Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik, meliputi karakteristik dan lingkungan sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, akuntabilitas publik, privatisasi, otonomi daerah, akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi, serta proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik.
Akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara akurat dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan tujuan memenuhi akuntabilitas keuangan negara. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri dibanding akuntansi bisnis dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang ditetapkan PBB.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negaraS'yah Barus
Tinjauan umum dokumen tersebut membahas tentang good governance dan pengelolaan keuangan negara serta reformasi yang terjadi, termasuk perubahan prinsip dan sistem anggaran negara dari sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang tinjauan pustaka mengenai keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan kinerja keuangan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keuangan daerah dalam otonomi daerah, ciri-ciri laporan keuangan daerah yang baik, serta indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi sektor publik, meliputi karakteristik dan lingkungan sektor publik, tujuan akuntansi sektor publik, akuntabilitas publik, privatisasi, otonomi daerah, akuntansi manajemen sektor publik sebagai alat perencanaan dan pengendalian organisasi, serta proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik.
Akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara akurat dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan tujuan memenuhi akuntabilitas keuangan negara. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri dibanding akuntansi bisnis dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang ditetapkan PBB.
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negaraS'yah Barus
Tinjauan umum dokumen tersebut membahas tentang good governance dan pengelolaan keuangan negara serta reformasi yang terjadi, termasuk perubahan prinsip dan sistem anggaran negara dari sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang tinjauan pustaka mengenai keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan kinerja keuangan daerah. Secara khusus membahas tentang pentingnya keuangan daerah dalam otonomi daerah, ciri-ciri laporan keuangan daerah yang baik, serta indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah seperti kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang empat paradigma dalam administrasi publik yaitu Old Public Service, New Public Service, New Public Management, dan New Public Government beserta tahun munculnya. Juga membahas tentang siklus anggaran sektor publik, prinsip-prinsip utama anggaran sektor publik, dan jenis-jenis anggaran sektor publik.
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...YuditiaVirgiansyah
Tugas Akuntansi Sektor Publik
Paper : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Dibidang Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Prodi Akuntansi
Universitas Pakua
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peraturan menteri dalam negeri mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan konsep dan manfaat basis akrual, dasar hukum yang mendukung penerapan basis akrual, lingkup pengaturan standar akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah daerah, serta konsep keterkaitan antar laporan keuangan yang disusun berdas
Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu dimensi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting karena anggaran publik yang tercermin dalam APBD merupakan kumpulan dana masyrakat yang membutuhkan pengelolaan secara akuntabel dan amanah
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORgitamelania1
Basis akrual merupakan metode pencatatan akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian target, sedangkan efisiensi adalah rasio antara output dan input. Paper ini menganalisis penerapan basis akrual di Kota Bogor dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas (1) dasar akuntansi berbasis kas dan akrual, (2) standar akuntansi pemerintahan yang mencakup penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta (3) akuntansi aset tetap, persediaan, dan investasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta karena lingkungan dan tujuan organisasi yang berbeda
2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi perencanaan strategi, penganggaran, dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien
3. Akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi kepada internal organisasi unt
Akuntansi pemerintahan Indonesia dahulu berbasis kas tetapi saat ini sedang beralih ke basis akrual. Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan bisnis, seperti tujuan, pendapatan, beban, dan penganggaran. Namun demikian terdapat pula persamaan seperti siklus akuntansi tahunan dan istilah yang digunakan. Entitas akuntansi dan pelaporan juga berbeda, di mana hanya kementerian dan presiden yang menjadi entitas pelapor
1. Dokumen tersebut membahas kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang mencakup dasar hukum, lingkungan, tujuan, entitas akuntansi dan pelaporan, serta tujuan pelaporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang empat paradigma dalam administrasi publik yaitu Old Public Service, New Public Service, New Public Management, dan New Public Government beserta tahun munculnya. Juga membahas tentang siklus anggaran sektor publik, prinsip-prinsip utama anggaran sektor publik, dan jenis-jenis anggaran sektor publik.
