More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Makalah Multi Akad (Hybrid Contract)
Similar to Makalah Multi Akad (Hybrid Contract) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Makalah Multi Akad (Hybrid Contract)
- 1. i HYBRID CONTRACT / MULTI AKAD Ditujukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah “PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA” Dosen Pengampu : Bakhrul Huda, M.E.I. Disusun oleh : 1. Ahmad Sobri (G04219003) 2. Andika Anindita Iftinan (G04219007) 3. Avita Agustin Listiawan (G04219012) PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2019
- 2. ii KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim........... Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat- Nya sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan penulisan makalah sesuai dengan rencana. Shalawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan menuju jalan terang benderang berupa agama islam. Makalah disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perbankan Syari’ah Di Indonesia dengan judul “Hybrid Contract”. Dengan terselesaikannya penulisan makalah ini kami mengucapkan terimakasih kepada : 1. Allah SWT karena hanya dengan seizin-Nya makalah ini dapat terselesaikan. 2. Bapak Bakhrul Huda, M.E.I. Selaku dosen pembimbing mata kuliah Perbankan Syari’ah Di Indonesia 3. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah ini. Baik secara langsung atau tidak secara langsung. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun tugas makalah ini. Oleh karena itu mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan penulisan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin. Surabaya, 11 Februari 2020 Kelompok 10
- 3. iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..............................................................................................ii Daftar Isi..................................................................................................................iii BAB I ...................................................................................................................... 4 Pendahuluan ........................................................................................................ 4 A. Latar Belakang.......................................................................................... 4 B. Rumusan masalah..................................................................................... 5 C. Tujuan Masalah........................................................................................ 5 BAB II..................................................................................................................... 6 Pembahasan......................................................................................................... 6 A. Pengertian Akad ....................................................................................... 6 B. Pengertian Hybrid Contract / Multi akad ................................................. 6 C. Macam-Macam Multi Akad ..................................................................... 9 D. Dalil-Dalil Kebolehan/Keharaman Dalam Multi Akad.......................... 11 E. Praktik Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah...................... 17 BAB III.................................................................................................................. 19 Penutup .............................................................................................................. 19 A. Kesimpulan............................................................................................. 19 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 20
- 4. 4 BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri atau bisnis praktisi telah melakukan berbagai upaya untuk mecipatakan produk-produk baru. Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk pembiayaan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan hibryd contract (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan pencermatan, beberapa atau bahkan sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad (multi akad). Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qard, dan kafalah. obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudarabah (atau ijarah) dan wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak- tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan multi akad. Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadits Nabi yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syari‘at Islam. Dalam kegiatan bisnis modern, transaksi yang menggunakan multi akad beragam dan bermacam-macam dan sebagian besar umat membutuhkan transaksi tersebut.
- 5. 5 B. Rumusan masalah 1. Apa pengertian akad? 2. Apa pengertian hybrid contract / multi akad? 3. Apa saja dalil-dalil kebolehan / keharaman dalam multi akad? 4. Bagaimana praktik multi akad dalam lembaga keungan syari’ah? C. Tujuan Masalah 1. Untuk mengetahui pengertian akad 2. Untuk mengetahui pengertian hybrid contract / multi akad 3. Untuk mengetahui dalil-dalil kebolehan / keharaman dalam multi akad 4. Untuk mengetahui praktik multi akad dalam Lembaga keuangan syari’ah
- 6. 6 BAB II Pembahasan 1. Pengertian Akad Hubungan hukum antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kontrak / perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan akad berasal dari Al-aqdun yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata ‘akad’ secara terminology fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan Kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.1 Dengan adanya suatu akad maka pihak terikat oleh ketentuan hukum islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (iltizam) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah. Sahnya suatu akad menurut hukum islam ditentukan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tetapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk.2 2. Pengertian Hybrid Contract / Multi Akad Hybrid contract atau diterjemahkan menjadi multi akad, kata multi akad terdiri dari dua kata yaitu ‘multi’ dan ‘akad’. Multi dalam Bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Akad dalam Bahasa Indonesia berarti (1) janji; perjanjian; (2) kontrak.3 Dengan demikian, multi akad dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian berganda atau kontrak yang banyak, lebih dari satu. 1 A. Shomad. 2010. Hukum Islam Penormaan Syariah dalamHukum Indonesia.Jakarta: Prenada Media, hlm. 177 2 Gemala Dewi. Aspek-Aspek Hukumdalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 14 3 Tim penyusun.Op-cit,hlm. 671
- 7. 7 Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu Al-’uqûd al-murakkabah yang berarti akad ganda (rangkap). Al-’uqûd al-murakkabah terdiri dari dua kata al-’uqûd dan al-murakkabah. Kata ‘aqd secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi ‘aqd berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata Al-murakkabah (murakkab) secara etimologi, yakni mengumpulkan atau menghimpun.4 Jadi Al-’uqûd al-murakkabah yaitu perjanjian yang terkumpul atau akad yang menumpuk. Adapun beberapa definisi tentang multi akad dari beberapa ulama : 1) Nazih Hammad mendefinisikan transaksi multi akad sebagai berikut: “Dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah, sharaf, syirkah, mudharabah dsb., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang seba gai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu”.5 2) Al-Imrani memberikan definisi yang dekat dengan definisi “Nazih Hammad di atas sebagai berikut: Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah transaksi baik secara gabung (al-jam’) ataupun secara timbal balik (al-taqabul) yang mana seluruh hak dan 4 Hasanudin, ”Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”,Multi Akad padaLembaga KeuanganSyariah, (Mei, 2009), 3. 5 Nazih Hammad, al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), hal. 7.
- 8. 8 kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu dianggap seperti akibat dari akad yang satu”.6 Dari definisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (mutaqabalah) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (mujtama’ah). Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (thabi’i) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (ta’dili).7 Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (al-‘aqd al-ashli) dan akad yang mengikutinya (al-‘aqd al-tabi’i). Di sisi lain, transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya. 3. Macam-Macam Multi Akad Menurut pendapat Imam Abu Hanifah multi akad dibagi menjadi 5 macam, diantaranya sebagai berikut: 6 Abdullah bin Muhammad al-Imrani, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010), hal. 46. 7 Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalamFatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” al-Ahkam vol 11 no. 1, Juni 2016, hal. 209-211. http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.862
- 9. 9 1) Al-’uqûd al-mutaqâbilah (akad Bergantung/akad Bersyarat) Al-Mutaqâbilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-’uqûd al-mutaqâbilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. 2) Al-’uqûd al–mujtami’ah (akad Terkumpul) Al-’uqûd al-mujtami’ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad yang mujtami’ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. 3) Al-’uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah (akad berlawanan) Ketiga istilah al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanâfiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanâqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanâqidhah
- 10. 10 karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. 4) Al-’uqûd al-mukhtalifah (akad berbeda) Multi akad yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijârah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad berlangsung (fi al-majlis), sedangkan dalam ijârah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad berlangsung. Perbedaan antara multi akad yang mukhtalifah dengan yang mutanâqidhah, mutadhâdah, dan mutanâfiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing tersebut. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetapi tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat disimpulkan bahwa multi akad yang mutanâqidhah, mutadhâdah, dan mutanâfiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian, pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam. 5) Al-’uqûd al-mutajânisah (akad sejenis) Al-’uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad
- 11. 11 jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; al-’uqûd al-mutaqâbilah, al-’uqûd al–mujtami’ah, adalah multi akad yang diperbolehkan8 4. Dalil-dalil kebolehan / keharaman dalam multi akad Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad yang biasa digunakan, yaitu transaksi multi akad bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) dan multi akad tergabung (al- ‘uqud al-mujtami’ah). Maka pembahasan dalam bagian ini akan dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu transaksi bersyarat akad dan multi akad dalam satu transaksi. A. Dalil Transaksi Dengan Syarat Akad di Dalamnya (syarth ‘aqd fi ‘aqd) Pembahasan mengenai akad bersyarat di dalam transaksi akan berkisar pada beberapa hadis yang saling bertentangan mengenai syarat. Beberapa hadis tersebut adalah: a) Dalil yang Menunjukkan Kebolehan Syarat Akad 1) Dalil dari Jabir bin ‘Abdillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah membeli unta darinya dengan syarat ditunggangi oleh Jabir sampai Madinah.9 Dalil ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan al-Nasa’i. 8 Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.Makalah Ekonomi Islam Edisi 28 Mei 2009. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, Hlm. 3 – 4 9 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Kairo: Makniz, tt.), hal. 747-748.; Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim (Kairo: Makniz, tt.), hal. 821-823.
