Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. T-Account atau
Scontro
• Digunakan sejak
1969/1970 s.d
1999/2000
• Format
menyerupai hufu
T
• Sesuai anggaran
berimbang dan
dinamis
I-Account atau Stafel
• Sejak Tahun
Anggaran 2020
• Format
menyerupai
hufuf I
• Sejalan dengan
anggaran
terpadu dan
anggaran
berbasis kinerja
3. Meningkatkan transparansi
Mempermudah analisis komparasi
Mempermudah pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan APBN
Mempermudah implementasi desentralisasi Fiskal
Sesuai dengan best practice di dunia internasional berdasarkan Government
Financial Static
T-Account atau
Scontro
I-Account atau Stafel
Mengapa Berubah ?
4. A •Pendapatan Negara
B •Belanja Negara
C •Keseimbangan Primer
D •Surplus/Defisit Anggaran
E •Pembiayaan
5. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih (UU 17/2003 pasal 1 angka 13)
Penerimaan
Perpajakan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Hibah
Pajak dalam negeri
Pajak luar negeri
Pendapatan dari
sumber daya
alam
Pendapatan dari
kekayaan
negara yang
dipisahkan
PNBP lainnya
Pendapatan
Hibah dalam negeri
Hibah luar negeri
6. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih (UU 17/2003 pasal 1 angka 14)
Belanja negara dipergunakan untuk :
Penyelenggaran tugas pemerintah
pusat
Pelaksanaan perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pembayaran Bunga
Utang
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Lain-lain
7. Keseimbangan Primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja diluar
pembayaran utang
Salah satu alat analisis untuk melihat keberhasilan fiscal
Apabila :
a. Keseimbangan Primer ≤ 0, maka bunga utang dibayar dari pembiayaan.
b. Keseimbangan Primer ˃ 0, maka Sebagian bunga utang dapat dibayar dari bukan
pembiayaan
Keseimbangan primer = [Pendapatan – (Belanja Total –
Belanja Bunga)]
8. Surplus (Defisit) = Pendapatan – Belanja
Bagaimana bila surplus?
• Bila diperkirakan surplus,
Pemerintah pusat dapat mengajukan
rencana penggunaan surplus
anggaran ke DPR RI
• Surplus penerimaan negara
digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara tahun anggaran
berikutnya antaralain
• Membentuk dana cadangan
• Pengurangan utang negara
• Penyertaan pada perusahaan
negara
• Peningkatan jaminan sosial
Bagaimana bila defisit?
• Dalam hal anggaran diperkirakan
deficit, ditetapkan sumber sumber
pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut dalam UU tentang APBN
• Defisit anggaran dimaksud dibatasi
maksimal 3% dari Produk Domestik
Bruto
• Jumlah pinjaman dibatasi maskimal
60% dari Produk Domestik Bruto
9. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan Anggaran Defisit
Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Surplus
10. Saat ini kita
menggunakan :
• I-Account
• Defisit
Anggaran
A Pendapatan Negara dan Hibah 20
• Pendapatan Negara
• Hibah
B Pendapatan Negara dan Hinah 25
• Dalam Negeri
• Luar Negeri
C Keseimbangan Primer (3)
D
Surplus/Defisit Anggaran atau
Keseimabngan Umum (A-B)
(5)
E Pembiayaan 5
-
=
• Belanja Pemerintah Pusat
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa