Presentation Material. Indonesia Internet Governance Forum (IGF) 2017

1. Dr. Nyoman Adhiarna
Kasubdit Tata Kelola e-Business
Direktorat e-Business, Kementerian Kominfo
Menuju Ekonomi Digital Indonesia:
Kebijakan dan Regulasi terkait e-Commerce
Dialog Nasional - Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) 2017
Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017

2. ► 2
1. Kondisi Saat ini & Perkembangan Global
2. Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Ekonomi Digital
3. Regulasi dalam Rangka Mendukung e-Commerce
Materi

3. ► 3
Kondisi Saat ini dan Perkembangan Global

4. ► 4
Electronic Commerce
An e-commerce transaction is the sale or purchase of goods or services,
conducted over computer networks by methods specifically designed for
servicing or placing order (OECD, 2013).
e-Commerce is understood to mean the prodution,
distribution, marketing, sale or delivery of goods and services
by electronic means (WTO, 1998).
Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
(UU 7/2014 tentang Perdagangan).

5. ► 5
► The growth of Internet users in Indonesia
► 2013 – 2016 (millions users)
► Percentage of e-Commerce Revenue to
Total Retail in Indonesia
► 2013 – 2016 (millions users)
11.3% 0.9%
Peluang e-Commerce di Indonesia
► Sumber: EY Analysis dan eMarketer 2014

6. ► 6
Profil Pengguna Jasa Keuangan Indonesia
► Sumber: Global Findex Database (2016)
► Terdapat segmen tanpa akses jasa keuangan yang signifikan

7. ► 7
Produk/ Jasa yang dibeli secara Online
dan Metoda Pembayaran
► Sumber: Indonesia Consumption Habits Survey 2016

8. ► 8
Perkembangan Startup Pada Berbagai Sektor di Indonesia
► Nilai Kekayaan: Seed & Pre-Series (< USD 1.5M), Series A (USD 1.5 M – 5 M ) dan Post-Series A > USD 5 M
► Sumber: Tech Crunch, TechinAsia

9. ► 9
Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong
Ekonomi Digital

10. ► 10
Peta Jalan e-Commerce: 7 Isu Strategis, 31 Rencana Aksi
E-commerce
Perlindunga
n Konsumen
Pendanaan
Pendidikan
&
SDM
Logistik
Infrastruktur
Komunikasi
Perpajakan
Communication Infrastructure
Penyediaan alternatif pendanaan dan skema
pembiayaan – hibah (grants)/subsidi
Finance
A1 Pendanaan dan skema pembiayaan- pinjaman
A2
Pendanaan dan skema pembiayaan-hibah
(grants)/subsidi
A3
A4 Penyediaan alternatif pendanaan dan skema
pembiayaan angel capital/seed capital
A5 Ketersediaan alternatif pendanaan dan skema
pembiayaan – urun dana (crowd funding)
A6 Pembukaan berjenjang Daftar Negatif Investasi
(DNI)
Tax
B1 Penyederhanaan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan
B3 Persamaan Perlakuan Perpajakan
Education & Human Resource
D1 Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE
D2
Peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi konsumen,
UKM, dan keseluruhan ekosistem
E-Commerce
D3
Pembekalan pembuat kebijakan dengan pemahaman
atas E-Commerce sesuai dengan peran masing-
masing stakeholders
D4 Penyusunan program inkubasi untuk pelaku usaha
pemula (start-up)
D5
Pendidikan formal untuk kebutuhan talenta E-
Commerce
D6 Pengembangan fasilitator edukasi E-
Commerce
F1 Peningkatan infrastruktur komunikasi (kecepatan
internet, jaringan, dan keamanan)
C1 Penyusunan Regulasi Transaksi Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik
C2 Membangun Kepercayaan Konsumen
C3 Pengembangan Gerbang Pembayaran
Nasional (National Payment Gateway)
Consumer Protection
Keamanan
Siber
Logistic
E1
Peningkatan logistik E-Commerce melalui
cetak biru Sistem Logistik Nasional
(Sislognas)
E2
Pelaksanaan alih daya fasilitas logistik
E-Commerce untuk UMKM
E3
Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik
Lokal/Nasional untuk memenuhi kebutuhan
pengiriman di seluruh Indonesia
E4
Pengembangan Sistem Logistik dari Desa ke
Kota
B2
Penyusunan Tata Cara Pendaftaran bagi
pelaku usaha E-Commerce
Cybersecurity
G1 Peningkatan keamanan atas aktivitas
transaksi elektronik
G3
Pengembangan Model Sistem
Pengawasan Nasional dalam
Transaksi E-Commerce
G2 Pengawasan dan peningkatan
kesadaran publik terhadap
kejahatan dunia maya (Cybercrime)
Catatan: Butir-butir capaian dituangkan dalam Kepres 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Roadmap e-Commerce)

11. ► 11
Pemerintah berkomitmen mendukung petumbuhan E-
Commerce dan Digital Economy Indonesia, melalui keinginan
menciptakan 1,000 digital teknoprener pada 2020, dengan
proyeksi lebih dari USD 10 milyar dari nilai usaha (valuation of
business)
1,000
Digital Technopreneurs
by
2020
Agenda dan Inisiatif-Inisitatif dalam
Roadmap e-Commerce harus diterapkan
secara konsisten untuk menjamin
kesinambungan pertumbuhan e-
Commerce
 Agar juga diundang kesempatan bagi
Internasional Players untuk masuk ke
Indonesia untuk menjadi bagian dari
Strategic Vision ini.
1000 Teknopreneur Digital Pada 2020

12. ► 12
Regulasi dalam Rangka
Mendukung e-Commerce

13. ► 13
Penerapan Regulasi e-Commerce
► Sumber: UNCTAD (2017)

14. ► 14
TOPIK RTAs
1 Intermediary Liabilities (legal responsibility of internet platform such as safe harbour) TPP
2 The balance between personal data protection, privacy, and cross-border data
transfer
WTO disc.,
US-EU
protection
shield
3 The use of particular cryptographic technologies or algorithms WTO disc.,
TISA, TPP
4 Mandates for publication or disclosure source code of digital products TPP, TISA
5 Data localisation and geo-blocking – the local storage or hosting data, including personal
data
WTO, TPP,
TISA, TTIP
6 How domain name dispute should be resolved TPP
7 Measures to be taken for the control of spam TPP, TISA
8 Network neutrality as a trade facilitation measure WTO, TPP
9 Cyber-espionage TPP, TTIP
Topik-Topik terkait Kebijakan Digital dalam
Perundingan Perdagangan
► Sumber: Diolah dari berbagai dokumen

15. ► 15
TOPIK JUMLAH
RTA
CONTOH
1 Elimination of Customs Duties >75% US FTA, KORUS
2 Consumer protection provisions 67% ChAFTA
3 Digital authentication and e-signature >50% Chile-Malaysia FTA
4 Paperless trade 50% APEC
5 Protection of Personal Information 25% ChAFTA
6 Cross-Border Data Flow and Data Localisation <25% KORUS, TTIP, TISA
7 Intelectual Property (IP) Rights <25% AANZFTA, US-Chile,
Japan-Singapore
Provisi-Provisi Utama dalam RTAs
► Sumber: Diolah dari berbagai dokumen
► RTA= Regional Trade Agreement

16. ► 16
Beberapa Isu Pembahasan RTA Electronic Commerce
► Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP (ASEAN
10 + 6 FTA): Istilah electronic certificate, computing facilities vs data
center, paperless trading, online consumer protection, domestic
regulation framework, treatment of digital product, customs duties,
electronic trust & authentication service (model law on e-Commerce
UNCITRAL), Unsolicited direct marketing (Spam), Transfer access of
source code.
► Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IA CEPA): Istilah electronic certificate, computing facilities
vs data center, paperless trading, online customs duties, consumer
protection, domestic regulation, Unsolicited direct marketing (Spam),
Transfer access of source Code.
► Indonesia – European Union CEPA (IEU CEPA): Istilah e-Commerce
vs digital trade, conclusion of contract by electronic means, electronic
trust & authentication service (model law on e-Commerce UNCITRAL),
Unsolicited direct marketing (Spam), Transfer access of source Code.

17. ► 17
Regulasi Terkait e-Commerce: Sistem Elektronik
► DATA CENTER
► DATA PRIVACY
► SECURITY
► REGISTRATION
► Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.
► Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang,
penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang
menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem
Elektronik.
► Contoh Sistem Elektronik: Portal, Marketplace Website, Payment
Facility, Search Engine, Mail Service dsb...
Sumber: PP82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

18. ► 18
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan UU ITE No. 11 tahun 2008
1. PP 82/2012 Pasal 5 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib
melakukan pendaftaran dan diatur lebih lanjut di Permenkominfo 36/2014
2. PP 82/2012 Pasal 20 Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem
pengamanan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan dan diatur lebih
lanjut di Permenkominfo 4/2016
3. PP 82/2012 Pasal 15 Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi dan diatur lebih lanjut di
Permenkominfo 20/2016
4. PP 82/2012 Bab IV Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Pasal 41 Penyelenggaraan
Transaksi Elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan
publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/ atau Sertifikat Elektronik.
5. PP 82/2012 Pasal 17 Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki
rencana keberlangsungan kegiatan dan wajib menempatkan pusat data dan pusat
pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum,
perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

19. ► 19
Regulasi Yang Masih Harus Diselesaikan Kementerian Kominfo
terkait e-Commerce
1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (diatur: azas, penyelenggara, hak dan
kewajiban pemilik, komisi, larangan pemasaran dsb.)
– PM 20/2016 Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
2. RPM tentang Safe Harbour (diatur: batasan dan tanggung jawab penyedia
platform dan merchant e-Commerce yang berbentuk User-Generated Content)
3. RPM tentang Penyediaan Layanan Konten dan/ Aplikasi melalui Internet -
Over-the-Top (OTT) (diatur: pendaftaran, kewajiban, kerjasama, forum nasional
dan sanksi)
4. RPP tentang Penyelenggaraan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik – PTPMSE (Kementerian Perdagangan sebagai pemrakarsa) (diatur:
prinsip-prinsip, yurisdiksi, kewajiban, perlindungan data pribadi, kontrak, iklan,
pajak dsb.)

20. ► 20
Kesimpulan
► Dengan melihat jumlah pengguna Internet, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam
mengembangkan layanan aplikasi/ konten melalui Internet.
► Pemerintah telah menetapkan sasaran ekonomi digital dan peta jalan (roadmap) e-
Commerce.
► Pengembangan e-Commerce perlu adanya komitmen bersama semua pemangku
kepentingan agar terus berkembang dan menjadikan kita pemain regional/ global.
► Perlu kerjasama lintas sektor untuk penyelesaian regulasi-regulasi terkait e-Commerce.

21. ► 21
Email: i.nyoman.adhiarna@kominfo.go.id