Ilmu hukum memiliki tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum yang bersifat praktis untuk penyelesaian masalah, teori hukum yang bersifat normatif, dan filsafat hukum. Ketiganya diarahkan pada praktik hukum yang meliputi pembentukan dan penerapan hukum. Penerapan hukum perlu mengatasi permasalahan interpretasi, kekosongan, dan norma yang kabur agar tujuan perlindungan kepentingan manusia d
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumgreghendy
Buku diberi judul Awal Memahami Hukum, Teori Hukum & Filsafat Hukum ini semula merupakan bahan perkuliahan yang terdiri dari sekumpulan pandangan-pandangan sarjana ternama termasuk pandangan penulis sendiri dan beberapa penjelasan dari sarjana manca negara yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sementara tujuan dibukukannya bahan perkuliahan tersebut adalah agar mahasiswa dan pembaca umumnya dapat memahami dengan mudah tidak saja pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga hukum dalam pengertian kaidah dan bagaimana kaidah dimaksud menjadi hukum tertulis sehingga mempunyai kewibawaan yang harus dipedomani.
Untuk memudahkan langkah pemahaman dimaksud, isi buku ini dipilah-pilah kedalam rangkuman kecil yang terdiri dari serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Apakah Hukum Itu, yang mencakup pengertian hukum dalam definisi Idealis, Positivistik, dan Sosiologis; Bab II tentang ApakahTeori Hukum Itu, yang mencakup Pengertian Teori Hukum, Jenis Teori Hukum, Fungsi Teori Hukum, Konsepsi dan Jenis Hukum. Kemudian disusul Bab III tentang Ilmu Hukum Positif, yang mencakup Pengertian Ilmu, Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Positif, Obyek Ilmu Hukum Positif.
Bab IV tentang Legalistik dan Penemuan Hukum, yang mencakup Pengertian umum, Pendekatan Legalisitk, Penemuan Hukum, Metode Interpretasi dan Metode Konstruksi Hukum. Bab V tentang Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang mencakup Antara Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum Positivis dan Fenomenologis, serta kajian Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, dan diakhiri dengan Bab VI Teori Hukum sebagai Asumsi yang mencakup. Teori-Teori Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Sosial Tentang Hukum, Teori Ekonomi.
Terhadap penulis yang nama dan bukunya keliru sebut maupun belum disebut disebabkan karena kurang teliti dan cermat pribadi penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jika ada satu kata, dua kata, tiga kata, dan seterusnya masih salah, sekali lagi mohon maaf. Namun demikian, keseluruhan tulisan dimaksud telah dijadikan bahan ajar dimana penulis mengajar di berbagai program studi doktoral dan magister ilmu hukum pada universitas ternama di Indonesia.
A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan
Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagai bentk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai objek kajian. Misalnya , ilmu politik, ilmu Negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (Public Administration).
Beberapa para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mengartikan Negara atau state sebagai : “An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order“ dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopald: “No independent political society can be termed as state unless if professes to exercise both the function; but no modern state of any importance content itself with this narrow range of activity. As civililation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased and social attention; taxes have to be livied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”
Selanjutnya dikemukan juga oleh ketiga para sarjana inggris tersebut: “A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these function, the state mustbhave agents or organs through which to aparate. The appointment or establishment of these agents or organs, the general nature of their function and power, their relation inter and between them and the privat citizen, form a large part of the constitution of a state”
Negara sebenarnya merupakan konstruksi lyang diciptakan oleh umat manusia (human creation) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.
Negara sebagai body politic itu oleh ilmu Negara dan ilmu politik sama-sam dijadikan sebagai objek kajianya. Sementara itu, ilmu hukum tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan dibentuk oleh organisasi Negara itu. Ilmu politik melihat Negara sebagai a political society dengan memusatkan perhatian pada dua bidang kajian, yaitu teori politik (political theory) dan ogarnisasi politik (political organization). Seperti dikatakan oleh M.G.Clark: “ilmu politik hanya dapat dimengerti melalui perilaku para partisipannya yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan social, ekonomi, kelompok-kelompok rasial, dan sebagainya. Sedangkan dalam study ilmu hukum tentunya sangat berbeda khususnya ilmu hukum tata Negara (constitutional law). Dalam ilmu hukum ta
Awal memahami hukum teori hukum dan filsafat hukumgreghendy
Buku diberi judul Awal Memahami Hukum, Teori Hukum & Filsafat Hukum ini semula merupakan bahan perkuliahan yang terdiri dari sekumpulan pandangan-pandangan sarjana ternama termasuk pandangan penulis sendiri dan beberapa penjelasan dari sarjana manca negara yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sementara tujuan dibukukannya bahan perkuliahan tersebut adalah agar mahasiswa dan pembaca umumnya dapat memahami dengan mudah tidak saja pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga hukum dalam pengertian kaidah dan bagaimana kaidah dimaksud menjadi hukum tertulis sehingga mempunyai kewibawaan yang harus dipedomani.
