SlideShare a Scribd company logo
Implementasi
Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional
(KRIS JKN)
1
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Provinsi Sulawesi Tengah, 14 Maret 2023
2
Topik bahasan
 Latar belakang
 Konsep kelas rawat inap standar
 Survei kesiapan RS dalam implementasi KRIS
 Ujicoba KRIS
 Road map KRIS
 Kesimpulan/rekomendasi
TANTANGAN RS DI INDONESIA
MALDISTRIBUSI DAN KEKURANGAN
SDM TENAGA MEDIS TERTENTU DAN
NAKES TARIF DAN
PEMBIAYAAN RS
DISPARIETAS AKSES DAN
KUALITAS LAYANAN
RUMAH SAKIT
GEOGRAFI &
DEMOGRAFI
PERUBAHAN
REGULASI RS
RS PMA TUMBUH TERUS
RS PMDN TUMBUH TIDAK MERATA
BANYAK DI KOTA-KOTA BESAR
TKWNA
PERUBAHAN POLA PEYAKIT
DAN PANDEMI
LEVEL KOMPETENSI RS,
LEVEL KOMPETENSI TENAGANAGA
PROFESIONAL DAN NAKES
GLOBALISASI
PELAYANAN RAWAT INAP
RAWAT INAP
NON INTENSIF
INTENSIF
PICU
NICU
ICU
INTENSIF
LAIN Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Vip/
vvip
UU 40 tahun 2004
tentang Sistem
Jaminan Sosial
Nasional (Pasal
23)
PP 47 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Bidang
perumahsakitan
(Pasal 18, 84)
Perpres 64 tahun
2020 tentang
Jaminan
Kesehatan
(Pasal 54)
mengamanatkan adanya kesamaan dan
keadilan (equity) standar kelas perawatan
KONSEP KELAS RAWAT INAP STANDAR
Tujuan penerapan KRIS
Bagi Peserta
• Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan peserta
• Meningkatkan keadilan layanan
Bagi Penyelenggara Layanan
• Meningkatkan kualitas layanan rawat inap yang terstandar
• Khususnya terkait keselamatan pasien dan penerapan
pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) terstandar
Bagi JKN
• Sustainabilitas pendanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
• Mengedepankan prinsip asuransi sosial
KELAS RAWAT INAP STANDAR
PP 47/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Mengatur tentang proporsi/jumlah tempat tidur pada:
• Pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:
 60% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik
swasta
• Jumlah tempat tidur Perawatan Intensif minimal 10%
• Ruangan yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi 10% (dapat
menjadi bagian dari proprosi KRIS)
Diterapkan paling lambat 1 januari 2023
* Dikecualikan Pelayanan Rawat Inap untuk ODGJ (terdapat
modifikasi kriteria KRIS disesuaikan dengan kebutuhan pasien)
KRITERIA DALAM KELAS RAWAT INAP STANDAR
NASKAH AKADEMIK DJSN PERMENKES 24/2016
Tentang Persyaratan
Bangunann Dan Sarana
Prasarana
PERMENKES 40/2022
Tentang Persyaratan Teknis
Bangunan, Prasarana, Dan
Peralatan Kesehatan Rumah
Sakit
• Kecuali kepadatan ruang rawat, kriteria KRIS
Bukan kriteria baru, Sudah ada dalam kriteria
yang telah ditetapkan oleh Kemenkes
• Pentahapan:
• Kriteria No. 1-9 menjadi kriteria untuk
pemenuhan awal (2023)
• Kriteria No. 10-12 menjadi kriteria dengan
pentahapan (maksimal 2024)
• Faktor penentu pentahapan:
• kemudahan rumah sakit untuk
menyiapkan indikator kriteria; dan
• dampak biaya yang dibutuhkan
NO INDIKATOR
1
Bahan bangunan di Rumah Sakit tidak memiliki porositas yang
tinggi
2 Ventilasi Udara
3 Pencahayaan Ruangan
4
Kelengkapan TT
 Minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/
sambungan langsung tanpa pengamanan arus
 Nurse call yang terhubung dengan nurse
5 Tersedia nakas 1 buah per TT
6 Dapat mempertahankan dengan stabil suhu ruangan 20-260 C
7
Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, jenis penyakit
(infeksi, noninfeksi, bersalin)
8
Kepadatan ruang rawat & kualitas TT bagi KRIS JKN
 Antar Tepi Tempat Tidur Minimal 1,5 m
 Jumlah maksimal TT per ruangan sebanyak 4 TT
 Tempat Tidur, dapat disesuaikan (adjustable), 200 x 90 x (50-
80) cm
9 Tirai/Partisi
10 Kamar mandi di dalam ruangan inap
11 Kamar Mandi sesuai dengan standar aksesabilitas
12 Outlet oksigen
12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR (JKN)
6
Definisi Operasional Setiap Kriteria (1-2)
NO KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL (KEPDIRJEN)
1 Komponen bangunan tidak
memiliki tingkat porositas
yang tinggi.
Struktur bangunan rumah sakit yang baik tidak memiliki porositas (pori) yang tinggi.
Sehingga semakin tidak berpori atau padat struktur bangunan (contoh: dinding) maka jaminan mutu dan
keselamatan pasien semakin baik
2 Ventilasi udara • Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal pertukaran 6 kali per
jam dan untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut
• Ventilasi udara harus memenuhi standar frekuensi pertukaran udara sebagaimana ditetapkan dalam kriteria
melalui pengukuran menggunakan alat bantu velocitymeter/ anemometer.
3 Pencahayaan Ruangan • Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika pencahayaan buatan maka intensitas pencahayaannya 250 lux.untuk
penerangan dan 50 lux untuk tidur
• Pencahayaan ruangan buatan harus mengikuti kriteria yang ditetapkan dengan standar 250 lux untuk penerangan
dan 50 lux untuk pencahayaan tidur diukur dengan luxmeter pada bidang kerja (tempat tidur).
4 Kelengkapan tempat tidur Setiap tempat tidur dilengkapi dengan:
• Minimal 2 kotak kontak & tidak boleh percabangan/ sambunganlangsung tanpa pengamanan arus
• Nurse call yang terhubung dengan nurse
Tempat tidur dalam instalasi rawat inap harus menjamin kelengkapan spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam
kriteria
5 Nakas per Tempat Tidur Nakas ialah meja kecil yang harus tersedia untuk setiap tempat tidur.
6 Temperatur Ruangan Pengaturan suhu dalam ruangan rawat inap harus berada pada rentang 20 hingga 26 derajat Celsius.
12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR (JKN)
7
Definisi Operasional Setiap Kriteria (2-2)
NO KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL (KEPDIRJEN)
7 Pembagian Ruang rawat Ruangan terpisah berdasarkan jenis kelamin, anak-dewasa, jenis penyakit (infeksi, noninfeksi, bersalin)
8 Kepadatan ruangan a. Antar tepi TT minimal 1,5 m adalah jarak antara tepi TT ke tepi TT sebelahnya.
b. Jumlah maksimal TT per ruang rawat inap 4 TT.
c. Ukuran TT minimal P:200 cm L:90 cm T:50-80 cm. Pada ruang rawat inap anak, ukuran tempat tidur dapat
disesuaikan dengan usia.
d. Jenis TT 1 atau 2 Crank sesuai kebutuhan pelayanan
9 Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur Rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung porosif).
2) Tirai menggunakan bahan non porosif (tidak berpori/tidak
menyerap air) berwarna cerah dan mudah dibersihkan
10 Kamar Mandi Dalam Ruangan
Rawat Inap
• Letak kamar mandi harus berada di dalam ruangan rawat inap dengan spesifikasi sebagaiamana ditetapkan
dalam kriteria.
11 Kamar mandi sesuai dengan
standar aksesibilitas
Kamar mandi dalam ruang memenuhi standar aksesibilitas sbb:
a. Ada tulisan/symbol “disable” pada bagian luar
b. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda
c. Dilengkapi pegangan rambat (handrail)
d. Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan
e. Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat pada tempat yang mudah dicapai
12 Outlet Oksigen Outlet oksigen tersentral
12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar
8
1.
Bahan bangunan di RS
tidak memiliki porositas
tinggi
2.
Ventilasi udara
3.
Pencahayaan ruangan
4.
Kelengkapan tempat tidur
(minimal 2 stop kontak,
ada nurse call)
5.
Nakas (1 buah per TT
6.
Suhu ruangan di 20-26°C
dan kelembaban stabil
7.
Pembagian ruang per
jenis kelamin, usia, jenis
penyakit (infeksi, non-
infeksi, bersalin)
8.
Kepadatan ruangan (max.
4 TT/ruang rawat, jarak
antar TT min. 1,5m,
9.
Tirai/partisi tempat tidur
(jarak tirai 30 cm dari
lantai, panjang min. 200
cm, bahan tidak berpori)
10.
Kamar mandi di dalam
ruangan
11.
Kamar mandi sesuai
dengan standar
aksesibilitas
12.
