SlideShare a Scribd company logo
ORDINARY LEGAL
REMEDY
Ardya Syafhana
Risna Menda Lovinta
SofiaYuniardi
Materials
• Definition of verzet,appeal, and highest appeal
• Procedure of verzet,appeal and highest appeal
• The legal reason of verzet,appeal and highest appeal
• The examination of verzet,appeal and highest appeal
Appeal
Verzet
Highest
Appeal
ARTICLE 125VERSE 3
HIR, 149 Rbg
Uu no.20 1974
UU MA ARTICLE 46
Definition
Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada
yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan
itu dapat diterima sampai hari kedelapan
sesudah peringatan yang tersebut pada pasal
196,
(atau dalam hal tidak menghadap sesudah
dipanggil dengan patut, sampai hari
kedelapan sesudah dijalankan keputusan
surat perintah kedua, yang tersebut pada
pasal 197. )
. Jika putusan itu diberitahukan
kepada yang dikalahkan itu sendiri,
maka perlawanan itu dapat
diterima dalam tempo empat belas
hari sesudah pemberitahuan itu.
Procedure of
verzet
Article 129 HIR
Procedure of verzet
Memajukan surat perlawanan kepada ketua
pengadilan negeri menahan pekerjaan, menjalankan
keputusan, kecuali jika diperintahkan untuk
menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan
(verzet). Jika yang melawan (opposant), yang buat
kedua kalinya dijatuhi putusan sedang ia tak hadir,
meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu
tidak dapat diterima.
Apabila tuntutan perlawanan terhadap putusan
verstek telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri,
maka eksekusi keputusan tersebut tidak dijalankan,
kecuali jika hakim dengan khusus memerintahkan
untuk melakukannya (lihat ayat (4) pasal ini).
Adapun atas keputusan verstek ke dua kalinya
terhadap tergugat perlawanannya tidak akan
diterima, artinya keputusan itu tidak dapat dilawan
lagi
• Article 7 UU No. 20/1947
Procedure of appeal
PROCEDURE OF
HIGHESTAPPEAL
• Pasal 30 UU no. 14/1985 jo pasal 30
UU no.5 tahun 2005 tentang MA jo
ps. 30 UU no.4/2004
• M yahya harahap
• Memberi kesempatan kepada
tergugar untuk membela
kepentingannya atas kelalaian
menghadiri persidangan di waktu
yang lalu
Legal reason of verzet,appeal ,and
highest appeal
ExaminationEXAMINATION
ANY QUESTION ?

More Related Content

More from ardyasyafhana

Dispute Settlement of UNCLOS
Dispute Settlement of UNCLOSDispute Settlement of UNCLOS
Dispute Settlement of UNCLOS
ardyasyafhana
 
Hearing Process at first level
Hearing Process at first levelHearing Process at first level
Hearing Process at first level
ardyasyafhana
 
The dynamic and the multiculturalism of indonesian islam
The dynamic and the multiculturalism of indonesian islamThe dynamic and the multiculturalism of indonesian islam
The dynamic and the multiculturalism of indonesian islam
ardyasyafhana
 
Death penalty
Death penaltyDeath penalty
Death penalty
ardyasyafhana
 
The unfulfilment of contract in Indonesia
The unfulfilment of contract in IndonesiaThe unfulfilment of contract in Indonesia
The unfulfilment of contract in Indonesia
ardyasyafhana
 
Contextualization of islamic state and non islamic state
Contextualization of islamic state and non islamic stateContextualization of islamic state and non islamic state
Contextualization of islamic state and non islamic state
ardyasyafhana
 
Implementation of sustainable development
Implementation of sustainable development Implementation of sustainable development
Implementation of sustainable development
ardyasyafhana
 
Implementation of Privileges and immunity of diplomatic agent
Implementation of Privileges and immunity of diplomatic agentImplementation of Privileges and immunity of diplomatic agent
Implementation of Privileges and immunity of diplomatic agent
ardyasyafhana
 

More from ardyasyafhana (8)

Dispute Settlement of UNCLOS
Dispute Settlement of UNCLOSDispute Settlement of UNCLOS
Dispute Settlement of UNCLOS
 
Hearing Process at first level
Hearing Process at first levelHearing Process at first level
Hearing Process at first level
 
The dynamic and the multiculturalism of indonesian islam
The dynamic and the multiculturalism of indonesian islamThe dynamic and the multiculturalism of indonesian islam
The dynamic and the multiculturalism of indonesian islam
 
Death penalty
Death penaltyDeath penalty
Death penalty
 
The unfulfilment of contract in Indonesia
The unfulfilment of contract in IndonesiaThe unfulfilment of contract in Indonesia
The unfulfilment of contract in Indonesia
 
Contextualization of islamic state and non islamic state
Contextualization of islamic state and non islamic stateContextualization of islamic state and non islamic state
Contextualization of islamic state and non islamic state
 
Implementation of sustainable development
Implementation of sustainable development Implementation of sustainable development
Implementation of sustainable development
 
Implementation of Privileges and immunity of diplomatic agent
Implementation of Privileges and immunity of diplomatic agentImplementation of Privileges and immunity of diplomatic agent
Implementation of Privileges and immunity of diplomatic agent
 

Recently uploaded

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 

Recently uploaded (16)

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 

Legal remedy

  • 1. ORDINARY LEGAL REMEDY Ardya Syafhana Risna Menda Lovinta SofiaYuniardi
  • 2. Materials • Definition of verzet,appeal, and highest appeal • Procedure of verzet,appeal and highest appeal • The legal reason of verzet,appeal and highest appeal • The examination of verzet,appeal and highest appeal
  • 3. Appeal Verzet Highest Appeal ARTICLE 125VERSE 3 HIR, 149 Rbg Uu no.20 1974 UU MA ARTICLE 46 Definition
  • 4. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196, (atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua, yang tersebut pada pasal 197. ) . Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Procedure of verzet Article 129 HIR
  • 5. Procedure of verzet Memajukan surat perlawanan kepada ketua pengadilan negeri menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan (verzet). Jika yang melawan (opposant), yang buat kedua kalinya dijatuhi putusan sedang ia tak hadir, meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak dapat diterima. Apabila tuntutan perlawanan terhadap putusan verstek telah dimasukkan ke Pengadilan Negeri, maka eksekusi keputusan tersebut tidak dijalankan, kecuali jika hakim dengan khusus memerintahkan untuk melakukannya (lihat ayat (4) pasal ini). Adapun atas keputusan verstek ke dua kalinya terhadap tergugat perlawanannya tidak akan diterima, artinya keputusan itu tidak dapat dilawan lagi
  • 6. • Article 7 UU No. 20/1947 Procedure of appeal
  • 8. • Pasal 30 UU no. 14/1985 jo pasal 30 UU no.5 tahun 2005 tentang MA jo ps. 30 UU no.4/2004 • M yahya harahap • Memberi kesempatan kepada tergugar untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu yang lalu Legal reason of verzet,appeal ,and highest appeal

Editor's Notes

  1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensirelatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisaterjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yangdiminta dalam surat gugatan. 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baikhukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggarhukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex factisalah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuatau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebuttidak tepat dilakukan oleh judex facti. 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauranperundang-undangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan.Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah Banding a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama. b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan c. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum.