Sistem pengelolaan air limbah domestik di Indonesia dilakukan dengan tiga pendekatan: sistem settempat, sistem terpusat skala permukiman, dan sistem terpusat skala perkotaan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur air limbah.
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman infosanitasi
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman. Terdapat berbagai pilihan teknologi pengelolaan air limbah permukiman, baik sistem onsite (setempat) maupun sistem off-site (kawasan dan perkotaan).
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptxssusere1a96a
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut memberikan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang sanitasi tahun 2019.
2. Terdapat beberapa kebijakan DAK bidang sanitasi seperti reguler, afirmasi, dan penetapan.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan kriteria lokasi, menu kegiatan, dan metode penyelengaraan DAK bidang sanitasi.
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi permukiman meliputi anggaran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi swasta, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Pemerintah pusat mendanai sanitasi melalui kementerian terkait seperti Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Swasta berkontribusi melalui program tanggung
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman infosanitasi
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman. Terdapat berbagai pilihan teknologi pengelolaan air limbah permukiman, baik sistem onsite (setempat) maupun sistem off-site (kawasan dan perkotaan).
PB 01. Arahan Pedoman Teknis DAK Bidang Sanitasi TA 2019.pptxssusere1a96a
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut memberikan pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus bidang sanitasi tahun 2019.
2. Terdapat beberapa kebijakan DAK bidang sanitasi seperti reguler, afirmasi, dan penetapan.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan kriteria lokasi, menu kegiatan, dan metode penyelengaraan DAK bidang sanitasi.
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasiJoy Irman
Sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk sanitasi permukiman meliputi anggaran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi swasta, serta pinjaman dan hibah luar negeri. Pemerintah pusat mendanai sanitasi melalui kementerian terkait seperti Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah. Swasta berkontribusi melalui program tanggung
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pengembangan Pelayanan Lingkungan Permukiman (PLP) khususnya sanitasi, dengan target pencapaian akses universal sanitasi pada tahun 2019. Dibahas pula tantangan dan kerangka kerja serta kerangka pendanaan untuk mencapai target tersebut.
Jatigede Regional Water Supply System.pptxarci155munas
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) direncanakan dalam 2 alternatif, yaitu:
Alternatif 1, Pembangunan 1 tahap 3500 l/detik
Alternatif 2, Pembangunan 2 tahap, yaitu
Tahap I, 1500 l/detik
Tahap II, 2000 l/detik
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxssuserc34760
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAGI MASYARAKAT PESISIR DI JAWA TENGAH
Terkait bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangannya dalam ranah regional atau yang melibatkan paling sedikit 2 Kabupaten/Kota.
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Dokumen tersebut memberikan ringkasan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 di bidang air minum, sanitasi, dan perumahan serta arahan kebijakan dan perencanaan DAK 2021-2022. Secara keseluruhan, dokumen ini membahas capaian fisik dan keuangan DAK 2020, evaluasi perencanaan DAK 2021, serta arahan kebijakan dan menu kegiatan yang akan difokuskan pada DAK 2022.
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiBagus ardian
Dokumen tersebut membahas rencana penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Visi dan misi penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi untuk menciptakan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
2. Profil kawasan kumuh di Kota Sukabumi yang tersebar di 33 kelurahan seluas 139,02 Ha.
3
Implementasi strategi peningkatan ketahanan perublim_knowledge management for...Elly Ratni
Dokumen tersebut merangkum profil Kota Blitar dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani perubahan iklim dan pengelolaan limbah, termasuk pembentukan tim kerja, strategi, dan program-program yang didanai berbagai lembaga dengan total dana Rp15,6 miliar. Upaya kunci meliputi pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menang
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacapinfosanitasi
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016 membahas rencana pembangunan sanitasi di kabupaten tersebut meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase, dan hygiene/PHBS beserta program, kegiatan, dan anggarannya selama 5 tahun ke depan. Sumber dana berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sektor swasta.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pengembangan Pelayanan Lingkungan Permukiman (PLP) khususnya sanitasi, dengan target pencapaian akses universal sanitasi pada tahun 2019. Dibahas pula tantangan dan kerangka kerja serta kerangka pendanaan untuk mencapai target tersebut.
Jatigede Regional Water Supply System.pptxarci155munas
Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) direncanakan dalam 2 alternatif, yaitu:
Alternatif 1, Pembangunan 1 tahap 3500 l/detik
Alternatif 2, Pembangunan 2 tahap, yaitu
Tahap I, 1500 l/detik
Tahap II, 2000 l/detik
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum di Indonesia dengan target capaian 100% akses air minum yang aman melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan pada tahun 2019. Dokumen ini juga menjelaskan profil sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Timur beserta strategi pencapaian target universalisasi akses air minum.
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxssuserc34760
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAGI MASYARAKAT PESISIR DI JAWA TENGAH
Terkait bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangannya dalam ranah regional atau yang melibatkan paling sedikit 2 Kabupaten/Kota.
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas program dan kegiatan sanitasi yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk periode 2015-2019. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sampah. Dokumen ini juga membahas target kinerja, kebijakan, sumber pendanaan, dan strategi yang akan dilaksanak
Program Hibah Luar Negeri untuk Pembiayaan Air Limbah dan Percepatan Pembangu...infosanitasi
Program Hibah Air Limbah dan Percepatan Pembangunan Sanitasi memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan sanitasi dengan membangun sarana seperti pipa sewer dan sumur resapan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini memberikan hibah hingga Rp5 juta per sumur resapan untuk proyek skala kota dan Rp2 juta per sumur resapan untuk proyek
Dokumen tersebut memberikan ringkasan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 di bidang air minum, sanitasi, dan perumahan serta arahan kebijakan dan perencanaan DAK 2021-2022. Secara keseluruhan, dokumen ini membahas capaian fisik dan keuangan DAK 2020, evaluasi perencanaan DAK 2021, serta arahan kebijakan dan menu kegiatan yang akan difokuskan pada DAK 2022.
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiBagus ardian
Dokumen tersebut membahas rencana penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Visi dan misi penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi untuk menciptakan rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
2. Profil kawasan kumuh di Kota Sukabumi yang tersebar di 33 kelurahan seluas 139,02 Ha.
3
Implementasi strategi peningkatan ketahanan perublim_knowledge management for...Elly Ratni
Dokumen tersebut merangkum profil Kota Blitar dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani perubahan iklim dan pengelolaan limbah, termasuk pembentukan tim kerja, strategi, dan program-program yang didanai berbagai lembaga dengan total dana Rp15,6 miliar. Upaya kunci meliputi pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menang
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacapinfosanitasi
Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016 membahas rencana pembangunan sanitasi di kabupaten tersebut meliputi subsektor air limbah, persampahan, drainase, dan hygiene/PHBS beserta program, kegiatan, dan anggarannya selama 5 tahun ke depan. Sumber dana berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sektor swasta.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
11858799.ppt
1. DASAR PENGELOLAAN AI
R LIMBAH
Bandung, 12 April 2017
Disampaikan oleh:
Kasi Wilayah I
Subdit Pengelolaan Air Limbah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
2. MENGAPA AIR LIMBAH PERLU
DIKELOLA?
50 dari 1000 bayi men
inggal karena diare
14.000 ton per hari tinja m
encemari badan air
75% sungai di Indo
nesia sudah tercem
ar
Masyarakat membayar 25
% lebih mahal untuk air mi
num perpipaan
70% air tanah di
Indonesia tercemar
Potensi kerugian dapat menc
apai 56 triliun rupiah per
tahun
Air limbah
domestik
Air limbah
kakus
(black
water)
Air limbah
non kakus
(grey
water)
5. SISTEM PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Optimalisasi Sistem
Setempat
Peningkatan jumlah
tangki septik individual
Mendorong pembangunan t
angki septik melalui DAK d
an hibah sanitasi
Optimalisasi dan pembang
unan IPLT baru
Pengembangan Selektif
Sistem Terpusat
Pembangunan baru SPAL
D Terpusat Skala Perkotaa
n, Kawasan Permukiman d
an Kawasan Tertentu.
