Dokumen tersebut membahas dua topik utama yaitu limbah elektronik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Limbah elektronik menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan, sedangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas."

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Limbah Elektronik dan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jakarta, 4 Juni 2018

2. Narasumber:
1. Febrizal Efendi (Kadin Pusat –Wakil Ketua Komite Tetap Infrastruktur, Ekonomi Digital, dan Pemerintahan)
2. Togar M. Simatupang (Rektor Institut Teknologi Del)
Topik Bahasan:
▪ Ekonomi Digital
▪ Limbah Elektronik
▪ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
▪ Penutup

3. Ekonomi Digital
3

4. Kegiatan Ekonomi Digital
Smart Manufacturing Smart City
e-Education e-Government
Online Health ServicesCloud Collaboration
Sharing economy
Marketplace
Smart Appliances
Saat ini berbagai macam
kebutuhan manusia telah banyak
menerapkan dukungan internet
dan dunia digital sebagai wahana
interaksi dan transaksi
4

5. Daur fisik-ke-digital-ke-fisik dari Industri 4.0
5

6. Isu Utama Ekonomi Digital:
(1) Limbah Elektronik dan (2) Pemerintahan Elektronik
Teknologi 4.0
• Infrastruktur Siber
• Pengembangan Siber
• Komputasi
• Sensor divais
• Sistem siber-fisik
• Internet untuk segala (IoT)
• Keamanan Siber
• Mekatronika
• Energi
Industri 4.0
• Cetakan 3D
• Manufaktur Cerdas
• Mesin Cerdas
• Kecerdasan Buatan:
pembelajaran mesin dan
pembelajaran dalam
• Robotik
• Pabrik Digital
Pemerintahan 4.0
• Pemerintahan Elektronik
(E-Government)
• Kota Cerdas
• Desa Cerdas
6
Limbah Elektronik (e-Waste)

7. Limbah Elektronik
7

8. Limbah Elektronik (e-Waste)
• Limbah elektronik adalah peralatan elektronik atau elektrik termasuk seluruh komponen
rakitan dan konsumsi yang merupakan bagian dari produk elektronik tersebut yang sudah
tidak terpakai dan dibuang, baik karena rusak atau karena sudah ketinggalan jaman.
• Limbah elektronik yang semakin banyak menimbulkan risiko sangat besar terhadap
lingkungan dan kesehatan manusia, serta juga mengakibatkan kerugian besar bagi
perekonomian di negara-negara di seluruh dunia.
• Kandungan logam-logam berat yang ada di limbah elektronik seperti timah, amerisium, krom,
besi, timbal, perak, merkuri, kadmium, sulfur dan tembaga masuk dalam kategori B3 (bahan
berbahaya dan beracun), berdampak luas ketika telah terkontaminasi dengan air, tanah dan
udara.
• Orang Indonesia rata-rata membuang limbah elektronik sekitar tiga kilogram (The Global E-
Waste Monitor 2014). Secara total jumlahnya mencapai 745 kiloton yang merupakan terbesar
di Asia Tenggara.
8
Sumber: “Gunungan Sampah Elektronik Menanti Penanganan” pada https://tirto.id/gunungan-sampah-elektronik-menanti-penanganan-bGif

9. Limbah Elektronik Dunia
“Pada 2016, dunia menghasilkan 44,7
juta metrik ton limbah elektronik, yaitu
peralatan elektronik dan listrik yang
dibuang. Jadi, ini pada dasarnya adalah
segala sesuatu yang disetrum di steker
atau baterai. Ini setara dengan sekitar
4.500 Menara Eiffel"
• Vanessa Gray (Pakar Teknis E-waste ITU)
9
Sumber: “The growing problem of E Waste” tanggal 16 Desember 2017 pada
https://thepolicytimes.com/growing-problem-e-waste/

10. 10
Sumber: The Global E-waste Monitor 2017: Quantities, Flows, and Resources dan “UN warns of surging e-waste,
little recycling” pada https://phys.org/news/2017-12-surging-e-waste-recycling.html
49.8

11. 11Sumber: “Throwaway culture make e-waste a looming disaster for us al” pada https://www.thenational.ae/uae/throwaway-
culture-make-e-waste-a-looming-disaster-for-us-all-1.706972

12. 12

13. 13Sumber: https://www.alliedmarketresearch.com/e-waste-management-market

14. Peluang Usaha Daur Ulang Sampah Elektronik
14

15. Peluang Usaha Daur Ulang Sampah Elektronik
15Sumber: Pertiwi Andarani and Naohiro Goto (2012), “Preliminary Assessment of Economic Feasibility for Establishing a Households’ E-
Waste Treating Facility in Serang, Indonesia “, International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 3, No. 6, pp. 562-568.