Outlet Oksigen
9
Topik bahasan
 Latar belakang
 Konsep kelas rawat inap standar
 Survei kesiapan RS dalam implementasi KRIS
 Ujicoba KRIS
 Road map KRIS
 Kesimpulan/rekomendasi
Pengisian survey kesiapan RS dalam implementasi KRIS JKN
10
86% RS mengisi survey kesiapan implementasi KRIS di RS Online
10
Sumber: Survey Kesiapan KRIS – RS Online 2022
3122 RS
(total RS nasional)
2939 RS
2531 RS
(Jumlah RS yang mengisi survey)
Dikurangi 183 RS:
• 42 RS Jiwa*
• 52 RS D Pratama
• 89 RS Darurat Covid
*Kriteria KRIS untuk RS RS Jiwa diatur tersendiri
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Kemkes RSUD Swasta TNI/POLRI Grand Total
Distribusi Responden Survey
Responden Tidak mengisi
100% 85% 86% 89%
15%
86%
14%
11%
14%
0%
11
Hasil survey kesiapan RS dalam implementasi KRIS JKN
Mayoritas RS sudah memenuhi 9 kriteria KRIS
1 Bahan bangunan di RS tidak
memiliki porositas tinggi
2 Ventilasi udara
3 Pencahayaan ruangan
4 Kelengkapan tempat tidur
(minimal 2 stop kontak, ada nurse
call)
5 Nakas (1 buah per TT)
6 Suhu ruangan di 20-26°C dan
kelembaban stabil
7 Pembagian ruang berdasarkan
jenis kelamin, usia, jenis penyakit
(infeksi, non-infeksi, bersalin)
8 Kepadatan ruangan (max. 4
TT/ruang rawat, jarak antar TT
min. 1,5m,
9 Tirai/partisi tempat tidur (jarak tirai
30 cm dari lantai, panjang min.
200 cm, bahan tidak berpori)
10 1Kamar mandi di dalam ruangan
11 Kamar mandi sesuai dengan
standar aksesibilitas
12 Outlet oksigen
12 Kriteria KRIS
39%
9%
13%
10%
12%
61%
40%
45%
37%
44%
100%
100%
100%
100%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kemkes
Pemerintah Daerah
Swasta
TNI Polri
TOTAL
Chart Title
Kriteria 1-9
Kriteria 1-10
Kriteria 1-12
KESIAPAN RS VERTIKAL TERHADAP 12 KRITERIA KRIS
12
0 2 4 6 8 10 12
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou
RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
RSUP Dr. M. Djamil
RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RSU Ratatotok Buyat
RSUP H. Adam Malik
RS Khusus Mata Cicendo
RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
RS Umum Pusat Dr. Kariadi
RSUP Dr. Sardjito
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RS Anak dan Bunda Harapan Kita
RS Kanker Dharmais
RS Mata Makassar
RS Paru Dr. Ario Wirawan
RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro
RSUP Persahabatan
RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
RS Ketergantungan Obat
RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso
RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
RS Umum Pusat dr. Ben Mboi
RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah
RS Umum Pusat Surakarta
RSK Pusat Otak Nasional
RSUP Dr. Sitanala Tangerang
RSUP Fatmawati
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon
13 dari 33 RS Vertikal siap menerapkan 12 Kriteria KRIS
Sumber: RS online 27 Desember 2022
Kesiapan RSUD
13
61 RSUD Siap Implemetasi KRIS
RS Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak C ACEH
RS Umum Daerah Sabang C ACEH
RS Umum Daerah Rantau Prapat B SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Parapat D SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan B SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah C SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Kota Pinang C SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Tapan D SUMATERA BARAT
RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar B SUMATERA BARAT
RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan C R I A U
RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura C R I A U
RS Umum Daerah Kec.Mandau C R I A U
RS Umum Daerah Arifin Achmad B R I A U
RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko C JAMBI
RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain C JAMBI
RS Umum Daerah H. Abdul Manap C JAMBI
RS Umum Daerah Muara Beliti D SUMATERA SELATAN
RS Umum Daerah Palembang Bari B SUMATERA SELATAN
RS Umum Daerah Mukomuko C BENGKULU
RS Umum Daerah Kepahiang C BENGKULU
RS Umum Daerah Bengkulu Tengah D BENGKULU
RS Umum Daerah Alimuddin Umar C LAMPUNG
RS Umum Daerah Depati Bahrin C KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RS Umum Daerah Kembangan D DKI JAKARTA
RS Umum Daerah Cimacan C JAWA BARAT
RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat B JAWA BARAT
RS Umum Daerah dr. Soekardjo B JAWA BARAT
RS Khusus Paru Kabupaten Karawang C JAWA BARAT
RS Umum Daerah Kab.Bekasi B JAWA BARAT
RS Umum Daerah Cibabat B JAWA BARAT
RS Umum Daerah Ajibarang C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Panti Nugroho D JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo B JAWA TENGAH
RS Daerah Merah Putih C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo B JAWA TENGAH
RS Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Suradadi C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta A JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi B JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri C JAWA TIMUR
RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang B JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo D JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Karangkembang D JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu B JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Kilisuci C JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Serpong Utara C BANTEN
RS Umum Daerah Negara C BALI
RS Nyitdah C BALI
RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar B BALI
RS Umum Praya C NUSA TENGGARA BARAT
RS H. L. Manambai Abdulkadir C NUSA TENGGARA BARAT
RS Umum Daerah S. K. Lerik C NUSA TENGGARA TIMUR
RS Umum Daerah Pemangkat C KALIMANTAN BARAT
RS Umum Daerah Kabupaten Melawi C KALIMANTAN BARAT
RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak A KALIMANTAN BARAT
RS Umum Daerah H Damanhuri Barabai C KALIMANTAN SELATAN
RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis C KALIMANTAN TIMUR
RS Umum Daerah Madani Palu C SULAWESI TENGAH
RS Umum Daerah Syehk Yusuf Gowa B SULAWESI SELATAN
RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe B GORONTALO
RS Umum Daerah Kabupaten Majene C SULAWESI BARAT
Hasil verifikasi bersama dinas kesehatan
14
Provinsi Rumah Sakit daerah
1 DKI Jakarta RSUD Tugu koja
RSUD Kebayoran baru
2 Jawa Barat RSUD Cilengsi
RSUD Kab Bekasi
RSUD Cimacan
RSUD Waled
RSUD Arjawinangun
RSUD AL Ihsan
3 Jawa Tengah RSUD R.A.A Tjokronegoro
RSUD KRMT Wongsonegoro
RSUD Ir Sukarno Kab Sukoharjo
4 Jatim RSUD Kertosono
RSUD Simpang lima Gumul kendiri
RSUD Kanjuruhan Kepanjen
5 Banten RSUD Kota Tangerang Selatan
6 DIY RSUD Wonosari
7 Bali RSUD Bali Mandara
RSUD Wangaya
8 NTT RSUD Waikabubuk
RSUD Dr S.K Lerik
9 NTB RSUD Kota Mataram
1
0
Kalimantan
Barat
RSUD Dr. Soedarso Pontianak
RSUD Alkadrie
RSUD Rubini Mempawah
Provinsi Rumah Sakit daerah
11 Sumatera Barat RSUD Ahmad Mochtar
RSUD Sijunjung
12 Sumatera selatan RSUD dr. H Rabain Muara
Enim
RSUD Palembang Bari
13 Lampung RSUD Alimudin umar
RSUD Mayjen HM Ryacadu
14 Dinkes Kepri RSUD Embung Fatimah
15 Dinkes Aceh RSUD tamiang
RSUD Sultan Abdul Aziz
16 Dinkes Bengkulu RSUD Harapan dan Doa
17 Sumatera Utara RSUD Perdagangan
RSUD Drs Amri Tambunan
18 Dinkes Riau RSUD Bengkalis
19 Dinkes Jambi RSUD H Abdul Manap
20 KepulauanBangkaB
elitung
RSUD Depati Bahrin
Provinsi Rumah Sakit Umum
Daerah
21 Kalimantan
Tengah
RSUD Muara Teweh
22 Kalimantan
Selatan
RSUD Ulin
RSUD H Damanhuri
Barabai
23 Kalimantan
Timur
RSUD KORPRI
24 Kalimantan Utara RSUD dr Yusuf SK
25 Gorontalo RSUD Aloe
RSUD Toto Kabila
26 Papua Barat RSUD Sele Be Solu
27 Papua
28 Maluku RSUD Maren kota tual
29 Maluku Utara RSUD Hasan Basoerie
30 Sulawesi Tengah RSUD Madani Palu
31 Sulawesi Barat RSUD Polewari
32 Sulawesi Selatan
33 Sulawesi
Tenggara
HASIL SURVEY KRIS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
15
RS Umum Daerah Madani Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Pemprop 12
RS Umum Daerah Kabelota C SULAWESI TENGAH
Donggala RSU Pemkab 11
RS Umum Daerah Buluye Napoae Moutong D SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Pemkab 11
RS Samaritan Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSIA Perorangan 10
RS Umum Daerah Trikora Salakan C SULAWESI TENGAH
Banggai Kepulauan
RSU Pemkab 9
RS Ibu dan Anak Defina C SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Perorangan 9
RS Umum Tadulako Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSIA Kementerian Lain 9
RS Pratama dr. Abdul Chalik Masulili D SULAWESI TENGAH
Banggai RSU Pemkab 8
RS Claire Medika D SULAWESI TENGAH
Banggai RSU Perusahaan 8
RS Umum Daerah Poso C SULAWESI TENGAH
Poso RSU Pemkab 8
RS TK 4 Dr. Yanto, Sp.OT D SULAWESI TENGAH
Poso RSU TNI AD 8
RS Umum Daerah Raja Tombolotutu C SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Pemkab 7
RS TK. III. 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU TNI AD 7
RS Budi Agung Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSIA SWASTA/ LAINNYA 7
RS Umum Daerah Morowali C SULAWESI TENGAH
Morowali RSIA Pemkab 6
RS Umum Anutapura Palu B SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Pemkot 6
RS Umum Sis Al Jufri Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Organisasi Sosial 6
RS Umum Daerah Pendau Tambu Kab Donggala D SULAWESI TENGAH
Donggala RSU Pemkab 5
RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi B SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Pemkab 5
RS Umum Daerah Tora Belo C SULAWESI TENGAH
Sigi RSU Pemkab 5
RS Umum Daerah Kolonedale C SULAWESI TENGAH
Morowali Utara RSU Pemkab 4
RS Umum Daerah Wakai D SULAWESI TENGAH
Tojo Una-Una RSU Pemkab 4
RS Umum Mokopido Toli-Toli C SULAWESI TENGAH
Toli-Toli RSU Pemkab 3
RS Bhayangkara Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU POLRI 2
RS Umum Daerah Kabupaten Banggai B SULAWESI TENGAH
Banggai RSU Pemkab 1
RS Umum Daerah Undata Palu B SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Pemprop 1
RS Woodward C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Organisasi Sosial 1
RS Ibu dan Anak Care She C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU SWASTA/ LAINNYA 1
RS Umum Daerah Banggai C SULAWESI TENGAH
Banggai Laut RSU Pemkab 0
RS Umum Daerah Salabangkapaku D SULAWESI TENGAH
Morowali RSU Pemkab 0
RS GKST Tentena D SULAWESI TENGAH
Poso RSU Organisasi Sosial 0
RS Umum Daerah Mokoyurli Buol C SULAWESI TENGAH
Buol RSU Pemkab 0
RS Umum Daerah Ampana C SULAWESI TENGAH
Tojo Una-Una RSU Pemkab 0
16
Topik bahasan
 Latar belakang
 Konsep kelas rawat inap standar
 Ujicoba KRIS
 Road map KRIS
 Kesimpulan/rekomendasi
Konsep Uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
(Kepdirjen No. HK.02.02/I/2995/2022 ttg RS Penyelenggara Uji Coba Penerapan KRIS JKN)
Pembiayaan rawat inap selama uji coba
KRIS menggunakan tarif INA-CBGs
sesuai hak kelas perawatan peserta.
Uji coba dilaksanakan melalui 2 kelas,
yaitu:
1. Rawat inap kelas 1 untuk peserta
JKN kelas 1
2. Rawat inap kelas standar (KRIS)
untuk peserta JKN kelas 2 dan kelas 3
dengan maksimal 4 tempat tidur
RS Vertikal yang menjadi lokus uji coba KRIS:
1. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (kelas B)
2. RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon (kelas B)
3. RSUP Surakarta (kelas C)
4. RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang (kelas C)
Observasi dilakukan terhadap kesiapan
RS dalam implementasi KRIS
Waktu pelaksanaan
(Mulai 1 September 2022)
Uji coba dengan 12 Kriteria KRIS
mengacu pada naskah akademik yang
dikaji oleh DJSN
Sejak 1 Desember Telah dilaksanakan Perluasan RS Uji Coba Melalui kepdirjen HK.02.02/III/3841/2022
Perluasan RS penyelenggara uji coba KRIS
18
No Nama RS Kelas Pemilik Kab/Kota
1 RSUP Dr. Sardjito A Kemenkes Sleman
2 RSUD Soedarso A Pemprov Kota Pontianak
3 RSUD Sidoarjo B Pemkab Sidoarjo
4
RSUD Sultan Syarif
M. Alkadri
C Pemkab Kota Pontianak
5 RS Santosa Kopo A Swasta Kota Bandung
6 RS Santosa Central A Swasta Kota Bandung
7 RS Awal Bros Batam B Swasta Kota Batam
8 RS Al Islam B Swasta Kota Bandung
9
RS Ananda Babelan
Bekasi
C Swasta Bekasi
10 RS Edelweis C Swasta Kota Bandung
Perluasan uji coba dilakukan pada RS Kelas A, B dan C dengan kepemilikan RS UPT Vertikal, pemerintah daerah dan swasta
Gambaran uji coba implementasi KRIS di 10 Rumah Sakit (1/2)
19
Hasil uji coba menunjukkan pengurangan TT tidak berdampak signifikan pada BOR dan akses layanan
No RS Uji Coba Kelas Kepemilikan
Jumlah TT BOR (%)
Awal Akhir 2021 2022
1 RSUP Dr. Sardjito A Kemenkes 800 787 61.29 72,22
2 RSUD Soedarso A Pemprov 329 209 57,00 71,00
3 RSUD Sidoarjo B Pemkab 547 499 54.35 68.42
4 RSUD Sultan Syarif
Alkadri
C Pemkab 150 145 42.90 51.20
5 RS Santosa Kopo A Swasta 401 367 62.63 59.09
6 RS Santosa Central A Swasta 500 500 65.04 68.32
7 RS Awal Bros Batam B Swasta 234 234 43.32 50.91
8 RS Al Islam B Swasta 250 241 74,00 68,50
9 RS Ananda Babelan C Swasta 175 175 46.58 48.24
10 RS Edelweis C Swasta 124 119 32.50 33.32
BOR : Bed Occupancy Ratio
IKM : Indeks kepuasan Masyarakat
20
Topik bahasan
 Latar belakang
 Konsep kelas rawat inap standar
 Ujicoba KRIS
 Road map KRIS
 Kesimpulan/rekomendasi
21
Peta jalan implementasi KRIS
Jan 2023 2023- 2024 2024-2025
RS Vertikal 13 (40%) 33 (100%) 33 (100%)
RSUD 61 (9%) 392 (50%) 784 (100%)
RS TNI/Polri 15 13%) 80 (48%) 166 (100%)
RS Swasta 227 (11%) 1,154 (48%) 1956 (100%)
TOTAL 316 1,659 2,939
KESIMPULAN
 Kebijakan kelas rawat inap JKN merupakan amanah Undang-Undang yang
harus diimplementasikan.
 Sesuai dengan PP 47/2021 rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat
1 Januari 2023
 Implementasi kelas rawat inap JKN dilakukan bertahap dengan
mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana di RS
 Diperlukan kerjasama antar stakeholder untuk mendukung pelayanan
kesehatan yang bermutu termasuk dalam kebijakan kelas rawat inap JKN
Kesimpulan
24
1. Implementasi KRIS dilakukan secara bertahap
2. Pembangunan kamar mandi di dalam ruang rawat pada gedung bertingkat memerlukan
sumber dana dan waktu sehingga dalam renovasi dilakukan bertahap
3. pembiayaan dapat dipenuhi melalui anggaran BLU/BLUD atau dukungan APBN/ APBD
4. Adanya kenaikan tarif Ina CBG’s diharapkan dapat memberikan keleluasaan RS untuk
melakukan renovasi dalam pemenuhan 12 kriteria KRIS
5. Sejalan dengan revisi Perpres 82 tentang JKN, telah disiapkan NSPK untuk RPMK KRIS
yang didalamnya mengatur tentang 12 kriteria, roadmap dan pentahapan implementasi
serta cara perhitungan/persentase kelas rawat inap sesuai PP 47/2021
6. Pengurangan ruang rawat inap tidak berpengaruh terhadap pelayanan
Strategi Kemenkes membantu percepatan
pemenuhan infrastruktur sesuai standar KRIS
25
Sumber pembiayaan
pemenuhan infratruktur
KRIS untuk RS
pemerintah:
Kriteria Item pemenuhan Sumber Pembiayaan
APBN/APBD Anggaran RS
Porositas Wallpaper, plafond berprofil
Kelengkapan tempat tidur Stop kontak dan nurse call
Kepadatan ruangan Renovasi atau pembangunan
gedung
Kamar mandi di dalam ruangan Renovasi
Kamar mandi sesuai dengan
standar aksesibilitas
Renovasi
Outlet oksigen Instalasi gas medis
Ventilasi udara Jendela dan/atau exhaust fan
Pencahayaan ruangan Lampu
Nakas Nakas
Suhu ruangan Air Conditioner
Pembagian ruangan -
Tirai/partisi tempat tidur Tirai
1
4
5
8
APBN/APBD
6
9
✓
✓
✓
12
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2
3
10
11
7 ✓
Anggaran RS
Sedangkan RS Swasta
atau KL lain dapat
menggunakan anggaran
internal

More Related Content

What's hot

437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
willyharis1
 
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxLAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
taufikrohman33
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
Zakiah dr
 
Bab 5 mutu
Bab 5 mutuBab 5 mutu
Bab 5 mutu
ssuser954579
 
EVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docx
EVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docxEVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docx
EVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docx
WilaFajariyantika1
 
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
satriyoarief
 
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
ShintaDinyanti1
 
PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdf
PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdfPEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdf
PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdf
sdmkkotasurakarta
 
SOP 1-004 Manajemen Farmasi
SOP 1-004 Manajemen FarmasiSOP 1-004 Manajemen Farmasi
SOP 1-004 Manajemen Farmasi
Gaindo
 
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
IndiSusanti
 
profil indikator.docx
profil indikator.docxprofil indikator.docx
profil indikator.docx
YunitraDevi1
 
Permenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jkn
Permenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jknPermenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jkn
Permenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jkn
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 
PPS (contoh).docx
PPS (contoh).docxPPS (contoh).docx
PPS (contoh).docx
RizkiKurniawan135833
 
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt  jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt  jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
afzamighilman
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugas
MULVIDA TIKU
 
IKP FOR RSUD.pptx
IKP FOR RSUD.pptxIKP FOR RSUD.pptx
IKP FOR RSUD.pptx
MaxiRonnyPuasa
 
Makalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RS
Makalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RSMakalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RS
Makalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RS
PENDIDIKAN & KESEHATAN
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
DedeRusmana5
 
Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
yose rizal
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
muhamad wahyudin
 

What's hot (20)

437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
437986103-Sop-Pengelolaan-Linen.doc
 
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxLAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
Bab 5 mutu
Bab 5 mutuBab 5 mutu
Bab 5 mutu
 
EVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docx
EVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docxEVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docx
EVALUASI DAN TL PROGRAM PPI (1).docx
 
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1
 
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
 
PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdf
PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdfPEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdf
PEMANTAPAN IMPLEMENTASI BLUD PUSKESMAS KOTA SOLO, 1-2 SEPTEMBER, 2022.pdf
 
SOP 1-004 Manajemen Farmasi
SOP 1-004 Manajemen FarmasiSOP 1-004 Manajemen Farmasi
SOP 1-004 Manajemen Farmasi
 
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
 
profil indikator.docx
profil indikator.docxprofil indikator.docx
profil indikator.docx
 
Permenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jkn
Permenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jknPermenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jkn
Permenkes no. 69 th 2013 ttg tarif pelayanan kesehatan program jkn
 
PPS (contoh).docx
PPS (contoh).docxPPS (contoh).docx
PPS (contoh).docx
 
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt  jam 15.00 unlocked57. siap219, edit taufiq, 20 okt  jam 15.00 unlocked
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
 
Contoh surat tugas
Contoh surat tugasContoh surat tugas
Contoh surat tugas
 
IKP FOR RSUD.pptx
IKP FOR RSUD.pptxIKP FOR RSUD.pptx
IKP FOR RSUD.pptx
 
Makalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RS
Makalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RSMakalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RS
Makalah SOP/ Protap Pelayanan di Puskesmas / RS
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 
Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Inovasi pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
 
Pembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, sppPembeda sp, sop, spm, spp
Pembeda sp, sop, spm, spp
 

Similar to KRIS Sulawesi tengah_edNH (2).pptx

KRIS SOSIALISASI.pdf
KRIS SOSIALISASI.pdfKRIS SOSIALISASI.pdf
KRIS SOSIALISASI.pdf
NoviSetiyawan2
 
STANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdf
STANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdfSTANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdf
STANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdf
rsdkonaweselatan
 
Environmental Engineering.pptx
Environmental Engineering.pptxEnvironmental Engineering.pptx
Environmental Engineering.pptx
ssuser4b5b18
 
Pelayanan intervensi harkit isman
Pelayanan intervensi harkit ismanPelayanan intervensi harkit isman
Pelayanan intervensi harkit isman
Isman Firdaus
 
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdfSOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
elenerlando1
 
Program Nasional (Prognas).pptx
Program Nasional (Prognas).pptxProgram Nasional (Prognas).pptx
Program Nasional (Prognas).pptx
apriliya ningsih
 

Similar to KRIS Sulawesi tengah_edNH (2).pptx (6)

KRIS SOSIALISASI.pdf
KRIS SOSIALISASI.pdfKRIS SOSIALISASI.pdf
KRIS SOSIALISASI.pdf
 
STANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdf
STANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdfSTANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdf
STANDAR PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN KRIS.pdf
 
Environmental Engineering.pptx
Environmental Engineering.pptxEnvironmental Engineering.pptx
Environmental Engineering.pptx
 
Pelayanan intervensi harkit isman
Pelayanan intervensi harkit ismanPelayanan intervensi harkit isman
Pelayanan intervensi harkit isman
 
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdfSOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
SOSIALISASI PERMENKES 14 2021.pdf
 
Program Nasional (Prognas).pptx
Program Nasional (Prognas).pptxProgram Nasional (Prognas).pptx
Program Nasional (Prognas).pptx
 

Recently uploaded

PPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptxPPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptx
dwiretnowati10
 
Dit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdf
Dit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdfDit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdf
Dit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdf
ssusere479b7
 
Kebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptx
Kebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptxKebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptx
Kebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptx
HestyGrariwa2
 
25 tanda KECAKAPAN KADER posyandu.pptx
25 tanda   KECAKAPAN KADER posyandu.pptx25 tanda   KECAKAPAN KADER posyandu.pptx
25 tanda KECAKAPAN KADER posyandu.pptx
RizkyVania1
 
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...
ZulfiaIbrahim1
 
Manajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxx
Manajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxxManajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxx
Manajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxx
AdheaPriyanka1
 
asuhan keperawatan kritis pada kasus gerd
asuhan keperawatan kritis pada kasus gerdasuhan keperawatan kritis pada kasus gerd
asuhan keperawatan kritis pada kasus gerd
CindyKirana4
 

Recently uploaded (7)

PPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptxPPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptx
PPT KESEHATAN REPRODUKSI ANKER PAYUDARA 2.pptx
 
Dit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdf
Dit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdfDit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdf
Dit. Mutu Nakes (Sosialisasi Plataran Sehat).pdf
 
Kebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptx
Kebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptxKebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptx
Kebijakan Orientasi PIN Polio Putaran k2pptx
 
25 tanda KECAKAPAN KADER posyandu.pptx
25 tanda   KECAKAPAN KADER posyandu.pptx25 tanda   KECAKAPAN KADER posyandu.pptx
25 tanda KECAKAPAN KADER posyandu.pptx
 
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...
 
Manajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxx
Manajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxxManajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxx
Manajemen keuangan puskesmas xxxxxxxxxxxx
 
asuhan keperawatan kritis pada kasus gerd
asuhan keperawatan kritis pada kasus gerdasuhan keperawatan kritis pada kasus gerd
asuhan keperawatan kritis pada kasus gerd
 