Peningkatan kapasitas dan
rehabilitasi SPALD Terpus
at Skala Perkotaan, Kawas
an Permukiman, dan Kawa
san tertentu.
Pengembangan Agresif
Sistem Terpusat
Pengembangan SPALD ste
rpusat skala perkotaan (int
erceptor -modular-IPALD)
Peningkatan skala penanga
nan SPAL terpusat kawasa
n permukiman
Pengembangan
Teknologi
Penerapan teknologi
tinggi dalam pembangunan
SPALD Terpusat Skala Per
kotaan dan Kawasan Perm
ukiman
Dalam implementasi konsep pengelolaan, diterapkan strategi dengan pe
ndekatan bertahap secara bijak (stepwise approach) dalam rangka menc
apai akses universal bidang air limbah yaitu sebagai berikut :
6. Sistem Pengel
olaan Air Lim
bah Domestik
Setempat (SP
ALD-S)
Sistem Pengel
olaan Air Lim
bah Domestik
Terpusat (SPA
LD-T)
Sub-Sistem Pengangkut
an
Sub-sistem Pengolahan
Lumpur Tinja
Sub-Sistem Pengolahan Setempat
INDIVIDUAL
TRUK TINJA
Pipa Tinja, Pipa Non Tinja, Bak Penang
kap Lemak, Pipa Persil, Bak Kontrol, da
n Lubang Inspeksi
IPLT
Lumpur
dari IPAL
ke IPLT
IPALD Skala Perkotaan (> 2
0.000 jiwa)
IPALD Skala Permukiman (5
0 – 20.000 jiwa)
IPALD Skala Kws Tertentu
KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH
(PERMEN PUPR NO.4 TAHUN 2017)
Skala Individual
TANGKI SEPTIK
Komunal
(2-10 KK)
Skala Komunal
MCK
Sub-Sistem Pengumpul
an
Sub-sistem Pengolahan
Terpusat
Sub-Sistem Pelayanan
Pipa Retikulasi, Pipa Ind
uk, Prasarana dan Saran
a Pelengkap (manhole, s
tasiun pompa dll)
9. Pembagian Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dalam Sektor Air Limbah
Pemerintah Pusat
•Penetapan pengembangan SPALD secara
nasional;
•Pengelolaan dan pengembangan SPALD
lintas daerah provinsi; dan
•Pengelolaan dan pengembangan SPALD
untuk kepentingan strategis nasional.
