanah secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan sumber daya air tanah. 3) Salah satu upayanya adalah memasang alat telemetri digital pada sumur-sumur pantau untuk memantau muka air tanah secara cepat dan akur
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
Dokumen tersebut membahas perhitungan saluran dan drainase pada sistem irigasi. Secara singkat, dibahas mengenai data perencanaan irigasi seperti topografi, kapasitas rencana, efisiensi, dan data geoteknik yang diperlukan untuk perencanaan saluran irigasi.
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasiinfosanitasi
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasi merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptxssuser7405b9
Dokumen tersebut menjelaskan alur survei untuk menghitung luas kumuh dan jumlah penerima manfaat infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kota. Survei meliputi pengumpulan data, fokus grup diskusi, observasi lapangan, dan validasi data. Hasil survei berupa data tervalidasi tentang kondisi lingkungan dan jumlah penerima manfaat infrastruktur.
Dokumen tersebut membahas perencanaan drainase pada ruas jalan Simpang Busur-Kampung Tunjum Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian adalah mengetahui debit air dan merencanakan dimensi saluran drainase untuk kala ulang 25 tahun. Hasilnya menunjukkan debit air yang harus dialirkan dan dimensi saluran drainase yang direncanakan."
Kak kak detail desain regulating dam way sekampung.alimKeren_slide
Dokumen ini membahas rencana detail desain Regulating Dam Way Sekampung untuk mengatur aliran Sungai Way Sekampung agar sumber daya airnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Lingkup pekerjaan mencakup survei topografi, geologi, hidrologi, dan desain bangunan bendungan serta fasilitas pendukungnya. Tujuannya adalah mendapatkan desain yang memenuhi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
Peta Rencana Tata Ruang merupakan alat bantu perencanaan yang berisi informasi geospasial dasar dan tematik yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Proses konsultasi peta rencana tata ruang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk memastikan kesesuaian data, kelengkapan, dan kaidah perpetaan."
Paparan pak zull pp | Webinar Prospek Ekonomi Pembangunan Kawasan Industri ...TV Desa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai rencana pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang meliputi visi dan konsep pengembangan, kajian masterplan untuk area seluas 4300 hektar, kebutuhan infrastruktur pengembangan, serta sistem-sistem pendukung seperti drainase, air bersih, air limbah, listrik dan persampahan."
Similar to MODUL PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI FIX - rev.pptx (20)
TATA CARA PENYELENGGARAAN SHOLAT JENAZAHusahabersama4
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah bagi umat Islam, yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Kewajiban-kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah, yang berarti apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka kewajiban terlepas dari yang lain, namun jika tidak ada yang melaksanakannya maka
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah secara Islam, yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Kewajiban-kewajiban tersebut bersifat fardu kifayah, artinya wajib dilaksanakan oleh sebagian umat agar terlepas dari dosa, meskipun jika tidak ada yang melaksanakan maka semua dianggap bersalah
Dokumen tersebut membahas tentang perawatan jenazah secara mendetail, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah. Terdapat penjelasan tentang tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan perawatan jenazah sesuai ajaran agama Islam.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. DATA TEKNIS IRIGASI
Penjelasan Singkat Sumber Data Teknis Irigasi
1. Potret kondisi dan kinerja seluruh daerah Irigasi dan
infrastruktur pengendali banjir pada Wilayah Sungai
(WS) kewenangan Pemda per akhir tahun 2022
Wajib disusun Pemda dan terverifikasi oleh
1. Data inventarisasi aset irigasi, yang mengacu pada
Permen PUPR 23/2015 tentang Pengelolaan Aset
Irigasi dan data IKSI menggunakan e-PAKSI
Data pengamatan lapangan secara periodik oleh
Pengamat/Mantri/Juru di UPTD, berupa blangko O,
blangko P, dan IKSI, yang mengacu pada:
2. 2.
Kementerian PUPR, sebagai syarat usulan DAK TA 2024
Format Data Teknis Irigasi • Permen PUPR 11/2015 tentang Eksploitasi dan
Form
Form
Form
Form
Form
Form
Form
Form
Form
Form
1A-1E
1F
2A-2E
3A-3B
4A-4E
5
6
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prasarana, Sarana dan Dokumentasi
Progres Pelaksanaan PAI
Realisasi Tanam dan Produktivitas
Pemeliharaan Jaringan
Permen PUPR 12/2015
Pemeliharaan Jaringan
Permen PUPR 16/2015
Pemeliharaan Jaringan
Reklamasi Rawa Pasang
tentang Eksploitasi dan
Irigasi
tentang Eksploitasi dan
Reklamasi Rawa Lebak
OPD (DPA, P3A) maupun
•
SDM dan Sarana Penunjang
Kondisi Jaringan Irigasi
Sharing APBD
Kelembagaan Irigasi
OP •
3. Data sekunder di internal
di OPD lainnya (antara lain Dinas Pertanian, BPS)
Sumber Data Teknis Infras. Pengendali Banjir
Ketersediaan P3A/GP3A/IP3A
Pelaksanaan e-PAKSI
Areal Terdampak dan IKSI
Teknis Infras. Pengendali Banjir
Prasarana, Sarana dan Dokumentasi
1.
2.
3.
Data inventarisasi aset bangunan air pada DAS
Dokumen masterplan pengendalian banjir
Data kejadian bencana banjir, oleh BPBD setempat
Format
Form 1
Data
-
4. KETENTUAN PENGISIAN DATA TEKNIS
1.Jika terdapat perubahan data yang signifikan (≥ 10%) antara data tahun 2022 dan 2023
mohon untuk diperiksa kembali kebenaran datanya dan diperbaiki (sumber data: Dinas
PU, Dinas Pertanian, BPS, dll).
2.Untuk keperluan eksport data ke dalam SIISD maka tabel data teknis (excel) diubah
dengan format sebagai berikut:
a. Form 1, 2, 4, 6, 7, dan 9 data dicopy-paste kedalam format SIISD
b. Form 3, 5, dan 8 data baris ditranspose menjadi data kolom kedalam format SIISD
c. Pastikan data numerik (angka) diisi dengan angka dan data karakter diisi karakter
(text)
d. Data numerik tidak boleh diberi notasi (koma, titik, dan sebagainya kecuali desimal)
e. Data karakter disesuaikan dengan ketentuan sesuai data
f. Pengisian teks (nama DI, dll) harus sesuai dengan nomenklatur dan tidak boleh
disingkat.
5. KETENTUAN PENGISIAN DATA TEKNIS
3. Nama daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah disamakan dengan nomenklatur
sesuai Permen 14 Tahun 2015.
