LOAN AGREEMENT FORMAT
FREE LEGAL AND ACCOUNTANT FORMATS
KANOON KE RAKHWALE INDIA
HIRE LAWYER ONLINE
LAW FIRMS IN DELHI
CA FIRM DELHI
VISIT : https://www.kanoonkerakhwale.com/
VISIT : https://hirelawyeronline.com/
LOAN AGREEMENT FORMAT
FREE LEGAL AND ACCOUNTANT FORMATS
KANOON KE RAKHWALE INDIA
HIRE LAWYER ONLINE
LAW FIRMS IN DELHI
CA FIRM DELHI
VISIT : https://www.kanoonkerakhwale.com/
VISIT : https://hirelawyeronline.com/
EQUIPMENT SALE AGREEMENT FORMAT
FREE LEGAL AND ACCOUNTANT FORMATS
KANOON KE RAKHWALE INDIA
HIRE LAWYER ONLINE
LAW FIRMS IN DELHI
CA FIRM DELHI
VISIT : https://www.kanoonkerakhwale.com/
VISIT : https://hirelawyeronline.com/
INTERNATIONAL JOINT VENTURE CONTRACT - Contract Template and SampleGlobal Negotiator
The International Joint Venture (www.globalnegotiator.com) governs the relationship between two companies based in different countries, and which set up a third company (the Joint Venture).
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple. Beli perjanjian ini melalui link ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-pemberian-hutang-dan-pengakuan-hutang-p524912061
The INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT TEMPLATE can be used for international distribution of different types of products such as food, beverages, consumer goods, industrial supplies, machinery, etc.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang - Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
EQUIPMENT SALE AGREEMENT FORMAT
FREE LEGAL AND ACCOUNTANT FORMATS
KANOON KE RAKHWALE INDIA
HIRE LAWYER ONLINE
LAW FIRMS IN DELHI
CA FIRM DELHI
VISIT : https://www.kanoonkerakhwale.com/
VISIT : https://hirelawyeronline.com/
INTERNATIONAL JOINT VENTURE CONTRACT - Contract Template and SampleGlobal Negotiator
The International Joint Venture (www.globalnegotiator.com) governs the relationship between two companies based in different countries, and which set up a third company (the Joint Venture).
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple. Beli perjanjian ini melalui link ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-pemberian-hutang-dan-pengakuan-hutang-p524912061
The INTERNATIONAL DISTRIBUTION AGREEMENT TEMPLATE can be used for international distribution of different types of products such as food, beverages, consumer goods, industrial supplies, machinery, etc.
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang – Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Draft Perjanjian Pengalihan Piutang - Pada dasarnya Perjanjian Pengalihan Piutang adalah perjanjian dimana beralihnya piutang antara pengalih piutang dengan penerima piutang dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, selanjutnya akan dibayarkan kembali oleh Penerima kepada Pengalih berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pengakuan Utang. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Objects and Elements of Contract With relevant Case References Souman Guha
People created code of conduct to live in peace and harmony, to maintain sustainability and persistence and to control human behavior inspired from social beliefs, religion, customs, rational thinking. These are “Laws” that encompass every aspect of social human being. Regarding business, the first thing that set the base from where all other issues are sprouted is Contract. Engaged in Contract, people start their dealings, their insurance policy, employment, engagement, and involvement in sale and buying procedure. Contract cannot be unadmitted from the omnipresent existence of Law. Since civilization, contract has been regulated performed of certain laws and the laws regarding a Contract in known as the Law of Contract which clearly defines the objective and elements required to call an agreement Contract. A contract is a voluntary arrangement between two or more parties that is enforceable by law as a binding legal agreement. Contract is a branch of the law of obligations in jurisdictions of the civil law tradition. Contract law concerns the rights and duties that arise from agreements. Bangladesh adopted The Contract Act of 1872. Based on English contract law and the British Indian contract law, it was enacted in the 19th century and re-enacted by the Parliament of Bangladesh after the country's independence which clearly defines the objects and elements of Contract. As the agreements are made on the decisions of parties to a contract, The Law of Contract has been an integral part of commercial system as commercial transactions starts from an agreement between two or more parties.