16. Kaji Banding Pemerintah Malaysia
• Ministry of Natural Resources
and Environment Directorate
of Environment: 22 Agustus
2017
• Kualiti Alam Sdn. Bhd.
Integrated Waste
Management: 22 Agustus 2017
• Meriahtek Sdn. Bhd. Partial
Recyler: 23 Agustus2017
16
Sumber: https://www.slideshare.net/KeepMalaysiaBeautiful/policy-
update-on-ewaste-in-malaysia

17. Rencana Program Pemerintah
Teknologi Pengelola Limbah Elektronika
• Indonesia baru sampai di tahap pengumpulan sampah
elektronik yang dapat menangani sekitar 75%.
• Karliansyah (2017), Plt. Dirjen Pengelolaan Sampah
Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
• Pengembangan teknologi pengelola limbah elektronik
yang berkapasitas besar. Terciptanya tambang urban
atau hasil tambang dari sumber-sumber di perkotaan.
• “Jika dikelola dengan baik, 1 ton limbah elektronik dapat
menghasilkan sekitar 1,44 kg emas”, Karliansyah (2017)
• Masyarakat kelak dapat mengumpulkan dengan tepat
ke shelter yang disediakan setiap daerah.
• Pengumpulan elektronik sisa perkantoran lembaga
pemerintah, lalu industri, baru rumah tangga.
• Perlunya sistem pendataan pergerakan barang
elektronik, termasuk yang sudah tidak terpakai atau
berpotensi menjadi limbah.
Program Perluasan Tanggung Jawab Produsen
• Pemerintah menawarkan mekanisme perluasan tanggung
jawab produsen atau EPR (Extended Producer Responsibility)
seperti yang sudah diterapkan di negara-negara maju.
• EPR ini nantinya merupakan tanggung jawab produsen yang
diperluas pada mata rantai produksi secara fisik dan
pembiayaannya hingga pada tahap setelah penggunaannya.
• Perusahaan elektronik diwajibkan ikut mengumpulkan
kembali sampah elektronik yang mereka hasilkan
• Konsumen yang membeli barang elektronik dikenakan biaya
tambahan untuk biaya daur ulang saat barang tersebut tak
lagi digunakan.
• Wacana EPR yang bersifat wajib ini masih belum diterima
oleh Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia dengan
alasan beban biaya produksi barang elektronik akan
bertambah.
Sumber: “Ke Mana Sampah Elektronik Dibuang
Pada 2016, penduduk Indonesia menghasilkan 1,274 juta ton sampah elektronik.
Hanya sebagian kecil yang didaur ulang” tanggal 20 Januari 2018 pada
https://x.detik.com/detail/intermeso/20180119/Ke-Mana-Sampah-Elektronik-
Dibuang/index.php

18. Regulasi Limbah Elektronik
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
• Rencana penyusunan aturan pelaksanaan untuk mengatur sistem
pengelolaan sampah elektronik
• Aturan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampai pada proses akhir.
• Sistem insentif tukar tambah barang elektronik bekas.
18

19. Komitmen Pemerintah untuk e-Waste
• Komitmen Pemerintah untuk menangani limbah elektronik (e-waste)
melalui pengelola limbah elektronik secara terintegrasi dengan penugasan
kepada BUMN merupakan perwujudan tanggung jawab dan kewajiban
Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan
terhindar dari bahan berbahaya dan beracun (B3)
• Pemusnahan limbah elektronik akan membantu pengelolaan aset tidak
produktif dan mengurangi biaya pengelolaan aset serta biaya simpan
• Pemusnahan barang elektronik melalui pengelola limbah elektronik akan
memberikan nilai tambah kepada BUMN, membuka kesempatan kerja
baru, dan meningkatkan pendapatan pajak negara, serta potensi
membantu keuangan program negara
19

20. Penyempurnaan Rencana Permen Sistem
Pengelolaan Sampah Elektronik
• Aturan kewajiban dari produsen atau pabrikan atau prinsipal yang
menghasilkan barang elektronik untuk mengelola limbah elektronik yang
mereka hasilkan sebagai wujud kewajiban negara untuk memastikan tidak
terjadi pencemaran lingkungan
• Kewajiban tersebut sudah dituangkan dalam draf Permen KLHK
• Besaran kewajiban bisa dituangkan dalam draf Permen atau dimasukkan di PP
101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
• Perlu dibentuk unit/lembaga pengelola dana kewajiban yang disetorkan oleh pihak
penyetor (industry) dengan menugaskan BUMN
• Potensi pemasukan negara berbasis Pajak dan/atau PNBP berbasis UU32/2009
tentang Lingkungan Hidup dan UU18/2008 tentang pengelolaan sampah
• Harapan persiapan ke depan:
• Pembentukan tim AdHoc yang langsung berada dalam koordinasi Kemenko.
• Pemberian penugasan kepada BUMN untuk melakukan investasi guna mengawal
potensi PNBP bidang Lingkungan Hidup. 20