4. Berkas format:
a. Pengisian data teknis aplikasi SIISD
b. Nama daerah irigasi (kode: nama_di) dan Kode Daerah Irigasi (Kode: irigasiid) dan
Daftar kode provinsi (provid) dan kode kab/kota (kotakabid)
dapat diunduh pada link di bawah ini: https://tinyurl.com/MateriVerifikasiDT
5. Nama daerah irigasi disalin dari kolom “nama” pada file di atas sesuai kewenangan
pemerintah daerah masing-masing.
7. Kepala Dinas PU/PSDA
Provinsi / Kab. / Kota …………………………..
PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
TMA dan
Daerah
Penyusun dan Penanggungjawab Data,
……………………………., ...... ............................ 20...
CATATAN :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kolom 2: Diisi nama daerah irigasi dan diurutkan sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015. Apabila ada daerah irigasi baru di luar Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris yang paling bawah. Daerah irigasi yang sudah di-PAI menggunakan aplikasi e-PAKSI agar diberi tanda * (bintang).
Kolom 3 : Diisi luas areal irigasi sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015.
Kolom 4 : Diisi luas baku daerah irigasi sesuai dengan pemetaan geospasial (GIS) yang telah dilakukan.
Kolom 5 : Diisi luas potensial daerah irigasi sesuai dengan pemetaan geospasial (GIS) yang telah dilakukan.
Kolom 6 : Diisi luas fungsional daerah irigasi sesuai dengan pemetaan geospasial (GIS) yang telah dilakukan.
Kolom 7 : Diisi jenis sumber air daerah irigasi. Sumber air dapat berupa waduk, embung/situ, danau, sungai, mata air, air tanah dan hujan.
Kolom 8-11 : Diisi jumlah bangunan utama yang ada di daerah irigasi tersebut.
Kolom 12 : Diisi jenis saluran yang ada di daerah irigasi tersebut, saluran bisa berupa saluran tertutup (pipa/beton), saluran terbuka dan campuran (tertutup dan terbuka).
Kolom 13-16 : Diisi panjang saluran yang ada di daerah irigasi tersebut.
Kolom 17-20 : Diisi jumlah bangunan pangatur dan pengukur yang ada di sepanjang saluran daerah irigasi tersebut.
Kolom 21-27 : Diisi jumlah bangunan pembawa yang ada di sepanjang saluran daerah irigasi tersebut.
Kolom 28-34 : Diisi jumlah atau panjang bangunan lindung yang ada di sepanjang saluran daerah irigasi tersebut.
Kolom 35-41 : Diisi jumlah atau panjang bangunan pelengkap yang ada di daerah irigasi tersebut.
Kolom 42-43 : Diisi jumlah sarana yang ada di daerah irigasi tersebut.
Kolom 44-47 : Diisi keterangan Ada/Tidak Ada terkait ketersediaan dokumentasi yang ada di daerah irigasi tersebut.
……………………………………………..
NIP. ……………………………………….
Jika luas fungsional IGT sudah diverfikasi dengan survey Paksi
(polygon sawah), maka luas fungsional diisi sesuai dengan hasil
survey Paksi.;
Warnai DI yang sudah di ePaksi
Bangunan Pembawa Bangunan Lindung Bangunan Pelengkap Sarana Dokumentasi
Gorong-
Gorong
(bh)
Sipon
(bh)
Talang
(bh)
Terjunan
(bh)
Got
Miring
(bh)
Flum
(bh)
Terowongan
(bh)
Kantong
Lumpur
/Sedime
n (bh)
Pelimpah
(bh)
Penguras
(bh)
Saluran
Gendong
(m)
Krib
(bh)
Perkuata
n Tebing
(m)
Tanggul
(m)
Jalan
Inspeksi
(m)
Jembata
n (bh)
Kantor
Pengamat
(bh)
Gudan
g (bh)
Rumah
Jaga
(bh)
Rumah
Genset/Panel
Elektrikal
(bh)
Sanggar
Tani (bh)
Pintu Air
(bh)
Alat
Ukur
(bh)
Peta
(Ada/Tidak
Ada)
Skema
Jaringan
(Ada/Tidak
Ada)
Gambar
Konstruksi
(Ada/Tidak
Ada)
Buku Data
Irigasi
(Ada/Tidak
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No.
Nomeklatur/
Nama D.I.
Luas Areal (Ha)
Sumber Air
Bangunan Utama Saluran Bangunan Pengatur dan Pengukur
Berdasarkan
Permen
14/2015
Baku
(Pemetaan
IGT)
Potensial
(Pemetaan
IGT)
Fungsional
(Pemetaan
IGT)
Bendung
(bh)
Pengambilan
Bebas (bh)
Stasiun
Pompa
(bh)
Embung
(bh)
Tipe Saluran
(Terbuka/Tertutup
/Campuran)
Primer
(m)
Sekunder
(m)
Tersier
(m)
Pembuang
(m)
Bagi
(bh)
Bagi
Sadap
(bh)
Sadap
(bh)
Pengatur
TMA dan
Debit
(bh)
Pengukur
Debit
(bh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 D.I.
dst
2 D.I.
3 D.I.
4 ….
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FORM 1A0
: ASET-D.I. 0
FORM 1 – PRASARANA, SARANA, DAN DOKUMENTASI IRIGASI
8. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
1 Kolom 2 : Diisi nama daerah irigasi dan diurutkan sesuai Permen PUPR No.14 /PRT/M/2015.
Apabila ada daerah irigasi baru di luar Permen PUPR No.14 /PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris
yang paling bawah.
2
3
4
Kolom
Kolom
Kolom
3 : Diisi luas areal irigasi sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015.
4-9 : Diisi sesuai dengan referensi Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi.
10 : Diisi keterangan tambahan terkait progres pelaksanaan PAI.
Diisi tahun terakhir tahapan pelaksanaa PAI;
Sumber data web epaksi.
No.
Nomeklatur/
Nama Daerah Irigasi
Luas Daerah Irigasi
Berdasarkan
Permen 14/2015
TAHAPAN KEGIATAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Keterangan
Inventarisasi Perencanaan Pelaksanaan PAI Evaluasi PAI Pemutakhiran
Thn % Thn % Thn % Thn % Thn %
1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 D.I.
2 D.I.
3 D.I.
4 D.I.R.
5 D.I.R.
6 D.I.R.
7 D.I.T
8 D.I.T.
9 D.I.A.T.
10 D.I.A.T.
11 D.I.P.
12 D.I.P.
13 D.I.P.
TOTAL - - - - - -
FORM 1F – PROGRES PELAKSANAAN PAI
9. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
F-
ORM 2-
A : RTI-D-
.I.
CATATAN :
1
2
3
4
5
6
MT. 1 : Musim tanam ke-1 (Musim Hujan/MH).
MT. 2 : Musim tanam ke-2 (Musim Hujan/MK I).