KRIS Sulawesi tengah_edNH (2).pptx

  • 1. Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) 1 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Provinsi Sulawesi Tengah, 14 Maret 2023
  • 2. 2 Topik bahasan  Latar belakang  Konsep kelas rawat inap standar  Survei kesiapan RS dalam implementasi KRIS  Ujicoba KRIS  Road map KRIS  Kesimpulan/rekomendasi
  • 3. TANTANGAN RS DI INDONESIA MALDISTRIBUSI DAN KEKURANGAN SDM TENAGA MEDIS TERTENTU DAN NAKES TARIF DAN PEMBIAYAAN RS DISPARIETAS AKSES DAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT GEOGRAFI & DEMOGRAFI PERUBAHAN REGULASI RS RS PMA TUMBUH TERUS RS PMDN TUMBUH TIDAK MERATA BANYAK DI KOTA-KOTA BESAR TKWNA PERUBAHAN POLA PEYAKIT DAN PANDEMI LEVEL KOMPETENSI RS, LEVEL KOMPETENSI TENAGANAGA PROFESIONAL DAN NAKES GLOBALISASI
  • 4. PELAYANAN RAWAT INAP RAWAT INAP NON INTENSIF INTENSIF PICU NICU ICU INTENSIF LAIN Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Vip/ vvip UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 23) PP 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang perumahsakitan (Pasal 18, 84) Perpres 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 54) mengamanatkan adanya kesamaan dan keadilan (equity) standar kelas perawatan KONSEP KELAS RAWAT INAP STANDAR Tujuan penerapan KRIS Bagi Peserta • Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan peserta • Meningkatkan keadilan layanan Bagi Penyelenggara Layanan • Meningkatkan kualitas layanan rawat inap yang terstandar • Khususnya terkait keselamatan pasien dan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) terstandar Bagi JKN • Sustainabilitas pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Mengedepankan prinsip asuransi sosial KELAS RAWAT INAP STANDAR PP 47/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Mengatur tentang proporsi/jumlah tempat tidur pada: • Pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:  60% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;  40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta • Jumlah tempat tidur Perawatan Intensif minimal 10% • Ruangan yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi 10% (dapat menjadi bagian dari proprosi KRIS) Diterapkan paling lambat 1 januari 2023 * Dikecualikan Pelayanan Rawat Inap untuk ODGJ (terdapat modifikasi kriteria KRIS disesuaikan dengan kebutuhan pasien)
  • 5. KRITERIA DALAM KELAS RAWAT INAP STANDAR NASKAH AKADEMIK DJSN PERMENKES 24/2016 Tentang Persyaratan Bangunann Dan Sarana Prasarana PERMENKES 40/2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kecuali kepadatan ruang rawat, kriteria KRIS Bukan kriteria baru, Sudah ada dalam kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemenkes • Pentahapan: • Kriteria No. 1-9 menjadi kriteria untuk pemenuhan awal (2023) • Kriteria No. 10-12 menjadi kriteria dengan pentahapan (maksimal 2024) • Faktor penentu pentahapan: • kemudahan rumah sakit untuk menyiapkan indikator kriteria; dan • dampak biaya yang dibutuhkan NO INDIKATOR 1 Bahan bangunan di Rumah Sakit tidak memiliki porositas yang tinggi 2 Ventilasi Udara 3 Pencahayaan Ruangan 4 Kelengkapan TT  Minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus  Nurse call yang terhubung dengan nurse 5 Tersedia nakas 1 buah per TT 6 Dapat mempertahankan dengan stabil suhu ruangan 20-260 C 7 Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, noninfeksi, bersalin) 8 Kepadatan ruang rawat & kualitas TT bagi KRIS JKN  Antar Tepi Tempat Tidur Minimal 1,5 m  Jumlah maksimal TT per ruangan sebanyak 4 TT  Tempat Tidur, dapat disesuaikan (adjustable), 200 x 90 x (50- 80) cm 9 Tirai/Partisi 10 Kamar mandi di dalam ruangan inap 11 Kamar Mandi sesuai dengan standar aksesabilitas 12 Outlet oksigen
  • 6. 12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR (JKN) 6 Definisi Operasional Setiap Kriteria (1-2) NO KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL (KEPDIRJEN) 1 Komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Struktur bangunan rumah sakit yang baik tidak memiliki porositas (pori) yang tinggi. Sehingga semakin tidak berpori atau padat struktur bangunan (contoh: dinding) maka jaminan mutu dan keselamatan pasien semakin baik 2 Ventilasi udara • Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal pertukaran 6 kali per jam dan untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut • Ventilasi udara harus memenuhi standar frekuensi pertukaran udara sebagaimana ditetapkan dalam kriteria melalui pengukuran menggunakan alat bantu velocitymeter/ anemometer. 3 Pencahayaan Ruangan • Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika pencahayaan buatan maka intensitas pencahayaannya 250 lux.untuk penerangan dan 50 lux untuk tidur • Pencahayaan ruangan buatan harus mengikuti kriteria yang ditetapkan dengan standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur diukur dengan luxmeter pada bidang kerja (tempat tidur). 4 Kelengkapan tempat tidur Setiap tempat tidur dilengkapi dengan: • Minimal 2 kotak kontak & tidak boleh percabangan/ sambunganlangsung tanpa pengamanan arus • Nurse call yang terhubung dengan nurse Tempat tidur dalam instalasi rawat inap harus menjamin kelengkapan spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam kriteria 5 Nakas per Tempat Tidur Nakas ialah meja kecil yang harus tersedia untuk setiap tempat tidur. 6 Temperatur Ruangan Pengaturan suhu dalam ruangan rawat inap harus berada pada rentang 20 hingga 26 derajat Celsius.
  • 7. 12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR (JKN) 7 Definisi Operasional Setiap Kriteria (2-2) NO KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL (KEPDIRJEN) 7 Pembagian Ruang rawat Ruangan terpisah berdasarkan jenis kelamin, anak-dewasa, jenis penyakit (infeksi, noninfeksi, bersalin) 8 Kepadatan ruangan a. Antar tepi TT minimal 1,5 m adalah jarak antara tepi TT ke tepi TT sebelahnya. b. Jumlah maksimal TT per ruang rawat inap 4 TT. c. Ukuran TT minimal P:200 cm L:90 cm T:50-80 cm. Pada ruang rawat inap anak, ukuran tempat tidur dapat disesuaikan dengan usia. d. Jenis TT 1 atau 2 Crank sesuai kebutuhan pelayanan 9 Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur Rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung porosif). 2) Tirai menggunakan bahan non porosif (tidak berpori/tidak menyerap air) berwarna cerah dan mudah dibersihkan 10 Kamar Mandi Dalam Ruangan Rawat Inap • Letak kamar mandi harus berada di dalam ruangan rawat inap dengan spesifikasi sebagaiamana ditetapkan dalam kriteria. 11 Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas Kamar mandi dalam ruang memenuhi standar aksesibilitas sbb: a. Ada tulisan/symbol “disable” pada bagian luar b. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda c. Dilengkapi pegangan rambat (handrail) d. Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan e. Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat pada tempat yang mudah dicapai 12 Outlet Oksigen Outlet oksigen tersentral
  • 8. 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar 8 1. Bahan bangunan di RS tidak memiliki porositas tinggi 2. Ventilasi udara 3. Pencahayaan ruangan 4. Kelengkapan tempat tidur (minimal 2 stop kontak, ada nurse call) 5. Nakas (1 buah per TT 6. Suhu ruangan di 20-26°C dan kelembaban stabil 7. Pembagian ruang per jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, non- infeksi, bersalin) 8. Kepadatan ruangan (max. 4 TT/ruang rawat, jarak antar TT min. 1,5m, 9. Tirai/partisi tempat tidur (jarak tirai 30 cm dari lantai, panjang min. 200 cm, bahan tidak berpori) 10. Kamar mandi di dalam ruangan 11. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas 12. Outlet Oksigen
