Modul ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, termasuk definisi, tujuan, dan kaitannya dengan mata pelajaran lain. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi serta membentuk sikap partisipatif dan demokratis peserta didik. Mata pelajaran ini saling terkait dengan IPS dan mata pelajaran lainnya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Makalah ini membahas pentingnya mata kuliah PKn di perguruan tinggi sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dan sejarah kelahiran nasionalisme di Indonesia yang dipengaruhi oleh revolusi di Eropa.
Makalah ini membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini penting karena mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan, sehingga dibutuhkan pembekalan moral dan akademis. Pendidikan kewarganeg
Latar belakang diadakannya pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani pada peserta didik. PKn memiliki landasan filosofis, teoritis, historis, sosiologis, dan yuridis.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Makalah ini membahas pentingnya mata kuliah PKn di perguruan tinggi sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dan sejarah kelahiran nasionalisme di Indonesia yang dipengaruhi oleh revolusi di Eropa.
Makalah ini membahas tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini penting karena mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan, sehingga dibutuhkan pembekalan moral dan akademis. Pendidikan kewarganeg
Latar belakang diadakannya pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani pada peserta didik. PKn memiliki landasan filosofis, teoritis, historis, sosiologis, dan yuridis.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mata kuliah pengembangan kepribadian dan rasionalisasi pendidikan serta kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan. Dibahas pula tujuan dan kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas makna dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta dasar hukum dan perspektif historis, sosiologis, dan politiknya, dimulai dari definisi pendidikan kewarganegaraan, tujuannya membentuk warga negara yang baik, dan perkembangannya sejak zaman pergerakan kemerdekaan hingga kini.
Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini mencakup filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara pada mahasiswa.
1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Rangkuman dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKN kelas XII SMA Negeri 1 Cikembar:
1) RPP ini membahas materi substansi hak asasi manusia dalam Pancasila dan pendekatan saintifik dengan strategi problem based learning.
2) Materi tersebut mencakup hak asasi manusia dalam nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila serta indikator pencapaian kompetensi.
3)
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus membahas pandangan para pakar tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasar dan tujuan civic education, serta objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan.
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019Muhamad Yogi
Dokumen tersebut berisi soal ujian tengah semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas XI SMA Negeri 7 Kota Bandung yang mencakup 25 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai mengenai konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan pelanggaran HAM.
Buku ini membahas tentang pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas XII SMA/MA/SMK/MAK. Buku ini terdiri dari 7 bab yang mencakup berbagai topik seperti hak asasi manusia, pengelolaan keuangan negara, kekuasaan kehakiman, hubungan internasional, dan dinamika penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertang
Dokumen tersebut merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi jawaban mahasiswa terhadap beberapa pertanyaan mengenai bab-bab dalam mata kuliah tersebut, yaitu tentang pendahuluan, filsafat, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang sifat hakikat manusia, konsep dasar pendidikan, hakikat dan tujuan pendidikan, serta aliran-aliran pendidikan. Dibahas pula dimensi-dimensi hakikat manusia dan potensi yang ada pada manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya mata kuliah pengembangan kepribadian dan rasionalisasi pendidikan serta kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan. Dibahas pula tujuan dan kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan."
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas makna dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta dasar hukum dan perspektif historis, sosiologis, dan politiknya, dimulai dari definisi pendidikan kewarganegaraan, tujuannya membentuk warga negara yang baik, dan perkembangannya sejak zaman pergerakan kemerdekaan hingga kini.
Buku ini membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini mencakup filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan menanamkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara pada mahasiswa.
1. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang pembentukan warga negara Indonesia yang memiliki karakter sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Ruang lingkup kajian mata pelajaran ini meliputi persatuan bangsa, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat
3. Landasan hukum PKn adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemer
Rangkuman dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKN kelas XII SMA Negeri 1 Cikembar:
1) RPP ini membahas materi substansi hak asasi manusia dalam Pancasila dan pendekatan saintifik dengan strategi problem based learning.
2) Materi tersebut mencakup hak asasi manusia dalam nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila serta indikator pencapaian kompetensi.
3)
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus membahas pandangan para pakar tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasar dan tujuan civic education, serta objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan.
SOAL PTS PPKn Kelas XI SMAN 7 BANDUNG 2018-2019Muhamad Yogi
Dokumen tersebut berisi soal ujian tengah semester mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas XI SMA Negeri 7 Kota Bandung yang mencakup 25 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan esai mengenai konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan pelanggaran HAM.
Buku ini membahas tentang pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas XII SMA/MA/SMK/MAK. Buku ini terdiri dari 7 bab yang mencakup berbagai topik seperti hak asasi manusia, pengelolaan keuangan negara, kekuasaan kehakiman, hubungan internasional, dan dinamika penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertang
Dokumen tersebut merupakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi jawaban mahasiswa terhadap beberapa pertanyaan mengenai bab-bab dalam mata kuliah tersebut, yaitu tentang pendahuluan, filsafat, identitas nasional, dan demokrasi Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang sifat hakikat manusia, konsep dasar pendidikan, hakikat dan tujuan pendidikan, serta aliran-aliran pendidikan. Dibahas pula dimensi-dimensi hakikat manusia dan potensi yang ada pada manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep sosial studi dan perkembangan paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa sosial studi merupakan integrasi ilmu-ilmu sosial yang disesuaikan untuk tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan IPS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran sosial studi Amerika meskipun belum memiliki lembaga yang kokoh."
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus membahas pandangan para pakar tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan, kompetensi dasar dan tujuan civic education, serta objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya dan mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan. Mata kuliah tersebut membahas tentang filsafat Pancasila, identitas nasional, demokrasi Indonesia, dan hak serta kewajiban warga negara. Landasan pelaksanaannya ditopang oleh UUD 1945 dan visi pembangunan Indonesia
Silabus mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa setelah mempelajari PPKn, kerangka pengembangan kurikulum PPKn, dan materi pembelajaran yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran menggunakan pendek
Materi Hakikat PKn disampaikan pada perkulihanssuser69ed2d
Materi Hakikat PKn menjelaskan tentang hakikat dari kewarganegaraan agar menjadi warga yang baik dan betapa pentingnya mata kuliah ini untuk disampaikan pada perguruan tinggi
Pendidikan Pancasila diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai dasar bangsa sebagai panduan dalam menghadapi tantangan masa depan dan menumbuhkan kesadaran nasional. Dinamika sejarah dan perubahan sosial membuat pelaksanaan pendidikan Pancasila mengalami pasang surut, namun terus dikembangkan agar mahasiswa memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan.
Pertemuan 1 Pendidikan Kewarganegaraan.pptRamdani554380
mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan di perguruan tinggi Pendidikan Kewiraan mulai diselenggarakan sebagai kurikulum pendidikan tahun 1973/1974. Kemudian mengalami perubahan menjadi
Pendidikan kewarganegaraan dengan mengacu kepada:
a. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang petahanan keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh UU Nomor3 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Pertahanan Negara
b. UU Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum . Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil Belajar Mahasiswa
d. SK Dirjen Dikti Nomor38/DIKTI/Kep.2002 jo. Nomor 43/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok MPK.
e. Pendidikan Kewarganegaraan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
f. Kewarganegaraan (PPKn) UU Nomor12 Tahun 2012.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi serta ketentuan mengenai penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Soal ujian ut pgsd pdgk4201 pembelajaran p kn di sdSDN 1 JUGLANGAN
Teks tersebut berisi soal-soal ujian tentang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Terdapat berbagai pertanyaan mengenai kurikulum, tujuan pelajaran PKN, alasan PKN sebagai pelajaran nilai dan moral, serta pandangan para ahli terkait perkembangan moral anak dan pendidikan demokrasi.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. MODUL I
1. Urutkan secara yuridis ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang
mengandung amanat ?