MT. 3 : Musim tanam ke-3 (Musim Hujan/MK II).
IP : Indeks Pertanaman.
Kolom 2-4 : Semua daerah irigasi kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015. Apabila ada daerah irigasi baru di lua r Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris yang paling bawah.
Kolom 5-10 : Diisi pola tanam pada daerah irigasi tersebut dengan memberikan checklist (V) pada kolom yang ada.
a. P-P-P : Padi-Padi-Padi.
b. P-P-Plw : Padi-Padi-Palawija.
c. P-Plw-Plw : Padi-Palawija-Palawija.
d. P-P : Padi-Padi.
e. P-Plw : Padi-Palawija.
f. P : Padi.
Kolom 14 : Kolom (11+12+13); Kolom 19 : Kolom (17+17+18); Kolom 24 : Kolom (21+22+23); Kolom 29 : Kolom (26+27+28); Kolom 34 : Kolom (14+19+24+23) atau Kolom 34 : Kolom (31+32+33).
Kolom 15 : Kolom (14/3)x100; Kolom 20 : Kolom (19/3)x100; Kolom 25 : Kolom (24/3)x100; Kolom 30 : Kolom (29/3)x100; Kolom 35 : Kolom (34/3)x100.
Nilai IP maksimum sebesar 300.
Kolom 31 : Kolom (11+16+21+26); Kolom 32 : Kolom (12+17+22+27); Kolom 33 : Kolom (13+18+23+28).
Kolom 31, 32, 33 maksimum sebesar kolom 3 (Luas daerah irigasi sesuai PermenPUPR No. 14/PRT/M/15).
Pengisian data produktivitas/provitas (Kolom 36-39) dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.
7
8
9
10
Indeks Pertanaman (IP) merupakan
rata-rata masa tanam dan panen dalam
satu tahun pada lahan yang sama;
Tidak merubah rumus (kolom 14, 15,
19, 20, 24, 25, 29, 30, 31-35, 39)
REALISASI TANAM TEBU REALISASI TANAM LAINNYA JUMLAH PRODUKTIVITAS PADI
MT.1 MT.2 MT.3 Total MT.1 MT.2 MT.3 Total MT.1 MT.2 MT.3 Total MT.1 MT.2 MT.3 Rata2
Ha Ha Ha Ha IP(%) Ha Ha Ha Ha IP(%) Ha Ha Ha Ha IP(%) Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No.
Nomeklatur/
Nama D.I.
Luas D.I. Sesuai
Permen 14/2015
(Ha)
Sawah/Fungsional
(Pemetaan IGT)
(Ha)
Pola Tanam
REALISASI TANAM PADI REALISASI TANAM PALAWIJA
MT.1 MT.2 MT.3 Total MT.1 MT.2 MT.3 Total
P-P-P P-P-Plw P-Plw-Plw P-P P-Plw P Ha Ha Ha Ha IP(%) Ha Ha Ha Ha IP(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 D.I. - - - -
2 D.I. - - - -
3 D.I. - - - -
4 ... dst - - - -
TOTAL - - - - - - - - - F
-O
FORM 2 – REALISASI TANAM DAN PRODUKTIVITAS IRIGASI
10. PEMDA DENGAN SELISIH INDEKS PERTANAMAN
TERBESAR TAHUN 2021-2022
285%
300%
250% 228%
157% 158%
114%
104%
46%
295%
266%
241%
211%
203%
200% 179%
169%
150%
100% 76%
58% 58%
50% 21%
2% 7%
0%
Kota Blitar Kota Semarang Kab. Kendal Kab. Sukabumi Kab. Kubu Kab. Karawang Kab. Kutai Kab. Tegal Kab. Kab. Nunukan
Raya Kartanegara Purwakarta
2021 2022
11. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
ng
2 Kolom 4 : Diisi jumlah petugas ses-uai status pekerjaannya.
3 Kolom 5 : Diisi jumlah petugas ses-uai status pendidikan terakhirnya.
4 Kolom 6 : Diisi jumlah petugas ses-uai usianya.
lom 4, 5, 6 harus sama dengan jumlah petugas yang aktif.
5 Jumlah kebutuhan petugas disesuaikan dengan ketentuan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 (Irigasi Permukaan):
a. 1 orang UPTD/Pengamat menda-pat kewenangan pengelolaan irigasi sebesar 5.000-7.500 Ha (disesuaikan sebaran daerah irig
Staf UPTD/Pengamat berjumlah-5
/Pengamat Pengai
- n mendapat kewenangan pengelolaan irigasi seluas 750-1.500 Ha --> (disesuaikan sebaran da
ra
-
sesuaikan besar kecilnya bendung dan lokasinya).
ng adap pada saluran 2-3 Km atau daerah layanan 150-500 Ha.
e. 1 orang Pekerja/Pekarya Saluran mendapat kewenangan per 2-3 Km panjang saluran (disesuaikan besar kecilnya saluran).
Untuk Irigasi -Rawa Pasang Surut da-pat merujuk Permen PUPR No. 11/PRT/M/2015, untuk Irigasi Rawa Pasang Surut dapat meruju
Permen PUPR No. 16/PRT/M/2015, untuk Irigasi Tambak dapat merujuk Permen PUPR No. 21/PRT/M/2015 dan untuk Irigasi Air Ta
disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Kolom 8 : Diisi jumlah kekurangan petugas. Dihitung dengan rumus Kolom 8 : Kolom (7-3).
Kolom 9 : Diisi dengan keterangan tambahan yang bisa menjelaskan permasalahan terkait petugas O&P di daerah.
*Data kebutuhan dan kekurangan petugas O&P (kolom 7 dan 8) wajib diisi.
**Diisi dalam kolom keterangan: jika pekerja/pekarya saluran diupah secara borongan/kontrak.
CATATAN :
1
2
3
4
Kolom 3 : Diisi jumlah petugas yang masih aktif.
Kolom 4 : Diisi jumlah petugas sesuai status pekerjaannya.
Kolom 5 : Diisi jumlah petugas sesuai status pendidikan terakhirnya.
Kolom 6 : Diisi jumlah petugas sesuai usianya.
Total jumlah petugas yang ada di kolom 4, 5, 6 harus sama dengan jumlah petugas yang aktif.
Jumlah kebutuhan petugas disesuaikan dengan ketentuan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 (Irigasi Permukaan):
a. 1 orang UPTD/Pengamat mendapat kewenangan pengelolaan irigasi sebesar 5.000-7.500 Ha (disesuaikan sebaran daerah irigasi).
