Metodologi Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Metodologi studi EHRA menggunakan klastering desa/kelurahan berdasarkan 4 kriteria untuk menentukan area survei. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling dengan mengambil sampel rumah tangga secara acak di setiap desa/kelurahan. Jumlah minimal responden per desa adalah 40 rumah tangga yang tersebar di minimal 8 RT. Klastering memberikan gambaran profil risiko kesehatan lingkungan secara
Penyajian EHRA (Environmental Health RIsk Assessment) dalam Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Laporan ini membahas metodologi dan hasil survei sanitasi rumah tangga (EHRA) di Kabupaten X. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data sanitasi dan perilaku higienis rumah tangga untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi sanitasi. Metodologi survei meliputi penentuan lokasi dan jumlah responden, serta pengumpulan data tentang air limbah, sampah, air minum, dan lainnya. Hasilnya digunakan untuk menghitung Inde
Studi EHRA meneliti fasilitas sanitasi dan perilaku higienitas di beberapa desa. Fasilitas yang diteliti meliputi sumber air minum, pembuangan sampah, jamban, dan saluran air limbah. Perilaku yang dipelajari terkait dengan STBM seperti buang air besar, cuci tangan, pengelolaan air dan sampah rumah tangga. Hasil studi menunjukkan masalah seperti tangki septik yang tidak aman, pengelolaan sampah yang buruk, drainase lingkungan
Dokumen tersebut membahas tentang metode survei EHRA dan teknik wawancara yang meliputi aturan pilihan jawaban, pertanyaan, dan pengamatan yang dilakukan selama survei sanitasi dan lingkungan hidup. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor penting dalam melakukan wawancara seperti persiapan, etika, dan cara menangani responden.
Metodologi Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Metodologi studi EHRA menggunakan klastering desa/kelurahan berdasarkan 4 kriteria untuk menentukan area survei. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling dengan mengambil sampel rumah tangga secara acak di setiap desa/kelurahan. Jumlah minimal responden per desa adalah 40 rumah tangga yang tersebar di minimal 8 RT. Klastering memberikan gambaran profil risiko kesehatan lingkungan secara
Penyajian EHRA (Environmental Health RIsk Assessment) dalam Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
Laporan ini membahas metodologi dan hasil survei sanitasi rumah tangga (EHRA) di Kabupaten X. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data sanitasi dan perilaku higienis rumah tangga untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi sanitasi. Metodologi survei meliputi penentuan lokasi dan jumlah responden, serta pengumpulan data tentang air limbah, sampah, air minum, dan lainnya. Hasilnya digunakan untuk menghitung Inde
Studi EHRA meneliti fasilitas sanitasi dan perilaku higienitas di beberapa desa. Fasilitas yang diteliti meliputi sumber air minum, pembuangan sampah, jamban, dan saluran air limbah. Perilaku yang dipelajari terkait dengan STBM seperti buang air besar, cuci tangan, pengelolaan air dan sampah rumah tangga. Hasil studi menunjukkan masalah seperti tangki septik yang tidak aman, pengelolaan sampah yang buruk, drainase lingkungan
Dokumen tersebut membahas tentang metode survei EHRA dan teknik wawancara yang meliputi aturan pilihan jawaban, pertanyaan, dan pengamatan yang dilakukan selama survei sanitasi dan lingkungan hidup. Dokumen tersebut juga menjelaskan faktor-faktor penting dalam melakukan wawancara seperti persiapan, etika, dan cara menangani responden.
