SlideShare a Scribd company logo
“Mengenal APBN”
Oleh:
Erickha Wan May Happy Purba
T-Account atau
Scontro
• Digunakan sejak
1969/1970 s.d
1999/2000
• Format
menyerupai hufu
T
• Sesuai anggaran
berimbang dan
dinamis
I-Account atau Stafel
• Sejak Tahun
Anggaran 2020
• Format
menyerupai
hufuf I
• Sejalan dengan
anggaran
terpadu dan
anggaran
berbasis kinerja
 Meningkatkan transparansi
 Mempermudah analisis komparasi
 Mempermudah pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan APBN
 Mempermudah implementasi desentralisasi Fiskal
 Sesuai dengan best practice di dunia internasional berdasarkan Government
Financial Static
T-Account atau
Scontro
I-Account atau Stafel
Mengapa Berubah ?
A •Pendapatan Negara
B •Belanja Negara
C •Keseimbangan Primer
D •Surplus/Defisit Anggaran
E •Pembiayaan
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih (UU 17/2003 pasal 1 angka 13)
Penerimaan
Perpajakan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Hibah
 Pajak dalam negeri
 Pajak luar negeri
 Pendapatan dari
sumber daya
alam
 Pendapatan dari
kekayaan
negara yang
dipisahkan
 PNBP lainnya
 Pendapatan
 Hibah dalam negeri
 Hibah luar negeri
Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih (UU 17/2003 pasal 1 angka 14)
Belanja negara dipergunakan untuk :
 Penyelenggaran tugas pemerintah
pusat
 Pelaksanaan perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pembayaran Bunga
Utang
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Lain-lain
Keseimbangan Primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja diluar
pembayaran utang
Salah satu alat analisis untuk melihat keberhasilan fiscal
Apabila :
a. Keseimbangan Primer ≤ 0, maka bunga utang dibayar dari pembiayaan.
b. Keseimbangan Primer ˃ 0, maka Sebagian bunga utang dapat dibayar dari bukan
pembiayaan
Keseimbangan primer = [Pendapatan – (Belanja Total –
Belanja Bunga)]
Surplus (Defisit) = Pendapatan – Belanja
Bagaimana bila surplus?
• Bila diperkirakan surplus,
Pemerintah pusat dapat mengajukan
rencana penggunaan surplus
anggaran ke DPR RI
• Surplus penerimaan negara
digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara tahun anggaran
berikutnya antaralain
• Membentuk dana cadangan
• Pengurangan utang negara
• Penyertaan pada perusahaan
negara
• Peningkatan jaminan sosial
Bagaimana bila defisit?
• Dalam hal anggaran diperkirakan
deficit, ditetapkan sumber sumber
pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut dalam UU tentang APBN
• Defisit anggaran dimaksud dibatasi
maksimal 3% dari Produk Domestik
Bruto
• Jumlah pinjaman dibatasi maskimal
60% dari Produk Domestik Bruto
Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan Pembiayaan Anggaran Defisit
Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Surplus
Saat ini kita
menggunakan :
• I-Account
• Defisit
Anggaran
A Pendapatan Negara dan Hibah 20
• Pendapatan Negara
• Hibah
B Pendapatan Negara dan Hinah 25
• Dalam Negeri
• Luar Negeri
C Keseimbangan Primer (3)
D
Surplus/Defisit Anggaran atau
Keseimabngan Umum (A-B)
(5)
E Pembiayaan 5
-
=
• Belanja Pemerintah Pusat
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Manajemen Keuangan Negara by Erickha.pptx

More Related Content

Similar to Manajemen Keuangan Negara by Erickha.pptx

APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
Ermianus Samaley
 
Kd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbdKd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbd
Baidhowi Ahmad
 
Media APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptxMedia APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptx
tiomasihite
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
PraktisiMadrasah
 
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptxPERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
ahenggtsas
 
Kelompok ekonomi
Kelompok ekonomiKelompok ekonomi
Kelompok ekonomi
Natalewi Fransiska
 
Apbd
Apbd  Apbd
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptxPertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
AhmadSarladi1
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
akusajahebat
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
Ita Pitriyanti
 
Ekonomi APBN
Ekonomi APBNEkonomi APBN
Ekonomi APBN
Hana Rabiya Awalia
 
Lesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyBeta Uliansyah
 
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
Fiza Xiena
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
ADM KEUANGAN 1.docx
ADM KEUANGAN 1.docxADM KEUANGAN 1.docx
ADM KEUANGAN 1.docx
FadhielAchmad
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
alfaii
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Ary Efendi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
Ary Efendi
 