Staf UPTD/Pengamat berjumlah 5 staf per UPTD/Pengamat.
b. 1 orang Juru/Pengamat Pengairan mendapat kewenangan pengelolaan irigasi seluas 750-1.500 Ha --> (disesuaikan sebaran daerah irigasi).
c. 1 orang POB mendapat kewenangan mengelola 1 bendung (disesuaikan besar kecilnya bendung dan lokasinya).
d. 1 orang PPA mendapat kewenangan per 3-5 bangunan bagi/sadap pada saluran 2-3 Km atau daerah layanan 150-500 Ha.
e. 1 orang Pekerja/Pekarya Saluran mendapat kewenangan per 2-3 Km panjang saluran (disesuaikan besar kecilnya saluran).
Untuk Irigasi Rawa Pasang Surut dapat merujuk Permen PUPR No. 11/PRT/M/2015, untuk Irigasi Rawa Pasang Surut dapat merujuk
Permen PUPR No. 16/PRT/M/2015, untuk Irigasi Tambak dapat merujuk Permen PUPR No. 21/PRT/M/2015 dan untuk Irigasi Air Tanah dan Pompa
disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
6
7
8
9
5
6
DIR:
Pengamat 1 orang+3 staf, luas areal layanan : 3.000 – 25.000 Ha.
Juru pengairan 1 orang, luas areal layanan : 1.000 – 2.000 Ha.
Petugas pintu air 1 orang, melayani pintu air : 3-5 buah pintu air
P3A : beberapa blok tersier
DI Tambak:
Pengamat 1 orang+3 staf, luas areal layanan 1.500 ha - 3.000 ha.
NO. ORGANISASI PERSONALIA O&P
KONDISI SAAT INI
KEBUTUHAN* KEKURANGAN*
KETERANGAN
JUMLAH STATUS (ORG) PENDIDIKAN (ORG) USIA (TAHUN) (ORG)
ORG PNS
NON PNS/
HARIAN
S1/D4 D3 SLTA SLTP SD > 50 40-50 < 40 ORG ORG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Kantor UPTD/Pengamat …
1 UPTD/Pengamat
1 Kolom 3 : Diisi
-
masih aktif.
2 Staf UPTD/Pengamat jumlah petugas ya -
3 Juru / Mantri Pengairan jumlah petugas ses-u
4 Petugas Operasi Bendung/Pompa jumlah petugas ses-u
5 Petugas Pintu Air jumlah petugas ses-u
6 Pekerja / Pekarya Saluran** Total jumlah petugas yang ada di k-olom 4, 5, 6 harus sama den
II Kantor UPTD/Pengamat …
1
2
3
4
UPTD/Pengamat
Staf UPTD/Pengamat
Juru / Mantri Pengairan
Petugas Operasi Bendung/Pompa
a. 1 orang UPT
Staf UPTD/P
b. 1 orang Juru
c. 1 orang POB
D/Pengamat menda-p at kewenangan pengelolaa
staf per UPTD/Pengamat.
/Pengamat Pengai
-
mendapat kewenang
-
an mengelola 1 bendung (di
5 Petugas Pintu Air
6 Pekerja / Pekarya Saluran** d. 1 orang PPA mendapat kewena - an per 3-5 bangunan bagi/s
III dst e. 1 orang Pek
TOTAL - - - - - - - - - - - Untuk Irigasi -R
FORM 3A – ORGANISASI PERSONALIA OP
12. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
1
2
3
4
Kolom 3 : Diisi keterangan Ada/Tidak Ada terkait ketersediaan sarana penunjang O&P.
Kolom 4 : Diisi jumlah ketersediaan sarana penunjang O&P.
Kolom 5 : Diisi keterangan Layak/Tidak Layak terkait ketersediaan sarana penunjang O&P.
Kolom 6 : Diisi dengan keterangan tambahan yang bisa menjelaskan permasalahan terkait ketersediaan
sarana penunjang O&P di daerah.
*Jadwal pelaksanaan O&P cukup diisi pada Kolom 3 (Ada/Tidak Ada) dan Kolom 6 (Keterangan yang diisi
dengan dokumentasi jadwal pelaksanaan O&P).
5
NO. SARANA PENUNJANG O&P
ADA/
TIDAK ADA
JUMLAH
(BUAH)
KONDISI
(LAYAK/TIDAK LAYAK)
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
I
1
Kantor UPTD/Pengamat …
Peralatan O&P
- Sabit
- Cangkul
- Pemotong Rumput
- Gerobak
- Safety Shoes
- Sarung Tangan
- Alat berat
- Lainnya
2 Transportasi
- Mobil
- Sepeda Motor
- Sepeda
3 Alat-alat Kantor UPTD/Pengamat
- Meja
- Kursi
- ATK
- Komputer
- Printer
- Lainnya
4 Alat Komunikasi
5
- Handphone
- Handie Talkie
- Lainnya
*Jadwal Pelaksanaan O&P:
- Rutin
- Berkala
II dst
FORM 3B – SARANA PENUNJANG OP
13. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
1
2
Kolom 2-4 : Semua daerah irigasi kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015. Apabila ada daerah irigasi baru di luar Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris yang paling bawah. Daerah iriagsi yang sudah di-IKSI menggunakan aplikasi e-PAKSI agar diberi tanda * (bintang).
Penilaian kondisi fisik jaringan irigasi (Kolom 5-92) dilakukan dengan menulis rerata kategori kondisi (B/RR/RS/RB) dan persentase kondisi baiknya, mengacu pada Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 dengan kriteria sebagai berikut:
a. Kondisi Baik (B) : dengan tingkat kerusakan <10%, atau kondisi baik >90%.
b. Kondisi Rusak Ringan (RR) : dengan tingkat kerusakan 10%-20%, atau kondisi baik antara 80%-90%.
c. Kondisi Rusak Sedang (RS) : dengan tingkat kerusakan 21%-40%, atau kondisi baik antara 60%-80%.
d. Kondisi Rusak Berat (RB) : dengan tingkat kerusakan >40%, atau kondisi baik <60%.
Untuk komponen saluran (Kolom 13-16, Kolom 19-22, Kolom 25-28, Kolom 31-34) diisi dengan sebaran proporsi persentase per kategori kondisi dalam satu sistem jaringan irigasi.
*Tidak semuanya wajib diisi, menyesuaikan jenis aset yang ada di daerah irigasi tersebut.
**Bangunan Bagi/Bagi Sadap/Sadap dapat dikatergorikan Baik (B) jika kondisi baiknya >90% dan mampu mengukur besar debit y ang dialirkan.
Kolom 93 : Diisi dengan keterangan tambahan terkait kinerja daerah irigasi kewenangan daerah.
