1. Perikatan dapat terjadi karena undang-undang atau perjanjian. Perjanjian terjadi dari kesepakatan pihak, sedangkan perundang-undangan terjadi dari undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang.
2. Peristiwa hukum dapat muncul karena keadaan alam, sosial, atau perbuatan seseorang. Hal ini dapat menimbulkan hubungan hukum antarpihak.
3. Zaakwaarneming adal
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini juga membedah tentang perbuatan melawan hukum sebelum dan sesudah tahun 1919.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum, termasuk subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan kategori dari berbagai konsep tersebut secara singkat namun memadai.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak yang dapat dimiliki. Terjadi hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum akibat peristiwa atau perbu
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum, objek hukum, hak, kewajiban, dan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban saling timbul karena peristiwa hukum atau perbuatan subjek hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bertentangan dengan ket
Pertemuan 6 (Dosen Jarkasi Anwar (Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang...Trasee1
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang perikatan yang timbul dari undang-undang, termasuk perjanjian, perbuatan melawan hukum, perbuatan menurut hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran tanpa hutang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur dari setiap sumber hukum perikatan tersebut serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini juga membedah tentang perbuatan melawan hukum sebelum dan sesudah tahun 1919.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum, termasuk subjek hukum (manusia dan badan hukum), objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum, serta sanksi hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan kategori dari berbagai konsep tersebut secara singkat namun memadai.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak yang dapat dimiliki. Terjadi hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum akibat peristiwa atau perbu
Dokumen tersebut membahas tentang subjek hukum, objek hukum, hak, kewajiban, dan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban saling timbul karena peristiwa hukum atau perbuatan subjek hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian atau bertentangan dengan ket
Pertemuan 6 (Dosen Jarkasi Anwar (Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang...Trasee1
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang perikatan yang timbul dari undang-undang, termasuk perjanjian, perbuatan melawan hukum, perbuatan menurut hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran tanpa hutang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur dari setiap sumber hukum perikatan tersebut serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kontrak konstruksi dari sudut hukum. Kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dokumen menjelaskan tentang landasan hukum, unsur-unsur, syarat sahnya, pelaksanaan, sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, serta kedudukan hukum elemen-elemen kontrak konstruksi.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang asas-asas perikatan menurut hukum Indonesia serta jenis dan unsur-unsur perjanjian jual beli secara singkat. Beberapa asas utama perikatan adalah sistem terbuka, bersifat pelengkap, dan bersifat konsensual. Unsur utama perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat obligator, sehingga pemindahan hak milik baru terjadi melalui penyerahan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi dan bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, bentuk hukum, dan jenis perusahaan seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, CV, dan perseroan terbatas serta menjelaskan unsur-unsurnya."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Sedangkan hak relatif adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang menimbulkan kewajiban bagi subyek hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan akibat hukum, sementara perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh perbuatan hukum seperti perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan suka rela unt
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum dagang, sumber-sumber hukum dagang di Indonesia, sejarah hukum dagang, macam-macam persekutuan dagang, perantara perusahaan, surat berharga, asuransi, kepailitan, dan penundaan pembayaran.
More Related Content
Similar to Materi Kuliah - Perikatan Karena UU.pptx
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kontrak konstruksi dari sudut hukum. Kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dokumen menjelaskan tentang landasan hukum, unsur-unsur, syarat sahnya, pelaksanaan, sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, serta kedudukan hukum elemen-elemen kontrak konstruksi.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang asas-asas perikatan menurut hukum Indonesia serta jenis dan unsur-unsur perjanjian jual beli secara singkat. Beberapa asas utama perikatan adalah sistem terbuka, bersifat pelengkap, dan bersifat konsensual. Unsur utama perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat obligator, sehingga pemindahan hak milik baru terjadi melalui penyerahan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang klasifikasi dan bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, bentuk hukum, dan jenis perusahaan seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, CV, dan perseroan terbatas serta menjelaskan unsur-unsurnya."
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Sedangkan hak relatif adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang menimbulkan kewajiban bagi subyek hukum tersebut.
