Jabatan verifikator keuangan bertugas untuk memverifikasi berbagai dokumen keuangan seperti SPP, SPJ, dan laporan realisasi keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan peruntukannya. Tugas lainnya meliputi menyiapkan bahan pengujian SPP/SPM dan menandatangani berkas-berkas gaji PNS. Pekerjaan dilakukan menggunakan perangkat komputer di dalam ruangan.
Ringkasan dokumen ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang petugas protokol di Kantor Regional IV BKN Makassar. Tugas utama petugas protokol meliputi mengatur acara hari besar nasional, mengatur tempat acara, mengantar dan menjemput kepala kantor untuk perjalanan dinas, mempersiapkan pengumuman, dan menerima kunjungan tamu. Petugas protokol juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksana
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Ringkasan dokumen ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang petugas protokol di Kantor Regional IV BKN Makassar. Tugas utama petugas protokol meliputi mengatur acara hari besar nasional, mengatur tempat acara, mengantar dan menjemput kepala kantor untuk perjalanan dinas, mempersiapkan pengumuman, dan menerima kunjungan tamu. Petugas protokol juga bertanggung jawab atas kelancaran pelaksana
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Jabatan Pengelola Kepegawaian bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data kepegawaian sesuai prosedur untuk analisis. Tugas utama meliputi identifikasi, pengolahan, penyajian, pelaporan, dan pelaksanaan tugas lainnya terkait data kepegawaian. Jabatan ini berada di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Umum dan Keuangan, Politeknik Negeri Sambas.
Lurah bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di kelurahan sesuai peraturan. Tugas-tugasnya meliputi merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk me...Reddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) penyusunan program kerja dan pemantauan penyimpanan barang, (2) penerimaan dan pengelompokkan barang, (3) pencatatan dan pelaporan inventaris barang, serta (4) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendokumentasian barang kantor.
Dokumen tersebut merupakan format penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Terdapat informasi tentang nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan dari pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan daftar tugas pokok jabatan yang dinilai beserta target kuantitas, kualitas, waktu, output dan mutu yang dicapai pegawai.
Dokumen ini menjelaskan tentang informasi jabatan Analis Perencanaan SDM yang meliputi tugas dan tanggung jawab, syarat jabatan, dan prestasi kerja yang diharapkan. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengolahan dan penyajian data kepegawaian serta menganalisis dan melaporkan hasilnya. Syarat utama jabatan ini adalah pendidikan S1, pengalaman terkait, dan kemampuan mengolah data.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnejadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Jabatan Pengelola Kepegawaian bertugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data kepegawaian sesuai prosedur untuk analisis. Tugas utama meliputi identifikasi, pengolahan, penyajian, pelaporan, dan pelaksanaan tugas lainnya terkait data kepegawaian. Jabatan ini berada di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Umum dan Keuangan, Politeknik Negeri Sambas.
Lurah bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di kelurahan sesuai peraturan. Tugas-tugasnya meliputi merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk me...Reddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang meliputi (1) penyusunan program kerja dan pemantauan penyimpanan barang, (2) penerimaan dan pengelompokkan barang, (3) pencatatan dan pelaporan inventaris barang, serta (4) bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendokumentasian barang kantor.
Dokumen tersebut merupakan format penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Terdapat informasi tentang nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan dari pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan daftar tugas pokok jabatan yang dinilai beserta target kuantitas, kualitas, waktu, output dan mutu yang dicapai pegawai.
Dokumen ini menjelaskan tentang informasi jabatan Analis Perencanaan SDM yang meliputi tugas dan tanggung jawab, syarat jabatan, dan prestasi kerja yang diharapkan. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengolahan dan penyajian data kepegawaian serta menganalisis dan melaporkan hasilnya. Syarat utama jabatan ini adalah pendidikan S1, pengalaman terkait, dan kemampuan mengolah data.
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnejadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD, mulai dari tugas dan wewenang bendahara pengeluaran, pengajuan SPP, pembukuan belanja, hingga pertanggungjawaban administratif dan fungsional beserta langkah-langkahnya.
Dokumen tersebut merupakan uraian tugas dan tanggung jawab jabatan Bendahara di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan di kecamatan tersebut.
Penilaian DUPAK (Mekan dan verif berkas DUPAK) pelat Tim Penilai 280721.pptxZulkarnain619989
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengajuan dan verifikasi Dokumen Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk kenaikan jabatan fungsional kesehatan, mencakup pengertian umum tentang jabatan fungsional dan angka kredit, tahapan pengajuan DUPAK, verifikasi berkas DUPAK oleh tim penilai, serta contoh bukti fisik yang dibutuhkan.
1. Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari prosedur manual dan terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan posisi keuangan dan operasi keuangan lembaga pemerintah.
2. Prosedur ini meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan secara berkala.
3. Sistem ini diimplementasikan di seluruh tingkatan lembaga pemerintah mulai dari kementerian hingga satuan kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja negara seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara. Juga dijelaskan proses alur pelaksanaan APBN, jenis-jenis pengujian tagihan, perbedaan pengujian yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM, serta pengujian yang dilakukan bendahara terhadap berbagai jenis belanja seperti barang dan jasa,
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dibagi menjadi kegiatan di dalam dan luar gedung puskesmas serta tata laksana dan dokumentasi pelayanan tersebut.