3
Kondisi Fisik JaringanIrigasi Permukaan Kondisi Fisik JaringanIrigasi Permukaan
Keterangan
Bangunan Pembawa* Bangunan Lindung* Bangunan BangunanPelengkap* Sarana*
Rata-Rata
Jaringan
Got Miring Flum Terowonga
n
Kantong
Lumpur/Sedi
Pelimpah Penguras
Saluran
Gendomg
Krib
Perkuatan
Tebing
Tanggul Jalan Inspeksi Jembatan
Kantor
Pengamat
Gudang Rumah Jaga
Rumah
Genset/Panel
Sanggar Tani Pintu Air Alat Ukur
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kond
i
si (%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondisi
(%)
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null
Null Null Null Null Null Null Null Null Null 0
Null Null Null Null Null Null Null Null Null 0
Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null 0
Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null Null 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No.
Nomeklatur/
NamaD.I.
LuasD.I.Sesuai
P
e
r
m
e
n
14/2015(Ha)
Sawah/Fung
sional
(Pemetaan
IGT)(Ha)
KondisiFisikJaringanIrigasiPermukaan KondisiFisikJaringanIrigasiPermukaan
BangunanUtama* Saluran* Saluran* BangunanPengaturdanPengukur* B
a
n
g
u
n
a
nP
e
m
b
a
w
a
*
B
e
n
d
u
n
g
Pengambilan
Bebas
Stasiun
P
o
m
p
a
E
m
b
u
n
g SaluranPrimer SaluranSekunder SaluranTersier SaluranPembuang Bagi** BagiSadap** Sadap**
B
a
n
g
u
n
a
n
Pengukur
Gorong-
Gorong
Sipon Talang Terjunan
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B(%)
RR
(%)
RS
(%)
RB
(%)
Rerata
(B/RR/RS/R
B)
Nilai
Kondi
si(%)
B(%)
RR
(%)
RS
(%)
RB
(%)
Rerata
(B/RR/RS/R
B)
Nilai
Kondis
i(%)
B(%)
RR
(%)
RS(%)
RB
(%)
Rerata
(B/RR/RS/R
B)
Nilai
Kondi
si(%)
B(%)
RR
(%)
RS(%)
RB
(%)
Rerata
(B/RR/RS/R
B)
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
B/RR/
RS/RB
Nilai
Kondi
si(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 D.I Null Null Null Null Null 0 Null 0 Null 0 Null 0 Null Null Null Null Null Null Null Null
2 D.I Null Null Null Null Null 0 Null 0 Null 0 Null 0 Null Null Null Null Null Null Null Null
3 D.I Null Null Null Null Null 0 Null 0 Null 0 Null 0 Null Null Null Null Null Null Null Null
4 D.I ... Null Null Null Null Null 0 Null 0 Null 0 Null 0 Null Null Null Null Null Null Null Null
TO
TA
L 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B
RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORM 4 – KONDISI JARINGAN IRIGASI
14. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
Pengisian nilai kondisi
saluran primer pada
form 4 data teknis
berdasarkan nilai
kondisi hasil survei e-
PAKSI
CARA PENGISIAN KONDISI SALURAN PRIMER
15. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
1.
Klik pada bagian angka
untuk melihat rincian nilai
kondisi saluran
Penilaian Saluran Primer
D.I Cicatih
CARA PENGISIAN KONDISI SALURAN PRIMER
16. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
4.
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔 ���������
������ �����𝑎�
������� 𝑎���
"������ 𝑺������"
× 100%
% nilai “Baik” = a
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔
���������
������
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔 ���������
������ �����𝑎�
������� 𝑎���
"���𝒊 � "
× 100%
% nilai “Rusak Ringan”= b
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔
���������
������
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔 ���������
������ �����𝑎�
������� 𝑎��� "
𝑺���𝒏��" × 100%
% nilai “Rusak Sedang”= c
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔
���������
������
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔 ���������
������ �����𝑎�
������� 𝑎
��� "𝑱����"
d
× 100%
% nilai “Rusak Berat” =
σ 𝑃𝑎��𝑎�𝑔
���������
������
Konversi nilai kondisi tiap kategori dari e-Paksi ke Data Teknis
3. Konversi nilai kondisi dari e-Paksi ke Data Teknis
E-Paksi Fom Data Teknis
Baik Sekali Baik
Baik Rusak Ringan
Sedang Rusak Sedang
Jelek Rusak Berat
2.
Klik pada bagian “excel”
untuk mengunduh
rincian nilai kondisi
CARA PENGISIAN KONDISI SALURAN PRIMER
17. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
σ �𝑎 �𝑎 � − 𝑃 ��� ��
σ
"𝐵����
��������"����𝑎
�−𝑃�����
22.246,18
kd1 = = 94%
kd4 =
"𝐽����"����𝑎
�−𝑃�����
kd4 = = 45,3%
Rehabilitasi
Rerata nilai kondisi (%) =
(����,��)+(��)+(��)+(��,
����,��)
=
(�.���,��)+(�)+(�)+(�.
���,��)
���
= 70,2% (Rusak Sedang)
=
( �� � � )+ (�� � �)+(�� �
� )+(�� � �)
��
�
���
=
Diketahui panjang saluran dengan kondisi:
(a) Baik = 51,1% kd1 = 94,0%
(b) Rusak Ringan = 0% kd2 = 0%
(c) Rusak Sedang = 0 % kd3 = 0%
(d) Rusak Berat = 48,9 % kd4 = 45,3%
% Panjang Saluran dengan kondisi “Rusak Berat”
𝑃�������𝑔
��������� ������
���𝑔���
σ � ��� ��� 𝑎 �� � "𝐽���� "
= × 100%
σ 𝑃����𝑎�𝑔 �𝑎���𝑎�
������
425,15+1.322,88+632,01+1.300+522,39,…..���
=
22.246,18 × 100%
10 . 881 , 51
= × 100% = ��, �%(�)
% Nilai Rusak Berat
σ ����𝑎�
��� �� �� 𝑎 �� � �𝑎 ���𝑎 �
����� � "𝐽���� " �𝑎 �𝑎 � − 𝑃 𝑎 � ��
σ 𝐽���𝑎ℎ ����� ���������
�������� ������� �����
58 , 4+ 48 + 47 , 5+ 30 … … + 30
19
22.246,18
% Panjang Saluran dengan kondisi “Baik”
σ 𝑃�������𝑔 ��������� ������ ���𝑔���
= ������� ����� "𝑩�𝒊� 𝑺����𝒊" × 100%
σ 𝑃�������𝑔
���������
������
4.027,74+3.552,22+1.953,13+1.828,58
=
× 100%
11.361,67
= × 100% = ��, �% (a)
22.246,18
% Nilai Baik
������� ������� �����
��������� ������ "𝐵����
��������"
kd1 =
𝐽���𝑎ℎ����� �������� �������
�����
94+94,3+93,5+92,9
4
% nilai kondisi aset =
���,�,�,�
Pada D.I Cicatih, kondisi saluran primer hanya ada di kategori “Baik Sekali” dan “Jelek”, sehingga di kategori lain tidak perlu
dihitung,
Contoh Perhitungan Kondisi saluran Primer
CARA PENGISIAN KONDISI SALURAN PRIMER
18. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
Pengisian Form Data Teknis berdasar hasil perhitungan
CARA PENGISIAN KONDISI SALURAN PRIMER
19. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
Kolom 3 : Diisi besaran anggaran APBD non DAK untuk
masing-masing menu kegiatan Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan OP Jaringan Irigasi dan/atau Infrastruktur Pengendali Banjir.