INSTALLMENT PAYMENT AGREEMENT FORMAT
FREE LEGAL AND ACCOUNTANT FORMATS
KANOON KE RAKHWALE INDIA
HIRE LAWYER ONLINE
LAW FIRMS IN DELHI
CA FIRM DELHI
VISIT : https://www.kanoonkerakhwale.com/
VISIT : https://hirelawyeronline.com/
Draft Perjanjian Ganti Rugi/Indemnity Agreement kami menyediakan solusi hukum komprehensif bagi individu atau entitas yang ingin mengamankan transaksi atau kerjasama mereka dari potensi risiko finansial dan legal. Perjanjian ini dirancang dengan kejelian untuk menawarkan perlindungan maksimal kepada pihak yang memindahkan risiko (Indemnitor) dan pihak yang dilindungi (Indemnitee).
Fitur Utama:
Ketentuan Jelas dan Mendetail: Meliputi semua aspek esensial dari perjanjian ganti rugi, termasuk definisi kerugian, prosedur klaim, dan mekanisme penyelesaian sengketa, untuk memastikan tidak ada keambiguan yang bisa menimbulkan konflik di kemudian hari.
Fleksibel dan Mudah Disesuaikan: Struktur perjanjian dirancang untuk memudahkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan spesifik transaksi atau kerjasama Anda, baik itu dalam konteks bisnis, konstruksi, properti, atau kegiatan lain yang melibatkan risiko finansial.
Klausul Perlindungan Komprehensif: Menyertakan klausul-klausul penting yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk klausul mengenai ganti rugi, batasan tanggung jawab, dan pengecualian.
Penyelesaian Sengketa: Menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis.
Manfaat:
Perlindungan Finansial: Lindungi aset dan keuangan Anda dari klaim dan tuntutan hukum yang tidak terduga.
Ketentuan Legal yang Kuat: Dibuat oleh ahli hukum dengan pertimbangan aspek legal terkini, memastikan dokumen yang andal dan up-to-date.
Mengurangi Risiko: Mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengurangi risiko terkait dengan operasi bisnis Anda, memberikan ketenangan pikiran dalam menjalankan kegiatan usaha.
Kemudahan Penggunaan: Disertai dengan panduan penggunaan yang memudahkan Anda untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan perjanjian sesuai kebutuhan.
Perjanjian Ganti Rugi/Indemnity Agreement kami adalah investasi hukum yang cerdas untuk melindungi bisnis dan kegiatan Anda dari risiko tidak terduga. Dengan draft ini, Anda dapat memfokuskan energi pada pengembangan bisnis sambil memastikan keamanan dan kestabilan finansial Anda terjaga.
Untuk beli perjanjian silahkan buka link di bawah ini:
https://www.sdkpermit.com/products/PERJANJIAN-KERJASAMA-SUBKONTRAKTOR-UNTUK-PENGEMBANGAN-DESAIN-UI-UX-DAN-APLIKASI-DIGITAL-p570982845
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...GLC
Untuk beli perjanjian ini, silahkan buka link ini:
https://www.sdkpermit.com/products/TEMPLATE-PERJANJIAN-KERJASAMA-PENGEMBANGAN-TEKNOLOGI-DAN-LAYANAN-APLIKASI-DIGITAL-BILLINGUAL-p570989566
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxGLC
Untuk membeli draft ini, silahkan klik link di bawah ini:
https://www.sdkpermit.com/products/Perjanjian-Kerjasama-Eksklusif-dalam-Manajemen-Investasi-dan-Pendirian-Perseroan-Terbatas-p570989510
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx.
Beli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Survei-Pendahuluan-Kesesuaian-Lahan-Pengembangan-Kelapa-Sawit-p525013601
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
Draft perjanjian jual beli aset billingual - Gedung dan Tanah.
Anda bisa membeli perjanjian ini melalui link di bawah ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Jual-Beli-Aset-Tanah-dan-Bangunan-billingual-English-and-Bahasa-Indonesia-p524885725
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor. Beli perjanjian ini melalui link ini:
https://sdklegal.company.site/products/Template-Perjanjian-Penunjukan-Distributor-p524911300
ASHWINI KUMAR UPADHYAY v/s Union of India.pptxshweeta209
transfer of the P.I.L filed by lawyer Ashwini Kumar Upadhyay in Delhi High Court to Supreme Court.
on the issue of UNIFORM MARRIAGE AGE of men and women.
