SlideShare a Scribd company logo
METODOLOGI
  EHRA 2011


Pelatihan Studi EHRA 2011
        Bogor 2011
Metoda Sampling EHRA
a. Metoda sampling: Cluster Random
   Sampling
b. Hasil klastering: indikasi awal lingkungan
   berisiko.
c. Klastering kecamatan oleh Pokja
d. Klastering Desa/Kelurahan oleh Pokja
   bersama Camat atau oleh Camat saja
Kriteria Penetapan Klaster
1. Kepadatan penduduk  ∑
   penduduk per Luas wilayah
2. Angka kemiskinan 
      (∑ Pra-KS + ∑ KS-1) x 100%
           ∑ KK
3. Daerah yang dialiri sungai/
    saluran drainase/ irigasi yg
    berpotensi digunakan sbg MCK &
    pembuangan sampah
4. Sering terkena banjir dan dinilai
   mengganggu
Metoda Sampling – Jumlah Sampel/ Responden

Menentukan jumlah sampel minimum dalam skala
kabupaten/kota dapat juga menggunakan “Tabel Krejcie-
Morgan” yang dihitung dg “Rumus Krejcie-Morgan”:


Dimana:
•n adalah jumlah sampel
•N adalah jumlah populasi
•X2 adalah nilai Chi kuadrat  asumsi tingkat kepercayaan 95%,
karena menggunakan nilai Chi kuadrat = 3.841 yang artinya
memakai α=0,05 pada derajat bebas 1
•d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05)
•Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan
adalah P(1-P), dimana P = 0,5
Metoda Sampling – Jumlah Sampel/ Responden
a. Jumlah Responden per Kelurahan/Desa 
  minimal 40 rumah tangga,
b. Responden dipilih secara random  minimal 5
  responden per RT, dipilih secara random
d. Jumlah sampel RT per Kelurahan/Desa 
  minimal 40/5 = 8 RT, dipilih secara random
Ilustrasi Klastering
Target Area Survei EHRA
Ilustrasi Hasil Klastering Kecamatan
   berdasarkan Kriteria Klastering
Ilustrasi Hasil Klastering Kecamatan setelah
            Kompilasi per Klaster
Ilustrasi Hasil Klastering Desa/Kelurahan
               (setelah kompilasi)
Klaster 0   Klaster 1   Klaster 2   Klaster 3   Klaster 4



Desa l1     Desa b1     Desa m1     Desa f1     Desa e1

Desa l2     Desa b2     Desa m2     Desa f2     Desa e2

Desa j3     Desa b3     Desa m3     Desa f3     Desa g1

Desa ...    Desa k1     Desa q1     Desa n1     Desa ...

            Desa k2     Desa q2     Desa n2

            Desa k3     Desa q3     Desa ...

            Desa ...    Desa ...
Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
              Area Survei
Alternatif 1:
1. Ambil porsi tertentu dari jumlah desa/kelurahan pada tiap
   klasternya sebagai area survey
2. Misalkan:
   a. Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten/kota = 225 dengan
      komposisi klaster sebagaimana pada slide berikutnya
   b. Diambil 10% dari tiap klaster sebagai desa/kelurahan area
      survey sehingga jumlah desa/kelurahan area survey =25
   c. Dalam 1 desa/kelurahan harus ada 40 responden maka
      jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 25 X 40 = 1.000
      responden (>384 maka secara statistik mencukupi).
3. Untuk keperluan penyesuaian dengan ketersediaan
   anggaran biaya survey, tentukan besaran prosentase
   jumlah desa/kelurahan yang akan djadikan area survey
4. Setiap klaster harus terwakili minimal oleh 1
   desa/kelurahan
Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
             Area Survey
             Jumlah Total     Target  Target Jumlah yg tdk diambil
               Sampel        Kecamat Desa/Kel
  No.                           an   . (10%)
            Kec.   Desa/Kel. (25%)             Kec.     Desa/Kel.

Klaster 0    8        45       2         5        6         40
Klaster 1   10        75       3         8        7         67
Klaster 2    6        15       2         2        4         13
Klaster 3   10        75       3         8        7         67
Klaster 4    6        15       2         2        4         13
Klaster 5    0        0        0         0        0          0
Jumlah      40       225       12       25        28       200
Alternatif 2:
Penentuan
Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Area Survey
Misal:
Dana tersedia untuk
600 responden.
Maka jumlah
desa/kelurahan yang
bisa dijadikan area
survei sebanyak
600/40 = 15
desa/kelurahan.
Ilustrasi Klastering Desa/Kelurahan
 Klaster 0        Klaster 1   Klaster 2       Klaster 3        Klaster 4