Kolom 4 : Diisi Besaran anggaran DAK yang dialokasikan untuk
masing-masing menu kegiatan Pembangunan, Peningkatan,
Rehabilitasi dan OP Jaringan Irigasi dan/atau Infrastruktur Pengendali Banjir.
1
2
No. Kegiatan
Alokasi APBD (Rp)
APBD Non DAK DAK
1 2 3 4
1 Pembangunan Jaringan Irigasi
2 Peningkatan Jaringan Irigasi
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi
4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
5 Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
6 Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir
7 Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Banjir
8 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir
Total 0 0
FORM 5 – SHARING APBD
20. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
Kolom 3 : Diisi keterangan Ada/Tidak Ada terkait kelengkapan kelembagaan irigasi
di daerah.
1
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Diisi keterangan nomor surat/peraturan terkait kelengkapan kelembagaan irigasi di daerah.
Diisi keterangan tahun surat/peraturan terkait kelengkapan kelembagaan irigasi di daerah.
Diisi keterangan tambahan terkait kelengkapan kelembagaan irigasi di daerah.
2
3
4
No. Kelengkapan Ada/Tidak Ada
Nomor
Surat/Peraturan
Tahun
Surat/Peraturan
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Surat Keputusan Tim Koordinasi Daerah
2 Surat Keputusan Komisi Irigasi (SK Komir)
3 Peraturan Daerah (Perda) Irigasi
4 Renstra DAK
FORM 6 – KELEMBAGAAN IRIGASI
21. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
1 Kolom 2-3 : Semua daerah irigasi kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015.
Apabila ada daerah irigasi baru di luar Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris yang paling bawah.
Kolom 4-6 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang ada di daerah irigasi tersebut.
Kolom 7-9 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang berbadan hukum dan aktif melakukan kegiatan organisasi di daerah irigasi tersebut.
Kolom 10-12 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang berbadan hukum dan tidak aktif melakukan kegiatan organisasi di daerah irigasi tersebut.
Kolom 13-15 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang berbadan hukum secara keseluruhan di daerah irigasi tersebut.
Kolom 16-18 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang belum berbadan hukum dan aktif melakukan kegiatan organisasi di daerah irigasi tersebut.
Kolom 19-21 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang belum berbadan hukum dan tidak aktif melakukan kegiatan organisasi di daerah irigasi tersebut.
Kolom 22-24 : Diisi jumlah P3A, GP3A dan IP3A yang belum berbadan hukum secara keseluruhan di daerah irigasi tersebut.
2
3
4
5
6
7
8
No.
Nomeklatur/
Nama Daerah Irigasi
Luas Daerah
Irigasi Sesuai
Permen
14/2015 (Ha)
Jumlah P3A/GP3A/IP3A
Status Badan Hukum dan Jumlah P3A/GP3A/IP3A
Berbadan Hukum Belum Berbadan Hukum
Aktif Tidak Aktif Jumlah Aktif Tidak Aktif Jumlah
P3A GP3A IP3A P3A GP3A IP3A P3A GP3A IP3A P3A GP3A IP3A P3A GP3A IP3A P3A GP3A IP3A P3A GP3A IP3A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 D.I. - - - - - - - - -
2 D.I. - - - - - - - - -
3 D.I. - - - - - - - - -
4 D.I.R. - - - - - - - - -
5 D.I.R. - - - - - - - - -
6 D.I.R. - - - - - - - - -
7 D.I.T - - - - - - - - -
8 D.I.T. - - - - - - - - -
9 D.I.A.T. - - - - - - - - -
10 D.I.A.T. - - - - - - - - -
11 D.I.P. - - - - - - - - -
12 D.I.P. - - - - - - - - -
13 D.I.P. - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FORM 7 – KETERSEDIAAN P3A/GP3A/IP3A
22. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
1 Kolom 2-3 : Diisi nama dan luas daerah irigasi yang sudah pernah dilaksanakan survei e-PAKSI, diurutkan sesuai Permen PUPR No.14/PRT/M/2015.
Apabila ada daerah irigasi baru di luar Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris yang paling bawah.
Kolom 4-15 : Diisi jenis metode pelaksanaan survei e-PAKSI (Kontraktual/Swakelola) per tahunnya.
a. Tahun 2019-2020, cukup diisi keterangan "K" untuk pelaksanaan secara kontraktual dan "S" untuk swakelola.
b. Tahun 2021-2022, untuk pelaksanaan secara kontraktual diisi dengan detail nama konsultan, nomor-tanggal kontrak dan lama pelaksanaan (dalam satuan bulan),
sedangkan untuk swakelola diisi dengan detail nomor-tanggal SK Swakelola dan lama pelaksanaan (dalam satuan bulan).
2
No. Daerah Irigasi yang Sudah Melaksanakan e-PAKSI
Luas Daerah
Irigasi Sesuai
Permen
14/2015 (Ha)
Tahun Pelaksanaan e-PAKSI
2019 2020 2021 2022
K/S K/S
Kontraktual Swakelola Kontraktual Swakelola
Konsultan
Pelaksana
Nomor dan
Tanggal
Pelaksanaan
(Bulan)
Nomor dan
Tanggal SK
Pelaksanaan
(Bulan)
Konsultan
Pelaksana
Nomor dan
Tanggal
Pelaksanaa
n
Nomor dan
Tanggal SK
Pelaksanaan
(Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 D.I.
2 D.I.
3 D.I.R.
4 D.I.R.
5 D.I.T.
6 D.I.T.
7 D.I.A.T.
8 D.I.A.T.
9 D.I.P.
10 D.I.P.
FORM 8 – PELAKSANAAN EPAKSI
23. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
CATATAN :
1
2
Kolom 2-3: Semua daerah irigasi kewenangan berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015. Apabila ada daerah irigasi baru di luar Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 agar ditambahkan di baris yang paling bawah.
Kolom 4-8 : Diisi areal terdampak dari kondisi jaringan irigasi yang ada.
Total luas areal terdampak (Kolom 4+5+6+7) tidak boleh melebihi luas daerah irigasi berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 (Kolom 3).