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
Prosedur operasional standar unit pengelolaan mencakup 32 prosedur terkait perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, termasuk perencanaan sambungan baru, pemetaan jaringan, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sumber daya manusia.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Terdiri dari 5 jenis prosedur operasional standar untuk unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Dokumen tersebut membahas peran penting penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi di daerah periode 2015-2019. Sanitasi buruk mengancam kualitas kehidupan secara nasional dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Diperlukan percepatan penanganan sanitasi melalui reorientasi, re-posisi, dan revitalisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sanitasi. Program PPSP 2015
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pendanaan sanitasi di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 66 Tahun 2014. Saat ini, pendanaan sanitasi berasal dari APBN dan APBD, namun UU Kesehatan menetapkan alokasi minimum 5% APBN dan 10% APBD untuk kesehatan, termasuk untuk sanitasi. UU dan PP tersebut juga menetapkan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang sehat dan tanggung jawab pemerintah
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Perdesaan dan Perkotaan (PPSP) pada tahun 2015-2019 yang bertujuan mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Roadmap tersebut memfokuskan pada peningkatan perencanaan, implementasi, dan sistem insentif serta menargetkan jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan program setiap tahunnya. Dokumen ini juga menj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang arahan kebijakan program sanitasi dan air minum Indonesia untuk periode 2015-2019. Target utamanya adalah tercapainya akses universal atau cakupan 100% untuk air minum dan sanitasi layak. Dokumen ini juga menjelaskan perhitungan target sanitasi per provinsi hingga tahun 2019 berdasarkan baseline tahun 2014 dan faktor-faktor seperti persentase penduduk perkotaan dan kapasitas fiskal provinsi. Dibut
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas perhitungan pembiayaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk sub bidang Sumber Daya Air. Terdapat rumus-rumus untuk menghitung biaya kegiatan penyediaan air baku dan air irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan.
2. Metoda Sampling EHRA
a. Metoda sampling: Cluster Random
Sampling
b. Hasil klastering: indikasi awal lingkungan
berisiko.
c. Klastering kecamatan oleh Pokja
d. Klastering Desa/Kelurahan oleh Pokja
bersama Camat atau oleh Camat saja
3. Kriteria Penetapan Klaster
1. Kepadatan penduduk ∑
penduduk per Luas wilayah
2. Angka kemiskinan
(∑ Pra-KS + ∑ KS-1) x 100%
∑ KK
3. Daerah yang dialiri sungai/
saluran drainase/ irigasi yg
berpotensi digunakan sbg MCK &
pembuangan sampah
4. Sering terkena banjir dan dinilai
mengganggu
4. Metoda Sampling – Jumlah Sampel/ Responden
Menentukan jumlah sampel minimum dalam skala
kabupaten/kota dapat juga menggunakan “Tabel Krejcie-
Morgan” yang dihitung dg “Rumus Krejcie-Morgan”:
Dimana:
•n adalah jumlah sampel
•N adalah jumlah populasi
•X2 adalah nilai Chi kuadrat asumsi tingkat kepercayaan 95%,
karena menggunakan nilai Chi kuadrat = 3.841 yang artinya
memakai α=0,05 pada derajat bebas 1
•d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05)
•Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan
adalah P(1-P), dimana P = 0,5
5. Metoda Sampling – Jumlah Sampel/ Responden
a. Jumlah Responden per Kelurahan/Desa
minimal 40 rumah tangga,
b. Responden dipilih secara random minimal 5
responden per RT, dipilih secara random
d. Jumlah sampel RT per Kelurahan/Desa
minimal 40/5 = 8 RT, dipilih secara random
9. Ilustrasi Hasil Klastering Desa/Kelurahan
(setelah kompilasi)
Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4
Desa l1 Desa b1 Desa m1 Desa f1 Desa e1
Desa l2 Desa b2 Desa m2 Desa f2 Desa e2
Desa j3 Desa b3 Desa m3 Desa f3 Desa g1
Desa ... Desa k1 Desa q1 Desa n1 Desa ...
Desa k2 Desa q2 Desa n2
Desa k3 Desa q3 Desa ...
Desa ... Desa ...
10. Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Area Survei
Alternatif 1:
1. Ambil porsi tertentu dari jumlah desa/kelurahan pada tiap
klasternya sebagai area survey
2. Misalkan:
a. Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten/kota = 225 dengan
komposisi klaster sebagaimana pada slide berikutnya
b. Diambil 10% dari tiap klaster sebagai desa/kelurahan area
survey sehingga jumlah desa/kelurahan area survey =25
c. Dalam 1 desa/kelurahan harus ada 40 responden maka
jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 25 X 40 = 1.000
responden (>384 maka secara statistik mencukupi).
3. Untuk keperluan penyesuaian dengan ketersediaan
anggaran biaya survey, tentukan besaran prosentase
jumlah desa/kelurahan yang akan djadikan area survey
4. Setiap klaster harus terwakili minimal oleh 1
desa/kelurahan
11. Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Area Survey
Jumlah Total Target Target Jumlah yg tdk diambil
Sampel Kecamat Desa/Kel
No. an . (10%)
Kec. Desa/Kel. (25%) Kec. Desa/Kel.
Klaster 0 8 45 2 5 6 40
Klaster 1 10 75 3 8 7 67
Klaster 2 6 15 2 2 4 13
Klaster 3 10 75 3 8 7 67
Klaster 4 6 15 2 2 4 13
Klaster 5 0 0 0 0 0 0
Jumlah 40 225 12 25 28 200
13. Ilustrasi Klastering Desa/Kelurahan
Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4
14% 25% 25% 21% 14%
Desa l1 Desa b1 Desa m1 Desa f1 Desa e1
Desa l2 Desa b2 Desa m2 Desa f2 Desa e2
Desa j3 Desa b3 Desa m3 Desa f3 Desa g1
Desa j5 Desa k1 Desa q1 Desa n1 Desa g2
Misal 32 32 desa =
desa =
Desa k2 Desa q2 Desa n2 32/225=14%
32/225=14%
Desa k3 Desa q3 Desa n3
48 desa =
Misal 56 desa = Desa k4 Desa q4 48/225=21%
56/225=25% Misal 57 desa
= 57/225=25%
15. Manfaat Klastering
a. Penentuan target area survei
bisa menyesuaikan dengan
ketersediaan anggaran
b. Memberikan indikasi awal
profil risiko kesehatan
lingkungan
c. Bisa untuk penentuan prioritas
lokasi target pemicuan STBM
16. Metoda Studi EHRA: Kelebihan dan Kelemahan
a. Kelebihan:
Enumerator dari anggota masyarakat setempat (kader
PKK, Posyandu, dll): dikenal responden dan pengamatan
bisa lebih akurat
Para Enumerator bisa menjadi agen perubahan bagi
lingkungannya
Meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi lingkungan
Calon responden bebas memutuskan keikutsertaannya
dengan sukarela dan penuh kesadaran
b. Kelemahan:
Enumerator bisa jadi tidak/ kurang memahami makna
pertanyaan: bisa mengakibatkan error responses atau bias
Responden menolak
Berpotensi data entry salah
17. NILAI TAMBAH EHRA 2011
1. Kemandirian Pokja dalam menyelenggarakan studi EHRA lebih
terjamin:
a. Kriteria penetapan area survey/studi sangat jelas sehingga diperoleh
klaster wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan)
b. Kuesioner lebih sederhana, dengan pengolahan data yang mudah
waktu wawancara dan pengamatan untuk tiap responden menjadi
lebih singkat
c. Penyediaan Alat bantu gambar (Visual Aid) bagi Enumerator
mengurangi tingkat kesalahan respon oleh responden (meminimasi
error respon)
2. Dengan metoda Cluster Random Sampling dan “Proporsionate
Startified Random Sampling” memberikan fleksibilitas kepada Pokja
untuk menyesuaikan jumlah sampel yang pada akhirnya berpengaruh
pada pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kualitas/validitas hasil
studi
3. Lebih banyak mengandalkan atau memakai SDM lokal dari Pokja
4. Waktu pelaksanaan yang relatif sama, tetapi dapat memberikan
dampak advokasi yang lebih besar kepada Camat dan Lurah