Dokumen ini membahas pentingnya peningkatan infrastruktur daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka ibukota provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini menganalisis indeks pertumbuhan ekonomi inklusif provinsi dan kota Banjarbaru, mendefinisikan infrastruktur, menjelaskan sumber rencana infrastruktur, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat infrastruktur kota Banjarbaru sebag

1. Pemantapan Infrastruktur Daerah
untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif &
Berkelanjutan dalam Kerangka Ibukota Provinsi
Oleh: DR. Bani Noor Muchamad
Banjarbaru, 28 Februari 2023 1

2. Sesi #3:
Ketersediaan Infrastruktur Daerah untuk Mendukung Ibukota
Provinsi Kalimantan Selatan
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (PEI)
Infrastruktur: Sumber rencana & Pemantapan
Rekomendasi
2

3. Bagian 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (PEI)
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (PEI): pertumbuhan ekonomi yang
menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan
masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan
mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Indeks PEI merupakan alat untuk mengukur dan memantau tingkat
inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21
indikator.
https://inklusif.bappenas.go.id//indeks
3

4. Bagian 1. Index PEI Provinsi Kalimantan Selatan
4

5. Bagian 1. Index PEI Provinsi Kalimantan Selatan
5

6. Bagian 1. Index PEI Provinsi Kalimantan Selatan (Pilar 3)
6

7. Bagian 1. Index PEI Kota Banjarbaru (Pilar 3)
7

8. Bagian 1. Index PEI Kota Banjarbaru (Sub Pilar 3.2)
8

9. 1. Bank Dunia (World Bank): fasilitas-fasilitas dan sistem-sistem yang mendukung kegiatan
ekonomi dan sosial, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, dan
fasilitas publik lainnya.
2. Bank Investasi Eropa (European Investment Bank): sarana fisik dan organisasi yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan sosial, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, transportasi
umum, energi, air bersih dan sanitasi, serta teknologi informasi dan telekomunikasi.
3. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank): fasilitas dan sistem yang mendukung
kegiatan ekonomi dan sosial, seperti transportasi, energi, air bersih dan sanitasi, komunikasi, dan
infrastruktur lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD): sarana fisik dan organisasi yang
mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara,
transportasi umum, energi, air bersih dan sanitasi, serta teknologi informasi dan telekomunikasi.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): sarana fisik dan organisasi yang mendukung kegiatan
ekonomi dan sosial, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, transportasi umum, energi, air
bersih dan sanitasi, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung kesejahteraan manusia dan
pembangunan berkelanjutan.
Bagian 2. Definisi Umum Infrastruktur
9

10. Infrastruktur: fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat
dan mendukung jaringan struktur agar
pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat
dapat berjalan dengan baik (Perpres No. 38
Tahun 2015).
Infrastruktur prioritas: infrastruktur yang
berdampak signifikan terhadap perekonomian
baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga
penyediaannya diprioritaskan.(Perpres No. 166
Tahun 2016)
Pasal 6
(1) Jenis Infrastruktur Prioritas:
a. infrastruktur transportasi;
b. infrastruktur jalan;
c. infrastruktur pengairan;
d. infrastruktur air minum;
e. infrastruktur air limbah;
f. sarana persampahan;
g. infrastruktur telekomunikasi &
informatika;
h. infrastruktur ketenagalistrikan;
i. infrastruktur minyak & gas bumi;
j. infrastruktur fasilitas pendidikan;
k. infrastruktur kawasan;
l. infrastruktur pariwisata; dan
m. infrastruktur kesehatan.
Bagian 2. Definisi Umum Infrastruktur
10

11. Bagian III. Rencana Struktur Ruang
1. Rencana pusat-pusat pelayanan di dalam wilayah kota;
2. Rencana sistem prasarana di wilayah kota
e. Rencana pengembangan infrastruktur kota, meliputi: sistem penyediaan
air minum, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan
kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana
dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana.
Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
11

12. Bagian IV. Rencana Pola Ruang
b. Rencana pola ruang kawasan budidaya;
- perumahan yg meliputi perumahan dengan
kepadatan tinggi, sedang, dan rendah;
Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
12

13. Paragraf 6
Sistem Penyediaan Air Minum
Pasal 25
Paragraf 7
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pasal 26
Paragraf 8
Sistem Persampahan
Pasal 27
13

14. Rencana Infrastruktur SPAM:
1. Organisasi
2. Sistem
3. IPA Syarkawi : 500 lt/dtk
4. IPA Pinus: 1000 lt/dtk
Penguatan Infrastruktur SPAM Kota:
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 ttg
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum. (Lampiran 1 -10)
Pasal 8
(1) Jakstra SPAM Kab/Kota disusun dan
ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima)
tahun sekali.
Pasal 12
(1) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota
disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota untuk
jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20
(dua puluh) tahun.
14

