Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
BINTEK KOTA BANJAR TAHUN 2014
1. SOSIALISASI PKH
DISAMPAIKAN DALAM BIMBINGAN TEKNIS PENYEDIA
LAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN
LOKASI PKH TAHUN 2014
UPPKH PUSAT
Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial R.I
2. OUTLINE
1 Pengertian PKH
2 PKH dan MDG’s
3 Komplementaritas Program
4 Pelaksanaan Verifikasi
3. Syarat:
•Anak usia 0-6 tahun
•Anak dibawah usia 18
tahun yang belum
menyelesaikan
pendidikan dasar
•Ibu hamil atau nifas
PKH
Bantuan tunai bersyarat untuk
keluarga sangan miskin
Tujuan
Membantu keluarga
sangat miskin untuk
memastikan generasi
berikutnya sehat dan
menyelesaikan
pendidikan dasar (SD
dan SMP)
4. KOMITMEN
Kewajiban Peserta
Anak
Sekolah
Balita
Bayi
Ibu hamil
•Pemeriksaan kehamilan
di yankes sebanyak 4 kali.
•Melahirkan oleh tenaga
kesehatan
•Pemeriksaan kesehatan 2
kali sebelum bayi usia 1
bulan
Usia 0-11 bulan :
•Imunisasi lengkap serta
pemeriksaan berat badan
setiap bulan.
Usia 6-11 bulan :
•Mendapat suplemen vit A
Usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan
dasar (SD dan SMP) :
•Terdaftar di
sekolah/pendidikan kesetaraan
•Minimal 85 % kehadiran
dikelas
•Usia 1-5 :
imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat sekali
tiap 3 bulan
•Usia 5-6 tahun :
Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan
mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun
6. CCT dan MDGs
Menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan
Mencapai pendidikan dasar
untuk semua
Mendorong kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian
anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria,
dan penyakit menular lainnya
Memastikan kelestarian
lingkungan hidup
Mengembangkan kemitraan
global untuk pembangunan
7. TARGET PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Target Sangat
Miskin
Miskin Rentan
Miskin
Individual/
Keluarga
Komunitas
Kelompok
Usaha
BSM, Jamkesmas,
PNPM Mandiri
KUR
Raskin
PKH
Sumber bappenas
8. PLATFORM
PKH
Kondisional
Bantuan
Tunai
Memenuhi Menerima
RTSM
• Bantuan uang
hanyalah “insentif”
pembangunan
manusia
• Melibatkan MIS dan
pendamping sosial
dalam perencanaan,
implementasi dan
monev
• PKH adalah
“orkestra” bukan
“organ tunggal”:
sinergi antar lembaga dan
program
9. PKH adalah Orkestra…bukan
Organ Tunggal
Kemensos Kemendikbud
PKH
Kemenag
Kemenkes
Kominfo
TNP2K & BPS
10. DATA TARGETING
VALIDASI
SYARAT END
PEMBAYARAN
MENGGUNAKAN
LAYANAN
VERIFIKASI
UPDATE
DATA
(P'TAHIRAN)
DAFTAR
CALON
PESERTA
KOMPOSISI
KELUAGA
FORMULIR
PENALTY
BPS+TNP2K
Pendamping
Lembaga Bayar
KEMENDIKNAS + KEMENKES
TIDAK KOMIT
KOMIT
•Pengisian oleh
Pendamping disahkan oleh
Service Provider KesDik
•Distribusi oleh
Pendamping
•Pengambilan oleh
pendamping
•Entry Data oleh operator
UPPKH Kab/Kota
•Data berubah
•Pelaporan
UPPKH Kab/Kota
Ya
Tidak
UPPKH Pusat
12. PKH ADALAH PROGRAM NASIONAL
Keluarga PKH
(Demand Side)
Fasilitas Pendidikan,
Kesehatan, &
RumahSinggah
(Supply Side)
Kementerian Sosial Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian Agama
Kementerian Kesehatan
Memastikan kesediaan Keluarga
untuk mengikuti program:
Pendampingan, Pemantauan
Kepatuhan, dan Pembayaran
• Layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan,
• Pencatatan kehadirandi fasdik/faskes untuk
verifikasi kepatuhan program tugas tambahan
bagi staf fasdik/faskes
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kementerian Sosial
• Layanan rumah singgah (shelter) bagi anak
jalanan dan pekerja anak. 12
13. TUPOKSI K/L DALAM PELAKSANAAN PKH
UPPKH
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Menyediakan fasdik
2. Menyediakan daftar hadir
3. Menanda tangani Form yang sudah
diverifikasi ke Pendamping PKH
4. Menempatkan pekerja anak yang sudah di
rumah singgah ke satuan pendidikan
5. Menempatkan anak jalanan yang sudah di
rumah singgah ke satuan pendidikan
Komplementaritas Program:
1. Menyediakan Bantuan BSM
Ibu Hamil
Anak Balita
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
sedang bersekolah
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
bekerja
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
di jalanan
14. UPPKH
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN AGAMA
1. Menyediakan fasdik
2. Menyediakan daftar hadir
3. Menanda tangani Form yang sudah
diverifikasi ke Pendamping PKH
4. Menempatkan pekerja anak yang sudah
di rumah singgah ke satuan pendidikan
5. Menempatkan anak jalanan yang sudah
di rumah singgah ke satuan pendidikan
Komplementaritas Program:
1. Menyediakan Bantuan BSM
Ibu Hamil
Anak Balita
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
sedang bersekolah
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
bekerja
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
