More Related Content
What's hot
What's hot (15)
Similar to 3 silabus
Similar to 3 silabus (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
3 silabus
- 1. LAMPIRAN 1: SILABUS Standar Kompetensi : 5. Memahami Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia No Kompetensi Dasar (KD) Indikator Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu Penilaian Hasil Belajar Sumber Belajar Teknik Bentuk (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 5.2 Mendeskripsikan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat 1. Menjelaskan Sistem Pemerintahan Indonesia 2. Menyebutkan sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia 3. Membandingkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Parlementer 4. Menggambarkan bagan Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 5. Menguraikan peran lembaga- 1. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 • Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia adalah Sistem Pemerintahan Presidensial. Hal itu tampak dari beberapa ketentuan dalam UUD 1945, yang menunjukan bahwa Presiden memegang tanggung jawab dalam kekuasaan eksekutif. (Pasal 4 (1), Pasal 17 (1), (2), (3) dan (4) 2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer • Siswa menjelaskan Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan mengemukakannya dalam bahasanya sendiri. • Siswa menggambarkan atau mendeskripsikan Bagan Sistem Ketatanegaraan/ Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 dengan menggunakan Peta Konsep • Menelaah buku panduan, siswa menjelaskan/ 2 X 40 menit (1 X Pertemuan) 1. Lisan 2. Tertulis 3.Perilaku Siswa • Tanya jawab / diskusi untuk penjajagan materi / kompetensi yang akan dicapai. (Test Kognitif) a) Lembar Kegiatan Siswa (LKS) b) Uji Kompetensi (Benar- Salah) c) Uraian (Pilihan Ganda) d) Uraian (Essay) • Pengamatan Minat dan Sikap Siswa dalam Proses Belajar Mengajar • Pengamatan Minat dan Sikap Siswa dalam Diskusi • Produk (Laporan hasil lembar kerja siswa) 1. Buku Teks PKn Kelas VIII (Saptono, PT. Phibeta Aneka Gama, 2006) 2. Buku Teks PKn Untuk SMP dan MTs Kelas VIII (Constektual Teaching and Learning, Dadang Sundawa Djaenudin Harun A.T Sugeng Priyanto, dkk.) 3. UUD 1945 4. Media Pembelajaran (Peta Konsep, Kartu Soal-Jawaban)
- 2. lembaga negara menurut UUD 1945 1) Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer • Ada dominasi parlemen (legislatif) dalam menjalankan pemerintahan • Menteri-menteri bertanggung jawab pada Parlemen • Masa Jabatan menteri / kabinet bergantung pada parlemen • Parlemen bisa memberhentikan menteri • Kepala negara (Raja) berperan sebagai penengah antara Parlemen dan Kabinet 2) Sistem Pemerintahan Presidensil • Ada pemisahan ketiga jenis kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) • Presiden memainkan peran utama dalam pengelolaan kekuasaan menguraikan tentang arti sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer, dan sistem pemerintahan Indonesia • Sesi Review materi dengan model pembelajaran Make A-Match (mencari pasangan menggunakan kartu yang berisi soal dan jawaban) • Test / Tindak Lanjut (Penugasan)
- 3. eksekutif • Presiden berwenang menyusun kabinet • Menteri bertangung jawab pada Presiden 3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan,bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut
- 4. UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas- tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang Dasar 1945. 4. Lembaga- Lembaga Pemegang Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan
- 5. Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia.
- 6. Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia.