Laporan Audit KAP Mizan Amanah Tahun 2018Mizan Amanah
alhamdulillah tahun 2018 Mizan Amanah AUDIT WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Terima kasih atas doa dan dukungan dari anda. Semoga Mizan Amanah semakin amanah dan istiqomah. Aamiin
Dokumen tersebut membahas tentang jadwal retensi arsip, yang mencakup penetapan jangka waktu penyimpanan arsip beserta ketentuan penyimpanan permanen dan pemusnahan. Jadwal retensi arsip dibedakan menjadi 3 kategori yaitu retensi waktu khusus, arsip yang disimpan secara permanen, dan rekod yang perlu ditinjau ulang.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusutan arsip, termasuk teknik-tekniknya seperti pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Teknik-teknik tersebut dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip untuk menjamin tersedianya informasi bernilai dan efisiensi pengelolaan arsip. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan metode pelaksanaan pembenahan arsip.
Tiga telaahan staf membahas permasalahan batas wilayah antar daerah dan kecamatan di Kabupaten Malinau serta menyarankan peninjauan lapangan dan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen arsip elektronik, mulai dari latar belakang, konsep, bentuk file, media penyimpanan, strategi pengelolaan, dan dampaknya terhadap organisasi. Secara ringkas, dokumen ini menjelaskan tentang pengertian, pengelolaan, dan pentingnya arsip elektronik bagi suatu lembaga.
Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Pengolahan arsip statis dilakukan untuk membuat sarana bantu penemuan kembali arsip melalui deskripsi dan penataan fisik arsip sesuai prinsip asal usul dan aturan asli.
Laporan Audit KAP Mizan Amanah Tahun 2018Mizan Amanah
alhamdulillah tahun 2018 Mizan Amanah AUDIT WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Terima kasih atas doa dan dukungan dari anda. Semoga Mizan Amanah semakin amanah dan istiqomah. Aamiin
Dokumen tersebut membahas tentang jadwal retensi arsip, yang mencakup penetapan jangka waktu penyimpanan arsip beserta ketentuan penyimpanan permanen dan pemusnahan. Jadwal retensi arsip dibedakan menjadi 3 kategori yaitu retensi waktu khusus, arsip yang disimpan secara permanen, dan rekod yang perlu ditinjau ulang.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusutan arsip, termasuk teknik-tekniknya seperti pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip. Teknik-teknik tersebut dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip untuk menjamin tersedianya informasi bernilai dan efisiensi pengelolaan arsip. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan metode pelaksanaan pembenahan arsip.
Tiga telaahan staf membahas permasalahan batas wilayah antar daerah dan kecamatan di Kabupaten Malinau serta menyarankan peninjauan lapangan dan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen arsip elektronik, mulai dari latar belakang, konsep, bentuk file, media penyimpanan, strategi pengelolaan, dan dampaknya terhadap organisasi. Secara ringkas, dokumen ini menjelaskan tentang pengertian, pengelolaan, dan pentingnya arsip elektronik bagi suatu lembaga.
Ringkasan singkat dari dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Pengolahan arsip statis dilakukan untuk membuat sarana bantu penemuan kembali arsip melalui deskripsi dan penataan fisik arsip sesuai prinsip asal usul dan aturan asli.
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
1. Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik bertugas menyiapkan rencana kegiatan, kebijakan teknis logistik, dan data logistik kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Tugas utama meliputi penyusunan bahan rencana kegiatan, kebijakan teknis, data logistik, pertanggungjawaban penyaluran logistik, pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta pel
Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penghapusan, penambahan, dan penyempurnaan beberapa satuan biaya masukan. Di antaranya penghapusan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Bandung, penambahan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Tanjung Selor, serta penyempurnaan norma honorarium dan beasiswa. Peraturan ini bert
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Dokumen tersebut membahas pengelolaan arsip elektronik, termasuk definisi arsip elektronik, karakteristiknya, dan bagaimana mengelola arsip elektronik dengan membangun proses bisnis berbasis elektronik dan sistem yang mengikuti best practice keamanan informasi serta komitmen jangka panjang.
