[Ringkasan]
Laporan keuangan semester II tahun anggaran 2015 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan menyajikan informasi tentang realisasi anggaran, posisi keuangan, dan perubahan ekuitas. Realisasi pendapatan mencapai 418,88% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai 95,74% dari alokasi. Nilai aset per 31 Desember 2015 adalah Rp234,5 triliun yang terdiri dari aset lancar, aset tetap
[Ringkasan]
Laporan ini merupakan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp306.598.100 dan realisasi belanja sebesar Rp21.908.993.653. Neraca menunjuk
Laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2015 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp10,3 triliun atau 112,77% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp48,9 triliun atau 89,91% dari anggaran. Aset Kementerian tercatat Rp45,2 triliun dengan ekuitas Rp44,1 triliun. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan kementerian terkait
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Operasional (LO) sebagai salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). LO disusun untuk melengkapi pelaporan berbasis akrual sehingga LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca saling terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. LO memberikan informasi operasional dan keuangan pemerintah untuk suatu periode pelaporan dan bermanfaat untuk perhitungan biaya, evaluasi kinerja
Laporan keuangan semester II tahun anggaran 2018 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel menyajikan informasi keuangan entitas terkait pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Pendapatan tercatat Rp477,9 miliar atau 232,25% dari target, sementara belanja tercatat Rp18,7 triliun atau 95,54% dari alokasi. Total aset Rp394,9 triliun terdiri dari aset lancar Rp14,
[Ringkasan]
Laporan keuangan semester II tahun anggaran 2015 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan menyajikan informasi tentang realisasi anggaran, posisi keuangan, dan perubahan ekuitas. Realisasi pendapatan mencapai 418,88% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai 95,74% dari alokasi. Nilai aset per 31 Desember 2015 adalah Rp234,5 triliun yang terdiri dari aset lancar, aset tetap
[Ringkasan]
Laporan ini merupakan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp306.598.100 dan realisasi belanja sebesar Rp21.908.993.653. Neraca menunjuk
Laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2015 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp10,3 triliun atau 112,77% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp48,9 triliun atau 89,91% dari anggaran. Aset Kementerian tercatat Rp45,2 triliun dengan ekuitas Rp44,1 triliun. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan kementerian terkait
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Operasional (LO) sebagai salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). LO disusun untuk melengkapi pelaporan berbasis akrual sehingga LO, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca saling terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. LO memberikan informasi operasional dan keuangan pemerintah untuk suatu periode pelaporan dan bermanfaat untuk perhitungan biaya, evaluasi kinerja
Laporan keuangan semester II tahun anggaran 2018 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel menyajikan informasi keuangan entitas terkait pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. Pendapatan tercatat Rp477,9 miliar atau 232,25% dari target, sementara belanja tercatat Rp18,7 triliun atau 95,54% dari alokasi. Total aset Rp394,9 triliun terdiri dari aset lancar Rp14,
Dokumen tersebut merangkum standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, komponen laporan keuangan, dan beberapa standar akuntansi pemerintahan terkait laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan."
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengurusan dan penyesuaian buku Vot (Voted Expenditure and Commitment) yang merupakan rekod kewangan untuk merekod perbelanjaan, tanggungan, dan pelarasan urusniaga yang disimpan oleh pemegang waran menurut peraturan kewangan. Ia menjelaskan tanggungjawab pegawai pengawal, penyelenggaraan, penggunaan, dan masalah yang sering timbul dalam penyesuaian buku Vot agar perbelanja
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis koreksi kesalahan dalam laporan keuangan, termasuk koreksi kesalahan yang terjadi pada periode berjalan maupun periode sebelumnya, yang dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi posisi kas, serta koreksi ketika laporan keuangan sudah diterbitkan atau belum. Jenis koreksi tersebut mencakup koreksi kesalahan belanja, aset, beban, pendapatan, dan penerima
Dokumen tersebut memberikan gambaran proses akaunt payables (AKB) di Jabatan Akauntan Negara Malaysia, termasuk proses baucar bayaran manual dan elektronik, proses pembayaran, proses akaun kena bayar, dan laporan-laporan terkait. Ia juga menjelaskan penggunaan sistem GFMAS dan eSPKB dalam pengurusan proses-proses tersebut.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Dokumen ini membahas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Dokumen ini juga menjelaskan istilah-istilah terkait dan persyaratan untuk masing-masing topik serta tanggal efektif penerapannya.
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, serta
Dokumen tersebut memberikan maklumat mengenai pengurusan tunai dan pengendalian akaun bank dalam sistem GFMAS yang digunakan oleh pejabat perakaunan kerajaan. Ia menjelaskan proses pembukaan dan pengurusan akaun bank, penyesuaian bank, permohonan dan pemindahan dana antara pejabat perakaunan.
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAmbara Sugama
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi SKPD, PPKD, dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk SKPD dan PPKD serta proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
Dokumen tersebut merangkum standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, komponen laporan keuangan, dan beberapa standar akuntansi pemerintahan terkait laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan."