di jalanan
15. UPPKH
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
Ibu Hamil
Anak Balita
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
sedang bersekolah
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
bekerja
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
di jalanan
1. Menyediakan faskes
2. Menyediakan daftar kunjungan
• Buku KIA
3. Menanda tangani Form yang
sudah diverifikasi ke Pendamping
PKH
Komplementaritas Program:
1. Menyediakan BPJS Kesehatan
untuk seluruh anggota keluarga
PKH
16. UPPKH
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1. Menarik anak Peserta PKH yang
bekerja
• Rekapitulasi data pekerja anak
hasil validasi
2. Menempatkan pekerja anak di rumah
singgah
3. Memberi pendampingan dan tutorial
pekerja anak di rumah singgah
4. Melakukan verifikasi kehadiran anak di
rumah singgah
5. Menyerahkan anak yang sudah dibina
di rumah singgah kembali ke satuan
pendidikan
Ibu Hamil
Anak Balita
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
sedang bersekolah
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
bekerja
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
di jalanan
17. UPPKH
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEMENSOS
1. Menarik anak Peserta PKH yang di
jalanan
• Rekapitulasi data anak jalanan hasil
validasi
2. Menempatkan anak jalanan di rumah
singgah
3. Memberi pendampingan sosial anak
jalanan di rumah singgah
4. Melakukan verifikasi kehadiran anak di
rumah singgah
5. Menyerahkan anak yang sudah dibina di
rumah singgah kembali ke satuan
pendidikan
Ibu Hamil
Anak Balita
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
sedang bersekolah
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
bekerja
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
di jalanan
18. UPPKH
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1. Memfasilitasi pembuatan kartu identitas
penduduk (KTP dan kartu keluarga)
2. Memastikan komitmen Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan PKH
3. Meningkatkan koordinasi antar dinas
terkait pelaksanaan PKH
Ibu Hamil
Anak Balita
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
sedang bersekolah
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
bekerja
Usia 6-18 yang belum
menyelesaikan dikdas dan
di jalanan
18
19. VERIFIKASI KOMITMEN
Pengertian
• Kegiatan yang
dilakukan
untuk
memastikan
komitmen
peserta PKH
terhadap
persyaratan
yang
diberlakukan
Tujuan
• Mendapatkan
data anggota
rumah tangga
yang
memenuhi
komitmen
Peserta
• Anggota
penerima
bantuan PKH
Tempat
Verifikasi
• Lembaga
pemberi
pelayanan
pendidikan
• Lembaga
pemberi
pelayanan
kesehatan
20. Metode verifikasi
Manual
• Dengan menggunakan
blangko formulir/kosong, tidak
ada data peserta yang
tercetak dalam formulir.
• Hanya peserta yang tidak
hadir di faskesdik yang
dimasukan ke formulir
verifikasi.
• Pengisian dilakukan
pendamping bersama-sama
dengan petugas layanan
pendidikan dan kesehatan
DMR
• Dengan menggunakan
blangko formulir DMR (seperti
lembar ujian komputer).
• Hanya peserta yang tidak
hadir di faskesdik yang
dimasukan ke dalam formulir
verifikasi.
• Pengisian dilakukan oleh
pendamping bersama-sama
dengan petugas layanan
pendidikan dan kesehatan.
22. Form verifikasi
pendidikan
DMR
Siklus | Validasi | Pemutahiran Data | Verifikasi Komitmen | Penyaluran Bantuan
23. Form verifikasi
kesehatan DMR
Siklus | Validasi | Pemutahiran Data | Verifikasi Komitmen | Penyaluran Bantuan
24. Kebijakan Kepesertaan PKH
PESERTA PKH ADALAH RTSM / KSM
YANG MEMENUHI KRITERIA PKH / ELIGIBLE
HASIL VALIDASI AWAL.
Pedum
Tahun 2012
Hal. 47
PENAMBAHAN PESERTA PKH BARU
DILUAR HASIL VALIDASI AWAL
TIDAK DIPERBOLEHKAN.
BAGI RTSM/KSM YANG PADA SAAT DILAKUKAN
VALIDASI AWAL TIDAK MEMENUHI KRITERIA
, TIDAK DAPAT DIMASUKKAN SEBAGAI
PESERTA PKH BARU DI TAHAPAN SELANJUTNYA
HINGGA BERAKHIRNYA KEPESERTAAN (6 TAHUN)
25. NILAI BANTUAN
Skenario Bantuan Jumlah Bantuan
Bantuan tetap Rp. 240.000,-
Bantuan bagi KSM yang memiliki anak usia dibawah
6 tahun, ibu hamil atau menyusui
Rp. 1.000.000,-
Anak peserta pendidikan setara SD dan sederajat Rp. 500.000,-
Anak peserta pendidikan setara SMP dan sederajat Rp. 1.000.000,-
Bantuan minimum per KSM Rp. 740.000,-
Bantuan maksimum per KSM Rp. 2.740.000,-
Rata-rata bantuan per KSM Rp. 1.740.000,-
Catatan:
- Bantuan Per Keluarga Sangat Miskin dibatasi maksimum Rp.2.740.000 dan jumlah anak 3.
- Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi Keluarga Sangat Miskin dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu
hamil/nifas.
- Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
- Penalty yang diberlakukan atas RTSM yang tidak komitmen adalah sebesar 10 % dari total bantuan yang diterima per
tahap.