Introducing New Government Regulation on Toll Road.pdfAHRP Law Firm
For nearly two decades, Government Regulation Number 15 of 2005 on Toll Roads ("GR No. 15/2005") has served as the cornerstone of toll road legislation. However, with the emergence of various new developments and legal requirements, the Government has enacted Government Regulation Number 23 of 2024 on Toll Roads to replace GR No. 15/2005. This new regulation introduces several provisions impacting toll business entities and toll road users. Find out more out insights about this topic in our Legal Brief publication.
Car Accident Injury Do I Have a Case....Knowyourright
Every year, thousands of Minnesotans are injured in car accidents. These injuries can be severe – even life-changing. Under Minnesota law, you can pursue compensation through a personal injury lawsuit.
WINDING UP of COMPANY, Modes of DissolutionKHURRAMWALI
Winding up, also known as liquidation, refers to the legal and financial process of dissolving a company. It involves ceasing operations, selling assets, settling debts, and ultimately removing the company from the official business registry.
Here's a breakdown of the key aspects of winding up:
Reasons for Winding Up:
Insolvency: This is the most common reason, where the company cannot pay its debts. Creditors may initiate a compulsory winding up to recover their dues.
Voluntary Closure: The owners may decide to close the company due to reasons like reaching business goals, facing losses, or merging with another company.
Deadlock: If shareholders or directors cannot agree on how to run the company, a court may order a winding up.
Types of Winding Up:
Voluntary Winding Up: This is initiated by the company's shareholders through a resolution passed by a majority vote. There are two main types:
Members' Voluntary Winding Up: The company is solvent (has enough assets to pay off its debts) and shareholders will receive any remaining assets after debts are settled.
Creditors' Voluntary Winding Up: The company is insolvent and creditors will be prioritized in receiving payment from the sale of assets.
Compulsory Winding Up: This is initiated by a court order, typically at the request of creditors, government agencies, or even by the company itself if it's insolvent.
Process of Winding Up:
Appointment of Liquidator: A qualified professional is appointed to oversee the winding-up process. They are responsible for selling assets, paying off debts, and distributing any remaining funds.
Cease Trading: The company stops its regular business operations.
Notification of Creditors: Creditors are informed about the winding up and invited to submit their claims.
Sale of Assets: The company's assets are sold to generate cash to pay off creditors.
Payment of Debts: Creditors are paid according to a set order of priority, with secured creditors receiving payment before unsecured creditors.
Distribution to Shareholders: If there are any remaining funds after all debts are settled, they are distributed to shareholders according to their ownership stake.
Dissolution: Once all claims are settled and distributions made, the company is officially dissolved and removed from the business register.
Impact of Winding Up:
Employees: Employees will likely lose their jobs during the winding-up process.
Creditors: Creditors may not recover their debts in full, especially if the company is insolvent.
Shareholders: Shareholders may not receive any payout if the company's debts exceed its assets.
Winding up is a complex legal and financial process that can have significant consequences for all parties involved. It's important to seek professional legal and financial advice when considering winding up a company.
PRECEDENT AS A SOURCE OF LAW (SAIF JAVED).pptxOmGod1
Precedent, or stare decisis, is a cornerstone of common law systems where past judicial decisions guide future cases, ensuring consistency and predictability in the legal system. Binding precedents from higher courts must be followed by lower courts, while persuasive precedents may influence but are not obligatory. This principle promotes fairness and efficiency, allowing for the evolution of the law as higher courts can overrule outdated decisions. Despite criticisms of rigidity and complexity, precedent ensures similar cases are treated alike, balancing stability with flexibility in judicial decision-making.
ALL EYES ON RAFAH BUT WHY Explain more.pdf46adnanshahzad
All eyes on Rafah: But why?. The Rafah border crossing, a crucial point between Egypt and the Gaza Strip, often finds itself at the center of global attention. As we explore the significance of Rafah, we’ll uncover why all eyes are on Rafah and the complexities surrounding this pivotal region.
INTRODUCTION
What makes Rafah so significant that it captures global attention? The phrase ‘All eyes are on Rafah’ resonates not just with those in the region but with people worldwide who recognize its strategic, humanitarian, and political importance. In this guide, we will delve into the factors that make Rafah a focal point for international interest, examining its historical context, humanitarian challenges, and political dimensions.
A "File Trademark" is a legal term referring to the registration of a unique symbol, logo, or name used to identify and distinguish products or services. This process provides legal protection, granting exclusive rights to the trademark owner, and helps prevent unauthorized use by competitors.
