xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. NAMA :……………………….
Kelas : ……………………….
Kelompok : ……………………….
Sekolah : ……………………….

2. Nama Kelompok :
1.…………………………
2.…………………………
3.………………………..
4.…………………………
5.…………………………
6.…………………………
…….
Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 2 MANDREHE UTARA
Nama : YANUARI ZAI,S.Pd
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)
A. JUDUL :
KEDUDUKAN FUNGSI KEMENTRIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
B. INDENTITAS :
C. INDIKATOR :
D. ALAT DAN BAHAN :
E. LANGKAH - LANGKAH
F. HASIL PERCOBAAN ATAU PENGAMATAN :
No Nama Lembaga Negara Dasar Hukum Tugas dan Wewenang
1
Majelis Permusyawaratan
Rakyat
2
Dewan Perwakilan Rakyat
3
Dewan Perwakilan Daerah
4
Presiden
1. Bacalah Buku cetak dan bahan ajar serta sumber belajar lain yang berkaitan dengan
Kedudukan dan fungsi kemetrian Negara Republik Indonesia
2. Lakukanlah identifikasi terhdap tugas dan wewenang setiap lembaga negara yang
tercantum dalam tabel. Untuk melakukan kegiatan ini, kalian bisa membaca UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik
Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian.
3.1.3. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka
NKRI.
a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
b. Laptop/Proyektor (in – fokus)
c. Alat tulis : Spidol

3. 5
Mahkamah Agung
6
Mahkamah Konstitusi
7
Komisi Yudisial
8
Badan Pemeriksa Keuangan
G. ANALISIS DATA :
1. Tuliskan Tugas dan Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala Negara
2. Tuliskan Tugas dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala Pemerintahan
3. Jelaskan dasar hukum dari keberadaan kementerian Negara Republik Indonesia
4. Jelaskan keberadaan kementerian negara yang diatur dalam sebuah undang-undang organik
5. Tuliskan isi Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945
JAWABAN :
1. Tugas dan Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala
Negara, yaitu:
 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).
 Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
(Pasal 11 Ayat 2).
 Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
 Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
 Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).
 Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
 Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
(Pasal 14 ayat 2).
 Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur
dengan undang-undang (Pasal 15).
2. Tugas dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala
Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
 Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).
 Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
 Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).
 Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri (Pasal 17 ayat 2).
 Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).
 Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).
 Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).
 Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).

4.  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan
disetujui DPR (Pasal 24A ayat 3).
 Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR (Pasal 24 B ayat 3).
 Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan
orang hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat 3).
3. Dasar hukum dari keberadaan kementerian Negara Republik Indonesia, yaitu
Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
 Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang.
4. Keberadaan kementerian negara yang diatur dalam sebuah undang-undang
organik yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur
semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok,
fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan,
pemisahan atau penggantian, pembubaran/penghapusan kementerian,
hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-
kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan
pemberhentian menteri.
5. Bunyi Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945, “setiap menteri membidangi
urusan tertentu dalam pemerintahan.”
H. SIMPULKAN ATAU PERTANYAAN SCAFFOLDING YANG MEMBIMBING
SISWA MENEMUKAN KONSEP :
a. Menyarankan dilakukannya belajar bersama melalui diskusi antar siswa.
b. Guru menyuruh mengamati gambar atau video yang di tayangkan.
c. Guru membimbing setiap kelompok untuk mengupulkan informasi yang berkaitan dengan
kedudukan dan fungsi kementrian Negara Republik Indonesia.
G. DAFTAR ISI :
 Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas X, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2017
 Pengalaman peserta didik dan guru
 INTERNET