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Di...YuditiaVirgiansyah
Tugas Akuntansi Sektor Publik
Paper : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik Dibidang Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Prodi Akuntansi
Universitas Pakua
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan peraturan menteri dalam negeri mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dokumen tersebut menjelaskan konsep dan manfaat basis akrual, dasar hukum yang mendukung penerapan basis akrual, lingkup pengaturan standar akuntansi berbasis akrual untuk pemerintah daerah, serta konsep keterkaitan antar laporan keuangan yang disusun berdas
Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu dimensi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting karena anggaran publik yang tercermin dalam APBD merupakan kumpulan dana masyrakat yang membutuhkan pengelolaan secara akuntabel dan amanah
ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS BASIS AKRUAL PADA SEKTOR PUBLIK DI KOTA BOGORgitamelania1
Basis akrual merupakan metode pencatatan akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian target, sedangkan efisiensi adalah rasio antara output dan input. Paper ini menganalisis penerapan basis akrual di Kota Bogor dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang standar akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas (1) dasar akuntansi berbasis kas dan akrual, (2) standar akuntansi pemerintahan yang mencakup penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, serta (3) akuntansi aset tetap, persediaan, dan investasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta karena lingkungan dan tujuan organisasi yang berbeda
2. Sistem pengendalian manajemen sektor publik meliputi perencanaan strategi, penganggaran, dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien
3. Akuntansi manajemen sektor publik memberikan informasi kepada internal organisasi unt
Akuntansi pemerintahan Indonesia dahulu berbasis kas tetapi saat ini sedang beralih ke basis akrual. Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan bisnis, seperti tujuan, pendapatan, beban, dan penganggaran. Namun demikian terdapat pula persamaan seperti siklus akuntansi tahunan dan istilah yang digunakan. Entitas akuntansi dan pelaporan juga berbeda, di mana hanya kementerian dan presiden yang menjadi entitas pelapor
2. Sejarah Akuntansi Pemerintahan
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada
sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam
(1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik
sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi.
Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang
terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam
masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat, yang umumnya
berbentuk pemerintahan – organisasi sektor publik ini,
dapat diklasifikasikan dalam :
a. Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
b. Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and
Politic Event)
c. Inovasi teknologi (Technology Inovation)
3. Definisi Akuntansi Pemerintahan
Menurut Kustadi Arinta, Akuntansi Pemerintahan adalah
sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan
Negara (public finance), dan khususnya pada tahap
pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk
pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika
atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit
pemerintahan.
Abdul Halim mendefinisikan Akuntansi
Pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka
menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan
dari entitas pemerintahan guna pengambilan keputusan
ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas
berbagai alternatif arah dan tindakan
4. Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Tujuan akuntansi pemerintahan menurut para ahli, Bachtiar
Arif, Mukhlis dan Iskandar menyatakan beberapa tujuan
diantaranya :
1. Akuntabilitas
Keuangan Negara yang dikelola harus mampu
dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi yang
diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 5.
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah
membantu merancang penyusunan APBD dan strategi
pembangunan dan pengendalian atas kegiatan dalam
rangka pencapaian ketaatan perundang-undangan,
efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
5. Tujuan Akuntansi Pemerintahan (2)
3. Pengawasan
Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan
keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan
pemeriksaan operasional atau manajerial
6. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Berdasarkan tujuannya Bachtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar
menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan
sebagai berikut:
1. Tugas pemerintah adalah berorientasi kepada pelayanan
publik bukan pada laba sehingga dalam akuntansi
pemerintahan tidak ditemukan laporan laba (income
statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan
denganya.
2. Pemerintah melakukan pembukuan anggaran ketika
anggaran tersebut dibukukan
3. Akuntansi pemerintahan memungkinkan penggunaan lebih
dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintah bersifat kaku dikarenakan sangat
bergantung kepada peraturan undang – undang.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal
dan laba ditahan dalam neraca.
7. Syarat Akuntansi Pemerintahan
Terdapat beberapa syarat akuntansi pemerintahan yang harus
dipenuhi sesuai dengan tujuan dan karakteristik yang bertujuan
untuk memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pedoman
terkait akuntansi pemerintahan (A Manual Govermental
Accounting). Dapat diringkas oleh Bachtiar Arif dkk sebagai
berikut :
1. Sistem Akuntansi Pemerintahan dapat memenuhi
persayaratan UUD, UU dan peraturan lain.
2. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus disesuaikan dengan
klasifikasi anggaran yang telah disetujui serta diintegrasikan
pemerintah dan lembaga legislatif.
8. Syarat Akuntansi Pemerintahan (2)
3. Sistem Akuntansi Pemerintahan harus
mengembangkan perkiraan – perkiraan untuk mencatat
transaksi terjadi. Perkiraan yang dibuat harus dapat
menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintahan
yang handal.
4. Perkiraan yang dibuat merupakan analisis ekonomi atas
data keuangan dan mengklasifikasi jenis transaksi
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka
pengembangan perkiraan nasional.
5. Sistem Akuntansi Pemerintahan memudahkan
pemeriksaan aparatur negarao