Panduan pengarsipan digital ini, yang juga disebut pengarsipan elektronik, bertujuan untuk menyajikan berbagai alat digital yang tersedia bagi bisnis, administrasi, komunitas atau asosiasi untuk melestarikan, melestarikan, mengamankan dan mengelola dokumen, informasi dan data.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Standar operasional prosedur Bagian Umum Pengadilan Negeri membahas pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi perlengkapan dan perencanaannya, tugas rumah tangga kantor seperti perpustakaan dan kebersihan, pelaporan, serta penghapusan barang milik negara. Prosedur Bagian Kepegawaian membahas peningkatan pengelolaan data pegawai, termasuk absensi, daftar urut kepangkatan, dan inventarisasi pegawai.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
1. Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik bertugas menyiapkan rencana kegiatan, kebijakan teknis logistik, dan data logistik kebencanaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Tugas utama meliputi penyusunan bahan rencana kegiatan, kebijakan teknis, data logistik, pertanggungjawaban penyaluran logistik, pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta pel
Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penghapusan, penambahan, dan penyempurnaan beberapa satuan biaya masukan. Di antaranya penghapusan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Bandung, penambahan satuan biaya tiket pesawat Jakarta-Tanjung Selor, serta penyempurnaan norma honorarium dan beasiswa. Peraturan ini bert
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Dokumen tersebut membahas pengelolaan arsip elektronik, termasuk definisi arsip elektronik, karakteristiknya, dan bagaimana mengelola arsip elektronik dengan membangun proses bisnis berbasis elektronik dan sistem yang mengikuti best practice keamanan informasi serta komitmen jangka panjang.
Panduan pengarsipan digital ini, yang juga disebut pengarsipan elektronik, bertujuan untuk menyajikan berbagai alat digital yang tersedia bagi bisnis, administrasi, komunitas atau asosiasi untuk melestarikan, melestarikan, mengamankan dan mengelola dokumen, informasi dan data.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMassaputro Delly TP
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Industri halal diharapkan menjadi andalan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan dan regulasi sedang disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal di Tanah Air.
Standar operasional prosedur Bagian Umum Pengadilan Negeri membahas pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi perlengkapan dan perencanaannya, tugas rumah tangga kantor seperti perpustakaan dan kebersihan, pelaporan, serta penghapusan barang milik negara. Prosedur Bagian Kepegawaian membahas peningkatan pengelolaan data pegawai, termasuk absensi, daftar urut kepangkatan, dan inventarisasi pegawai.
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Banyak orang menganggap mempelajari kitab Wahyu adalah sulit. Selain karena membicarakan simbol-simbol yang tidak biasa, kitab Wahyu juga memiliki tema-tema yang kompleks. Nah, bagaimana cara terbaik membedah kitab Wahyu?
Mari kita pelajari bersama lebih dahulu 3 pasal pertama dari kitab ini dalam kelas diskusi "Bedah Kitab Wahyu" (BKW) pada 19—26 Juni 2024 melalui grup WA.
Sebelum kelas dimulai, ikuti lebih dahulu pemaparan materinya via Zoom pada:
Rabu, 19 Juni 2024.
- Pagi: pkl. 10.30—12.00 WIB
- Malam: pkl. 19.00—20.30 WIB
Daftarkan diri Anda segera di https://bit.ly/form-mlc.
Kontak:
WA: 0821-3313-3315 (MLC)
E-Mail: kusuma@in-christ.net
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
UNIT 4 PB 3 MODUL AJAR PPKn KELAS 5 - modulguruku.com.docx
Materi Asistensi SINDE.pdf
1. TATA NASKAH DINAS DAN
SISTEM NASKAH DINAS
ELEKTRONIK
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Pelaksanaan Asistensi Persuratan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Biodata
2
GITA TRI WIDIASTI AMALIAH KHOIRUN NISYAK
198612082009122004 199502162022032012
JAKARTA, 8 DESEMBER 1986 JAKARTA, 16 FEBRUARI 1995
JALAN JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN,
JAKARTA 10270
JALAN JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN,
JAKARTA 10270
g.widiasti@kemdikbud.go.id amaliah.khoirun@kemdikbud.go.id
0813.1500.1599 0858.2511.6700
3. NASKAH DINAS
ARAHAN
03
04
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS
• Peraturan
• Instruksi
• Prosedur Operasional
Standar
• Surat Edaran
A. NASKAH DINAS PENGATURAN
B. NASKAH DINAS PENETAPAN
Surat Keputusan
C. NASKAH DINAS PENUGASAN
• Surat Perintah
• Surat Tugas
NASKAH DINAS
KORESPONDENSI
• Nota Dinas
• Surat Dinas
• Surat Undangan
NASKAH DINAS
KHUSUS
• Nota Kesepahaman
• Perjanjian Kerja Sama
Dalam Negeri
• Surat Kuasa
• Berita Acara
• Surat Keterangan
• Surat Pernyataan
• Surat Pengantar
• Pengumuman
• Perjanjian
Internasional
NASKAH DINAS
LAINNYA
• Notula
• Laporan
• Telaahan Staf
4. 4
KODE JAB. KODE UNIT
ORG
KODE UNIT
KERJA
KODE HAL KODE
SURAT
Nomor Tahun
Kode pejabat
penanda
tangan surat
Kode unit org
yang
mengeluarkan
surat
Kode unit kerja
yang
mengeluar-kan
surat
Subjek surat Identitas surat
Nomor
Urut Surat
Tahun
Pembuatan
FORMAT PENOMORAN NASKAH DINAS
5. CONTOH PEMBERIAN NOMOR DAN KODE NASKAH DINAS
3. Surat yang berasal dan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi
madya yang bersifat rahasia 4.
