1. STRATEGI
PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
YANG BERBASIS PADA SISTIM
EKONOMI KERAKYATAN
Dr. Fahmy Radhi, MBA
Dosen Fakultas Ekonomi UGM
Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM
Direktur Eksekutif Mubyarto Institute
2. Era Otonomi Daerah
UU NO.22 Tahun 1999
Local Government
UU No. 32 Tahun 2004 Authority
REGIONAL
AUTONOMY UU NO.25 Tahun 1999
Fiscal Decentralization
UU No. 33 Tahun 2004
Penetapan strategi & Paradigma
Pembangunan Ekonomi Daerah
• Kemiskinan, Pengangguran, ketimpangan
• Industri, UKM, Ekspor?
Pelayanan Publik & governance
Efisiensi?
Perubahan perilaku birokrat?
Siapa mendapat buah otda?
30/11/2009 • Elit politik daerah: bupati/walikota/gubernur, DPRD?
fahmy-radhi@ugm.ac.id 2
• Masyarakat lokal? HARUSNYA RAKYAT DI DAERAH
3. P
e
m
b
a
g
i
n
U
r
u
s
a
n Pembagian Pendapatan
P
e
l
a
y
n •Fanatisme Daerah
M
a
s
y
r
k
t
? •Putra Daerah
S
t
a
n
d
r
M
i
m
u •Aset Daerah
•PAD
L
e
m
a
h
n
y
K
o
r
d
n
i
a
s Disintegrasi?
a
n
t
s
r
e
k
o
&
d
a
e
r
h
E
k
s
t
e
r
n
a
l
i
a
n
t
r
d
e
h
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 3
4. Paradigma Ekonomi Kerakyatan
Sistim ekonomi kerakyatan:
Merupakan sistim ekonomi yang berasas
kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral
Pancasila, dan menunjukkan pemihakan
sungguh-sungguh pada rakyat. (Mubyarto 2003)
Salah satu ciri utama sistim ekonomi kerakyatan
adalah pemihakan kepada rakyat dengan
memberdayakan pelaku ekonomi rakyat dalam
rangka menyiapkannya untuk dapat bersaing
dipasar sesuai dengan mekanisme pasar.
Sistim ekonomi kerakyatan tidak menafikan
adanya mekanisme pasar
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 4
5. Prioritas Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan
Penanggulangan Kemiskinan
Pengembangan UMKM
Pengembangan Sektor Unggulan
Pengembangan Kawasan Andalan
Strategi Menarik Investor
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 5
6. Penanggulangan Kemiskinan
Tujuan: untuk pengurangan angka
kemiskinan dan ketimpangan melalui
pemerataan distribusi pendapatan
Strategi: mengalokasikan dana APBD dan
Non-APBD untuk:
– Pembangunan infrastruktur pedesaan
– Peningkatan upah riil sektor pertanian
– Peningkatan kesehatan dan pendidikan
– Pemberdayaan ekonomi masyarakat
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 6
7. Pengembangan UMKM
Tujuan untuk mengembangkan UMKM yang
tangguh dan mandiri, sehingga dapat berperan
dalam kegiatan ekonomi daerah
Strategi:
– Menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM sehingga
mampu mendorong pengembangan UMKM secara
mandiri dan berkelanjutan.
– Mendorong terbentuknya Micro Finance yang mampu
memobilisasi dana masyarkat sekaligus menyalurkannya
dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha ekonomi
produktif yang dijalankan oleh UMKM.
– Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan
(technical assistance) serta memberikan akses seluas-
luasnya dalam memasuki pasar input dan ouput
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 7
8. Pengembangan Sektor Unggulan
Tujuan: pengembangan sektor unggulan yang
dapat menjadi kontributor utama bagi PDRB
Strategi:
– Mengidentifikasi dan mengembangkan industri dan
komoditi unggulan berdasarkan kode ISIC atau KLUI
(Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia).
– Mengidentifikasi dan mengembangkan industri dan
komoditi yang memiliki keunggulan komparatif
dibandingkan industri yang sejenis
– Mengidentifikasi masalah maupun kendala yang
dihadapi para pengusaha dan UMKM dalam
mengusahakan industri dan komoditas unggulan.
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 8
9. Pengembangan Kawasan Andalan
Tujuan: mengembangkan kawasan
penggerak perekonomian daerah (prime
mover)
Strategi: Mengembangkan kawasan yang
berpotensi:
– Adanya sektor unggulan
– Adanya keterkaitan ekonomi dengan daerah
sekitarnya (hinterland)
– Sebagai pintu gerbang arus barang dan jasa
– Penarik bagi investor
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 9
10. Strategi Menarik Investor
Tujuan: Menarik investor untuk melakukan
investasi pada sektor produktif yang melibatkan
pengusaha lokal, utamanya UMKM
Strategi:
– Mengembangkan positioning yang kuat
– Misalnya: Adanya kawasan andalan dan sektor
unggulan
– Merancang insentif yang menarik bagi investor baru
maupun yang sudah ada.
– Menyediakan berbagai infrastruktur yang dubutuhkan
bagi pengembangan usaha.
– Menekan biaya ekonomi tinggi
– Melibatkan pengusaha lokal, terutama UMKM, dalam
setiap kegiatan investasi
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 10
13. Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam
menarik dan menumbuhkan investasi swasta
Kantor Perijinan
Debirokratisasi Perijinan • Pelayanan satu atap satu pintu
• PROTAP jelas
• Besarnya biaya jelas
• Pengadaan tanah, tanggung jawab
Pemkab dan diper-hitungkan
Membangun kepercayaan sebagai penyertaan modal
•
& kepastian berinvestasi Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat
Jaminan Kepastian Hukum &
Setiap rencana investasi Pemkab
Keamanan Lamongan selalu melibatkan Lembaga
Legislatif dan Muspida
Membantu dalam kegiatan Pemkab Lamongan membantu investor
sosialisasi dalam melakukan sosialisasi kepada
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 13
masyarakat
14. Indikator Pembangunan Ekonomi
1. Penurunan angka kemiskinan
2. Ideks Gini – penurunan
ketimpangan pendapatan
3. Tingkat pengangguran
4. Pertumbuhan ekonomi daerah
5. PDRB per kapita
6. Indeks Pembangunan manusia
(HDI).
7. Indeks Produktivitas Tenaga Kerja
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 14
15. Indikator Pemanfatan SDA
Apakah pemanfatan SDA memberikan nilai
tambah yang dapat memperkuat basis
perekonomian daerah?
Apakah Pemanfaatan SDA menghasilkan produk
unggulan?
Apakah Pemanfaatan SDA dapat menghasilkan
bahan baku bagi industri daerah?
Apakah Pemanfaatan SDA dapat menciptakan
lapangan pekerjaan bagi rakyat setempat?
Apakah Pemanfaatan SDA dapat meningkatkan
pendapatan rakyat?
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 15
16. Peran Pemerintah Daerah
Pelopor dan koordinator dalam pemanfaatan
sumberdaya ekonomi, melalui BUMD
Entrepreneur untuk terlibat secara aktif dan
inovatif dalam mendorong aktivitas menjalankan
bisnis di daerah.
Stimulator dan fasilitator untuk merangsang
investor dengan:
– Memberikan insentif fiskal
– Menyederhanakan perijinan
– Memberantas Pungli penyebab biaya ekonomi tinggi
– Memberikan kepastian hukum
– Menjaga kondisi ekonomi makro daerah secara kondusif.
30/11/2009 fahmy-radhi@ugm.ac.id 16