  • 9. 9 Topik bahasan  Latar belakang  Konsep kelas rawat inap standar  Survei kesiapan RS dalam implementasi KRIS  Ujicoba KRIS  Road map KRIS  Kesimpulan/rekomendasi
  • 10. Pengisian survey kesiapan RS dalam implementasi KRIS JKN 10 86% RS mengisi survey kesiapan implementasi KRIS di RS Online 10 Sumber: Survey Kesiapan KRIS – RS Online 2022 3122 RS (total RS nasional) 2939 RS 2531 RS (Jumlah RS yang mengisi survey) Dikurangi 183 RS: • 42 RS Jiwa* • 52 RS D Pratama • 89 RS Darurat Covid *Kriteria KRIS untuk RS RS Jiwa diatur tersendiri 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kemkes RSUD Swasta TNI/POLRI Grand Total Distribusi Responden Survey Responden Tidak mengisi 100% 85% 86% 89% 15% 86% 14% 11% 14% 0%
  • 11. 11 Hasil survey kesiapan RS dalam implementasi KRIS JKN Mayoritas RS sudah memenuhi 9 kriteria KRIS 1 Bahan bangunan di RS tidak memiliki porositas tinggi 2 Ventilasi udara 3 Pencahayaan ruangan 4 Kelengkapan tempat tidur (minimal 2 stop kontak, ada nurse call) 5 Nakas (1 buah per TT) 6 Suhu ruangan di 20-26°C dan kelembaban stabil 7 Pembagian ruang berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis penyakit (infeksi, non-infeksi, bersalin) 8 Kepadatan ruangan (max. 4 TT/ruang rawat, jarak antar TT min. 1,5m, 9 Tirai/partisi tempat tidur (jarak tirai 30 cm dari lantai, panjang min. 200 cm, bahan tidak berpori) 10 1Kamar mandi di dalam ruangan 11 Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas 12 Outlet oksigen 12 Kriteria KRIS 39% 9% 13% 10% 12% 61% 40% 45% 37% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kemkes Pemerintah Daerah Swasta TNI Polri TOTAL Chart Title Kriteria 1-9 Kriteria 1-10 Kriteria 1-12
  • 12. KESIAPAN RS VERTIKAL TERHADAP 12 KRITERIA KRIS 12 0 2 4 6 8 10 12 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu RSUP Dr. M. Djamil RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang RSU Ratatotok Buyat RSUP H. Adam Malik RS Khusus Mata Cicendo RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi RS Umum Pusat Dr. Kariadi RSUP Dr. Sardjito RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RS Anak dan Bunda Harapan Kita RS Kanker Dharmais RS Mata Makassar RS Paru Dr. Ario Wirawan RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro RSUP Persahabatan RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita RS Ketergantungan Obat RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso RS Umum Pusat dr. Ben Mboi RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah RS Umum Pusat Surakarta RSK Pusat Otak Nasional RSUP Dr. Sitanala Tangerang RSUP Fatmawati Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon 13 dari 33 RS Vertikal siap menerapkan 12 Kriteria KRIS Sumber: RS online 27 Desember 2022
  • 13. Kesiapan RSUD 13 61 RSUD Siap Implemetasi KRIS RS Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak C ACEH RS Umum Daerah Sabang C ACEH RS Umum Daerah Rantau Prapat B SUMATERA UTARA RS Umum Daerah Parapat D SUMATERA UTARA RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan B SUMATERA UTARA RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah C SUMATERA UTARA RS Umum Daerah Kota Pinang C SUMATERA UTARA RS Umum Daerah Tapan D SUMATERA BARAT RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar B SUMATERA BARAT RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan C R I A U RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura C R I A U RS Umum Daerah Kec.Mandau C R I A U RS Umum Daerah Arifin Achmad B R I A U RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko C JAMBI RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain C JAMBI RS Umum Daerah H. Abdul Manap C JAMBI RS Umum Daerah Muara Beliti D SUMATERA SELATAN RS Umum Daerah Palembang Bari B SUMATERA SELATAN RS Umum Daerah Mukomuko C BENGKULU RS Umum Daerah Kepahiang C BENGKULU RS Umum Daerah Bengkulu Tengah D BENGKULU RS Umum Daerah Alimuddin Umar C LAMPUNG RS Umum Daerah Depati Bahrin C KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RS Umum Daerah Kembangan D DKI JAKARTA RS Umum Daerah Cimacan C JAWA BARAT RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat B JAWA BARAT RS Umum Daerah dr. Soekardjo B JAWA BARAT RS Khusus Paru Kabupaten Karawang C JAWA BARAT RS Umum Daerah Kab.Bekasi B JAWA BARAT RS Umum Daerah Cibabat B JAWA BARAT RS Umum Daerah Ajibarang C JAWA TENGAH RS Umum Daerah Panti Nugroho D JAWA TENGAH RS Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo B JAWA TENGAH RS Daerah Merah Putih C JAWA TENGAH RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo B JAWA TENGAH RS Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang C JAWA TENGAH RS Umum Daerah Suradadi C JAWA TENGAH RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta A JAWA TENGAH RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi B JAWA TIMUR RS Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri C JAWA TIMUR RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang B JAWA TIMUR RS Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo D JAWA TIMUR RS Umum Daerah Karangkembang D JAWA TIMUR RS Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu B JAWA TIMUR RS Umum Daerah Kilisuci C JAWA TIMUR RS Umum Daerah Serpong Utara C BANTEN RS Umum Daerah Negara C BALI RS Nyitdah C BALI RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar B BALI RS Umum Praya C NUSA TENGGARA BARAT RS H. L. Manambai Abdulkadir C NUSA TENGGARA BARAT RS Umum Daerah S. K. Lerik C NUSA TENGGARA TIMUR RS Umum Daerah Pemangkat C KALIMANTAN BARAT RS Umum Daerah Kabupaten Melawi C KALIMANTAN BARAT RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak A KALIMANTAN BARAT RS Umum Daerah H Damanhuri Barabai C KALIMANTAN SELATAN RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis C KALIMANTAN TIMUR RS Umum Daerah Madani Palu C SULAWESI TENGAH RS Umum Daerah Syehk Yusuf Gowa B SULAWESI SELATAN RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe B GORONTALO RS Umum Daerah Kabupaten Majene C SULAWESI BARAT
  • 14. Hasil verifikasi bersama dinas kesehatan 14 Provinsi Rumah Sakit daerah 1 DKI Jakarta RSUD Tugu koja RSUD Kebayoran baru 2 Jawa Barat RSUD Cilengsi RSUD Kab Bekasi RSUD Cimacan RSUD Waled RSUD Arjawinangun RSUD AL Ihsan 3 Jawa Tengah RSUD R.A.A Tjokronegoro RSUD KRMT Wongsonegoro RSUD Ir Sukarno Kab Sukoharjo 4 Jatim RSUD Kertosono RSUD Simpang lima Gumul kendiri RSUD Kanjuruhan Kepanjen 5 Banten RSUD Kota Tangerang Selatan 6 DIY RSUD Wonosari 7 Bali RSUD Bali Mandara RSUD Wangaya 8 NTT RSUD Waikabubuk RSUD Dr S.K Lerik 9 NTB RSUD Kota Mataram 1 0 Kalimantan Barat RSUD Dr. Soedarso Pontianak RSUD Alkadrie RSUD Rubini Mempawah Provinsi Rumah Sakit daerah 11 Sumatera Barat RSUD Ahmad Mochtar RSUD Sijunjung 12 Sumatera selatan RSUD dr. H Rabain Muara Enim RSUD Palembang Bari 13 Lampung RSUD Alimudin umar RSUD Mayjen HM Ryacadu 14 Dinkes Kepri RSUD Embung Fatimah 15 Dinkes Aceh RSUD tamiang RSUD Sultan Abdul Aziz 16 Dinkes Bengkulu RSUD Harapan dan Doa 17 Sumatera Utara RSUD Perdagangan RSUD Drs Amri Tambunan 18 Dinkes Riau RSUD Bengkalis 19 Dinkes Jambi RSUD H Abdul Manap 20 KepulauanBangkaB elitung RSUD Depati Bahrin Provinsi Rumah Sakit Umum Daerah 21 Kalimantan Tengah RSUD Muara Teweh 22 Kalimantan Selatan RSUD Ulin RSUD H Damanhuri Barabai 23 Kalimantan Timur RSUD KORPRI 24 Kalimantan Utara RSUD dr Yusuf SK 25 Gorontalo RSUD Aloe RSUD Toto Kabila 26 Papua Barat RSUD Sele Be Solu 27 Papua 28 Maluku RSUD Maren kota tual 29 Maluku Utara RSUD Hasan Basoerie 30 Sulawesi Tengah RSUD Madani Palu 31 Sulawesi Barat RSUD Polewari 32 Sulawesi Selatan 33 Sulawesi Tenggara