6. Penomoran Naskah Dinas
Penomoran melalui SINDE
• Nota Dinas
• Surat Dinas
• Surat Undangan
• Surat Tugas/Surat Perintah
• Surat Keterangan
• Surat Pengantar
• Surat Pernyataan (Non-TTE)
• Berita Acara (Non-TTE)
• Surat Kuasa (Non-TTE)
Penomoran di luar SINDE
• Sertifikat
• Piagam
• Dokumen keuangan/pengadaan
• Peraturan, Instruksi, POS, SE
• Kepmen mengenai kepegawaian
• Nota kesepahaman
• PKS
8. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN UNIT UTAMA
No. Jenis Naskah Dinas Menteri Sesjen/
Dirjen/Irjen/
Ka. Badan
Staf
Ahli
Karo/
Ses.Unit Utama/
Direktur/
Inspektur/Kapus
Kabag Kasubbag
1 Peraturan √ √ - - - -
2 Instruksi √ - - - - -
3 Prosedur Operasional Standar (POS) √ √ - √ - -
4 Surat Edaran √ √ - - - -
5 Keputusan √ √ - √ - -
6 Surat Perintah √ √ - √ - -
7 Surat Tugas √ √ - √ - -
8 Nota Dinas √ √ √ √ √ √
9 Surat Dinas √ √ √ √ - -
10 Surat Undangan √ √ √** √ - -
11 Nota Kesepahaman √ √* - - - -
12 Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri √ √ - √* - -
13 Surat Kuasa √ √ - √ √ √
9. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN UNIT UTAMA
No. Jenis Naskah Dinas Menteri Sesjen/
Dirjen/Irj
en/ Ka.
Badan
Staf
Ahli
Karo/
Ses.Unit Utama/
Direktur/
Inspektur/Kapus
Kabag Kasubbag
14 Berita Acara √ √ - √ √ √
15 Surat Keterangan √ √ - √ √ √
16 Surat Pernyataan √ √ √ √ √ √
17 Surat Pengantar √ √ - √
18 Pengumuman √ √ - √ - -
19 Perjanjian Internasional
a. Persetujuan Agreement) √ √* - - - -
b. Nota Kesepahaman (Memorandum
of Understanding)
√ √* - - - -
c. Pengaturan (Arrangement) - √ - √ - -
d. Surat Pernyataan Kehendak (Letter
of Intent)
√ - - - - -
20
Notula
√ √ √ √ √ √
* : jika memperoleh pelimpahan wewenang dari pejabat setingkat di atasnya
** : bisa membuat Naskah Dinas Undangan tetapi untuk pelaksanaan telaahan
10. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN UPT
No. Jenis Naskah Dinas
UPT Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama
UPT Pejabat Administrator
UPT
Pejabat
Pengawas
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kepala UPT
Kabag
Tata
Usaha
Kepala UPT/
Ka.Set LSF
Kasubbag Tata
Usaha
Kepala UPT Sekretaris
Kabag
Tata
Usaha
1 Peraturan - - - - - - -
2 Instruksi - - - - - - -
3 Prosedur
Operasional Standar
(POS)
√ - √ - √
√ -
4 Surat Edaran - - - - - - -
5 Keputusan* √ - √ - √ √ -
6 Surat Perintah - - - - - - -
7 Surat Tugas √ - √ - √ √ -
8 Nota Dinas √ √ √ √ √ √ √
9 Surat Dinas √ - √ - √ √ -
10 Surat Undangan √ - √ - √ √ -
11. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN UPT
No.