- 12. 12 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, dan Abu Dawud bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: َينِمِل ْس ُ ْ اْل َنْيَب ٌزِائ َج ُح ْ لُّالصى َ لَع َنو ُمِل ْس ُ ْ اْلَو ا ًامَر َح َّل َح َ أ ْو َ أ ً ال َ ال َح َمَّر َحا ًح ْ لُص َّ الِإ ا ًامَر َح َّل َح َ أ ْو َ أ ً ال َ ال َح َمَّر َحا ً طْر َ ش َّ الِإ ْمِه ِوطُر ُ ش Janji perdamaian itu diperbolehkan di antara sesama muslim, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, sesama muslim itu konsisten dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. b) Dalil yang Melarang Adanya Syarat Akad. 1) Hadis yang dikenal dengan istilah hadis Barirah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: ِاب َت ِك ىِف َسْي َ ل ا ً طْر َ ش َ طَر َ ت ْ اش ِن َم ِ َّ اَّلل ِاب َت ِك ىِف ْت َس ْي َ لا ً وطُر ُ ش َنو ُ طِر َ ت ْ ش َي ٍاس َ ن ُ أ ُال َبا َمُُ َ ل َسْي َ ل َ َ ِ َّ اَّلل ِ َّ اَّلل ُ طْر َ ش ٍةَّر َم َ ة َ ائ ِم َ طَر َ ش ْنِإَوُق َ ثْو َ أَو ُّق َح َ أ Kenapa manusia membuat syarat-syarat yang tak ada di dalam Kitabullah, siapa yang membuat syarat-syarat yang tak ada di dalam Kitabullah maka syarat itu tidak berlaku baginya, meski ia menegaskannya seratus kali. Syaratnya Allah itu lebih berhak dan lebih kuat. 2) Hadis dari Abdullah bin Amru bin al-‘Ash yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’I bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: َسْي َ لا َم ُعْيَب َ الَو ْن َمْض َ ت ْم َ لا َم ُحْبِر َ الَو ٍعْيَب ىِف ِان َ طْر َ ش َ الَو ٌعْيَبَو ٌ ف َ ل َس ُّل ِحَي َ الََِْْع
- 13. 13 Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai’, dan juga dua syarat dalam satu akad bai’, dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki. Dalam hadis-hadis di atas, dan baik dari hadis yang membolehkan ataupun yang melarang terdapat hadis yang bersifat umum dan bersifat khusus. Hadis kebolehan syarat akad. Hadis pertama bersifat khusus, secara jelas menyatakan terjadinya syarat di dalam akad bai’ di masa Rasulullah. Hadis kedua bersifat umum, mencakup berbagai syarat yang bisa dilakukan, dengan syarat tidak mengganggu gugat konsep halal dan haram. Perpaduan antara dua hadis umum dan khusus ini dapat menjadi landasan adanya syarat di dalam akad, tak hanya terbatas pada akad bai’ saja namun juga berbagai akad lain selama sesuai dengan petunjuk keumuman hadis yang kedua. Hadis larangan syarat akad. Hadis pertama juga bersifat umum, menyatakan batilnya segala syarat apapun yang tak ada di dalam Kitabullah, baik syarat di dalam suatu akad ataupun syarat yang berada di luar akad. Dan hadis kedua bersifat khusus, hadis itu jelas menyatakan bahwa tak boleh ada dua syarat di dalam akad bai’. Bahkan terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang akad bai’ yang bersyarat.10 B. Dalil larangan multi akad dalam satu transaksi Pembahasan mengenai hukum transaksi multi akad dalam fikih akan selalu berkaitan dengan beberapa hadis Rasulullah yang 10 Hadis itu diriwayatkan oleh al-Thabrani dalam Mu’jam al-Awsath, al-Ashbahani dalamMusnad Abi Hanifah, al-Hakim dalam Ma’rifat Ulum al-Hadits, dan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla, seluruhnya berasal dari Abdullah bin Ayyub al-Qirabi dengan sanadnya dari Abu Hanifah. Namun sanad dari hadis ini lemah, dan matannya jelas bertentangan dengan hadis dalam bab ini yang lebih kuat (hadis no. 1).