Jawab
a. Pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia dan perubahannya
b. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
c. Peraturan pemerintah RP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
d. Pasal 6 ayat 4
e. Pasal 7 ayat 2
2. Sifat multi dimensionalitas itu antara lain terletak pada sebutan ?
Jawab
a. Pandangannya yang pluralitik uniter ( bermacam-macam tetapi menyatu dalam
pengertian bhineka tunggal ika)
b. Sikapnya dalam menempatkan individu negara, dan masyarakat global secara
harmonis.
c. Tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spritual, rasional,
emosional, dan sosial)
d. Konteks (seting)
3. Dalam kurikulum SD 1975 dan kurikulum SD 1984 mata pelajaran PKN malah
berubah namanya menjadi sebutan :
Jawab :
Pendidikan moral pancasila (PMP)
4. Sebutkan isi pasal 3 UU sisdiknas 20/2013 yaitu
Jawab :
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa
5. Sebutan salah satu tujuan PKN di SD
Jawab :
Mengembangkan kemampuan berpikirt secara kritis, rasional, dan kritis dalam
menanggapi isu kewarganegaraan
6. Secara singkat PKN dinilai sebagai mata pelajaran yang menjunjung misi pendidikan
nilai dan moral sebutkan alasannya ?
Jawab :
- Materi PKN adalah konsep-konsep nilai pancasila dan UUD 1945 beserta
dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara indonesia
- Sasaran belajar akhir PKN adalah perwujudan dan nilai-nilai tersebut dalam
perilaku nyata kehidupan sehari-hari
7. Untuk butir materi tenggang rasa pembelajaran PKN harus menyentuh 3 aspek
sebutkan ?
Jawab :
2. a. Konsep moral
b. Sikap moral
c. Perilaku moral
8. Dari pembahasan kita mengenal PKN sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan
dengan konsep pendidikan watak kiranya kita dapat mencatat hal-hal sebutkan ?
Jawab :
- PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama
- Nilai dan moral pancasila dan UUD 1945 dapat dikembangkan dalam diri peserta
didik melalui pengembangan konsep moral
9. Sebutkan lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan di tingkat pusat
Jawab :
MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
10. PKN merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi
yang bersifat sebutkan ?
Jawab :
Mulit dimensional karena merupakan pendidikan nilai demokrasi moral pendidikan
sosial, politik
3. MODUL II
1. Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosial kultural yang jelas dan
mendesak bagi kelansungan kehidupan yang berkeadaban jelaskan
Jawab :
Karena pada dasarnya pewarisan nilai antara generasi dan dalam satu generasi
merupakan suatu wahana sosial psikologis dan selalu menjadi tugas dari proses
peradaban
2. Sebutkan peranan sekolah sebagai wahana psikopedagogis dan sosiopedagogis
Jawab :
Dimana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dari orang
tuanya dan peranan lembaga keagamaan semakin kecil
3. Demokrasi mempunyai kebutuhan khusus akan pendidikan moral sebutkan inti
dari demokrasi tersebut ?
Jawab :
Pemerintah yang berakar dari rakyat, dilakukan oleh wakil pembawa amanah
rakyat dan mengusung komitmen mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat
4. Jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan nilai ?
Jawab :
Yaitu pekerjaan yang dapat dan harus dilakukan sebagai suatu keniscayaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat global
5. Jelaskan secara kontitusional yang dimaksud dengan demokrasi indonesia ?
Jawab :
Demokrasi yang theistis atau demokrasi yang berketuhanan yang maha esa
6. Sebutkan salah satu masalah perilaku moral yang ada dalam masyarakat barat
Jawab :
- Vandalime dan kekerasan (violence and vandali sm)
- Mencuri ( stealing)
- Menyontek (cheating)
7. Sebutkan muatan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa
Jawab :
Hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa
indonesia sumpah pemuda
8. Sebutkan muatan materi tentang hak asasi manusia !
Jawab :
Hak dan kewajiban anak, hal dan kewajiban anggota masyarakat
9. Sebutkan muatan tentang kebutuhan warga negara
Jawab :
Hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan
berorganisasi
10. Sebutkan muatan tentang kekuasaan dan politik yaitu :
Jawab :
4. Pemerintahdesa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi , pemerintah
pusat
MODUL III
1. Sebutkan fungsi uu sistim pendidikan no. 20 tahun 2003
Jawab :
Sebagai pendidikan, hukum pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan
sendiri
2. Apa yang dimaksud dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ?
Jawab :
Mata pelajaran yang memang mengalami perubahan nama dengan sangat cepat karena
mata pelajaran sangat rentan terhadap perubahan politik
3. Sebutkan tujuan mata pelajaran kewarganegaraan
Jawab :
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab
c. Berkembang secara positif dan demokratis
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain
4. Sebutkan tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum
Jawab :
a. Pendidikan nilai dan moral pancasila serta UUD 1945
b. Pendidikan politik
c. Pendidikan kewarganegaraan
d. Pendidikan hukum dan kemasyarakatan
5. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD memiliki fungsi dan tujuan
pendidikan kewarganegaraan tersebut !
Jawab :
Selain sebagai pendidikan nilai dan moral pancasila serta UUD 1945 bidang studi
pendidikan kewarganegaraan juga berfungsu dan bertujuan sebagai pendidikan
politik,pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan hukum dan kemasyarakatan
6. Apa alasan utama mengapa kata moral dalam pendidikan kewarganegaraan tidak lagi
dumunculkan
Jawab :
Karena nama bahan kajiannya itu sendiri tidak lagi mengandung kata moral walaupun
kandungan substansinya padat moral yaitu nilai dan moral pancasila
7. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dengan pelaksanaan konsep pembelajaran
terpadu di SD sebutkan
Jawab :
5. Dengan memisahkan secara tugas pembelajaran dalam pengajaran di SD khususnya
untuk kelas rendah ( kelas I,II, dan III) akan mengakibatkan masalah yang serius bagi
anak. Oleh karena mereka akan memperoleh secara tidak bermakna
8. Selain memiliki ketertiban dengan IPS apakah pendidikan kewarganegaraan juga
memiliki ketertiban dengan mata pelajaran lainnya ? sebutkan dengan mata pelajaran
apa saja
Jawab :
IPA, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Agama.
Misalkan Agama Islam, Matematika, Kerajinan Tangan dan kesenian.
9. Bentuk-bentuk keterkaitan apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan
keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya !
Jawab :
Bentuk-bentuk keterkaitan itu dilakukan melalui berbagai keterkaitan dikemukakan 3
contoh keterkaitannya yaitu connected, webbed, dan intergrated yang masing-masing
amat bermanfaat dan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa SD
10. Selain keterkaitan yang bersifat intra apa keterkaitan yang bersifat antara mata
pelajaran atau antar / lintas mata pelajaran / bidang studi jelaskan ?
Jawab :
Pada dasarnya ada keterkaitan di dalam mata pelajaran itu sendiri yang disebut
dengan keterkaitan intra (connected) dengan pendekatan keterkaitan yang bersifat
antar atau lisan mata pelajaran disiplin atau bidang studi yang dapat dilakukan dengan
menggunakan peningkatan jaring laba-laba atau webbed dan yang terakhir adalah
terpadu atau integrated.
MODUL IV
1. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dapat dilihat dari sudut pandang
sebutkan 2 sudut pandang tersebut
Jawab : secara horisontal dan vertikal
2. Latar belakang historis nenek moyang bangsa indonesia berasal dari negara.
Sebutkan ?
Jawab :
Yunan (cina selatan)
3. Kebudayaan daerah dibagi atas unsur unsur kebudayaan seperti :
Jawab :
Bahasa, kesenian, kepercayaan dan adat istiadat
4. Bhineka tunggal ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Makna semboyang bhineka tunggal ika yaitu
Jawab :
Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan memiliki adat istiadat
yang berbeda masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan daerahnya
masing-masing. Suku bangsa memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri
6. 5. Menurut pendapat pandangan dari Prof. Haryati Soedibjo untuk menanggulangi
keanekaragaman perlu diperhatikan tiga hal sebutkan !