Jenis Naskah
Dinas
UPT Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama
UPT Pejabat Administrator
UPT
Pejabat
Pengawas
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kepala UPT Kabag
Tata
Usaha
Kepala UPT/
Ka.Set LSF
Kasubbag Tata
Usaha
Kepala UPT Sekretaris Kabag
Tata
Usaha
11 Nota
Kesepahaman
- - - - - - -
12 Perjanjian Kerja
Sama Dalam
Negeri
- - - - - - -
13 Surat Kuasa √ √ √ √ √ √ -
14 Berita Acara √ √ √ √ √ √ √
15 Surat Keterangan √ √ √ √ √ √ √
16 Surat Pernyataan √ √ √ √ √ √ √
17 Surat Pengantar √ - √ - √ √ -
18 Pengumuman √ - √ - √ √ -
12. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN UPT
No. Jenis Naskah Dinas
UPT Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pratama
UPT Pejabat Administrator
UPT
Pejabat
Pengawas
Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi
Kepala
UPT
Kabag
Tata
Usaha
Kepala UPT/
Ka.Set LSF
Kasubbag Tata
Usaha
Kepala UPT Sekretaris Kabag
Tata
Usaha
19 Perjanjian
Internasional
a. Persetujuan
(Agreement)
- - - - - - -
b. Nota Kesepahaman
(Memorandum of
Understanding)
- - - - - - -
c. Pengaturan
(Arrangement)
- - - - - - -
d.Surat Pernyataan
Kehendak (Letter of
Intent)
- - - - - - -
20 Notula √ √ √ √ √ √ √
* : Hanya untuk keputusan yang berlaku internal
13. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN PTN
No Jenis Naskah Dinas Rektor/
Direktur
Purek/
Warek/
Pudir/
Wadir
Dekan/ Dir.
PPS/Ketua
jurusan
pada
politeknik
Pudek/
Pudir PPS/
sebutan
lain yang
sejenis
Kajur
/Koorprod
i pada
Universita
s/ Institut
Ketua
Lembaga
sebutan
lain yang
sejenis
Kepala
Pusat/
sebutan lain
yang sejenis
pada
Politeknik
Kepala
UPT
Karo Kabag Kasub-
bag
1 Peraturan √* - - - - - - - - - -
2 Instruksi - - - - - - - - - - -
3 Prosedur Operasional
Standar (POS)
√ - √ - - - √ √ √ - -
4 Surat Edaran* √ - √ - - - - - - - -
5 Keputusan √ - - - - - - - - - -
6 Surat Perintah* √ - - - - - - - - - -
7 Surat Tugas √ √ √ - - √ √** √ √ - -
8 Nota Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Surat Dinas √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
10 Surat Undangan √ - √ - √** √ √ √ √ - -
11 Nota Kesepahaman √*** - - - - - - - - - -
12 Perjanjian Kerja Sama
Dalam Negeri
√ √ √ - - - - - - - -
14. MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN PTN
No. Jenis Naskah Dinas Rektor/
Direktur
Purek/
Warek/
Pudir/
Wadir
Dekan/ Dir.
PPS/Ketua
jurusan
pada
politeknik
Pudek/
Pudir PPS/
sebutan
lain yang
sejenis
Kajur
/Koorprodi
pada
Universitas
/ Institut
Ketua
Lembaga
sebutan
lain yang
sejenis
Kepala
Pusat/
sebutan
lain yang
sejenis
pada
Politeknik
Kepala
UPT
Karo Kabag Kasub-
bag
13 Surat Kuasa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
14 Berita Acara √ √ √ - - √ - √ √ √
15 Surat Keterangan √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √
16 Surat Pernyataan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 Surat Pengantar √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
18 Pengumuman √ √ √ √ √ √ √ √ √ - -
19 Perjanjian Internasional
a. Persetujuan (Agreement) √**** √**** - - - - - - - - -
b. Nota Kesepahaman(Mou) √**** √**** - - - - - - - - -
c. Pengaturan (Arrangement) - - √ - √ - - - - - -
d. Surat Pernyataan Kehendak
(Letter of Intent)