Penilaian indeks kinerja sistem irigasi(Kolom 9-15) mengacu pada Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 dengan kriteria sebagai berikut:
a. Nilai IKSI 80%-100%: Kinerja Sangat Baik (SB).
b. Nilai IKSI 70%-79%: Baik (B).
c. Nilai IKSI 55%-69%: Kinerja Kurang (K) dan perlu perhatian.
d. Nilai IKSI <55%: Kinerja Jelek (J) dan perlu segera penanganan.
Nilai maksimum Kolom 9: 45%, Kolom 10: 15%, Kolom 11: 10%, Kolom 12: 15%, Kolom 13: 5%, Kolom 14: 10% dan Kolom 15: 100%.
*Dapat dihapus bila memang berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tidak memiliki kewenangan jenis daerah irigasi tersebut.
3
4
No.
Nomeklatur/
Nama Daerah Irigasi
Luas Daerah
Irigasi Sesuai
Permen
14/2015 (Ha)
Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%)
Baik
(Ha)
Rusak
Ringan
(Ha)
Rusak
Sedang
(Ha)
Rusak
Berat
(Ha)
Total
(Ha)
Prasarana
Fisik
Produktivitas
Sarana
Penujang
Organisasi
Personalia
Dokumentasi P3A/GP3A/IP3A Jumlah
Nilai Maks
45%
Nilai Maks 15%
Nilai Maks
10%
Nilai Maks 15% Nilai Maks 5% Nilai Maks 10%
Nilai Maks
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 D.I. Daerah Irigasi Permukaan* 0 0
2 D.I. 0 0
3 dst 0 0
4 D.I.R. Daerah Irigasi Rawa* 0 0
5 D.I.R. 0 0
6 dst 0 0
7 D.I.A.T. Daerah Irigasi Air Tanah* 0 0
8 D.I.A.T. 0 0
9 dst 0 0
10 D.I.T. Daerah Irigasi Tambak* 0 0
11 D.I.T. 0 0
12 dst 0 0
13 D.I.P. Daerah Irigasi Pompa* 0 0
14 D.I.P. 0 0
15 dst 0 0
Total - - - - - - - - - - - - -
FORM 9 – AREAL TERDAMPAK DAN IKSI
24. PENGISIAN DATA TEKNIS IRIGASI
Areal terdampak dihitung dengan memperhatikan kondisi rata-rata
jaringan di hilir bangunan sadap dengan asumsi air tersedia.
Dari Skema Jaringan DI Ciawi, Nilai Areal Terdampak Sebagai
Berikut:
• Baik = 4+21+63 = 88 Ha
• Rusak Ringan = 18 Ha
• Rusak Sedang = 34+70=104 Ha
• Rusak Berat = 47+47+16=110 Ha
CARA MENGHITUNG AREAL TERDAMPAK
25. PEMDA DENGAN SELISIH AREAL
TERBESAR TAHUN 2021-2022
TERDAMPAK
104.320
120.000
RUSAK SEDANG DAN
RUSAK BERAT
100.000
80.000
60.000 43.120
25.287
40.000 20.855 17.283 17.982 16.618 14.528 13.304 12.848 12.197
664
20.000 954 818
55 706 35 941 1.266 938
-
Provinsi Jawa
Timur
Provinsi Jawa
Barat
Provinsi
Kalimantan Barat
Kab. Jember Kab. Bulungan Kab. Sukamara Kab. Pandeglang Kab. Mojokerto Provinsi
Kalimantan
Tengah
Kab. Sambas
2021 2022
124.008
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
BAIK DAN RUSAK
RINGAN
62.808 65.251
56.698
48.469 45.410
42.565 40.333
18.845
22.095 20.184 17.364 15.494
17.154
17.334
3.474 2.011 487
113 4.520
Provinsi Jawa
Timur
Kab. Kapuas Kab. Lebak Provinsi Jawa
Barat
Provinsi
Kalimantan Barat
Provinsi Jawa
Tengah
Kab. Bulungan Kab. Sukamara Kab. Klaten Kab. Tasikmalaya
2021 2022
Ha
Ha
27. TAMPILAN LOGIN SIISD
Nama Laman Aplikasi:
https://dev.dbdaksda.online/
ID Pengguna:
ID setiap Pemda
Kata Sandi:
Gunakan kata sandi masing-
masing Pemda
28. ALUR INPUT DATA DI APLIKASI SIISD
TEKNIS APLIKASI
ALUR INPUT DATA TEKNIS
ALUR INPUT DATA IDEAL
DATA UPLOAD FORM
E-MON
29. FORM 1A
FORM 1A
1
2 4 6
3 5
Kode Kab/Kota
Kode Provinsi
id [Dikosongkan]
ta [Tahun Anggaran]
Kode Irigasi
31. FORM 1A
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
10 11 12
Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
diisi dengan [NULL, NULL, 1]
32. FORM 1B
FORM 1B
2 3 4 5 6
1
Kode Kab/Kota
Kode Provinsi
id [Dikosongkan]
ta [Tahun Anggaran] Kode Irigasi
33. FORM 1B
FORM 1B
7 8 9 Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
diisi dengan [NULL, NULL, 1]
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
34. FORM 1C
FORM 1C
1
2 3 4 5 6
Kode Kab/Kota
Kode Provinsi
Kode Irigasi
id [Dikosongkan]
ta [Tahun Anggaran]
35. FORM 1C
FORM 1C
9 Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
diisi dengan [NULL, NULL, 1]
7 8 10
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
36. FORM 1D
FORM 1D
1
2 3 4 5 6
Kode Kab/Kota
Kode Provinsi
ode Irigasi
id [Dikosongkan]
ta [Tahun Anggaran]
K
37. FORM 1D
FORM 1D
Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
]
7 9 10
8
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
diisi dengan [NULL, NULL, 1
38. FORM 1E
2 3
Kode Provinsi
Kode Irigasi
ta [Tahun Anggaran]
id [Dikosongkan]
6
4 5
1
Kode Kab/Kota
39. FORM 1E
FORM 1E
7 8 9 10 11 Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
7
diisi dengan [NULL, NULL, 1]
40. FORM 1F
FORM 1F
1 4 Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
1]
Kode Kab/Kota
Kode Provinsi
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
id [Dikosongkan] Kode Irigasi
ta [Tahun Anggaran]
Kode Kab/Ko
id
2 3 4 Kolom uindInUp, uidDtUp,
diisi dengan [NULL, NULL,
52. FORM 3B
C
DATA SARANA PENUNJANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN FORM 3B : PENUNJANG OP
KAB./KOTA : -
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUMLAH DAERAH IRIGASI : 41 BUAH
LUAS DAERAH IRIGASI : 13987 HA 21
ALOKASI APBD UNTUK KEGIATAN
O&P IRIGASI TA 2022 : Rp 14.796.191.265
NO. SARANA PENUNJANG O&P
ADA/
TIDAK ADA
JUMLAH
(BUAH)
KONDISI
(LAYAK/TIDAK LAYAK)
KETERANGAN
4 5 6
1 2 3
I Kantor UPTD/Pengamat Bantul Utara A DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 41 13.987 14.796.191.265
1 B Kantor UPTD/Pengamat Bantul Utara