Visit Now: https://www.tumblr.com/trademark-quick/751620857551634432/ensure-legal-protection-file-your-trademark-with?source=share
NATURE, ORIGIN AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW.pptxanvithaav
These slides helps the student of international law to understand what is the nature of international law? and how international law was originated and developed?.
The slides was well structured along with the highlighted points for better understanding .
Responsibilities of the office bearers while registering multi-state cooperat...Finlaw Consultancy Pvt Ltd
Introduction-
The process of register multi-state cooperative society in India is governed by the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002. This process requires the office bearers to undertake several crucial responsibilities to ensure compliance with legal and regulatory frameworks. The key office bearers typically include the President, Secretary, and Treasurer, along with other elected members of the managing committee. Their responsibilities encompass administrative, legal, and financial duties essential for the successful registration and operation of the society.
Lumber Sales and Purchase Basic Agreement (Purchase this doc, Text: 08118887270 (Whatsapp))
1. 1
LUMBER SALE AND PURCHASE BASIC AGREEMENT
This Lumber Sale and Purchase Basic Agreement (hereinafter referred to as the “Basic
Agreement”) is made on the .................................., by and between:
I. PT ________________ (“Seller” or “K”), a limited liability company duly
established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its
address at ......................................................................”; and
II. PT ________________ (“Buyer” or “O”), a limited liability company duly established
and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its address
at .....................................................................................
The Seller and the Buyer are hereinafter collectively referred to as the “Parties” and severally
as the “Party”.
WITNESSETH
A. WHEREAS, this Basic Agreement is to record the intent and understanding between the
Parties in respect to all lumber produced at ‘ K ‘’s sawmill in ..............................................
and sold by ‘ K ‘ (“Lumber”), and purchased by customers who purchase Lumber
(“Customers”) and/or ‘ O ‘ for domestic and export sales.
B. WHEREAS, this Basic Agreement shall be applied on a deal that sales and purchase of
Lumber contracts are directly exchanged between ‘ K ‘ and Customers and ‘ O ‘ shall not
be involved in any aspects.
C. WHEREAS, ‘ K ‘ has the right to sell its Lumber directly to its Customers pursuant to this
Basic Agreement, instead of ‘ O ‘.
NOW THEREFORE, in consideration of the above, the Parties agree to enter into this Basic
Agreement with the following terms and conditions:
1. TERM
a. This Basic Agreement shall become effective as of the date first above written and shall
remain in effect until ............................... (“Initial Term”).
2. 2
b. After the Initial Term, this Basic Agreement will rollover for a twelve (12) monthly period
on January 1st
of each year on the same terms and conditions, unless;
- Amended at anytime by agreement in writing between the Parties; or
- Termination by either Party giving at least six (6) months prior written notice.
2. TYPE OF DEAL
There are following two (2) types of deal under the Basic Agreement (“Type of Deal”).
(1) DEAL WITH FEE
‘ K ‘ and Customers shall have sales and purchase of Lumber contract directly with
‘ O ‘ as witness. ‘ O ‘ shall be involved in the deal as an agent for ‘ K ‘ to negotiate
with Customers for terms and conditions of deals such as but not limited to price,
quantity, specification, delivery timing, and claim. ‘ K ‘ shall pay commission to ‘ O
‘ according to the condition described in Clause 3-1.
(2) ‘ K ‘ - ‘ O ‘ DIRECT CONTRACT
‘ K ‘ and ‘ O ‘ shall have sales and purchase of Lumber directly.
3. PURCHASE PRICE AND PAYMENT MECHANISM
3.1 Purchase Price
a. The Parties agree that the purchase price for Lumber which sold by ‘ K ‘ to its
Customers shall be the same with the purchase price for Lumber which sold by
‘ O ‘ to its customer (the “Purchase Price”);
b. The Purchase Price shall be agreed by the Parties from time to time based on
the transaction of sales and purchase of the Lumber which stipulated in this
Basic Agreement.
c. The Parties agree that the purchase price for the Lumber which sold by ‘ K ‘ to
‘ O ‘ shall be calculated as 5% (five percent) less than the Purchase Price in ‘ K
‘’s invoice to its Customers (“‘ O ‘ Price”).
3.2 Payment Mechanism
Payments for the Purchase Price and ‘ O ‘ Price shall be made in cash in USD or
Indonesian Rupiah by the following way according to the Type of Deal:
3. 3
Deal With Fee:
(a) Payments of Lumber shall be made directly by Customers to ‘ K ‘. ‘ K ‘ shall be
fully responsible for collection of payments from its Customers.