- - - - - - - - - - -
20 Notula √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
* : untuk Naskah Dinas yang berlaku internal
** : mempunyai kewenangan menandatangani Naskah Dinas tetapi menggunakan a.n.
*** : dengan persetujuan tertulis dari Menteri
**** : jika memperoleh pelimpahan wewenang dari Menteri
15. Aplikasi Persuratan
Elektronik
Kemendikbud
Tahun 2011
E-Office
Oktober 2019
SINDE
(Sistem Naskah
Dinas Elektronik)
E-OFFICE
AKSES APLIKASI
Versi WEB Versi MOBILE
Dikembangkan dari tahun ke tahun
MENU-MENU
METODE EVALUASI
2018–2019 Oktober 2019
Kepala satker dan
operator
Seluruh pengguna
(sampai tingkat staf)
SINDE merupakan salah satu indikator di
Renstra Kemendikbud tahun 2020–2024
Rencana Prioritas
Pengembangan SINDE
Draf
Surat
Tanda Tangan
Elektronik
Pemberkasan/
Arsip
SKOR STATISTIK
▪surat masuk
▪surat keluar
▪disposisi masuk
▪disposisi keluar
▪informasi masuk
▪informasi keluar
▪skor statistik evaluasi
penggunaan SINDE
▪Draf Surat
Mengawal penggunaan SINDE di satker
sampai ke tingkat staf dan menjadi dasar
penetapan skala prioritas pembinaan dan
asistensi.
16. 16
PENGGUNAAN SINDE
persuratan.kemdikbud.go.id
LATAR
BELAKANG
TUJUAN FUNGSI TARGET
1. Kesulitan
memantau surat
masuk dan surat
keluar
2. Waktu pemrosesan
surat lebih lama
3. Pemakaian kertas
yang banyak
1. Menambah surat masuk
2. Melakukan penomoran
surat keluar sampai
dengan mengirim surat
3. Membaca
surat/disposisi/informasi
4. Memberikan
disposisi/informasi
5. Meneruskan
disposisi/informasi
6. Memberikan laporan
terhadap disposisi
7. Memberikan komentar
terhadap informasi
8. Melakukan
pemberkasan
1. Meminimalisir terjadinya
kehilangan dokumen
2. Memudahkan pencarian
dan pelacakan dokumen
3. Meningkatkan fungsi
monitoring pimpinan unit
kerja terhadap kinerja
bawahannya
4. Mempercepat respons
terhadap permintaan
suatu layanan
5. Kerahasiaan informasi
lebih terjaga
6. Paperless
Digunakan secara aktif
oleh seluruh satker
(sampai ke level staf)
di lingkungan
Kemendikbudristek
MANUAL SISTEM
17. 17
CAPAIAN SINDE
persuratan.kemdikbud.go.id
2017
Pengembangan aplikasi mobile berbasis Android dan IOS pada aplikasi
persuratan (E-Office)
2018 • Implementasi model evaluasi dengan kategori penilaian A – F
• Semua satker mulai menggunakan aplikasi persuratan (E-Office)
September
2019
• Perubahan metode evaluasi dengan kategori skor 0—100 sampai ke
tingkat staf
• Akses informasi kepada masyarakat: Fitur Cek Surat dan Fitur Jejak Surat
• Ditargetkan semua pengguna (Pejabat dan Staf) secara aktif merespons
surat, disposisi, dan informasi melalui Sistem Naskah Dinas Elektronik
(SINDE)
Oktober
2019
• Seluruh satker sudah menggunakan aplikasi persuratan (E-Office) dengan
kategori penilaian A
19. Aplikasi di Perangkat Komunikasi Bergerak
Versi web
Tampilan baru versi mobile berbasis
Android dan IOS
KEMUDAHAN AKSES SINDE
persuratan.kemdikbud.go.id
Versi mobile
Tampilan baru versi web
21. S D M
Admin Unit
▪ 1 – 2 Orang
▪ Diutamakan Pengelola Persuratan
▪ Memiliki kemampuan TIK tingkat
dasar - menengah
▪ Lebih dari 1 orang
▪ Pengelola Persuratan atau
pengadministrasi umum
▪ Boleh merangkap sebagai admin unit
atau sekretaris
Sekretaris
Operator
▪ Disesuaikan dengan jumlah Pejabat
atau sesuai kebutuhan
▪ Memiliki kemampuan TIK tingkat
dasar
▪ Boleh merangkap sebagai admin unit
atau Operator Surat
Manajemen
▪ Semua Pejabat
Struktural
▪ User yang dapat
memberikan disposisi
Staff
▪ Semua Pegawai
Satker yang memiliki
kemungkinan
menerima disposisi
TIM INTI PENGGUNA UTAMA PENGGUNA
Pengguna SINDE
22. Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
MANAJEMEN PENGGUNA /HAK AKSES
LAMPIRAN , Halaman 11
1. Administrator/ Superadmin
6. Staf
• Menerima Surat/Disposisi/ Informasi Masuk
5. Operator Surat
• Menginput Surat Masuk/Keluar
4. Sekretaris
• Melihat Surat masuk/keluar pimpinan
3. Manajemen
• Memberikan Disposisi
2. Admin Unit
• Mengakses menu pengaturan
• Mengakses data referensi
• Mengakses menu mode penyamaran/login as ...