- 14. 14 melarang mengenai adanya dua akad dalam satu transaksi, beberapa hadis itu adalah: 1) Hadis larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: ٍةَعْيَب ىِف ِنْيَتَعْيَب ْعِب َ ت َ الَو ُُ ْعَب ْ ات َ َ ٍىء ِل َم ى َ لَع َت ْ ل ِح ُ أا َ ذِإَو ٌم ْ ل ُ ظ ِى ِن َ غ ْ ال ُل ْ ط َم “Mengulur waktu pemayaran hutang padahal ia mampu adalah sebuah bentuk kezaliman, dan jika hutangmu dialihkan kepada orang lain maka ikutilah, dan janganlah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli”.11 Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: ِ َّ اَّلل ُلو ُسَر ى َه َ نﷺٍةَعْيَب ىِف ِنْيَتَعْيَب ْنَع “Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.12 Abu Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: ا َبِالر ِو َ أا َمُه ُس َ كْو َ أ ُُ َ ل َ َ ٍةَعْيَب ىِف ِنْيَتَعْيَب َاع َب ْن َم “Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba”.13 11 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Kairo: Makniz, tt.) hal. 407. 12 Ibid, 384.
- 15. 15 2) Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata: ِ َّ اَّلل ُلو ُسَر ى َه َ نﷺٍة ََ ِاحَو ٍة َ ق ْ فَص ىِف ِنْيَت َ ق ْ فَص ْنَع “Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad”.14 3) Hadis larangan menyatukan akad bai’ dan salaf Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash bahwa ia berkata: ِ َّ اَّلل ُلو ُسَر ى َه َ نﷺَم ِحْبِر ْنَعَو ٍف َ ل َسَو ٍعْيَب ْنَعَو ٍةَعْيَب ىِف ِنْيَتَعْيَب ْنَعْم َ لا ْنِع َ كَد َسْي َ لا َم ِعْيَب ْنَعَو ْن َمْضُي “Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu”.15 Kata ‘naha’ dalam tiga hadis di atas jelas menunjukkan sebuah pelarangan, dan hukum asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman perkara tersebut, dan selama tidak ada qarinah yang memalingkan pelarangan ini kepada hal lain 13 Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Kairo: Makniz, tt.), hal. 682. 14 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), jil. 6, hal. 324. 15 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, jil. 11, hal. 203.
- 16. 16 maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut. Mengenai hadis yang ketiga, yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya akad bai’ dan akad salaf atau qardh dalam satu transaksi, ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa larangan tesebut untuk menghindari dari terjerumus ke dalam riba yang diharamkan. Sebagai contohnya, hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan uang sejumlah seribu (qardh) lalu ia menjual barang yang bernilai 800 kepada orang itu dengan harga 1000 dengan niatan agar ia bisa mendapatkan uang dua ribu darinya.16 Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum namun terkhusus kepada beberapa bentuk multi akad saja, seperti terkumpulnya bai’ dan salaf (qardh) dalam satu transaksi seperti yang ditunjukkan pada hadis ketiga, atau tiga jenis penafsiran terhadap hadis pertama dan kedua di atas. Jika kembali pada kaidah tentang hukum asal pada urusan muamalah maka dapat diketahui bahwa hukum asal pada urusan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menyatakan pengharaman atau pembatalannya.17 16 Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Dammam: Dar Ibn al- Jauzi, 1423 H), jil 5, hal. 17-18. 17 Abdullah bin Muhammad al-Imrani, al-‘Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah,hal.69-75.