Pemerintah Provinsi
•Pengelolaan dan pengembangan sistem
air limbah domestik regional (lintas
kabupaten/kota)
Pemerintah Kota/Kab
•Pengelolaan dan pengembangan sistem
air limbah domestik dalam daerah
Kabupaten/Kota
• Penyiapan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Penentuan lokasi dan penyiapan lahan untuk IPALD dan IPLT
• Penyiapan Dokumen DED untuk IPALD dan IPLT, melakukan transfer kno
wledge
• Mendampingi operasional IPALD dan IPLT
• Mendampingi penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga
• Mendampingi penyiapan dan pelaksanaan LLTT
• Pembangunan IPALD (min 150 SR)
• Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT
Pemerintah Pusat mem-
berikan dukungan pada
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah menyiapkan dan
mengajukan readiness criteria
Undang - Undang No 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. DASAR HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK
Undang-Undang
Undang – Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang
Pengairan;
Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
Peraturan
Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 1991 tentang
Sungai;
Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran
Air;
Peraturan Pemerintah Nomor
122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air
Minum;
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor
185 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi;
Peraturan Menteri
PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor
28/PRT/M/2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Garis Sempadan
Danau;
Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik;
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 68 Tahun
2016 tentang Baku Mutu Air
Limbah Domestik
11. JENIS INFRASTRUKTUR TOTAL
1.793 lokasI
1.438 lokasi
875 lokasi
+ 9.362 lokasi
231 unit
13 kota/kab
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 227 kota/kab
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH TERBANGUN s.d 2016
11
12. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT – SKALA PERKOTAAN
IPALD, Stasiun Pompa, Pipa Induk, Pipa Retrikulasi (Pip
a Servis, Pipa Lateral): Pemerintah Pusat
Lahan, Pipa Lateral, House Inlet, OM: Pemerintah Daer
ah
Sambungan Rumah: Rumah Tangga/ Pemerintah Daer
ah
Skala Perkotaan
14. RENCANA PENGEMBANGAN SPALD-T SKALA
PERKOTAAN
ON GOING
1. Jakarta Sewerage Zona 1 dan 6
2. Metropolitan Sanitation Management and Health project (MSMHP) : Meda
n
3. Metropolitan Sanitation Management Investment Program (MSMIP) : Jam
bi, Pekanbaru, Makassar, Palembang
4. SPALD – T Kota Banda Aceh
5. Pengembangan Jaringan SPALD-T Surakarta
Dalam Persiapan
1. Pengembangan SPALD-T Skala Perkotaan Kota Bogor
2. Pengembangan SPALD-T Skala Regional Bali
3. Pengembangan SPALD-T Skala Regional Greater Bandung
4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah di 5 Kota: Bekasi, Matar
am, Pontianak, Banda Aceh, Semarang
15. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TERPUSAT – SKALA PERMUKIMAN
IPALD, Stasiun Pompa, Pipa Induk, Pipa Retrikulasi (Pipa
Servis, Pipa Lateral): Pemerintah Pusat
Lahan, Pipa Lateral, House Inlet, OM: Pemerintah Daerah
Sambungan Rumah: Rumah Tangga/ Pemerintah Daera
h
Skala Permukiman
16. PROGRAM SPALD-T SKALA PERMUKIMAN
SPALD-T SKALA PERMUKIMAN BERBASIS INSTITUSI
Pembangunan IPAL-D Skala Permukiman dan jaringan perpipaa
n dengan jumlah Sambungan Rumah (SR) minimal 150 KK (mel
alui APBN)
Pembangunan IPAL-D Skala Permukiman dan jaringan perpipaa
n (melalui hibah sAIIG)
SPALD-T SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT
SANIMAS dengan APBN
SANIMAS dengan DAK
SANIMAS dengan dana pinjaman (IDB dan USRI)
17. SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS)
17
Prinsip Dasar Prinsip Penyelenggaran
• Dapat diterima
• Transparan
• Dapat dipertanggungjawabkan
• Berkelanjutan
• Kerangka Jangka Menengah
• Sederhana
Tanggap Kebutuhan
masyarakat
Pengambilan
keputusan berada
sepenuhnya di tangan
masyarakat
Masyarakat yang
menentukan,
merencanakan,
membangun dan
mengelola sistem yang
mereka pilih sendiri
Pemerintah berperan
memfasilitasi inisiatif
kelompok masyarakat
18. INSTALASI PENGOLAHAN LUMP
UR TINJA (IPLT)
Truk Tinja
Pembiayaan
Tangki Septik: Rumah tan
gga/Hibah
Penyedotan: Rumah Tang
ga
Truk Tinja: Pemda
IPLT: Pemda dan Pemerin
tah Pusat
Tangki Septi
k Komunal
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
SETEMPAT (SPAL D-S)
20. PENDAMPINGAN LAYANAN LUMPUR
TINJA TERJADWAL
Layanan penyedotan lumpur tinja
dari tangki septik yang diberikan
secara berkala & terjadwal sesu
ai peraturan & pewajiban yang b
erlaku.