BIRO UMUM & PBJ/ PUSDATIN
UNIT UTAMA/ PUSAT/ UPT
• Memberikan persetujuan thd surat masuk/Draf
• Melakukan TTE (Struktural)
• Memberikan Informasi Keluar
23. Proses Bisnis Sistem Naskah Dinas Elektronik
Digitalisasi
Konten
Operator
Surat
Penyimpanan
Surat Asli
(Hardcopy)
PIMPINAN
PEJABAT
ESELON
STAF
Surat
Masuk/Keluar
Asli
(Hardcopy)
Surat Masuk/Keluar
Via Fax
(Hardcopy)
Surat Masuk/Keluar
via Email
(Softcopy)
Surat masuk/keluar
via Aplikasi
(Softcopy)
Sekretaris *
(Opsional)
24. Tugas Admin Unit SINDE
Mengatur dan
Mengelola
Struktur Unit
Kerja
Mengatur dan
Mengelola
Jabatan
Pengguna
Mengatur dan
Mengelola Akun
dan Hak Akses
Pengguna
25. DOs & DON’Ts Admin Unit
✅ membantu reset password akun pengguna jika
diminta oleh pengguna
✅ memutakhirkan struktur kerja, jabatan dan status
pengguna di unit kerja
✅ menambah hak akses manajemen, sekretaris dan
operator di unit kerja
✅ membantu operator surat jika terdapat kendala
✅ menghubungi Superadmin jika kendala belum
terselesaikan
❌ me-reset password tanpa izin pengguna
❌ membuka surat yang bukan kewenangannya
❌ menyalahgunakan hak akses admin unit
26. Tugas Operator Surat SINDE
Menambah
Surat Masuk
Unit Kerja
Menambah
Surat Keluar
Unit Kerja
Membuat
Templat
Penerima Surat
27. Tugas Operator Kearsipan SINDE
Melakukan
pemberkasan
Arsip Aktif
Melaksanakan
pemindahan
Arsip Inaktif
Memberikan
layanan
penggunaan dan
peminjaman
Arsip Aktif
28. Tugas Admin Unit Kearsipan SINDE
Melakukan
Penataan Arsip
Inaktif
Melakukan
penyerahan
arsip statis
kepada
lembaga
kearsipan
Melakukan
pemusnahan
arsip yang tidak
memiliki nilai
guna
29. Menu dasar pada SINDE
▪surat masuk
▪surat keluar
▪disposisi masuk
▪disposisi keluar
▪informasi masuk
▪informasi keluar
▪draf surat
▪arsip
30. Pengambilan Nomor | SINDE
Pengambilan
Nomor Surat Keluar
Menu Tambah Surat Keluar
(Surat Manual/Fisik)
Menu Draf
Surat Digital/(Manual/Fisik)
Dengan TTE
(Surat Digital)
Tanpa TTE
(Surat Manual/ Fisik)
31. Menu Draf Surat SINDE
Draf Surat
Verifikasi
TTE
Tanpa TTE
Pengonsep/Verifikator
(seluruh Pegawai)
Pejabat Penanda tangan
(Pimpinan/Pejabat Struktural)
Tanpa TTE: masih ada dokumen2 yang dikecualikan untuk TTE terkait dengan Peraturan Perundang- undangan
(Dokumen Keuangan, Hukum, Dokumen yang harus ditandatangani beberapa pihak)
32. Bagan Alir Draf Surat dan TTE
Mulai
TTE/Nomor
/Tanggal/
File Digital
PDF
Pengonsep
Verifikator 1
Verifikator 2*
Sekretaris*
Pejabat
Penandatangan
Link Surat
keluar
KIRIM/FINAL
Surat Keluar
Selesai
33. Bagan Alir Draf Surat dan TTE
Data Draf
Surat
Mulai
Edit/Direvisi/
Setuju?
Edit
tampilan
Masukkan
Passphrase
TTE
Edit/Setuju/
Tolak/iDirevisi
?
Edit/approve
/
Tolak/iDirevis
i?
TTE/Nomor/Tang
gal/ File Digital
pdf
Edit tampilan
draf
Edit tampilan draf Edit tampilan draf
Edit/Setuju/
Tolak/Direvisi
?
Edit tampilan draf
Setuju
Setuju
Setuju Setuju
Pengonsep Verifikator 1 Verifikator 2* Sekretaris*
Penanda tangan
Revisi
Revisi
Revisi
Revisi
Verifikator
tambahan
Kirim
Tolak
Tolak
Tolak
Link Surat
keluar
KIRIM/FINAL
Surat Keluar
Selesai
Dengan
TTE?