Jawab :
a. Bahwa indonesia merupakan kepulauan yang luas sekali
b. Wilayah yang seluas itu terdiri dari belasan ribu pulau dengan penduduk yang
beraneka ragam
c. Keanekaragaman budaya dan bahasa setempat memiliki dasar budaya dan
bahasa yang sama
6. Sebutkan faktor penunjang integrasi nasional yaitu :
Jawab :
- Bahasa nasional
- Pancasila sebagai dasar negara
- Kesadaran dan solidaritas kelompok
- Perundang-undangan yang bersifat nasional
7. Sebutkan salah satu misi bangsa indonesia di era globalisasi
Jawab :
- Pengamalan pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
- Menjamin kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat
8. Prinsip nasionalisme sangat berhubungan dengan prinsip wawasan nusantara yang
mengandung makna sebagai berikut sebutkan !
Jawab :
- Indonesia merupakan satu kesatuan politik
- Indonesia merupakan satu kesatuan sosial budaya
- Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi
- Indonesia merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan
9. Sebutkan salah satu contoh kepedulian di bidang ekonomi !
Jawab :
Mencintai dan memakai produk barang-barang dalam negeri
10. Sebutkan satu contoh kepedulian di bidang sosial budaya
Jawab :
- Menjaga kelestarian budaya daerah
- Menolong dan membantu orang yang terkena musibah
MODUL 5
1. Mengapa masalah ham menjadi isu internasional ?
Jawab :
Karena han bersifat universal sehingga setiap negara merasa bertanggung jawab untuk
melaksanakan dan mengembangkan serta memperhatikan pelaksanaan ham baik
dalam negerinya maupun luar negaranya
7. 2. Sekalipun salah satu ciri HAM adalah bersifat universal namun dalam pelaksanaannya
setiap negara akan menyesuaikan dengan dasar filosofi negara masing-masing.
Mengapa ?
Jawab :
Agar pelaksanaan Ham tidak menimbulkan konflik dalam negarannya masing-masing
3. Mengapa hak hidup, hak kemerdekaan dan untuk mendapatkan kebahagiaan
dikatakan sebagai hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia
Jawab :
Hak hidup, hak kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan merupakan
ajaran tuhan yang maha esa
4. Apa hubungan negara hukum dan ham ?
Jawab :
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan HAM
5. Pelaksanaan HAM indonesia dihadapkan pada kepentingan orang lain. Mengapa ?
Jawab :
Dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan HAM kita
tidak boleh melupakan kepentingan orang lain ini dikarenakan orang lain pun
mempunyai hak yang sama dengan kita
6. Jelaskan kandungan nilai-nilai HAM dalam pembukaan UUD 1945 :
Jawab :
Terutama yang berkaitan dengan kemerdekaan adalah hak segala bangsa
7. Jelaskan perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemenkan terutama
berkaitan dengan jaminan perlindungan HAM !
Jawab :
Sebelum diamandemen telah tercantum secara implisit jaminan ham beda dalam
pembukaan ataupun dalam pasal-pasalnya. Setelah diamandemenkan selain implisit
juga secara eksplisit tercantum dalam beberapa pasal dan ayat
8. Jelaskan fungsi komisi nasional HAM, terutama yang berkaitan dengan penegakan
ham indonesia !
Jawab :
Sebagai mediator yang menampung berbagai aspirasi tentang pelanggaran HAM
untuk diselesaikan secara hukum
9. Untuk lebih meningkatkan upaya penegakan Ham di indonesia dibentuklah lembaga
swadaya masyarakat. Jelaskan apa sesungguhnya peran LSM tersebut
Jawab :
Dalam upaya mengawasi dan mengontrol penegakan Ham masyarakat melalui
pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
10. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh komisi nasional Ham dalam
upaya menegakan Ham di indonesia
Jawab :
Sebagai mediator yang menampung berbagai usulan, keluhan dan pelanggaran yang
terjadi di masyarakat.
8. MODUL 6
1. Ditinjau dari sudut sumbernya ada beberapa macam norma yang berlaku di
masyarakat ?