Meningkatkan jumlah pela
yanan sanitasi sistem sete
mpat dan menjamin keberf
ungsian serta keberlanjuta
n IPLT yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten/Ko
ta.
PENDAMPINGAN INISIASI
OPERASIONAL IPLT
10% IPLT beroperasi o
ptimal
Menginisasi Pemerintah kab/kota dalam m
engoperasikan IPLT agar infrastruktur yan
g terbangun dapat dimanfaatkan dengan o
ptimal dan dapat mendukung program lay
anan lumpur tinja di kab/kota
21. DAFTAR KOTA/KABUPATEN DAMPINGAN LAYANAN LUMPUR TINJA TA 2017
No. Provinsi Lokasi IPLT
1 Aceh Kabupaten Aceh Tengah
2 Kota Langsa
3 Kota Lhokseumawe
4 Sumatera Utara Kabupaten Asahan
5 Sumatera Barat Kota Solok
6 Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara
7 Jambi Kabupaten Merangin
8 Kabupaten Sarolangun
9 Sumatera Selatan Kota Pagar Alam
10 Lampung Kabupaten Tanggamus
11 Kabupaten Lampung Barat
12 Jawa Barat Kabupaten Bogor
13 Jawa Tengah Kabupaten Grobogan
14 Kota Magelang
DAFTAR KOTA/KABUPATEN DAMPINGAN OPERASIONAL IPLT
No. Provinsi Lokasi IPLT
15 DIY Kabupaten Kulon Progo
16 Jawa Timur Kab. Tulungagung
17 Kab. Sumenep
18 Kab. Lamongan
19 Kalimantan Timur Kab. Penajem Paser Utara
20 Kota Balikpapan
21 Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu
22 Kalimantan Tengah Kab. Sukamara
23 Sulawesi Selatan Kab Maros
24 Sulawesi Tenggara Kota Kendari
25 Sulawesi Barat Kab. Majene
26 Bali Kab. Buleleng
27 NTT Kab.Belu
No. Provinsi Kab/Kota
1 Aceh Kota Banda Aceh
2 Sumatera Barat Kota Padang
3
Jawa Timur
Kab. Sidoarjo
4 Kab. Gresik
5 Jawa Barat Kota Depok
6 Kalimantan Timur Kota Samarinda
7 Sulwesi Selatan Kabupaten Pinrang
8 Sulawesi Tengah Kota Palu
Optimalisasi Pelayanan Lumpur Tinja di 8 kab/kota Pendampingan Persiapan Penerapan Layanan Lumpur
Tinja Terjadwal di 13 kab/kota
No. Provinsi Kab/Kota
1 Aceh Kabupaten Pidie
2 Sumatera Barat Kababupaten Dharmasraya
3 Jambi Kota Jambi
4 Kab. Batanghari
5 Sumatera Selatan Kab. Musi Banyu Asin
6 Jawa Barat Kota Tasikmalaya
7 Jawa Tengah Kab. Batang
8 Jawa Timur Kota Batu
9 Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas
10 Kabupaten Lamandau
11 Sulawesi Utara Kota Bitung
12 Sulawesi Selatan Kota Palopo
13 Maluku Utara Kota Ternate
22. pH 6-9
BOD 30 mg/L
COD 100 mg/L
TSS 30 mg/L
Oil and Grease 5 mg/L
Ammonia 10 mg/L
Total Coliform 3000 /100 mL
Tantangan Selanjutnya
Karena baku mutu yang baru
(Permen LH No 68 Tahun 2016),
Teknologi Pengolahan Air Limbah
Eksiting perlu diupgrade
pH 6-9
BOD 100 mg/L
TSS 100 mg/L
Oil and Grease 10 mg/L
Sebelum
Sekarang
BAKU MUTU PENGOLAHAN AIR LIMBAH
23. Komitmen dan Kesadaran
• Komitmen Kepala Daerah
• Pemahaman yang komprehensif
terhadap pengelolaan air limba
h
Arahan dan Dukungan Pemerint
ah Pusat
• Kebijakan dalam sektor sanitasi
• Dukungan untuk meningkatka
n kapasitas pemerintah daerah
Regulasi
• Dasar hukum pengelolaan air l
imbah pada tingkat nasional d
an daerah
Kelembagaan
• Pemisahan antara operato
r dan regulator
PEMBELAJARAN (1)
24. Operasional Finansial
Teknis Promosi
• Kesadaran, pem
ahaman dan kes
ediaan masyara
kat
• Tarif pengola
han air limba
h dan penyed
otan lumpur t
inja
• Readiness criteria
• Kualitas dokumen
perencanaan
• Proses konstruksi
• Skema Opera
sional yang b
erdasarkan pa
da kondisi da
n target pelay
anan
PEMBELAJARAN(2)
25. TINDAK LANJUT
IMPLEMENTASI
TINDAK
LANJUT
Melanjutkan Program Bebas BABS
Dukungan penuh dari pemerintah
pusat
Meningkatkan kesadaran mas
yarakat terhadap pentingnya
