Dokumen tersebut membahas profil Dadang Solihin, direktur Bappenas yang memiliki pengalaman luas dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut juga membahas berbagai topik terkait perencanaan pembangunan daerah seperti mekanisme perencanaan, sinergi pusat-daerah, penajaman visi-misi daerah, dan tantangan dalam pembangunan daerah.
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini menetapkan pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD). Pedoman ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan RPJMD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses konsultasi perencanaan daerah. Pedoman ini memberikan koridor penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan RPJMD dalam
Sistem Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk tujuan, proses, permasalahan, dan kegagalan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, dibahas mengenai pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin dan materi yang disampaikannya mengenai penggabungan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, penajaman visi-misi melalui pendekatan Positioning Differentiation Brand, serta sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Rusman R. Manik
Dokumen tersebut membahas sistematika dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD menurut Permendagri 86/2017, termasuk perubahan sistematika, pemetaan permasalahan, dan daftar periksa pengendalian dan evaluasi penyusunan Renstra OPD."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merangkum tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah Regional II yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi dan tahapan penerapan SPM sesuai peraturan tersebut serta capaian penerapan SPM di seluruh Indonesia berdasarkan laporan tahun 2021.
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut menggambarkan profil Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Profesional di Lemhannas RI. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa topik diskusi mengenai perencanaan pembangunan daerah seperti rencana strategis SKPD, langkah-langkah penyusunannya, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Dokumen tersebut menjelaskan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai peraturan Mendagri. Terdiri dari 6 tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Juga dijelaskan mengenai perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang merupakan Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga menjelaskan konsep-konsep penting terkait perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta evaluasi kinerja pembangunan."
Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian evaluasi pembangunan daerah, yang mencakup pengertian pengendalian dan evaluasi, siklus perencanaan pembangunan daerah, arah dari perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah."
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin dan materi yang disampaikannya mengenai penggabungan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, penajaman visi-misi melalui pendekatan Positioning Differentiation Brand, serta sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan...Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Blognya membahas topik-topik seperti mengintegrasikan M&E ke dalam siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan;
3. Dokumen tersebut juga membahas konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan contoh penerapannya di beberapa daerah.
Penajaman Strategi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Beberapa kegagalan perencanaan antara lain penyusunan perencanaan yang tidak tepat karena informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau tidak realistis. Adapun pelaksanaannya yang buruk karena kurangnya komitmen, koordinasi yang lemah, atau sumber daya yang terbatas.
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai konsep perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses, tujuan, tantangan, dan pelakunya. Dokumen ini juga membahas konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan paradigma baru dalam pembangunan yaitu dari government ke governance.
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengertian SPPN, tujuan perencanaan, proses perencanaan, serta status hukum dokumen perencanaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015Dadang Solihin
Ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah, antara lain kurang lengkapnya informasi dan metodologi perencanaan yang belum tepat, sehingga rencana yang dihasilkan tidak realistis dan tidak mungkin terlaksana; serta pengaruh politis yang terlalu besar sehingga pertimbangan teknis diabaikan. Selain itu, meski rencana baik, pelaksanaannya sering gagal karena tidak terkait dengan ren
Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan berdasarkan UU25/2004 dan Permendagri 5...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan berisi informasi tentang pekerjaan dan spesialisasi yang dimilikinya di bidang perencanaan pembangunan daerah. Juga terdapat penjelasan mengenai konsep-konsep penting seperti perencanaan pembangunan daerah, positioning differentiation brand (PDB), dan good governance."
Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dadang Solihin
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan daerah adalah ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan, lemahnya pelaksanaan akibat kurangnya kompetensi aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Mekanisme Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan ringkasan singkat tentang Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan seperti penajaman visi-misi lewat pendekatan Positioning Differentiation Brand, reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta konsep dan syarat-syarat perencanaan yang ideal.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• Mekanisme Perencanaan Pembangunan
• Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah
(
(SPDAD) )
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
• Penyusunan RPJPD, RPJMD, serta Renstra SKPD dalam Mencapai
Sasaran Pembangunan N i
S P b Nasional
l
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Mekanisme
Perencanaan Pembangunan
P P b
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya p j
p g) y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top down dan bottom-up:
top-down bottom up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 5
7. Tujuan SPDAD
j
g g j g y
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
terarah dan sistematik dengan skenario yang
disepakati semua pihak
2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
k
kawasan ekonomi kh
k i khusus
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Agenda untuk Memperkuat SPDAD
g p
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai d i perencanaan, pelaksanaan,
l h l i dari l k
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi
dalam:
1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah
dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
2010-
1. Mendorong p
g pertumbuhan wilayah-wilayah p
y y potensial di luar
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik
3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
sektor unggulan di tiap wilayah
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan
dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Langkah-
Langkah-langkah yang Perlu
Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)
1.
1 Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014,
dengan langkah-langkah:
R i i RPJMD apabila RPJMD masih b l
Revisi bil ih belum
ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku
sekurang kurangnya
sekurang-kurangnya 3 tahun.
Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai
dengan prioritas nasional yang tercantum dalam
g y g
RPJMN 2010-2014.
dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Langkah-
Langkah-langkah yang Perlu
Dilakukan Pemerintah Daerah (2/2)
(2
2. Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana
dekonsentrasi/ tugas pembantuan dana
pembantuan,
perimbangan, dan APBD dalam mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014,
melalui sinkronisasi:
Renstra SKPD dengan Renstra K/L
Renja SKPD dengan Renja K/L
Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program,
kegiatan, dana dan lokasi.
dadang-solihin.blogspot.com 11
14. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 14
16. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
g p g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
p g
Kabupaten dengan j
Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 16
18. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
g
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata ,
Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 18
21. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Syarat Dokumen Perencanaan
y
S.M.A.R.T
1. Specific:
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
Measurable:
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
Achievable:
kapasitas dan sumber daya yang ada;
p y y g ;
4. Relevant:
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond:
5 Ti Bond
B d: Waktu/periode
W kt / i d pencapaian ki j dit t k
i kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 24
26. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam:
p masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 34
36. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 36
40. 1/4
Kegagalan Perencanaan
Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang
lengkap,
metodologinya belum
dikuasai,
perencanaannya tid k
tidak
realistis sehingga tidak
mungkin p
g pernah bisa
terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan
diabaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. Kegagalan Perencanaan
g g 2/4
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
seharusnya
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
pelaksanaannya
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. 3/4
Kegagalan Perencanaan
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara be e ba g
e gatas asa a e dasa ega a berkembang.
Misalnya, orientasi
semata-mata
semata mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
Dengan demikian, yang
keliru bukan
k li b k semata-mata
t t
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
dadang-solihin.blogspot.com 42
43. 4/4
Kegagalan Perencanaan
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya p
p g y prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya
semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem p
g perencanaan terpusat
p
(centrally planned system).
dadang-solihin.blogspot.com 43
44. Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
g
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.
dadang-solihin.blogspot.com 44
45. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
terus menerus kesejahteraan,
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
p p
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan
keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
system)
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 45
47. 1/3
1/3
Apa it RPJPD
itu
• RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah D
P i t h Daerah, DPRD d masyarakat memberikan perhatian
h DPRD, dan k t b ik h ti
penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan
tentunya diikuti dengan p
y g pemantauan, evaluasi, dan review berkala
, ,
atas implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 47
48. 2/3
Apa it RPJPD
itu
• Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi
acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala
yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan
RKPD,
• Oleh k
Ol h karena itu, kualitas penyusunan RPJPD d i segi:
it k lit dari i
– analisis kecenderungan dan perspektif masa depan,
– pemahaman atas isu strategis yang mungkin dih d i di masa
h t i t t i ki dihadapi
depan,
– kejelasan visi misi tujuan arah dan strategi kebijakan
visi, misi, tujuan,
pembangunan 20 tahun ke depan
• y
akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.