Jawab :
Dalam tata kehidupan bermasyarakat biasanya berlaku dari satu kaidah atau
norma yang mengatur sikap dan perilaku yaitu : norma agama, norma adat, norma
kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
2. Apa yang membedakan norma-norma hukum dari norma-norma lainnya ?
Jawab :
Membedakan norma hukum dari norma-norma lainnya yang terletak pada
kekuatan sanksinya, sanksi yang diberikan oleh norma hukum memiliki kekuatan
yang bersifat memaksa. Yang dijalankan oleh suatu lembaga tertentu yang diberi
wewenang oleh masyarakat hukum.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum privat dan hukum publik
Jawab :
Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan orang
perseorangan dan juga kepentingan-kepentingan negara dalam kedudukannya
bukan sebagai penjaga. Hukum publik adalah hukum yang mengatur atau
melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa
4. Ancaman pidana apa yang dapat dilakukan apabila pelaku dalam kasus
perampokan di rumah masyarakat tertangkap, dan diadili oleh pengadilan Negeri !
Jawab :
Ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan pada para terdakwa dalam kasus
perampokan dan pembunuhan di rumah masyarakat oleh pengadilan negeri adalah
ancaman hukuman yang dimuat pasal 354 dan pasal 365 KUHP untuk
mendiskusikannya dapat anda lihat dalam KUHP (kitab undang-undang hukum
acara pidana) bab xx tentang penganiayaan dan Bab XXIII tentang pemerasan
dan pengancaman
5. Coba berikan contoh-contoh tindakan pidana sejenis yang dapat di sahkan dalam
pasal 355 KUHP
Jawab :
Penjara paling lama 12 tahun dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya
korban maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
6. Bunyi dan kandungan muatan materi pasal 362 syarat apa saja yang harus
terpenuhi sehingga seseorang dapat terjerat dalam pasal tersebut
Jawab :
Barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena
pencurian, denda pidana penjara atau denda
7. Menurut sumbernya hukum dapat kita golongkan ke dalam klasifikasi berikut.
Sebutkan !
Jawab :
1. Hukum undang-undang
2. Hukum persetujuan
9. 3. Hukum triktar (perjanjian antar negara)
4. Hukum kebiasaan dan hukum adat
5. Hukum yuris prudensi
8. Sebutkan pasal 1 ayat 1 uu no. 5 / 1986 disebutkan bahwa tata usaha negara
adalah.......
Jawab :
Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan utusan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah
9. Sebutkan wewenang peradilan militer menurut uu darurat no. 16 / 1950
Jawab
Bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau
pelanggaran yang dilakukan
10. Sebutkan tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana
kejaksaan
- Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
- Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat
- Melengkapi berkas perkara
MODUL 9
1. Jelaskan dasar pertimbangan adanya pemilihan kelas rendah dan kelas lebih tinggi !
Jawab
Pertimbangan perkembangan psikologi dan lingkup interaksi sosial budaya peserta
didik dia akan pemenggalan atas kelas-kelas rendah (I,II,III) dan kelas-kelas kegiatan
kurikuler diorganisasi dalam bentuk pembelajaran tematis, sedangkan untuk kelaskelas yang lebih tinggi diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran berbasis mata
pembelajaran.
2. Jelaskan bagaimana hubungan antara pembelajaran tematik dengan pembelajaran
terpadu
Jawab :
Pembelajaran tematik adalah aplikasi pendekatan terpadu yang dikembangkan melalui
satu tema yang di dalam terkandung kompetensi dasar dan materi yang saling
berkaitan antara mata pelajaran berdasarkan hasil analisa kompetensi dasar dari
masinng-masing mata pelajaran
3. Jelaskan bagaimana peran tema dalam pembelajaran tematik !
a. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu
b. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi
mata pelajaran dalam tema yang sama
c. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan
10. 4.
5.
6.
7.
d. Kompetensi berbahasa dapat di kembangkan dengan baik mengaitkan mata
pelajaran lain
pelajaran pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa
e. Siswa dapat merasakan manfaat dan makna belajar karena materi dalam konteks
tema yang jelas
f. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara
terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan
Jelaskan karakteristik model pembelajaran terpadu
Jawab :
Yaitu : holistik, bermakna, otentik, dan aktif
Apa yang harus dilakukan guru jika ada kompetensi dasar yang tidak dikaitkan dalam
pembelajaran tematik !