Untuk memudahkan langkah pemahaman dimaksud, isi buku ini dipilah-pilah kedalam rangkuman kecil yang terdiri dari serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Apakah Hukum Itu, yang mencakup pengertian hukum dalam definisi Idealis, Positivistik, dan Sosiologis; Bab II tentang ApakahTeori Hukum Itu, yang mencakup Pengertian Teori Hukum, Jenis Teori Hukum, Fungsi Teori Hukum, Konsepsi dan Jenis Hukum. Kemudian disusul Bab III tentang Ilmu Hukum Positif, yang mencakup Pengertian Ilmu, Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Positif, Obyek Ilmu Hukum Positif.
Bab IV tentang Legalistik dan Penemuan Hukum, yang mencakup Pengertian umum, Pendekatan Legalisitk, Penemuan Hukum, Metode Interpretasi dan Metode Konstruksi Hukum. Bab V tentang Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang mencakup Antara Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum Positivis dan Fenomenologis, serta kajian Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, dan diakhiri dengan Bab VI Teori Hukum sebagai Asumsi yang mencakup. Teori-Teori Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Sosial Tentang Hukum, Teori Ekonomi.
Terhadap penulis yang nama dan bukunya keliru sebut maupun belum disebut disebabkan karena kurang teliti dan cermat pribadi penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jika ada satu kata, dua kata, tiga kata, dan seterusnya masih salah, sekali lagi mohon maaf. Namun demikian, keseluruhan tulisan dimaksud telah dijadikan bahan ajar dimana penulis mengajar di berbagai program studi doktoral dan magister ilmu hukum pada universitas ternama di Indonesia.
1. Legal Opinion
Dr. Bambang Suheryadi,SH.M.Hum
Dept Hukum Pidana FH UNAIR
Disampaikan dalam acara Legal Resarch Bootcamp
KPS FH UNAIR
2. LEGAL OPINIUN
Legal Opinion
”A written document in which an attorney provides his or
her under standing of the law as applied to assumed
facts. The attorney may be a private attorney or attorney
representing the state or other governmental entity” . A
party may entiledto rely on legal opinion, depending an
factors such as the identity of the parties to whom the
opinion was addresad an the law governing these
opinion. ( Balck’s Law Dictionary)
3. Pendapat hukum
“merupakan dokumen tertulis diman ahli hukum memberikan tentang
pemahaman tentang hukum atas fakta fakta yang diberikan
kepadanya” ( Garner )
“merupakan dokumen yg dibuat ahli hukum untuk kliennya yg berisi
kesimpulan mengenai pemecahan masalah hukum berdasarkan
hukum yg berlaku untuk fakta fakta yang disampaikan klien yg memiliki
kepentingan” ( Oran )
4. Hukum
Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis
Secara etimologi, pengertian sui generis berasal dari kata sum dan
genus. Kata sum berarti sendiri dan genus berarti jenis
Sui generis berarti jenis sendiri
Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, artinya ilmu hukum merupakan
ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum
dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang
pohon ilmu
Menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yaitu
karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu
hukum, dan lapisan ilmu hukum
5. Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki jenis tersendiri.
ilmu hukum memiliki sesuatu yang khas.
Kekhasannya itu terletak pada karakternya yang bersifat
normatif.
Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok
ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah
ilmu yang suigeneris.
Ilmu hukum mempunyai tiga lapisan , jika dalam tataran
dogmatik hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum
termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk problem solving
6. Ilmu hukum mempunyai tiga lapisan :
1. dalam tataran dogmatik hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu
hukum termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk problem
solving
2. dalam tataran teori hukum, ilmu hukum masuk ilmu normatif.
3. Dalam tataran Filsafat Hukum.
8. Dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum pada
akhirnya di arahkan pada praktik hukum
Praktik hukum menyangkut dua aspek yaitu :
Pembentukan Hukum
Penerapan Hukum
9. lmu Hukum → memecahkan masalah2 Hukum
Pemecahan masalah hukum pada hakekatnya adalah penegakan
hukum
Hukum berfungsi sbg perlindungan kepentingan manusia
Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.
Hukum Harus ditegakkan & dilaksanakan
Hukum diharapkan dapat diterapkan apabila terjadi peristiwa kongkrit
Penerapan hukum tidak boleh menyimpang
10. Penerapan Hukum
Permasalahan penerapan hukum :
1. Interpretasi hukum
2. Kekosongan hukum
3. Antinomi dan norma yg kabur ( vage norme )
( PM Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati)
11. Teknik membahas suatu delik
1. Harus mengetahui unsur2 suatu delik
2. Sistematika pasal tersebut
3. Penafsiran
4. Doktrin
5. yurisprudensi
12. Pendapat Hukum
Fakta Hukum
Isu Hukum
Bahan Hukum (legal issue)
Analisa Hukum
Kesimpulan ( conclusion/opinion)