(b) Payment shall be paid by Customer to ‘ K ‘ within 7 (seven) working days after
Customer receives the invoices from ‘ K ‘.
’ K ‘-’ O ‘ Direct Contract:
(a) The ‘ O ‘ Price shall be made by ‘ O ‘ to ‘ K ‘ against the following documents
from ‘ K ‘.
- ‘ K ‘’s invoices and packing list; and
- Other necessary documents ‘ O ‘ requested (if any).
(b) Payment shall be paid by ‘ O ‘ to ‘ K ‘ within 7 (seven) working days after ‘ O
‘ receives the invoices from ‘ K ‘ .
3. ASSIGNMENT
This Basic Agreement shall not be assigned by either Party except with prior written
permission of the other Party.
4. GOVERNING LAW AND ARBITRATION
a. This Basic Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the
laws of Indonesia.
b. Any disputes, controversies, conflicts, differences and/or other matters which may arise
between the Parties, out of or in relation to or in connection with this Agreement, or for
the breach thereof, shall be first settle through friendly negotiation between the Parties
to achieve an amicable settlement within 30 (thirty) calendar days since the date of the
first formal friendly negotiation meeting is conducted.
c. Failure to make amicable settlement of any disputes, controversies, conflicts,
differences and/or other matters between the Parties, out of or in relation to or in
connection with this Agreement, or for the breach thereof will result such disputes,
controversies, conflicts, differences and/or other matters shall be finally settled by
arbitration in Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the
rules of SIAC. The place of arbitration shall be in Singapore. The arbitration
proceedings shall be conducted in the English language and shall be conducted before
4. 4
3 (three) arbitrators which consisting of 1 (one) arbitrator which appointed by the Buyer,
1 (one) arbitrator which appointed by the Seller and 1 (one) of whom shall be appointed
by the said 2 (two) appointed arbitrators or in accordance with the appointment from
the chairman of SIAC. The expense of arbitration shall be borne in accordance with the
determination of the board of arbitration. The award rendered by the arbitrators shall be
final binding upon the Parties to the Agreement. For the avoidance of doubt, neither
Party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law upon any
matter in dispute arising from and/or in relation to this Agreement and/or the
transactions contemplated herein.
d. The Parties must continue to perform their obligations herein until the arbitrators give
their award.
7. VOLUME PORTION:
In each fiscal year the Parties shall do their best effort to manage total quantity of ‘ K ‘-’ O
‘ Direct Contract should be approximately 50% (five percent) of total sales and purchase
volume of Lumber including direct deals between ‘ K ‘ and ‘ O ‘ and its customer.
Notwithstanding anything to the contrary herein, the volume portion shall be agreed by the
Parties based on the principle of maximizing profits for ‘ K ‘.
8. MISCELLANEOUS
a. Any and all attachments, appendixes, addendum, and/or amendment to the Basic
Agreement and/or any documents referred herein and/or any specification as agreed by
the Parties from time to time (if any) shall be regarded as an integral and inseparable
part of this Basic Agreement.
b. Matters that have not been regulated or insufficiently provided in this Basic Agreement
and/or any documents referred herein, will be discussed in good faith by the Parties
and will be set out in a written document that will be signed by the Parties.
c. This Basic Agreement and/or any documents referred herein and/or any specification
as agreed by the Parties from time to time (if any) constitutes the entire agreement
between the Parties with respect to the subject matter hereof and cancels and
supersedes any prior understandings and agreement between the Parties with respect
thereto.
5. 5
d. In the event that any provision or part of a provision in this Basic Agreement and/or any
documents referred herein and/or any specification as agreed by the Parties from time
to time (if any) shall for any reason be determined by any court or arbitral tribunal to be
illegal, invalid or unenforceable, then the Basic Agreement and/or any documents
referred herein shall not be affected and/or the remaining provisions and other parts of
the provision shall not be affected, impaired or invalidated and shall remain in full force
and effect and shall continue to be binding upon the Parties. The Parties shall, in any
such event, agree on new provision(s) that would replace such provision(s).
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Basic Agreement as of the
date hereof.
The Seller/’K ‘
PT ________________
_____________________________
Name: ..........................................
Title: .............................................
The Buyer/’O ‘
PT ________________
_____________________________
Name: .........................................
Title: ............................................