Jawab :
Guru membuat silabus sendiri
Pembelajaran tematik / terpadu berkaitan dengan pengorganisasian materi
pembelajaran. Jelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan
materi pembelajaran !
Jawab :
Terdapat beberapa cara pengembangan materi pembelajaran diantaranya dengan cara
membuat jaringan topik, membuat bagan arus kegiatan dan mengembangkan jaringan
lintas kurikulum
Mengapa model webbed dianggap paling cocok diterapkan di sekolah dasar kelas
rendah ?
Jawab :
Siswa sd kelas rendah pada umumnya
MODUL 10
1. Menapa kegiatan pembelajaran berbasis portofolio dikatakan sebagai implementasi
dari pembelajaran kontekstual
Jawab :
Sebagai besar proses pembelajaran portofolio menganalisis berbagai persoalan yang
ada kaitannya dengan implementasi kebijakan publik di masyarakat.
2. Tujuan apa yang hadal dicapai oleh guru dengan menggunakan pendekatan
pembelajaran berbasis portofolio
Jawab :
Membekali mereka dengan pengetahuan dan ketetampilan yang diperlukan untuk
berpartisipasi secara aktif membekali mereka dengan pengalaman dan prestasi yang
dirancang untuk mengembangkan kopetensi dan efektivitas partisipasi dan
mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warga negara
3. Diskusikan dengan rekan-rekan anda tentang cara-cara perumusan kebijakan publik
yang dapat mengundang partisipasi warga negara dalam implementasikannya ?
Jawab :
11. Melibatkan sebesar besarnya partisipasi warna negara dalam perumusan kebijakan
publik tersebut.
4. Diskusikan dengan rekan-rekan kalian tentang contoh kebijakan publik yang ada di
lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, dan negara
Jawab :
Aturan tata tertib sekolah, besaran iuran komite sekolah, tata tertib guru aturan
kunjungan bertamu di RT/RW, aturan besaran iuran keamanan, penanganan anak
jalanan, penanganan korban narkoba.
5. Pembelajaran berbasis portofolio dapat menumbuhkan iklim demokrasi di kelas.
Mengapa ?
Jawab :
Dari mulai identivikasi masalah sampai show case dilakukan semuanya oleh siswa,
guru hanya bersifat membimbing (fasilitator)
6. Jelaskan apa tujuan utama dari kegiatan penyajian portofolio !
Jawab :
a. Untuk menginformasikan kepada hadirin tentang pertimbangan masalah yang
didentifikasi di masyarakat
b. Untuk menjelaskan dan mengevaluasi kebijakan alternatif untuk mengatasi
masalah sehingga hadirin dapat memahami keuntungan dan kerugian dari setiap
kebijakan tersebut
c. Untuk mendiskusikan kebijakan yang dipilih kelas sebagai kebijakan terbaik
untuk mengatasi masalah
d. Untuk memberikan bagaimana kelas dapat menumbuhkan dukungan dalam
masyarakat, lembaga legislatif, dan eksekutif yang terkait dengan penyusunan
kebijakan publik
7. Mengapa dalam proses pembelajaran portofolio perlu ada tahap penyajian
Jawab :
Oleh karena apa yang telah dilakukan siswa harus dapat dipertanggungjawabkan
secara publik. Selain itu, untuk memupuk sifat keberanian siswa dalam
mengemukakan dan mempertahankan argumentasi.
8. Jelaskan manfaat penyajian bagi siswa, dan lembaga terkait kebijakan publik
Jawab :
Bagi siswa dapat menumbuhkan keberanian dalam berargumentasi bagi lembaga
terkait kebijakan publik agar dapat mengetahui hal-hal apa yang diusulkan untuk
memperbaiki keadaan.
9. Mengapa dalam menentukan dewan juri, sebaiknya diambil dari pejabat yang terkait
dengan kebijakan publik
Jawab :
Agar pejabat tersebut dapat mendengarkan secara lansung hasil kajian yang dilakukan
siswa
10. Mengapa dalam mengadakan kegiatan penyajian harus bersifat umum dalam arti
dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh umum ?
Jawab :
Agar terjadi proses pembelajaran bagi siswa lainnya.