dadang-solihin.blogspot.com 48
49. 3/3
Apa it RPJPD
itu
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. bagaimana mencapainya dan;
3. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 49
50. Tata Cara Penyusunan RPJPD
Saran,, Rumusan
Rancangan
tanggapan, hasil
Visi & Misi Rekomendasi kesepakatan
stakeholders & komitmen
Rancangan
Prediksi Kondisi Akhir RPJPD
Umum Daerah Rancangan RPJP - Visi
Merumuskan - Misi Penetapan
P t
- Geomorfologi & gambaran awal Sosialisasi, Perda ttg
Konsultasi Musrenbang - Arah
lingkungan - Visi Jangka RPJPD
Publik, dan Pembangunan
- Ekonomi & SDA - Misi jaring Panjang Peraturan
- Arah Pembangunan asmara Daerah ▪ Arahan Daerah ttg
- Demografi Umum RPJP Daerah
- Prasarana dan ▪ Fungsi &
sarana peran sub
wilayah/
- dll. kawasan
Rancangan Arah
Pembangunan
Rencana tata ruang
www.dadangsolihin.com 50
51. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
Bab I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan 2. Maksud dan Tujuan RPJPD
Jangka Panjang Daerah 3. Landasan Hukum Perlunya Penyusunan
RPJPD
UU No 25/2004
UU No 32/2004
SE Mendagri No 050/2020/SJ
4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
RPJP Nasional
RPJP Provinsi
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
5. Sistematika Penulisan
Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI
KONDISI UMUM DAERAH
1. Profil Kinerja Capaian P b
1 P fil Ki j C i Pembangunan D
Daerah
h
Masa Kini
Pelayanan umum
Ketertiban dan keamanan
Ekonomi
Provinsi/Kabupaten/Kota Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
dadang-solihin.blogspot.com 51
52. Sistematika Penulisan RPJPD 1/2
Kesehatan Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
Pariwisata dan budaya DAERAH
Pendidikan
Perlindungan sosial 1. Visi
2. Misi
2. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah 3. Arah dan Strategi Pembangunan Daerah
G
Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
f Jangka Panjang
Demografi Arahan dan Strategi Pembangunan jangka
Ekonomi dan Sumber Daya Alam Panjang
Sosial Budaya dan Politik Peran Sub Wilayah Pembangunan Daerah
Prasarana dan Sarana
Pemerintahan Bab IV PENUTUP
3. Implikasi d Penyelenggaraan
3 I lik i pada P l Lampiran
L i
Pembangunan Daerah Masa Depan
Pelayanan umum
Ketertiban dan keamanan
Ekonomi
Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
Kesehatan
Pariwisata dan budaya
Pendidikan
Perlindungan sosial
dadang-solihin.blogspot.com 52
53. 1/2
Apa it RPJMD
itu
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
p
penting p
g pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 53
54. 2/2
Apa it RPJMD
itu
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
p g g y p yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 54
55. Substansi RPJMD
S bstansi
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun k d
t h kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 55
56. Langkah Penyusunan RPJMD
g y
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 56
57. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5.
15 Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi
fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2
22 Pelayanan U
P l Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
g g p
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11
2 11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
visi
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34 RTRW Provinsi d RTRW
P i i dan Kerangka Pendanaan
K k P d
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing p g
g g program p
perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
42
4.2 Misi 61
6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 58
59. Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi p
g pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program,
3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
g
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
t d l i
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 59
60. 1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
yang di
dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD
tk t k hk l
khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan masa p p
p pimpinan Kepala Daerah dan Wakil
p
Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan
strategi kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 60
61. 2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya
Ke l k diarahkan b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l
d tk d k ti l bagi implementasinya,
t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 61
62. Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5
1 5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 62
63. Penyusunan Renstra SKPD
Pasal 27 ayat 3
Rancangan Renstra- Mengacu kepada
M k d
Masukan SKPD oleh SKPD RPJMD dan bersifat
Rancangan indikatif
Renstra SKPD Memuat visi misi tujuan,
visi, misi, tujuan
strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan
fungsinya Pasal 25 ayat 2 dan 4
Renstra SKPD ditetapkan dalam
Pasal 26
Keputusan Kepala SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 63
64. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 64