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan akibat hukum, sementara perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh perbuatan hukum seperti perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan suka rela unt
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
Dokumen tersebut merangkum pengertian hukum dagang, sumber-sumber hukum dagang di Indonesia, sejarah hukum dagang, macam-macam persekutuan dagang, perantara perusahaan, surat berharga, asuransi, kepailitan, dan penundaan pembayaran.
Similar to Materi Kuliah - Perikatan Karena UU.pptx (20)
1. Click to edit Master title style
1
PERIKATAN YANG TERJADI
KARENA UNDANG-UNDANG
M U S L I M N U G R A H A , S . H . , M . H .
FA K U LTA S H U K U M U N I V E R S I TA S S R I W I J AYA
2. Click to edit Master title style
2
Lahirnya Perikatan karena :
• Adanya Perjanjian
• Dari Undang-Undang
2
Sumber Perikatan
3. Click to edit Master title style
3
• Perbedaan dari kedua hal tersebut
adalah ada pada unsur pembentukan
perikatan, dimana dalam perjanjian
perikatan lahir dari kesepakatan pihak-
pihak itu sendiri, sementara perikatan
karena UU lahir dari UU itu sendiri yang
berdasarkan perbuatan seseorang
3
4. Click to edit Master title style
4
• Peristiwa yang dapat menggerakkan hukum
• Akibat hukum bemakna akibat yang dikehendaki
oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.
• Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai
peristiwa hukum, melainkan hanya yang
menimbulkan akibat hukum
4
PERISTIWA HUKUM
5. Click to edit Master title style
5
3 Pengelompokkan Peristiwa Hukum :
• Peristiwa hukum karena keadaan yang mungkin
• Alamiah (siang & malam)
• Kejiwaan (pikiran normal, hilang akal )
• Sosial (unsur ekonomi, bencana)
• Karena kejadian
• Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Daluwarsa
• Karena sikap tindak / perbuatan
• Perbuatan Hukum
• Bukan Perbuatan Hukum
5
6. Click to edit Master title style
6
Dengan adanya peristiwa hukum, maka muncul juga hubungan
hukum yang diatur oleh hukum , dan terjadi karena adanya
peristiwa hukum sehingga melahirkan hak disatu pihak dan
kewajiban dipihak yang lain.
Hubungan Hukum timbul secara otomatis dengan atau tanpa
perjanjian tertulis.
6
7. Click to edit Master title style
7
• R. Soeroso menjelaskan setiap perbuatan manusia yang
dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan
kewajiban, yang karena akibat itu bisa dianggap sebagai
kehendak dari yang melakukan hukum
• Perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang
bersangkutan adalah bukan perbuatan hukum, meskipun
akibatnya diatur oleh peraturan hukum
• Batasan antara perbuatan hukum dan bukan perbuatan
hukum adalah adanya “pernyataan kehendak”
7
PERBUATAN HUKUM
8. Click to edit Master title style
8
Hal yang bukan perbuatan hukum ini menjadi dasar suatu perikatan
tanpa UU, karena atas perbuatan tersebut maka ia terikat untuk
bertanggung jawab atas hal tersebut
Yang termasuk bukan perbuatan hukum terbagi menjadi dua yaitu :
- Perbuatan yang sesuai dengan hukum
• Mengurus kepentingan orang lain (Zaakwaarneming) – 1354 s/d
1358 KUHPerdata
• Pembayaran yang tanpa hutang (Onverschuldigde betaling) – 1359
s/d 1364 KUHPerdata
- Perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum
Perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigedaad) 1365 s/d 1380
KUHPerdata
8
Perikatan Karena UU
9. Click to edit Master title style
9
Seseorang yang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili
urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu.
Atas hal tersebut maka dia dianggap telah mengikatkan dirinya
untuk menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili
kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu
9
Mengurus Kepentingan Orang Lain
(Zaakwaarneming)
10. Click to edit Master title style
10
Mengurus kepentingan orang lain / Zaakwarneming
10
• Seseorang yang dengan
sukarela tanpa ditugaskan,
mewakili urusan orang lain,
dengan atau tanpa setahu
orang itu.
• Atas hal tersebut maka dia
dianggap telah mengikatkan
dirinya untuk menyelesaikan
urusan itu, hingga orang yang
ia wakili kepentingannya
dapat mengerjakan sendiri
urusan itu
Unsur-unsur Zaakwarneming :
• Pengurusan kepentingan orang lain
• Secara sengaja dan sukarela
• Tanpa adanya perintah (kuasa atau
kewenangan) yang diberikan oleh pihak
yang berkepentingannya diurus .