Similar to Manajemen Keuangan Negara by Erickha.pptx (20)

APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Kd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbdKd 4 apbn dan apbd
Kd 4 apbn dan apbd
 
Media APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptxMedia APBN & APBD.pptx
Media APBN & APBD.pptx
 
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMAAPBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
APBN dan APBD Materi Ekonomi Kelas 12 MA/SMA
 
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptxPERTEMUAN 10 APBN  dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
PERTEMUAN 10 APBN dan APBD& KEBIJ. FISKAL.pptx
 
Kelompok ekonomi
Kelompok ekonomiKelompok ekonomi
Kelompok ekonomi
 
Apbd
Apbd  Apbd
Apbd
 
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptxPertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
Pertemuan 11, PendapatanBelanja negara.pptx
 
Miching versi 2
Miching versi 2Miching versi 2
Miching versi 2
 
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbnSiklus 2 media xi_3.6_apbn
Siklus 2 media xi_3.6_apbn
 
APBN Dan APBD
APBN Dan APBD APBN Dan APBD
APBN Dan APBD
 
Ekonomi APBN
Ekonomi APBNEkonomi APBN
Ekonomi APBN
 
Lesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcy
 
Eko apbd apbn
Eko apbd apbnEko apbd apbn
Eko apbd apbn
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Apbn apbd
Apbn apbdApbn apbd
Apbn apbd
 
ADM KEUANGAN 1.docx
ADM KEUANGAN 1.docxADM KEUANGAN 1.docx
ADM KEUANGAN 1.docx
 
Apbn dan apbd
Apbn dan apbdApbn dan apbd
Apbn dan apbd
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 

Recently uploaded

Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 

Recently uploaded (18)

Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 

Manajemen Keuangan Negara by Erickha.pptx

  • 2. T-Account atau Scontro • Digunakan sejak 1969/1970 s.d 1999/2000 • Format menyerupai hufu T • Sesuai anggaran berimbang dan dinamis I-Account atau Stafel • Sejak Tahun Anggaran 2020 • Format menyerupai hufuf I • Sejalan dengan anggaran terpadu dan anggaran berbasis kinerja
  • 3.  Meningkatkan transparansi  Mempermudah analisis komparasi  Mempermudah pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan APBN  Mempermudah implementasi desentralisasi Fiskal  Sesuai dengan best practice di dunia internasional berdasarkan Government Financial Static T-Account atau Scontro I-Account atau Stafel Mengapa Berubah ?
  • 4. A •Pendapatan Negara B •Belanja Negara C •Keseimbangan Primer D •Surplus/Defisit Anggaran E •Pembiayaan
  • 5. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU 17/2003 pasal 1 angka 13) Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Hibah  Pajak dalam negeri  Pajak luar negeri  Pendapatan dari sumber daya alam  Pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan  PNBP lainnya  Pendapatan  Hibah dalam negeri  Hibah luar negeri
  • 6. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (UU 17/2003 pasal 1 angka 14) Belanja negara dipergunakan untuk :  Penyelenggaran tugas pemerintah pusat  Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Lain-lain
  • 7. Keseimbangan Primer merupakan total penerimaan dikurangi belanja diluar pembayaran utang Salah satu alat analisis untuk melihat keberhasilan fiscal Apabila : a. Keseimbangan Primer ≤ 0, maka bunga utang dibayar dari pembiayaan. b. Keseimbangan Primer ˃ 0, maka Sebagian bunga utang dapat dibayar dari bukan pembiayaan Keseimbangan primer = [Pendapatan – (Belanja Total – Belanja Bunga)]
  • 8. Surplus (Defisit) = Pendapatan – Belanja Bagaimana bila surplus? • Bila diperkirakan surplus, Pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran ke DPR RI • Surplus penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya antaralain • Membentuk dana cadangan • Pengurangan utang negara • Penyertaan pada perusahaan negara • Peningkatan jaminan sosial Bagaimana bila defisit? • Dalam hal anggaran diperkirakan deficit, ditetapkan sumber sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UU tentang APBN • Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto • Jumlah pinjaman dibatasi maskimal 60% dari Produk Domestik Bruto
  • 9. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Anggaran Defisit Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Surplus
  • 10. Saat ini kita menggunakan : • I-Account • Defisit Anggaran A Pendapatan Negara dan Hibah 20 • Pendapatan Negara • Hibah B Pendapatan Negara dan Hinah 25 • Dalam Negeri • Luar Negeri C Keseimbangan Primer (3) D Surplus/Defisit Anggaran atau Keseimabngan Umum (A-B) (5) E Pembiayaan 5 - = • Belanja Pemerintah Pusat • Transfer ke Daerah dan Dana Desa