21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)
21

22. Definisi SPBE
22
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan
pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE

23. Kendala SPBE
Rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi
Pengelolaan keamanan informasi lemah di hampir seluruh instansi pemerintah
Anggaran yang terbatas
Sumber daya manusia yang tidak memadai
Lemahnya manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi
23

24. Landasan Regulasi
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan
Pendayagunaan Telematika.
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003 tentang Panduan
Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
• Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik tanggal 9 Januari 2018.
• Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan sistem pemerintahan
berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah
• Evaluasi mencakup tiga hal: domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE.
• Rancangan Peraturan Presiden 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (PSPBE)
• Tata kelola SPBE terpadu (proses bisnis, aplikasi, dan berbagi pakai data)
• Manajemen SPBE yang efektif dan efisien dan berkesinambungan
• Layanan SPBE yang berkualitas antar kementerian, lembaga, dan pemda
24

25. Penyempurnaan Rancangan Prespres PSPBE
• Pengusulan agar melibatkan Kementerian BUMN dan penugasan khusus kepada
BUMN bidang TIK untuk implementasi SPBE
• Penugasan juga dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi (PT) berbasis pada
Manage Services (MS)
• Pelibatan BUMN atau PT merupakan langkah strategis untuk percepatan
implementasi dan solusi pembiayaan guna mengurangi beban APBN langsung
• Bila percepatan bisa dilakukan antara bulan Juni 2018 – Maret 2019, akan
menjadi pengungkit strategis untuk Pemerintahan Jokowi
• Langkah Persiapan:
• Pembentukan tim AdHoc yang dikepalai oleh Kemenko
• Tim AdHoc melakukan koordinasi yang intens untuk memastikan percepatan bisa dilakukan
dalam waktu 6 bulan
• Dari implementasi SPBE ini bagi BUMN atau PT akan lahir beberapa bisnis turunan terkait
dengan penugasan di bidang informasi dan telekomunikasi, seperti Manage Services (MS)
untuk e-Waste dan lainnya.
25

26. Langkah Persiapan
26

27. Perhatian Penting
Postur APBN Indonesia yang kurang ideal mendukung SPBE (e-Govt) dan e-
Waste yang memerlukan solusi inovatif jangka pendek, menengah, dan
panjang
Presiden mempunyai komitmen yang tinggi terhadap inisiatif SPBE dan
pengelolaan Limbah Elektronik (e-Waste)
Keterlibatan Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan serta
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kesuksesan Penugasan
BUMN sebagai pengelola e-Govt dan e-Waste.
27

28. Mengapa BUMN?
• BUMN sebagai salah satu penghasil bahan baku e-waste (PLN, TELKOM, Pertamina, dan
sebagainya) sehingga bisa terjadi sinergi BUMN dan/atau anak perusahaan.
• Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha
Milik Negara.
• Kemudahan administrasi dari Kementerian/Badan/Lembaga sebagai penghasil e-waste, untuk
memberikan penugasan kepada BUMN.
• Percepatan berjalannya program e-waste secara nasional.
• Kepastian modal usaha selain APBN yang akan mampu menjadi alternatif pembiayaan.
• BUMN dengan model bisnis Manage Services (MS) yang sangat membantu pemerintah untuk
menekan belanja modal dan operasional terkait kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK)
• Manage Services (MS) merupakan jasa layanan TIK yang fokus pada praktek alih daya (outsourcing)
tanggung jawab operasional harian serta fungsi strategis untuk meningkatkan performa operasional dan
menekan biaya.
28

29. Rencana Strategis
29

30. Penutup
• Perlunya pembentukkan tim atau panitia kecil untuk memastikan terjadinya
percepatan untuk implementasi program e-Waste dan e-Govt (SPBE).
• Pembuatan SK dari pimpinan dan penyediaan anggaran kegiatan.
• Pembuatan rencana dan jadwal bersama yang dikoordinasikan oleh Kemenko
untuk dilaporkan langsung kepada Presiden.
• Rapat dengan KL Teknis.
• Kepastian pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik yang baik di BUMN (anak
perusahaan) dan Pemerintah
• Pembentukan tim surveyor melibatkan Direktorat BUMN dan direktorat lainnya
• Pembentukan BUMN khusus atau akuisisi terhadap perusahaan lokal dengan
pertimbangan strategis dari segi waktu dan modal
30

31. Terima kasih