1. Dokumen ini membahas tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Indonesia, yang merupakan satu data kesejahteraan sosial yang digunakan untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. DTKS berawal dari Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 oleh Badan Pusat Statistik dan digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga termiskin. 3. Proses pengelolaan

1. Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
(DTKS)
Satu Data Kesejahteraan Sosial
1
Oleh:
Buraqqo Bangun, SP, MM

2. SEJARAH DTKS
•penetapan sasaran program program perlindungan
sosial/penanganan kemiskinan di Indonesia diawali
dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE)
tahun 2005 dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) yang merupakan sensus kemiskinan pertama
di Indonesia

3. Ruta Berisikan informasi Sosial Ekonomi rumah tangga
dgn pengeluaran terendah yg meliputi beberapa Kepala
Keluarga Didalamnya
Kepala Keluarga digunakan oleh program
perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan
sasaran dalam penurunan angka kemiskinan
Komplementaritas program perlindungan sosial
STATISTIK DTKS PER JANUARI 2021
KOTA PAGAR ALAM
3

6. 1
PENDATAAN
oleh
Operator
Kelurahan
melalui
Aplikasi SIKS
NG Ofline
2
Aplikasi Ofline
di Eksport
menjadi Data
Import Oleh
Dinsos
3
Dinsos
Melakukan
Import Data
untuk
diajukan Ke
Kemnsos
4
VERIFIKASI
&VALIDASI
Data oleh
DINSOS di
propinsi
5
VERIFIKASI &
VALIDASI
Data oleh
Kemensos
6
Penerbitan
SK DTKS
oleh
Kemensos
(Jan, Apr, Jul, Oct)
6
musdes/muskel
verifikasi
pengesahan
Home visit
PEMANFAATAN
PERMENSOS NO 5/2019 TENTANG
PENGELOLAAN DTKS

7. PERMENSOS NO 5/2019TENTANG
PENGELOLAAN DTKS
Data Terpadu
Kesejahteraan
Sosial meliputi
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)
Penerima bantuan dan
pemberdayaan sosial
Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

8. Mensos
Menetapkan
DataTerpadu
• Dasar utk pemberian
bantuan dan/atau
pemberdayaan
Mensos
Sebagai
Penanggung
Jawab
Pengelola
DataTerpadu
• BerbasisTeknologi
Informasi
Mensos,
Pemda &
Ruta Miskin
Lakukan
Perbaikan
Data
• Berkala min. 2 thn sekali
• Berjenjang kab/kota 
propinsi  Kemensos
UU NO 13/2011: PENANGANAN FAKIR MISKIN
8
Pasal 8 & 9 Pasal 10 Pasal 11