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengurusan dan penyesuaian buku Vot (Voted Expenditure and Commitment) yang merupakan rekod kewangan untuk merekod perbelanjaan, tanggungan, dan pelarasan urusniaga yang disimpan oleh pemegang waran menurut peraturan kewangan. Ia menjelaskan tanggungjawab pegawai pengawal, penyelenggaraan, penggunaan, dan masalah yang sering timbul dalam penyesuaian buku Vot agar perbelanja
Dokumen tersebut membahas berbagai jenis koreksi kesalahan dalam laporan keuangan, termasuk koreksi kesalahan yang terjadi pada periode berjalan maupun periode sebelumnya, yang dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi posisi kas, serta koreksi ketika laporan keuangan sudah diterbitkan atau belum. Jenis koreksi tersebut mencakup koreksi kesalahan belanja, aset, beban, pendapatan, dan penerima
Dokumen tersebut memberikan gambaran proses akaunt payables (AKB) di Jabatan Akauntan Negara Malaysia, termasuk proses baucar bayaran manual dan elektronik, proses pembayaran, proses akaun kena bayar, dan laporan-laporan terkait. Ia juga menjelaskan penggunaan sistem GFMAS dan eSPKB dalam pengurusan proses-proses tersebut.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Dokumen ini membahas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Dokumen ini juga menjelaskan istilah-istilah terkait dan persyaratan untuk masing-masing topik serta tanggal efektif penerapannya.
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, serta
Dokumen tersebut memberikan maklumat mengenai pengurusan tunai dan pengendalian akaun bank dalam sistem GFMAS yang digunakan oleh pejabat perakaunan kerajaan. Ia menjelaskan proses pembukaan dan pengurusan akaun bank, penyesuaian bank, permohonan dan pemindahan dana antara pejabat perakaunan.
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAmbara Sugama
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi SKPD, PPKD, dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk SKPD dan PPKD serta proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Mhd. Abdullah Hamid
Dokumen tersebut merangkum laporan keuangan pemerintah pusat Indonesia untuk tahun anggaran 2013, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas beserta analisisnya. Laporan tersebut menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp1,4 triliun, defisit anggaran Rp211 triliun, total aset Rp3,6 triliun, dan saldo kas akhir Rp83 triliun.
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptRisda Hamsuri
1. Dokumen membahas konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti persamaan akuntansi, penerapan sistem akuntansi pemerintah, konsep HOBO, perbedaan antara pendapatan LRA dan belanja, serta siklus akuntansi dan contoh pencatatan transaksi.
2. Termasuk penjelasan mengenai akun aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca serta pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan keuangan.
3.
Dokumen tersebut membahas tentang laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxJeniferRasuh
Artikel ini membahas tentang pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung. Dibahas mengenai struktur organisasi, fungsi otorisasi dan verifikasi, contoh jurnal pencatatan belanja langsung dan beban, serta pelaporan belanja dan beban sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Jurnal Akuntansi dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Jurnal ini memuat artikel-artikel terkait akuntansi dan bisnis. Dewan Redaksi terdiri atas beberapa dosen dan staf Universitas Terbuka. Jurnal ini diterbitkan secara berkala untuk meningkatkan wawasan akademik.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Undang-undang dan peraturan terkait mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan yang meliputi tugas menteri keuangan dan kepala instansi dalam menyusun laporan keuangan, serta kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan ini memberikan ringkasan aset tetap dan tanah yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Sumatera Selatan per 31 Desember 2021, yang terdiri dari peralatan, mesin, kendaraan, dan tanah seluas 478.032 meter persegi dengan total nilai Rp. 144,129,590.
Laporan triwulan kedua tahun anggaran 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menunjukkan capaian anggaran sebesar 20% dengan status pelaksanaan kegiatan yang masih dalam persiapan untuk beberapa komponen.
Dokumen ini memberikan ringkasan mengenai jumlah pegawai Balai Penelitian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan berdasarkan golongan ruang, kelompok umur, pendidikan akhir, dan masa kerja per September 2022. Terdapat 47 pegawai yang terbagi ke dalam 4 golongan ruang. Golongan III memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu 35 orang.
Dokumen tersebut merupakan rencana kegiatan bulanan BPTP Sumatera Selatan pada bulan Juni dan Juli yang mencakup kegiatan monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, koordinasi, dan rapat terkait kegiatan penelitian, perbenihan, dan budidaya tanaman pangan di beberapa lokasi di Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut berisi daftar nomor dan tanggal surat yang diterima beberapa instansi pemerintah seperti kementerian, dinas, dan sekolah pada bulan Januari hingga Maret 2022. Surat-surat tersebut meliputi berbagai perihal seperti pelaksanaan program, konfirmasi, laporan, izin, dan undangan.
Daftar rencana peraturan dan keputusan BPTP Sumsel berisi 5 peraturan yang akan diterbitkan antara Maret hingga Juni 2020 untuk menindaklanjuti instruksi Kepala Badan Litbang tentang pencegahan Covid-19 di lingkungan BPTP Sumsel dan pelaksanaan tugas kedinasan selama masa pandemi.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2015 ini
telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
I Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2015.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp306.598.100,00 atau mencapai 418,88% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar
Rp73.194.000,00
Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp21.908.993.653,00 atau mencapai
95,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp22.883.133.000,00
II Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
31 Desember 2015.
Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp234.524.111.393,00 yang
terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.785.040.580,00; Aset Tetap (neto) sebesar
Rp227.578.084.790,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya
(neto) sebesar Rp160.986.023,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp234.524.111.393,00.
III Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,
pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp278.219.900,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14.366.493.021,00 sehingga
terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14.088.273.121,00. Kegiatan Non
Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-1.131.228.005,00 dan
Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-15.219.501.126,00.
IV Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015
adalah sebesar Rp226.936.633.974,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-15.219.501.126,00
kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp461.958.609,00 dan
ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.345.019.936,00 sehingga Ekuitas entitas pada
tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp234.524.111.393,00.
2. V Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan
disajikan dengan menggunakan basis akrual.