   14%              25%         25%             21%              14%

 Desa l1          Desa b1     Desa m1         Desa f1          Desa e1


 Desa l2          Desa b2     Desa m2         Desa f2          Desa e2


 Desa j3          Desa b3     Desa m3         Desa f3          Desa g1

 Desa j5          Desa k1     Desa q1         Desa n1          Desa g2

  Misal 32                                                     32 desa =
   desa =
                  Desa k2     Desa q2         Desa n2         32/225=14%
32/225=14%
                  Desa k3     Desa q3         Desa n3
                                                           48 desa =
Misal 56 desa =   Desa k4     Desa q4                     48/225=21%
 56/225=25%                               Misal 57 desa
                                          = 57/225=25%
Ilustrasi Hasil Penentuan Desa/Kelurahan area
                     survei
Manfaat Klastering
a. Penentuan target area survei
  bisa menyesuaikan dengan
  ketersediaan anggaran

b. Memberikan indikasi awal
  profil risiko kesehatan
  lingkungan

c. Bisa untuk penentuan prioritas
  lokasi target pemicuan STBM
Metoda Studi EHRA: Kelebihan dan Kelemahan
a.   Kelebihan:
      Enumerator dari anggota masyarakat setempat (kader
       PKK, Posyandu, dll): dikenal responden dan pengamatan
       bisa lebih akurat
      Para Enumerator bisa menjadi agen perubahan bagi
       lingkungannya
      Meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi lingkungan
      Calon responden bebas memutuskan keikutsertaannya
       dengan sukarela dan penuh kesadaran

b.   Kelemahan:
      Enumerator bisa jadi tidak/ kurang memahami makna
       pertanyaan: bisa mengakibatkan error responses atau bias
      Responden menolak
      Berpotensi data entry salah
NILAI TAMBAH EHRA 2011
1. Kemandirian Pokja dalam menyelenggarakan studi EHRA lebih
   terjamin:
   a. Kriteria penetapan area survey/studi sangat jelas sehingga diperoleh
      klaster wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan)
   b. Kuesioner lebih sederhana, dengan pengolahan data yang mudah 
      waktu wawancara dan pengamatan untuk tiap responden menjadi
      lebih singkat
   c. Penyediaan Alat bantu gambar (Visual Aid) bagi Enumerator 
      mengurangi tingkat kesalahan respon oleh responden (meminimasi
      error respon)
2. Dengan metoda Cluster Random Sampling dan “Proporsionate
   Startified Random Sampling” memberikan fleksibilitas kepada Pokja
   untuk menyesuaikan jumlah sampel yang pada akhirnya berpengaruh
   pada pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kualitas/validitas hasil
   studi
3. Lebih banyak mengandalkan atau memakai SDM lokal dari Pokja
4. Waktu pelaksanaan yang relatif sama, tetapi dapat memberikan
   dampak advokasi yang lebih besar kepada Camat dan Lurah
Terima kasih

More Related Content

More from infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
infosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
infosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
infosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
infosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
infosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Metodologi EHRA

