Dokumen tersebut membahas tentang akad dalam ekonomi dan keuangan syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. DSN-MUI telah mengeluarkan sembilan fatwa mengenai berbagai jenis akad yang relevan dengan transaksi ekonomi dan keuangan syariah seperti akad ijarah, ju'alah, kafalah, tabarru', wakalah, mudharabah musytarakah, dan murabahah.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional dianggap tidak sah secara syariah karena akad dan sistem bagi hasilnya.
2. Ada dua mazhab dalam koperasi syariah, yang pertama hanya mengkonversi kegiatan koperasi, sedangkan yang kedua mengubah akadnya menjadi akad syirkah.
3. Mazhab kedua dianggap lebih kuat karena
Dokumen tersebut membahas delapan penyimpangan hukum syirkah, yaitu: (1) tidak adanya syarik badan pada akad pembentukan syirkah, (2) tidak adanya ijab dan kabul pada akad pembentukan syirkah, (3) tidak adanya ketentuan nisbah bagi hasil, (4) tidak adanya ketentuan nisbah bagi rugi, (5) bagi hasil dengan prinsip revenue sharing, (6) bagi hasil dalam jumlah nominal
Asuransi syariah di Indonesia bermula dari perusahaan asuransi konvensional pada abad ke-19. Pada tahun 1993, beberapa lembaga membentuk tim untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah pertama, yaitu Syarikat Takaful Indonesia. Produk asuransi syariah meliputi asuransi keluarga dan umum, yang didasarkan pada prinsip saling tolong menolong antarpeserta.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kafalah dalam hukum Islam. Kafalah adalah jaminan seseorang atas kewajiban orang lain untuk memenuhi hutang. Dokumen menjelaskan pengertian, hukum, rukun, dan syarat kafalah menurut pandangan ulama. Disebutkan pula bahwa asuransi dianggap haram karena objek akadnya bertentangan dengan syariat Islam.
1. Dokumen tersebut membahas perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional dianggap tidak sah secara syariah karena akad dan sistem bagi hasilnya.
2. Ada dua mazhab dalam koperasi syariah, yang pertama hanya mengkonversi kegiatan koperasi, sedangkan yang kedua mengubah akadnya menjadi akad syirkah.
3. Mazhab kedua dianggap lebih kuat karena
Dokumen tersebut membahas delapan penyimpangan hukum syirkah, yaitu: (1) tidak adanya syarik badan pada akad pembentukan syirkah, (2) tidak adanya ijab dan kabul pada akad pembentukan syirkah, (3) tidak adanya ketentuan nisbah bagi hasil, (4) tidak adanya ketentuan nisbah bagi rugi, (5) bagi hasil dengan prinsip revenue sharing, (6) bagi hasil dalam jumlah nominal
Asuransi syariah di Indonesia bermula dari perusahaan asuransi konvensional pada abad ke-19. Pada tahun 1993, beberapa lembaga membentuk tim untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah pertama, yaitu Syarikat Takaful Indonesia. Produk asuransi syariah meliputi asuransi keluarga dan umum, yang didasarkan pada prinsip saling tolong menolong antarpeserta.
Murabahah KPP adalah metode pembiayaan di bank syariah dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi serta dibayar secara angsuran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum-hukum jualah (sayembara) yang mencakup 4 poin utama, yaitu: 1) pengertian jualah, 2) hukum jualah, 3) rukun-rukun jualah, dan 4) beberapa hukum jualah.
Teks ini membahas latar belakang gadai syariah, akad-akad dalam gadai syariah, dan analisis kritik terhadap gadai syariah. Gadai syariah lahir untuk mengkoreksi gadai konvensional. Namun demikian, gadai syariah dianggap batil karena terjadi multi akad dan unsur riba dalam bentuk biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan seharusnya menjadi tanggung jawab murtahin, bukan rahin.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian mudharabah menurut literatur fikih dan praktiknya dalam perbankan syariah di Indonesia. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan usaha, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun, syarat, dan macam-macam syirkah menurut hukum Islam. Terdapat dua jenis syirkah yaitu syirkah amelak dan syirkah akad, dimana syirkah akad terdiri dari syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum asuransi di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUH Perdata serta jenis-jenis polis asuransi dan persyaratan yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
1. Presentasi membahas tentang syirkah dan mudharabah, termasuk definisi, dalil, jenis-jenis syirkah, rukun dan syarat syirkah, serta penjelasan musyarakah dan mudharabah.
2. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dengan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.