15. Rencana Infrastruktur SPAL:
1. Onsite-individu-septic tank
2. STBM & MCK++
3. Onsite-komunal-septic tank
4. IPAL
5. Sistem zonasi risiko
Penguatan Infrastruktur SPALD Kota:
Permen PUPR No. 4/PRT/M/2017 ttg
Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik. (Lampiran 1 -5)
Pasal 8
(1) SPALD terdiri dari: a. SPALD-S; dan b.
SPALD-T.
Pasal 25
(3) Rencana induk SPALD Kabupaten/Kota
ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya.
15

16. Rencana Infrastruktur Persampahan:
1. TPST
2. TPA
Penguatan Infrastruktur Persampahan:
Permen PU No. 03/PRT/M/2013 ttg
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Persampahan dalam Penanganan
Sampah RT dan Sampah Sejenis RT
(Lampiran 1 -5)
Pasal 5
(1) Rencana induk dapat berupa:
a. rencana induk di dalam satu wilayah
administrasi kota;
Pasal 6
(1) Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 29
(3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan
fasilitas pengolahan sampah di lokasi: a. TPS 3R;
b. SPA; c. TPA; dan/atau d. TPST. 16

17. Rencana Sistem Jaringan Utilitas
Pelayanan jaringan utilitas dirinci sampai pengukuran pola
dan sistem jaringan, kapasitas dan intensitas pelayanan.
Jaringan utilitas meliputi:
1. Sistem jaringan air minum (hingga jaringan
distribusi sekunder/per blok peruntukan);
2. Sistem jaringan listrik (tegangan menengah hingga
gardu distribusi);
3. Sistem jaringan gas;
4. Sistem jaringan drainase;
5. Sistem jaringan air limbah;
6. Sistem jaringan persampahan (hingga TPS
komunal)
RDTR?
RDTR?
RDTR?
Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
17

18. Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
18

19. http://portal.nawasis.info/public/invinfralimbah_list.php?q=(idprop~equals~63)(idkota
~equals~6372)&f=all
Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
19

20. Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
20

21. 21
Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur
https://gis.lemhannas.go.id/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=bf51f167f0c54996b2eefb6555cb5708

22. 22
Bagian 2. Sumber Rencana Infrastruktur

23. Tahap selanjutnya
sistem individu
berupa tangki septik
terus berkembang, di
sisi lain sistem skala
permukiman mulai
diperkenalkan.
Kondisi paling dasar,
sistem sanitasi kota
hanya mengenal
sistem sanitasi
setempat individual
dengan pilihan
teknologi tangki septik
dan cubluk. Pada fase
ini masih terdapat juga
rumah tangga tanpa
sarana sanitasi yang
memadai (masuk
kategori buang air
sembarangan/ BABS).
Selanjutnya sistem
individu dengan
tangki septik dan
sistem sanitasi skala
permukiman
berkembang, dan
sistem kawasan yang
melayani area lebih
luas mulai
dikembangkan.
Seluruh sistem yang
secara teknis dan
ekonomis dapat
disambungkan ke
sistem kota, akan
tersambung menjadi
sistem kota yang
lengkap.
23
Bagian 2. Penguatan Infrastruktur

24. Undang-undang
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan Daerah
24
Bagian 2. Penguatan Infrastruktur
BAPPENAS PUPR NGO Prov. Kal-Sel Kota Banjarbaru
Masterplan
SPAL
Masterplan
Persampahan
Masterplan Daerah
Resapan Air
Masterplan
Aerocity
Roadmap
SIDA
Data Integration.
Data Warehousing.
Master Data
Management (MDM).
Big Data Integration.
1. Evaluasi sumber D/I
2. Identifikasi kelemahan D/I.
3. Konsolidasi D/I.
4. Analisis D/I.
5. Verifikasi D/I.

25. Rekomendasi Pemantapan Infrastruktur Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi:
a. Meningkatkan Index PEI dari 5,47 (6.0 Nasional atau 6,24 Provinsi Kalimantan Selatan)
b. Mengacu pada dokumen rencana; a.l: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan Ruang adalah suatu sistem
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
c. Konsolidasi ketersediaan data & informasi (infrastruktur) yang ada (root cause).
d. Meningkatkan mutu infrastruktur; a.l: Konsep Infrastruktur Hijau.
Infrastruktur hijau adalah infrastruktur yang memperhatikan konsep konservasi atau penerapan
ekosistem alami untuk memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk kehidupan manusia.
Bagian 3. Rekomendasi
25

26. Terima kasih
26