  • 15. HASIL SURVEY KRIS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH 15 RS Umum Daerah Madani Palu C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU Pemprop 12 RS Umum Daerah Kabelota C SULAWESI TENGAH Donggala RSU Pemkab 11 RS Umum Daerah Buluye Napoae Moutong D SULAWESI TENGAH Parigi Moutong RSU Pemkab 11 RS Samaritan Palu C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSIA Perorangan 10 RS Umum Daerah Trikora Salakan C SULAWESI TENGAH Banggai Kepulauan RSU Pemkab 9 RS Ibu dan Anak Defina C SULAWESI TENGAH Parigi Moutong RSU Perorangan 9 RS Umum Tadulako Palu C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSIA Kementerian Lain 9 RS Pratama dr. Abdul Chalik Masulili D SULAWESI TENGAH Banggai RSU Pemkab 8 RS Claire Medika D SULAWESI TENGAH Banggai RSU Perusahaan 8 RS Umum Daerah Poso C SULAWESI TENGAH Poso RSU Pemkab 8 RS TK 4 Dr. Yanto, Sp.OT D SULAWESI TENGAH Poso RSU TNI AD 8 RS Umum Daerah Raja Tombolotutu C SULAWESI TENGAH Parigi Moutong RSU Pemkab 7 RS TK. III. 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU TNI AD 7 RS Budi Agung Palu C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSIA SWASTA/ LAINNYA 7 RS Umum Daerah Morowali C SULAWESI TENGAH Morowali RSIA Pemkab 6 RS Umum Anutapura Palu B SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU Pemkot 6 RS Umum Sis Al Jufri Palu C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU Organisasi Sosial 6 RS Umum Daerah Pendau Tambu Kab Donggala D SULAWESI TENGAH Donggala RSU Pemkab 5 RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi B SULAWESI TENGAH Parigi Moutong RSU Pemkab 5 RS Umum Daerah Tora Belo C SULAWESI TENGAH Sigi RSU Pemkab 5 RS Umum Daerah Kolonedale C SULAWESI TENGAH Morowali Utara RSU Pemkab 4 RS Umum Daerah Wakai D SULAWESI TENGAH Tojo Una-Una RSU Pemkab 4 RS Umum Mokopido Toli-Toli C SULAWESI TENGAH Toli-Toli RSU Pemkab 3 RS Bhayangkara Palu C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU POLRI 2 RS Umum Daerah Kabupaten Banggai B SULAWESI TENGAH Banggai RSU Pemkab 1 RS Umum Daerah Undata Palu B SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU Pemprop 1 RS Woodward C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU Organisasi Sosial 1 RS Ibu dan Anak Care She C SULAWESI TENGAH Kota Palu RSU SWASTA/ LAINNYA 1 RS Umum Daerah Banggai C SULAWESI TENGAH Banggai Laut RSU Pemkab 0 RS Umum Daerah Salabangkapaku D SULAWESI TENGAH Morowali RSU Pemkab 0 RS GKST Tentena D SULAWESI TENGAH Poso RSU Organisasi Sosial 0 RS Umum Daerah Mokoyurli Buol C SULAWESI TENGAH Buol RSU Pemkab 0 RS Umum Daerah Ampana C SULAWESI TENGAH Tojo Una-Una RSU Pemkab 0
  • 16. 16 Topik bahasan  Latar belakang  Konsep kelas rawat inap standar  Ujicoba KRIS  Road map KRIS  Kesimpulan/rekomendasi
  • 17. Konsep Uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) (Kepdirjen No. HK.02.02/I/2995/2022 ttg RS Penyelenggara Uji Coba Penerapan KRIS JKN) Pembiayaan rawat inap selama uji coba KRIS menggunakan tarif INA-CBGs sesuai hak kelas perawatan peserta. Uji coba dilaksanakan melalui 2 kelas, yaitu: 1. Rawat inap kelas 1 untuk peserta JKN kelas 1 2. Rawat inap kelas standar (KRIS) untuk peserta JKN kelas 2 dan kelas 3 dengan maksimal 4 tempat tidur RS Vertikal yang menjadi lokus uji coba KRIS: 1. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (kelas B) 2. RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon (kelas B) 3. RSUP Surakarta (kelas C) 4. RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang (kelas C) Observasi dilakukan terhadap kesiapan RS dalam implementasi KRIS Waktu pelaksanaan (Mulai 1 September 2022) Uji coba dengan 12 Kriteria KRIS mengacu pada naskah akademik yang dikaji oleh DJSN
  • 18. Sejak 1 Desember Telah dilaksanakan Perluasan RS Uji Coba Melalui kepdirjen HK.02.02/III/3841/2022 Perluasan RS penyelenggara uji coba KRIS 18 No Nama RS Kelas Pemilik Kab/Kota 1 RSUP Dr. Sardjito A Kemenkes Sleman 2 RSUD Soedarso A Pemprov Kota Pontianak 3 RSUD Sidoarjo B Pemkab Sidoarjo 4 RSUD Sultan Syarif M. Alkadri C Pemkab Kota Pontianak 5 RS Santosa Kopo A Swasta Kota Bandung 6 RS Santosa Central A Swasta Kota Bandung 7 RS Awal Bros Batam B Swasta Kota Batam 8 RS Al Islam B Swasta Kota Bandung 9 RS Ananda Babelan Bekasi C Swasta Bekasi 10 RS Edelweis C Swasta Kota Bandung Perluasan uji coba dilakukan pada RS Kelas A, B dan C dengan kepemilikan RS UPT Vertikal, pemerintah daerah dan swasta
  • 19. Gambaran uji coba implementasi KRIS di 10 Rumah Sakit (1/2) 19 Hasil uji coba menunjukkan pengurangan TT tidak berdampak signifikan pada BOR dan akses layanan No RS Uji Coba Kelas Kepemilikan Jumlah TT BOR (%) Awal Akhir 2021 2022 1 RSUP Dr. Sardjito A Kemenkes 800 787 61.29 72,22 2 RSUD Soedarso A Pemprov 329 209 57,00 71,00 3 RSUD Sidoarjo B Pemkab 547 499 54.35 68.42 4 RSUD Sultan Syarif Alkadri C Pemkab 150 145 42.90 51.20 5 RS Santosa Kopo A Swasta 401 367 62.63 59.09 6 RS Santosa Central A Swasta 500 500 65.04 68.32 7 RS Awal Bros Batam B Swasta 234 234 43.32 50.91 8 RS Al Islam B Swasta 250 241 74,00 68,50 9 RS Ananda Babelan C Swasta 175 175 46.58 48.24 10 RS Edelweis C Swasta 124 119 32.50 33.32 BOR : Bed Occupancy Ratio IKM : Indeks kepuasan Masyarakat
  • 20. 20 Topik bahasan  Latar belakang  Konsep kelas rawat inap standar  Ujicoba KRIS  Road map KRIS  Kesimpulan/rekomendasi
  • 21. 21 Peta jalan implementasi KRIS Jan 2023 2023- 2024 2024-2025 RS Vertikal 13 (40%) 33 (100%) 33 (100%) RSUD 61 (9%) 392 (50%) 784 (100%) RS TNI/Polri 15 13%) 80 (48%) 166 (100%) RS Swasta 227 (11%) 1,154 (48%) 1956 (100%) TOTAL 316 1,659 2,939
  • 22. KESIMPULAN  Kebijakan kelas rawat inap JKN merupakan amanah Undang-Undang yang harus diimplementasikan.  Sesuai dengan PP 47/2021 rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat 1 Januari 2023  Implementasi kelas rawat inap JKN dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana di RS  Diperlukan kerjasama antar stakeholder untuk mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu termasuk dalam kebijakan kelas rawat inap JKN
  • 23.
  • 24. Kesimpulan 24 1. Implementasi KRIS dilakukan secara bertahap 2. Pembangunan kamar mandi di dalam ruang rawat pada gedung bertingkat memerlukan sumber dana dan waktu sehingga dalam renovasi dilakukan bertahap 3. pembiayaan dapat dipenuhi melalui anggaran BLU/BLUD atau dukungan APBN/ APBD 4. Adanya kenaikan tarif Ina CBG’s diharapkan dapat memberikan keleluasaan RS untuk melakukan renovasi dalam pemenuhan 12 kriteria KRIS 5. Sejalan dengan revisi Perpres 82 tentang JKN, telah disiapkan NSPK untuk RPMK KRIS yang didalamnya mengatur tentang 12 kriteria, roadmap dan pentahapan implementasi serta cara perhitungan/persentase kelas rawat inap sesuai PP 47/2021 6. Pengurangan ruang rawat inap tidak berpengaruh terhadap pelayanan
  • 25. Strategi Kemenkes membantu percepatan pemenuhan infrastruktur sesuai standar KRIS 25 Sumber pembiayaan pemenuhan infratruktur KRIS untuk RS pemerintah: Kriteria Item pemenuhan Sumber Pembiayaan APBN/APBD Anggaran RS Porositas Wallpaper, plafond berprofil Kelengkapan tempat tidur Stop kontak dan nurse call Kepadatan ruangan Renovasi atau pembangunan gedung Kamar mandi di dalam ruangan Renovasi Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas Renovasi Outlet oksigen Instalasi gas medis Ventilasi udara Jendela dan/atau exhaust fan Pencahayaan ruangan Lampu Nakas Nakas Suhu ruangan Air Conditioner Pembagian ruangan - Tirai/partisi tempat tidur Tirai 1 4 5 8 APBN/APBD 6 9 ✓ ✓ ✓ 12 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 3 10 11 7 ✓ Anggaran RS Sedangkan RS Swasta atau KL lain dapat menggunakan anggaran internal