• Tanpa sepengetahuan dari orang yang
diurus kepentingannya.
• Berkewajiban untuk menyelesaikan
pengurusan tersebut hingga selesai atau
hingga pihak yang diurus dapat
mengerjakan sendiri kepentingannya
tersebut.
11. Click to edit Master title style
11
Hak & Kewajiban dalam Zaakwarneming
Hak Kewajiban Hak Kewajiban
Mendapatkan penggantian atas
biaya selama pengurusan
Menyelesaikan
pengurusannya dengan baik
Meminta gestor memberikan
perhitungan kepadanya
tentang segala apa yang telah
diterimanya
Memberikan penggantian atas
seluruh biaya yang telah
dikeluarkan
Memiliki Hak Retensi :
Hak menahan barang-barang
milik dominus, sampai
pengeluarannya dibayar
kembali.
Memberikan laporan
pertanggungjawaban kepada
dominus
Menuntut gestor atas setiap
kerugian akibat kesalahan,
maupun kelalaian.
Memberikan ganti kerugian
atas setiap perikatan yang
telah dibuat gestor
Memberikan penggantian
kerugian, akibat kesalahan
maupun kelalaiannya
Menuntut gestor untuk
bertanggung jawab atas atas
setiap perikatan yang dibuat
olehnya untuk kepentingan
dominus yang telah dibuatnya
secara tidak baik.
Memenuhi seluruh perikatan
yang telah dibuat oleh gestor
dalam rangka pengurusan
kepentingan dominus
11
Gestor : Pihak yang mewakili urusan seseorang Dominus : Pihak yang urusannya diwakili
12. Click to edit Master title style
12
“
Zaakwaarneming berakhir :
Diselesaikanya kepentingan pihak yang diwakili
(dominus) oleh pihak yang mewakili (gestor)
12
13. Click to edit Master title style
13
Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu
utang; apa yang telah dibayar tetap ternyata
diketahui tidak ada kewajiban untuk itu, dapat
pembayaran itu dapat dituntut kembali.
13
Pembayaran yang Tanpa Hutang
(Onverschuldigde Betaling)
14. Click to edit Master title style
14
Pembayaran yang Tanpa Hutang (Onverschuldigde Betaling)
14
Unsur-unsur (Onverschuldigde Betaling)
• Seseorang di anggap memilliki hutang yang
harus dibayarkan
• Adanya pembayaran yang tidak di dasarkan pada
hubungan hutang
• Pembayaran tersebut bisa di tuntut agar di
kembalikan
• Pembayaran yang dilakukan dengan sukarela,
maka tidak bisa dituntut pengembalian
15. Click to edit Master title style
15
Pembayaran yang
dilakukan bukan dengan
sukarela melainkan
dengan anggapan adanya
kewajiban pembayaran
tersebut
Ketika diketahui bahwa
ternyata tidak ada
kewajiban pembayaran,
maka penerima
pembayaran tersebut wajib
mengembalikan
pembayaran yang sudah
diterimanya
Hal ini dikarenakan pihak
yang menerima
pembayaran tersebut
dianggap khilaf dan tidak
memiliki hak atas
pembayaran tersebut
15
16. Click to edit Master title style
16
Pembayaran yang
dimaksud bukan hanya
diartikan sebagai
penyerahan uang, namun
juga penyerahan benda,
sebagai pemenuhan
perikatan
Jika benda yang salah
dibayarkan tersebut musnah,
maka penerima benda
tersebut wajib mengganti
kerugian.
Termasuk dalam hal ini
penggantian ganti rugi
karena merosotnya nilai
benda tersebut
Pihak yang menerima
pengembalian benda
tersebut, juga berkewajiban
mengeluarkan segala biaya
atas keselamatan
pengembalian benda
tersebut.
16
17. Click to edit Master title style
17
“
Perikatan pada Onverschuldigde Betaling
muncul ketika :
Seseorang yang menerima salah pembayarn
tersebut, secara otomatis terikat untuk
mengembalikan pembayaran tersebut
17