sanitasi dan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
Meningkatkan kualitas
pengelolaan lumpur
tinja
Meningkatkan pelayanan
sistem off-site di
kawasan perkotaan
Menguatkan Peran Pemerintah
Daerah dan Provinsi
Meningkatkan kualitas
perencanaan dalam dokumen
SSK
26. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
Editor's Notes
Area abu-abu, merupakan area pengelolaan yang dapat didukung dari Pemerintah Pusat. Selain itu, sebagian jaringan perpipaan air limbah (terutama jaringan perpipaan utama dan sekunder) juga dapat didukung dari APBN.
Commitment and awereness:
the commitment of heads of the local governments is absolutely crucial in the preparations for improved urban FSM, as is the willingness of designated institutions to realize this commitment. The commitment should be translated into allocation of sufficient funds, establishment of local regulations, and preparation of implementation plans.
The incomprehensive understanding of wastewater management that puts regular deslugding as independent project rather than as part of the whole sanitation improvement has also become one of the issues when it comes to coordination with existing effort in sanitation.
Clear directives, guidance, support from National govt,
because Under Law No. 23/2014 on local government, the development, operation and improvement of FSM falls under the authority of the local (city and district governments). However, because most local governments lack the technical and financial capacities to discharge the prescribed tasks, the involvement of national government is still required, including in capacity building, planning and provision of the large-scale municipal infrastructures.
Clear policy
Coordination among stakeholders
Operator / service provider; the assigned institution need to be equipped by clear mandate, roles and responsibility which confirmed by local regulation. The form of the institution itself could be vary depend on the city characteristics.
Regulations; local regulation that sets the roles of local government to provide public wastewater services, including septage management, will be treated as legal basis for local government in planning, implementing and monitoring the improved urban septage management, as well as in budgeting process with local parliament.
Operational; implementing regular desludging will need a operational scheme that will be based on condition and target services, which will be related with period of emptying, zoning and scheduling.
Financial; sustainability of the services should be established and maintained through sufficient operation and maintenance funding. Although it will be covered by tariff paid by customers, local governments need to provide seed funds until the services could achieve its economies scale so the cost can fully recovered by the tariff.
Technical; availability of septage treatment plant is crucial, as well as truck for desludging and transporting from the containment to the treatment plant, although it could be provided by having partnership with local private tankers.
Promotion; although the initial customers for pilot stage are households with standardized septic tanks, promotion to all households need to be taken to ensure that the services can be delivered at scale. Therefore, improving the awareness and understanding of community, and finally willing to get the desludging services is extremely important.