3. Musyarakah adalah kerjasama usaha antara pemilik modal
Dokumen tersebut membahas konsep mudharabah secara historis dan filosofis berdasarkan referensi dari kitab-kitab fiqih klasik dan ulama kontemporer. Mudharabah didefinisikan sebagai akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dijalankan usaha dagang dengan kesepakatan pembagian laba. Hukum mudharabah diijinkan berdasarkan ijma' ulama.
Lembaga keuangan syariah sampai sejauh ini terus mengalami peningkatan. Bentuk dari Lembaga salah satunya adalah asuransi syariah yang dikenal dengan takaful. Asuransi Syariah pertama adalah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai perusahaan pada 24 Februari 1994 berawal dari prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimatangkan melalui seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia. Dimonitori oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan, serta para pengusaha muslim Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1994 berdirilah PT Asuransi Takaful Keluarga, saat itu saham dimiliki oleh IDB, Takaful Malaysia,Permodalan Nasional Madani dan Bank Muamalat. Maka, mulailah perkembangan asuransi syariah (takaful) di Indonesia.
Akad memiliki peranan penting dalam fiqh muamalah karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Makalah ini membahas konsep akad meliputi asal-usul, pengertian, rukun dan syarat akad, serta jenis-jenis akad dan implikasinya terhadap transaksi."
Murabahah KPP adalah metode pembiayaan di bank syariah dimana nasabah meminta bank untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi serta dibayar secara angsuran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum-hukum jualah (sayembara) yang mencakup 4 poin utama, yaitu: 1) pengertian jualah, 2) hukum jualah, 3) rukun-rukun jualah, dan 4) beberapa hukum jualah.
Teks ini membahas latar belakang gadai syariah, akad-akad dalam gadai syariah, dan analisis kritik terhadap gadai syariah. Gadai syariah lahir untuk mengkoreksi gadai konvensional. Namun demikian, gadai syariah dianggap batil karena terjadi multi akad dan unsur riba dalam bentuk biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan seharusnya menjadi tanggung jawab murtahin, bukan rahin.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian mudharabah menurut literatur fikih dan praktiknya dalam perbankan syariah di Indonesia. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan usaha, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hukum, rukun, syarat, dan macam-macam syirkah menurut hukum Islam. Terdapat dua jenis syirkah yaitu syirkah amelak dan syirkah akad, dimana syirkah akad terdiri dari syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh, dan mufawadah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum asuransi di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUH Perdata serta jenis-jenis polis asuransi dan persyaratan yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum gadai (rahn) menurut hukum Islam. Terdapat empat pokok bahasan utama yaitu pengertian rahn, hukum rahn, rukun dan syarat rahn, serta pemanfaatan barang yang digadaikan. Rahn didefinisikan sebagai harta yang dijadikan jaminan untuk hutang yang akan digunakan untuk melunasi hutang bila si pemberi gadai tidak mampu membayar. Hukum rahn dijelaskan bo
1. Presentasi membahas tentang syirkah dan mudharabah, termasuk definisi, dalil, jenis-jenis syirkah, rukun dan syarat syirkah, serta penjelasan musyarakah dan mudharabah.
2. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dengan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.
3. Musyarakah adalah kerjasama usaha antara pemilik modal
Dokumen tersebut membahas konsep mudharabah secara historis dan filosofis berdasarkan referensi dari kitab-kitab fiqih klasik dan ulama kontemporer. Mudharabah didefinisikan sebagai akad antara dua pihak dimana satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk dijalankan usaha dagang dengan kesepakatan pembagian laba. Hukum mudharabah diijinkan berdasarkan ijma' ulama.
Lembaga keuangan syariah sampai sejauh ini terus mengalami peningkatan. Bentuk dari Lembaga salah satunya adalah asuransi syariah yang dikenal dengan takaful. Asuransi Syariah pertama adalah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai perusahaan pada 24 Februari 1994 berawal dari prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimatangkan melalui seminar nasional dan studi banding dengan Takaful Malaysia. Dimonitori oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan, serta para pengusaha muslim Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1994 berdirilah PT Asuransi Takaful Keluarga, saat itu saham dimiliki oleh IDB, Takaful Malaysia,Permodalan Nasional Madani dan Bank Muamalat. Maka, mulailah perkembangan asuransi syariah (takaful) di Indonesia.
Akad memiliki peranan penting dalam fiqh muamalah karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Makalah ini membahas konsep akad meliputi asal-usul, pengertian, rukun dan syarat akad, serta jenis-jenis akad dan implikasinya terhadap transaksi."