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab pejabat pengelola anggaran pemerintah seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara tahun 2018.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Panduan ini memberikan garis panduan pelaksanaan penilaian keterampilan melalui kaedah penilaian portfolio untuk mengesahkan pencapaian terdahulu calon. Ia menjelaskan proses pembangunan portfolio oleh calon, penilaian portfolio oleh Penilai-Penilai Pertama dan verifikasi portfolio oleh Penilai-Penilai Kedua untuk menentukan kelayakan calon mendapat sijil keterampilan.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mengatur tentang penunjukan pejabat perbendaharaan negara seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluar Anggaran, Penguji Anggaran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat tersebut dalam pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Similar to laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
laporan permenpan- verifikator keuangan.pdf
1. Jabatan Verifikator Keuangan
1. Nama Jabatan
Verifikator Keuangan
2. Kode Jabatan
D.01.1.001.02.P.01.06.104.
3. Hasil Kerja
- Bukti-bukti pengeluaran
- Bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan
- Dokumen bahan pengujian dan pengendalian SPP/ SPM
- SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang telah diverifikasi
- SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS Gaji dan tunjangan PNS
- SPJ pengeluaran SKPD
- SPM yang telah ditandatangani PA/KPA sesuai SPP
4. Bahan Kerja
- Disposisi Atasan -
- Dokumen -
- SOP -
5. Peralatan Kerja
No Nama Perangkat Keterangan
1 Komputer dan perangkatnya -
2 Koneksi Internet -
3 Ruangan -
4 ATK -
5 Telepon -
6 Lemari Barang -
6. Rincian Tugas
Uraian Tugas Uraian Jabatan
1. Menerima bukti-bukti pengeluaran serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata
anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan
- Menerima dokumen SPP
- Menerima dokumen SPJ dari bendahara
- Menyusun dokumen sesuai dengan mata anggaran
2. Meneliti bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan
Buku Kas sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui apakah telah sesuai dengan
peruntukkannya
- Menghimpun bukti-bukti pengeluaran
- Menghimpun bukti-bukti penerimaan
- Meminta laporan realisasi dan buku kas
- Memverifikasi kesesuaian bukti-bukti dengan laporan
realisasi dan buku kas
3. Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/ SPM sesuai dengan prosedur yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mempelajari regulasi dan prosedur terkait
- Menghimpun petunjuk teknis terkait SPP/SPM
PERMENPAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL
INFORMASI JABATAN
2. - Menghimpun bahan terkait SPP/SPM
- Menyusun konsep pelaksanaan pengujian dan
pengendalian
- Mengonsultasikan konsep kepada pimpinan
4. Melakukan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna kelancaran kegiatan keuangan dinas
- Melaksanakan pemeriksaan dokumen SPP LS
- Membubuhkan tanda tangan verifikasi pada setiap
dokumen yang telah diteliti/diverifikasi
- Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
- Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk
ditanda tangani
5. Meneliti dan menandatangani checklist kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP
LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna kelancaran keuangan dinas;
- Melakukan pemeriksaan dokumen SPP
- Memberi checklist pada kelengkapan SPP
- Membubuhkan tanda tangan verifikasi pada setiap
dokumen yang telah diteliti/diverifikasi
- Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
- Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk
ditanda tangani
6. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ penerimaan
SKPD dalam rangka penyusunan laporan bendahara penerimaan pendapatan
- Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPJ
GU/TU/LS
- Membubuhkan tanda tangan verifikasi pada setiap
dokumen yang telah diteliti/diverifikasi
- Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
- Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk
ditanda tangani
7. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis serta mengesahkan SPJ pengeluaran
SKPD dalam rangka penyusunan laporan bendahara pengeluaran
- Memverifikasi Kelengkapan SPJ GU/TU/LS
- Membubuhkan tanda tangan verifikasi pada setiap
dokumen yang telah diteliti/diverifikasi
- Menyerahkan dokumen kepada PPK untuk ditandatangni
- Menyerahkan dokumen kepada Pengguna Anggaran untuk
ditanda tangani
7. Keadaan Tempat Kerja
a. RUANGAN TEMPAT KERJA : -
b. SUHU : -
c. LETAK
- Wilayah : -
- Lantai : -
d. PENERANGAN : Terang
e. SUARA : -
f. KEADAAN TEMPAT KERJA : Didalam ruangan sejuk dan tertutup, kadang-kadang
g. GETARAN : -
8. Upaya Fisik
Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki.
Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.
9. Resiko Bahaya
1. tidak ada resiko kerja, disebabkan : tidak ada resiko kerja
10. Syarat Jabatan
A. Keahlian
B. Keterampilan Kerja
3. Mengoperasikan Komputer
C. Pengetahuan Kerja
D. Pendidikan
a. Jenjang Minimal : -
b. Jurusan : Minimal Diploma III di bidang Akuntasi/ Manajeman/ administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
E. Pengalaman Kerja
JFU Bidang Keuangan
F. Kursus
a. -
b. -
G. Kondisi Fisik
Jenis Kelamin : -
Umur : - Tahun
Tinggi Badan : - Cm
Berat Badan : - Kg
Postur Badan : tidak ada
Penampilan : Rapi
H. Kondisi Mental
1. Bakat Kerja :
- Inteligensia : Kemampuan belajar secara umum.
- Bakat verbal : Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.
- Ketelitian : Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.
2. Tempramen Kerja :
- D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
- M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan
berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.
- R : Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai
dengan prangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu.
3. Minat Kerja :
- R : Aktifitas-aktifitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/mesin
- KN : Aktifitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi
- KL : Aktifitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal.
4. Rekomendasi
-