- 17. 17 5. Praktik Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Diantara banyak produk Bank Syariah yang mengandung multi akad dan yang sudah lazim dipraktikan, diantaranya adalah pembiayaan murabahah, ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dan musyarakah mutanaqishah (MMq). Murabahah18 yang diterapkan di Bank Syariah adalah perpaduan dua jual beli dan janji. Dapat dilihat pada produk Murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembeli) - al-Murabahah li al-Amir bi al-Syirā, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli (nasabah), lembaga keuangan (Bank Syariah) dan penjual (pemilik barang). Jual beli pertama antara Bank Syariah dengan penyedia barang dan jual beli kedua antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah memesan suatu barang tertentu kepada Bank Syariah, kemudian Bank Syariah membeli barang tersebut dari penyedia barang, baik secara langsung atau wakalah kepada nasabah19. Tahap selanjutnya Bank Syariah menjual barang itu kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Baik Bank Syariah maupun nasabah saling berjanji untuk membeli barang sesuai dengan pesanan. Bank Syariah dapat menjual barang tersebut setelah barang dimiliki bank. Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah. Dampak hukum dari transaksi itu, yaitu beralihnya objek jual beli dari Bank Syariah kepada nasabah. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)20 adalah kontrak sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa. Praktik ijarah muntahiya bittamlik di Bank Syariah adalah Bank Syariah menyewakan suatu objek sewa 18 Lihat Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Ps.116-124 KHES. Ps. 9 PBI No. 7/46/PBI/2005/PBI No. 9/19/PBI/2007. Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017. 19 Akad muarabahah biasanya digabung dengan akad wadi’ah atau akad wakalah,sehingga melahirkan model akad baru muarabahah wa wadi’ah dan murabahah wa wakalah. 20 Lihat Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. Ps.322-329 KHES. PS.16 PBI No. 7/46/PBI/2005. Butir III.7.d/PBI No. 9/19/PBI/2007. SEBI Nomor 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008, Fatwa DSN-MUI NO. 102/DSN-MUI/X/2016.
- 18. 18 kepada nasabah untuk waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa sewa selesai dan semua cicilan dibayar, objek sewa tersebut beralih kepemilikannya kepada nasabah dengan menggunakan akad baru, yakni hibah atau jual beli sesuai wa’ad. Implementasi musyarakah mutanaqishah (MMq)21 dalam operasional Bank Syariah adalah merupakan kerjasama antara Bank Syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda, dimana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besarnya kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki Bank Syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi Bank Syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal/dana nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan Bank Syariah terhadap barang berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. 21 Lihat Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 dan Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 Bagian II.1.2.
- 19. 19 BAB III Penutup A. Kesimpulan Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (thabi’i) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (ta’dili). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (al-‘aqd al- ashli) dan akad yang mengikutinya (al-‘aqd al-tabi’i). Menurut pendapat Imam Abu Hanifah multi akad dibagi menjadi 5 macam, diantaranya sebagai berikut: 1) Al-’uqûd al-mutaqâbilah (akad Bergantung/akad Bersyarat) 2) Al-’uqûd al–mujtami’ah (akad Terkumpul) 3) Al-’uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah (akad berlawanan) 4) Al-’uqûd al-mukhtalifah (akad berbeda) 5) Al-’uqûd al-mutajânisah (akad sejenis) Terdapat dua jenis transaksi multi akad yang biasa digunakan, yaitu transaksi multi akad bergantung/bersyarat (al-‘uqud al-mutaqabilah) dan multi akad tergabung (al-‘uqud al-mujtami’ah). Murabahah yang diterapkan di Bank Syariah adalah perpaduan dua jual beli dan janji. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah kontrak sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sewa. Implementasi musyarakah mutanaqishah (MMq) dalam operasional Bank Syariah adalah merupakan kerjasama antara Bank Syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang atau benda, dimana asset barang tersebut jadi milik bersama.
- 20. 20 DAFTAR PUSTAKA A. Shomad. 2010. Hukum Islam Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Kairo: Makniz, tt.). 2013. Ensiklopedia hadits jami' at-Tirmidzi. Jakarta: Almahira. Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. 2016. Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim (Al- Lu’lu Wal Marjan). Aqwam Medika. Gemala Dewi. 2004. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana. Huda, Nurul. Heykal, Mohamad. 2010. Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis). Jakarta: Kencana. Hasanudin. 2009. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta. Mujahidin, Akhmad. 2017. Hukum Perbankan Syariah. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Nazih Hammad. 2005. al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Qalam. Umam, Khotibul. 2016. Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers. Usanti, Trisadini P. dkk. 2013. Transaksi Bank Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.