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah fiqih. Kaidah fiqih merupakan asas atau pondasi yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Dokumen tersebut menjelaskan definisi kaidah fiqih, contoh kaidah umum dalam hukum fiqih, perbedaan antara kaidah fiqih dan kaidah ushul fiqih, serta penerapan kaidah fiqih dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga.
Makalah Filsafat Hukum Islam tentang Asuransi Syariah dan Multi Level MarketingAZA Zulfi
Makalah ini membahas tentang pembidangan hukum Islam dalam bidang muamalah khususnya asuransi dan multi level marketing, dengan menjelaskan pengertian muamalah, ruang lingkup fiqh muamalah, pengertian asuransi dan asuransi syariah serta sistem kerja multi level marketing."
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah dan fatwa terkait investasi di pasar modal syariah. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi fatwa, karakteristik fatwa, dasar diperbolehkannya transaksi jual beli efek secara syariah, serta contoh fatwa DSN-MUI terkait investasi di pasar modal syariah.
Syirkah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan bekerja sama dalam suatu usaha. Ada dua jenis syirkah, yaitu syirkah harta dan syirkah kerja. Perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil sedangkan perbankan konvensional menerapkan bunga. Ada perbedaan pendapat tentang hukum asuransi, tetapi secara umum asuransi syariah diatur berdasarkan prinsip kerja sama
Ijma' dan penerapan dalam ekonomi, keuangan dan perbankanAhmad Zainal Arifin
Dokumen tersebut membahas tentang ijma' dan penerapannya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa ijma' adalah kesepakatan para ulama, dan ijma' telah menetapkan larangan bunga, ketidakhalalan reksadana konvensional, serta larangan asuransi konvensional.
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literaturaalmutawali
Dokumen tersebut membahas tentang landasan teori obligasi syariah dan obligasi pada umumnya. Secara ringkas, dibahas mengenai sumber hukum syariah terkait obligasi seperti Al Quran dan Hadis, akad-akad yang diperbolehkan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta fatwa DSN-MUI terkait obligasi syariah dan obligasi syariah ijarah. Juga diberikan pengertian obligasi secara umum sebagai surat
Kelompok 4 membahas beberapa topik terkait kerjasama ekonomi Islam seperti syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Syirkah dijelaskan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. Perbankan syariah beroperasi tanpa bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil. Ada berbagai pendapat ulama tentang hukum asuransi, tetapi pada umumnya asuransi syariah
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi konvensional dan syariah dari segi definisi, sejarah, prinsip, ketentuan hukum, dan unsur-unsur pelaksanaannya. Asuransi ditinjau sebagai metode mengurangi risiko dengan memindahkan dan menggabungkan ketidakpastian, serta memiliki perbedaan pada akad, investasi, dan pembagian keuntungan antara sistem konvensional dan syariah.
Similar to Akad dalam ekonomi dan keuangan syariah (20)
1. AKAD DALAM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI ( DSN-MUI)
Hukum Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing:
Abdul Kadir Jailani, SH., MH
Disusun Oleh
Nama : Rizki Isra
NIM : 1574201249
Semeseter : V
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
T.A 2017/2018
2. Pengertian Akad dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah
Secara bahasa, akad artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian.
Mengikat tali, bahasa arabnya: َقَدَ لا َبَلََ . Sesuatu yang terikat disebut ma`qud. (al-Fairuz
Abadzi, al-Qomus al Muhith, Syamilah, kata: )دقع
Dalam pengertian umum, akad artinya sesuatu yang menjadi komitmen seseorang
untuk dilakukan atau komitmen seseorang yang menuntut agar orang lain melakukan suatu
perbuatan tertentu yang dia inginkan. (al-Jashsas, Ahkam al-Qur`an, Mauqi al-Islam, jilid 5,
hlm. 181). Berdasarkan pengertian ini maka jual-beli, nikah, dan semua transaksi komersial
dan ganti rugi bisa disebut akad.
Demikian pula sumpah untuk melakukan perbuatan tertentu di masa mendatang juga
disebut akad. Karena sumpah termasuk diantara komitmen untuk melakukan sesuatu di masa
mendatang. Secara garis besar akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua
belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi
hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.
Pengertian Ekonomi keuangan syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan
permasalahan ekonomi keuangan dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran
agama Islam) yang memendang ekonomi sebagai implikasi konsep ibadah yaitu Muamalah
dengan hukum mubah atau boleh dalam kaidah yang tidak melanggar larangan-larangan
dalam islam, larangan dalam aktifitas ekonomi syari’ah itu biasanya lebih menitik beratkan
pada riba (tambahan yang dibebankan kepada nasabah), maysir (judi / untung untungan),
gharar (pertaruhan), risywah (suap-menyuap / korupsi)..
Dengan demikian berdasarkan penjabarab diatas dapat disimpulkan Akad dalam
Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan dalam kegiatan ekonomi dan
keuangan yang mengikuti hukum dan syariat Islam dan mengikat kedua belah pihak untuk
melaksanakan kesepakatan tersebut.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ( DSN-MUI) Tentang Akad dalam Ekonomi Keuangan
Syariah
Untuk dapat menjalankan ekonomi dan keuangan syariah diperlukan salah satu unsur
hukum Islam berupa fatwa. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum
syariah dalam suatu persoalan sebagai jawabah atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta
fatwa (mustafti) baik secara perorangan atau kolektif.
Diperlukan fatwa untuk menjawab beberapa permasalahan dalam ekonomi dan
keuangan modern yang tergolong cukup kompleks dan merupakan hal baru jika dilihat dari
konteks fiqh. Oleh karena itu, Fatwa tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan ekonomi
dan keuangan syariah saat ini.
Di Indonesia, fatwa ekonomi dan keuangan syariah dilimpahkan ke MUI yang secara
khusus dikeluarkan oleh lembaga tersendiri dibawah MUI yaitu Dewan Syariah Nasional -
DSN. Meski bukan merupakan lembaga pemerintah, namun fatwa yang dikeluarkan oleh
DSN-MUI menjadi acuan lembaga pemerintah dalam membuat regulasi tentang ekonomi dan
keuangan syariah. tak heran jika istilah DSN-MUI masuk dalam Undang-Undang atau
peraturan BI, Peraturan OJK, atau peraturan menteri.
DSN-MUI termasuk yang cukup aktif dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi
dan keuangan syariah, hingga saat ini sudah 108 fatwa yang dikeluarkan. Berikut ini daftar
lengkap fatwa DSN MUI yang dijadikan acuan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah
di Indonesia. Diantara 108 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI terdapat beberapa
fatwa mengenai akad yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu:
1. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan
Rumah (PPR)-Indent
2. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
3. Akad Ju’alah
4. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
5. Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
6. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah
7. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
8. Akad Mudharbah Musyatarakah
9. Konversi Akad Murabahah
4. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah
(PPR)-Indent
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-102 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 01 Oktober 2016. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk
Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Indent adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu
barang untuk produk PPR inden.
Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-101 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 01 Oktober 2016. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah adalah akad
sewa-menyewa atas manfaat suatu barang yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan
spesifikasinya (kuantitas dan kuaIitas).
Akad Ju’alah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-62 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 06 Desemberber 2007. Akad Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam)
untuk memberikan imbalan dari suatu pekerjaan/jasa.
Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-57 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 30 Mei 2007. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah adalah
transaksi ekspor-impor nasabah dijamin oleh LKS dengan akad kafalah (akad penjaminan) dan LKS
mendapatkan fee atas jasa Penjaminan.
Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-53 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah adalah akad yang
dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan
untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-52 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan
Reasuransi Syariah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk
mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah (fee).
5. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-51 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
adalah akad penyertaan modal bersama antara peserta dengan perusahaan asuransi dalam suatu
investasi dan perusahaan asuransi mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan dana.
Akad Mudharbah Musyatarakah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-50 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan
disahkan pada 23 Maret 2006. Akad Mudharbah Musyatarakah adalah bentuk akad Mudharabah di
mana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.
Konversi Akad Murabahah
Fatwa ini merupakan Fatwa ke-49 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-
MUI) dan disahkan pada 25 Februari 2005. Konversi Akad Murabahah Adalah pembuatan akad baru
oleh LKS terhadap nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan murabahahnya tepat waktu.
6. Kesimpulan
Akad dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan suatu kesepakatan dalam kegiatan
ekonomi dan keuangan yang mengikuti hukum dan syariat Islam.
DSN-MUI mengeluarkan 9 fatwa mengenai akad yang berhubungan dengan ekonomi dan
keuangan syariah, yaitu:
1. Akad Al-ijarah Al-Maushufah fi Al-dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan
Rumah (PPR)-Indent
2. Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
3. Akad Ju’alah
4. Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
5. Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
6. Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syariah
7. Akad Mudharabah Musyatarakah pada Asuransi Syari’ah
8. Akad Mudharbah Musyatarakah
9. Konversi Akad Murabahah