Nomor/Tanggal/
File Digital
pdf
Ya
Tidak
Ajukan
Edit
Edit
Edit
Edit
34. Apa itu Evaluasi SINDE?
Skor aktivitas unit kerja adalah pengukuran keaktifan satker dengan melihat ketertiban
penginputan surat masuk dan pengambilan nomor surat keluar serta gabungan skor
aktivitas personal seluruh pengguna di dalam satu satker.
EVALUASI SINDE
persuratan.kemdikbud.go.id
Proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Naskah Dinas Elektronik di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggambarkan tingkat keaktifan
pengguna, baik personal (pejabat dan staf) maupun satker.
Skor aktivitas personal adalah pengukuran keaktifan individu pengguna dengan melihat
respons terhadap surat, disposisi, dan/atau informasi yang diterima.
37. • Belum aktif dalam penggunaan surat masuk,
surat keluar, dan aktivitas personal gabungan
(pejabat dan staf)
37
Rentang skor
• Sedang dalam masa transisi penggunaan dan
perlu dorongan secara intensif
0 – 59,99
60 – 69,99
38. • Sudah memenuhi target minimal penggunaan
menu surat masuk dan surat keluar serta
aktivitas personal gabungan
38
Rentang skor
• Sudah optimal dalam penggunaan menu surat
masuk dan surat keluar serta aktivitas personal
gabungan
70 – 89,99
90 – 100
40. Memberikan akses kepada masyarakat atau
pemangku kepentingan terhadap informasi surat
yang dikirimkan kepada Kemendikbud tanpa harus
melakukan login
Memberikan akses kepada masyarakat atau
pemangku kepentingan terhadap informasi
surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tanpa
harus melakukan login
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT
persuratan.kemdikbud.go.id
Cek Surat
Jejak Surat
42. INSTRUKSI merupakan
Naskah Dinas yang memuat
petunjuk/arahan lebih lanjut
sebagai kebijakan atas
pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
43. PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR (POS) merupakan
serangkaian tahap pelaksanaan tugas unit
kerja yang dibakukan
Format Identitas
Format Bagan Alir (Flowcharts)
PENETAPAN POS bertujuan untuk:
▪ menyederhanakan, memudahkan, dan
mempercepat penyampaian petunjuk
▪ memperlancar dan memperjelas
pelaksanaan kegiatan
▪ meningkatkan kolaborasi antara
pimpinan dan staf
44. Format Surat Edaran yang
ditandatangani Menteri
Format Surat Edaran yang ditandatangani
oleh pejabat selain Menteri
SURAT EDARAN
merupakan Naskah
Dinas yang memuat
pemberitahuan
tentang hal tertentu
yang penting dan
mendesak
45. Format Surat Keputusan Menteri Yang Ditandatangani
Oleh Pejabat Yang Mengatasnamakan Menteri
SURAT
KEPUTUSAN
merupakan naskah
dinas yang memuat
kebijakan yang
bersifat menetapkan
Format Surat Keputusan Selain Menteri
46. Format Surat Perintah yang ditandatangani oleh
Menteri
SURAT
PERINTAH
merupakan Naskah
Dinas yang berisi
perintah dari atasan
atau pejabat yang
berwenang yang
ditujukan kepada
bawahan atau pegawai
lainnya untuk
melaksanakan
pekerjaan atau tugas
tertentu
Format Surat Perintah yang ditandatangani
Selain Menteri
47. Format Surat Tugas
Lembaran Surat
SURAT TUGAS
Naskah Dinas yang berisi
penugasan dari pejabat
yang berwenang kepada
pegawai dan/atau
seseorang untuk
melaksanakan suatu
tugas atau kegiatan
Format Surat Tugas
Berbentuk Kolom
48. NOTA DINAS
merupakan Naskah Dinas yang bersifat
internal dari atasan kepada bawahan
atau dari bawahan kepada atasan
langsung atau yang setingkat dan
berisikan catatan atau pesan singkat
tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
49. merupakan Naskah
Dinas yang berisi
pelaksanaan tugas
atau kegiatan
pejabat dalam
menyampaikan
informasi kedinasan
kepada pihak lain,
baik di dalam
maupun di luar
instansi yang
bersangkutan
SURAT DINAS
50. ▪ SURAT UNDANGAN merupakan Naskah Dinas yang berisi
pemberitahuan kepada pejabat atau seseorang untuk menghadiri suatu
acara kedinasan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
▪ SURAT UNDANGAN dapat berbentuk lembaran surat atau kartu
FORMAT SURAT UNDANGAN LEMBARAN
FORMAT SURAT UNDANGAN BENTUK LEMBARAN
51. NOTA KESEPAHAMAN
merupakan Naskah Dinas yang berisi
kesepakatan mengenai sesuatu hal di
antara para pihak yang akan
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja
sama
52. PERJANJIAN
KERJA SAMA
merupakan Naskah Dinas
yang berisi kesepakatan
bersama tentang objek
yang mengikat antara
kedua belah pihak atau
lebih untuk melaksanakan
tindakan atau perbuatan
hukum yang telah
disepakati bersama.