  • 1. METODOLOGI EHRA 2011 Pelatihan Studi EHRA 2011 Bogor 2011
  • 2. Metoda Sampling EHRA a. Metoda sampling: Cluster Random Sampling b. Hasil klastering: indikasi awal lingkungan berisiko. c. Klastering kecamatan oleh Pokja d. Klastering Desa/Kelurahan oleh Pokja bersama Camat atau oleh Camat saja
  • 3. Kriteria Penetapan Klaster 1. Kepadatan penduduk  ∑ penduduk per Luas wilayah 2. Angka kemiskinan  (∑ Pra-KS + ∑ KS-1) x 100% ∑ KK 3. Daerah yang dialiri sungai/ saluran drainase/ irigasi yg berpotensi digunakan sbg MCK & pembuangan sampah 4. Sering terkena banjir dan dinilai mengganggu
  • 4. Metoda Sampling – Jumlah Sampel/ Responden Menentukan jumlah sampel minimum dalam skala kabupaten/kota dapat juga menggunakan “Tabel Krejcie- Morgan” yang dihitung dg “Rumus Krejcie-Morgan”: Dimana: •n adalah jumlah sampel •N adalah jumlah populasi •X2 adalah nilai Chi kuadrat  asumsi tingkat kepercayaan 95%, karena menggunakan nilai Chi kuadrat = 3.841 yang artinya memakai α=0,05 pada derajat bebas 1 •d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05) •Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan adalah P(1-P), dimana P = 0,5
  • 5. Metoda Sampling – Jumlah Sampel/ Responden a. Jumlah Responden per Kelurahan/Desa  minimal 40 rumah tangga, b. Responden dipilih secara random  minimal 5 responden per RT, dipilih secara random d. Jumlah sampel RT per Kelurahan/Desa  minimal 40/5 = 8 RT, dipilih secara random
  • 7. Ilustrasi Hasil Klastering Kecamatan berdasarkan Kriteria Klastering
  • 8. Ilustrasi Hasil Klastering Kecamatan setelah Kompilasi per Klaster
  • 9. Ilustrasi Hasil Klastering Desa/Kelurahan (setelah kompilasi) Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 Desa l1 Desa b1 Desa m1 Desa f1 Desa e1 Desa l2 Desa b2 Desa m2 Desa f2 Desa e2 Desa j3 Desa b3 Desa m3 Desa f3 Desa g1 Desa ... Desa k1 Desa q1 Desa n1 Desa ... Desa k2 Desa q2 Desa n2 Desa k3 Desa q3 Desa ... Desa ... Desa ...
  • 10. Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Area Survei Alternatif 1: 1. Ambil porsi tertentu dari jumlah desa/kelurahan pada tiap klasternya sebagai area survey 2. Misalkan: a. Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten/kota = 225 dengan komposisi klaster sebagaimana pada slide berikutnya b. Diambil 10% dari tiap klaster sebagai desa/kelurahan area survey sehingga jumlah desa/kelurahan area survey =25 c. Dalam 1 desa/kelurahan harus ada 40 responden maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 25 X 40 = 1.000 responden (>384 maka secara statistik mencukupi). 3. Untuk keperluan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran biaya survey, tentukan besaran prosentase jumlah desa/kelurahan yang akan djadikan area survey 4. Setiap klaster harus terwakili minimal oleh 1 desa/kelurahan
  • 11. Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Area Survey Jumlah Total Target Target Jumlah yg tdk diambil Sampel Kecamat Desa/Kel No. an . (10%) Kec. Desa/Kel. (25%) Kec. Desa/Kel. Klaster 0 8 45 2 5 6 40 Klaster 1 10 75 3 8 7 67 Klaster 2 6 15 2 2 4 13 Klaster 3 10 75 3 8 7 67 Klaster 4 6 15 2 2 4 13 Klaster 5 0 0 0 0 0 0 Jumlah 40 225 12 25 28 200
  • 12. Alternatif 2: Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Area Survey Misal: Dana tersedia untuk 600 responden. Maka jumlah desa/kelurahan yang bisa dijadikan area survei sebanyak 600/40 = 15 desa/kelurahan.
  • 13. Ilustrasi Klastering Desa/Kelurahan Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4 14% 25% 25% 21% 14% Desa l1 Desa b1 Desa m1 Desa f1 Desa e1 Desa l2 Desa b2 Desa m2 Desa f2 Desa e2 Desa j3 Desa b3 Desa m3 Desa f3 Desa g1 Desa j5 Desa k1 Desa q1 Desa n1 Desa g2 Misal 32 32 desa = desa = Desa k2 Desa q2 Desa n2 32/225=14% 32/225=14% Desa k3 Desa q3 Desa n3 48 desa = Misal 56 desa = Desa k4 Desa q4 48/225=21% 56/225=25% Misal 57 desa = 57/225=25%
  • 14. Ilustrasi Hasil Penentuan Desa/Kelurahan area survei
  • 15. Manfaat Klastering a. Penentuan target area survei bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran b. Memberikan indikasi awal profil risiko kesehatan lingkungan c. Bisa untuk penentuan prioritas lokasi target pemicuan STBM
  • 16. Metoda Studi EHRA: Kelebihan dan Kelemahan a. Kelebihan:  Enumerator dari anggota masyarakat setempat (kader PKK, Posyandu, dll): dikenal responden dan pengamatan bisa lebih akurat  Para Enumerator bisa menjadi agen perubahan bagi lingkungannya  Meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi lingkungan  Calon responden bebas memutuskan keikutsertaannya dengan sukarela dan penuh kesadaran b. Kelemahan:  Enumerator bisa jadi tidak/ kurang memahami makna pertanyaan: bisa mengakibatkan error responses atau bias  Responden menolak  Berpotensi data entry salah
  • 17. NILAI TAMBAH EHRA 2011 1. Kemandirian Pokja dalam menyelenggarakan studi EHRA lebih terjamin: a. Kriteria penetapan area survey/studi sangat jelas sehingga diperoleh klaster wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan) b. Kuesioner lebih sederhana, dengan pengolahan data yang mudah  waktu wawancara dan pengamatan untuk tiap responden menjadi lebih singkat c. Penyediaan Alat bantu gambar (Visual Aid) bagi Enumerator  mengurangi tingkat kesalahan respon oleh responden (meminimasi error respon) 2. Dengan metoda Cluster Random Sampling dan “Proporsionate Startified Random Sampling” memberikan fleksibilitas kepada Pokja untuk menyesuaikan jumlah sampel yang pada akhirnya berpengaruh pada pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kualitas/validitas hasil studi 3. Lebih banyak mengandalkan atau memakai SDM lokal dari Pokja 4. Waktu pelaksanaan yang relatif sama, tetapi dapat memberikan dampak advokasi yang lebih besar kepada Camat dan Lurah