Peralatan O&P
- Sabit ada 16 layak ada 16 layak
- Sabit
- Cangkul ada 16 layak C - Cangkul ada 16 layak
- Pemotong Rumput ada 1 layak C - Pemotong Rumput ada 1 layak
- Gerobak tidak ada C - Gerobak tidak ada
- Safety Shoes ada 10 layak C - Safety Shoes ada 10 layak
- Sarung Tangan C - Sarung Tangan
- Alat berat tidak ada C - Alat berat tidak ada
- Garuk Sampah ada 17 layak C - Garuk Sampah ada 17 layak
- Sekop ada 18 layak C - Sekop ada 18 layak
- Lainnya C - Lainnya
2 Transportasi C - Mobil tidak ada
- Mobil tidak ada C - Sepeda Motor tidak ada
- Sepeda Motor tidak ada C - Sepeda tidak ada
- Sepeda tidak ada C - Meja ada 9 tidak layak Dipakai untuk 2 wilayah ( wilayah bantul utara dan sleman barat )
3 Alat-alat Kantor UPTD/Pengamat C - Kursi ada 14 tidak layak Dipakai untuk 2 wilayah ( wilayah bantul utara dan sleman barat )
- Meja ada 9 tidak layak Dipakai untuk 2 wilayah ( wilayah bantul utara dan sleman barat
)
C - ATK
- Kursi ada 14 tidak layak Dipakai untuk 2 wilayah ( wilayah bantul utara dan sleman barat
)
C - Komputer tidak ada
- ATK C - Printer tidak ada
- Komputer tidak ada C - Lainnya
- Printer tidak ada C - Handphone tidak ada
- Lainnya C - Handie Talkie tidak ada
4 Alat Komunikasi C - Lainnya
- Handphone tidak ada C - Rutin ada
- Handie Talkie tidak ada C - Berkala ada
- Lainnya
5 Jadwal Pelaksanaan O&P:
- Rutin ada
- Berkala ada
53. FORM 4A
FORM 4A
3
Kode Kab/Kota
Kode Provinsi
Kode Irigasi
id [Dikosongkan]
ta [Tahun Anggaran]
1
2 4
67. FORM 4E
FORM 4E
Kolom uindInUp, uidDtUp, aksi
diisi dengan [NULL, NULL, 1]
9 11
10
Kolom uidln, dan idDt
dibiarkan kosong
Kolom
68. FORM 5
uidInUp, uidDtUp diisikan dengan tulisan “NULL”
Aksi diisikan dengan angka “1”
TANGGAL : 3 Januari 2022
Alokasi APBD (Rp)
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Iriga
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
ta diisi dengan
Peningkatan Infrastruktur Pengendali Ba
tahun data Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Banjir
Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pengendali Banjir
34
SHARING APBD TA 2022
KAB./KOTA : …...............…………………………. uidInUp,
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Aksi diisikan deng
NO. DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.3.29.13.0000/001/2022
No. Kegiatan
APBD Non DAK DAK
1 2 3 4,00
1 Pembangunan Jaringan Irigasi
2 Peningkatan Jaringan Irigasi 4.750.000.000,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 5.077.173.000,00
4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irig 14.796.191.265,00
5
6
Pembangunan Infrastruktur Pengendali
Peningkatan Infrastruktur Pengendali Ba njir
t 7 Rehabilitasi Infrastruktur Pengendali Ba
8 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur
Total 19.546.191.265,00 5.077.173.000,00
id ta provid kotakabid pemda uidIn uidDt uidInUp uidDtUp aksi
noDpa tanggal
2022 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA NO. DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.3.29.13.00 03/01/2022 NULL NULL 1
id ta idF5 labelid kotakabid pemda apbdNonDak dak uidIn uidDt uidInUp uidDtUp aksi
2022 1 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 0.0000 0.0000 NULL NULL 1
2022 2 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 4.750.000.000,00 NULL NULL 1
2022 3 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 5.077.173.000,00 NULL NULL 1
2022 4 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 14.796.191.265,00 NULL NULL 1
2022 5 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 0.0000 0.0000 NULL NULL 1
2022 6 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 0.0000 0.0000 NULL NULL 1
2022 7 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 0.0000 0.0000 NULL NULL 1
2022 8 3400 PROVINSI DI YOGYAKARTA 0.0000 0.0000 NULL NULL 1
69. 9
10
11
12
FORM 6
uidInUp, uidDtUp diisikan dengan tulisan “NULL”
Aksi diisikan dengan angka “1”
ta diisi dengan tahun
data
No. Kelengkapan
Ada/Tidak
Ada
Nomor
Surat/Peratur
Tahun
Surat/Peratur
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1 Surat Keputusan Tim Koord Ada 27/TIM/2018 2018
2 Surat Keputusan Komisi Irig Ada 55/KEP/2021 2021
3 Peraturan Daerah (Perda) Ir Ada 6 Tahun 2010 2010 Raperda Irigasi terbaru masih proses di DPRD
4 Renstra DAK Ada 188/15992 2019
id ta idF6 labelid kotakabid stKelengkapan
noSuratOrPerat
uran
thnSuratOrPera
turan
keterangan uidIn uidDt uidInUp uidDtUp aksi
2022 3400 Ada 27/TIM/2018 2018 NULL NULL 1
2022 3400 Ada 343/KEP/2021 2021 NULL NULL 1
2022 3400 Ada 6 Tahun 2010 2010 Raperda Irigasi terbaru masih proses di DPRD NULL NULL 1
2022 3400 Ada 188/15992 2019 NULL NULL 1
71. FORM 8
Diisi jika ePAKSI dilakukan secara Swakelola
Nama DI
Tahun ePAKSI Diisi jika ePAKSI dilakukan secara Kontak
ePAKSI ditulis per tahun pelaksanaan. Contoh: DI Air
Keban di ePAKSI tahun 2020, 2021, dan 2022. Maka
data ePAKSI DI Air Kaban, diisi pada kolom tahun
2020, 2021 dan 2022
72. FORM 9
Aksi diisikan dengan angka “1”
uidInUp, uidDtUp diisikan dengan tulisan “NULL”
ta diisi dengan tahun
data
73. TERIMA KASIH
Get in Touch with Us:
psda.pfid@pu.go.id
Pusat Fasilitasi Infrastruktur
Daerah
pupr_pfid