.
53. SURAT KUASA
merupakan Naskah Dinas
yang berisi kewenangan
penerima kuasa untuk
bertindak atau melakukan
suatu kegiatan atas nama
pemberi kuasa.
54. BERITA ACARA
merupakan Naskah Dinas
yang berisi uraian tentang
suatu kegiatan atau kejadian
kedinasan yang
ditandatangani oleh para
pihak dan para saksi apabila
diperlukan
55. SURAT KETERANGAN
merupakan Naskah Dinas
yang berisi informasi atau
keterangan mengenai hal atau
seseorang untuk kepentingan
kedinasan.
56. SURAT PERNYATAAN
merupakan Naskah Dinas
yang menyatakan kebenaran
suatu hal mengenai pegawai
atau pejabat yang
menandatangani surat
pernyataan disertai
pertanggungjawaban atas
pernyataan tersebut
57. SURAT PENGANTAR
merupakan Naskah Dinas
yang digunakan untuk
mengantarkan atau
menyampaikan dokumen,
barang, dan/atau bahan
lain yang dikirimkan
58. PENGUMUMAN merupakan
Naskah Dinas yang berisi
pemberitahuan mengenai suatu
hal yang ditujukan kepada para
pegawai atau masyarakat umum.
59. NOTULA merupakan
bentuk uraian yang
disampaikan oleh
pembuat notula rapat
atau notulis yang memuat
hasil pembahasan atau
segala sesuatu yang
disampaikan dalam suatu
rapat
61. TELAAAHAN STAF
merupakan bentuk uraian
yang disampaikan oleh staf
yang memuat analisis singkat
dan jelas mengenai suatu
persoalan dengan
memberikan jalan keluar atau
penyelesaian yang disarankan
65. Akun Pengguna
Dari Menu Dasar,
👉 Pengaturan
👉 Administrasi Akses
👉 User
👉 Tambah/ Edit
👉 Isi Data, Tambah Hak
Akses
👉 Simpan
66. Contoh I:
Struktur Unit Kerja 👉 LLPT
Wilayah I
Jabatan 👉 Kepala LLPT
Wilayah I (Eselon 2)
User 👉 Prof. Dian
Armanto.,Ph.D
67. Contoh II:
Struktur Unit Kerja 👉
Biro Akademik dan
Administrasi Kerja Sama
Jabatan 👉 Kepala Biro
Akademik dan
Administrasi Kerja Sama
User 👉 Widyatmoko,
S.H, M.M.
68. Memproses Surat Masuk (Operator)
Masukkan alamat https://persuratan.kemdikbud.go.id/login
Masukkan username
Masukkan password
Klik Masuk Aplikasi
69. Menambahkan Surat Masuk
1. Klik Menu Surat
2. Klik Tambah Surat Masuk
3. Pilih Jenis Surat
1. Surat Rutin : Surat yang
berkaitan dengan kegiatan
sehari-hari yang berulang.
2. Surat Penting : Surat yang
memerlukan tindak lanjut
dan mempunyai nilai guna
dalam proses administrasi
3. Surat Rahasia : Surat yang
isinya bersifat rahasia dan
hanya boleh diketahui oleh
pimpinan atau pejabat
yang ditunjuk atau alamat
yang dituju.
4. Surat Pribadi : Surat yang
ditujukan kepada seorang
pejabat atau pegawai
tanpa menyebutkan
jabatan yang
bersangkutan.
78. - Surat siap dikirim,
sebelumnya pastikan
isi dan tujuan surat
sudah benar.
- Klik Kirim untuk
mengirimkan surat
kepada penerima.
- Penerima surat
dalam hal ini terbatas
pada instansi di
Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.
- Setelah dikirim Surat
Keluar tidak dapat
dikoreksi lagi.