Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) mewajibkan rumah sakit untuk memenuhi 12 kriteria standar pelayanan rawat inap mulai 2023. Survei kesiapan rumah sakit menunjukkan sebagian besar sudah memenuhi 9 kriteria awal, sedangkan untuk kriteria lanjutan seperti kamar mandi di dalam ruangan dan standar aksesibilitas masih perlu penyesuaian. Uji coba KRIS juga telah dil
Survei penerapan standar kelas rawat inap (KRIS) dilakukan untuk menilai kesiapan rumah sakit memenuhi 12 kriteria KRIS sesuai jadwal pemerintah paling lambat 2023, dengan mengisi kuesioner online melalui SIRS yang mencakup fasilitas bangunan, sarana prasarana, dan kapasitas tempat tidur rumah sakit.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
SOP ini menjelaskan alur pelayanan di UGD puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien. Langkah-langkahnya meliputi pendaftaran pasien di loket, pemeriksaan awal di UGD, penanganan kasus di UGD atau rujukan ke rumah sakit, serta pemberian resep obat dan instruksi tindak lanjut.
Register risiko digunakan untuk mendokumentasikan risiko-risiko dan tindakan pengelolaannya. Risiko-risiko yang diidentifikasi dicatat beserta tindakan untuk merespons risiko tersebut. Puskesmas diminta mengidentifikasi risiko pelayanan klinik, kegiatan UKM, dan terkait sarana prasarana, kemudian menyusun register risiko untuk masing-masing.
Survei penerapan standar kelas rawat inap (KRIS) dilakukan untuk menilai kesiapan rumah sakit memenuhi 12 kriteria KRIS sesuai jadwal pemerintah paling lambat 2023, dengan mengisi kuesioner online melalui SIRS yang mencakup fasilitas bangunan, sarana prasarana, dan kapasitas tempat tidur rumah sakit.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
SOP ini menjelaskan alur pelayanan di UGD puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien. Langkah-langkahnya meliputi pendaftaran pasien di loket, pemeriksaan awal di UGD, penanganan kasus di UGD atau rujukan ke rumah sakit, serta pemberian resep obat dan instruksi tindak lanjut.
Register risiko digunakan untuk mendokumentasikan risiko-risiko dan tindakan pengelolaannya. Risiko-risiko yang diidentifikasi dicatat beserta tindakan untuk merespons risiko tersebut. Puskesmas diminta mengidentifikasi risiko pelayanan klinik, kegiatan UKM, dan terkait sarana prasarana, kemudian menyusun register risiko untuk masing-masing.
SOP ini memberikan pedoman tentang pengelolaan linen di Puskesmas Plaosan, mulai dari verbeden (penggantian linen), proses laundry, hingga pendistribusian linen bersih. SOP ini bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan pengelolaan linen secara benar menggunakan prosedur kebersihan yang tepat.
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxtaufikrohman33
1. Visi Komite Keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya keperawatan.
2. Misi meliputi peningkatan profesionalisme, mutu pelayanan, SDM, dan citra keperawatan.
3. Kegiatan rutin komite meliputi supervisi, rapat, diklat sesuai jadwal.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Laporan evaluasi dan tindak lanjut program pencegahan dan pengendalian infeksi UPTD Puskesmas Mojosari triwulan I tahun 2023 meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPI seperti sosialisasi, monitoring cuci tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah medis, dan sterilisasi alat kesehatan beserta rencana tindak lanjutnya oleh tim PPI.
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1satriyoarief
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan batasan ilmu kedokteran keluarga, dokter keluarga, dan pelayanan kedokteran keluarga. Ilmu kedokteran keluarga mempelajari dinamika kehidupan keluarga dan pengaruhnya terhadap kesehatan, sedangkan dokter keluarga adalah dokter yang dididik khusus untuk menyediakan pelayanan kesehatan primer berdasarkan prinsip-prinsip kedokteran kelu
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Ketepatan identifikasi pasien di fasilitas kesehatan
2. Komunikasi serah terima antar petugas kesehatan menggunakan metode SBAR
3. Upaya meningkatkan keamanan obat-obatan injeksi dan mencegah infeksi nosokomial"
This document establishes the standard tariffs for health services at primary and secondary health facilities in Indonesia. It outlines:
1) Capitation and non-capitation tariffs for primary health facilities including community health centers and clinics.
2) Case-based group (INA-CBG) tariffs for secondary health facilities including hospitals, which are based on diagnosis and treatment packages.
3) The tariffs are divided into regional categories and facility class (A-D).
The regulation aims to standardize payments from the national health insurance (BPJS Kesehatan) to health facilities for services provided to insured members. It provides the legal framework for healthcare financing under the national health insurance program.
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
Puskesmas wajib merencanakan pelayanannya secara terpadu dan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, peluang pengembangan, serta risiko pelayanan. Rencana tersebut harus selaras dengan rencana strategis dinas kesehatan dan dapat direvisi sesuai capaian kinerja. Puskesmas juga menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan masalah kesehatan wilayah dan melibatkan berbagai pihak dalam penjadwalan pelaksana
Tiga surat dari Kepala Puskesmas Pangi meminta izin, rekomendasi, dan persetujuan untuk pelatihan manajemen, pengaktifan rekening JKN, dan pencairan dana kapitasi JKN guna meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk definisi berbagai insiden keselamatan pasien, faktor-faktor risiko, dan langkah-langkah untuk menciptakan budaya keselamatan pasien.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Dokumen tersebut membahas beberapa standar yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur proses administrasi pemerintahan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga.
3. Standar Pelayanan (SP) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas peran Kementerian Kesehatan dalam mendukung kebijakan Kelas Rawat Inap Standar JKN (KRIS JKN) dengan merangkum beberapa poin penting sebagai berikut:
1. KRIS JKN ditujukan untuk menstandarisasi minimum kelas rawat inap JKN di rumah sakit dengan 12 kriteria
2. Dilakukan penyiapan infrastruktur dan pentahapan implementasi KRIS JKN di rumah sakit
3. Dilakukan pe
SOP ini memberikan pedoman tentang pengelolaan linen di Puskesmas Plaosan, mulai dari verbeden (penggantian linen), proses laundry, hingga pendistribusian linen bersih. SOP ini bertujuan untuk mencegah penyebaran infeksi dengan melakukan pengelolaan linen secara benar menggunakan prosedur kebersihan yang tepat.
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxtaufikrohman33
1. Visi Komite Keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya keperawatan.
2. Misi meliputi peningkatan profesionalisme, mutu pelayanan, SDM, dan citra keperawatan.
3. Kegiatan rutin komite meliputi supervisi, rapat, diklat sesuai jadwal.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Laporan evaluasi dan tindak lanjut program pencegahan dan pengendalian infeksi UPTD Puskesmas Mojosari triwulan I tahun 2023 meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPI seperti sosialisasi, monitoring cuci tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah medis, dan sterilisasi alat kesehatan beserta rencana tindak lanjutnya oleh tim PPI.
Dasar dasar kedokteran keluarga normal-bab 1satriyoarief
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan batasan ilmu kedokteran keluarga, dokter keluarga, dan pelayanan kedokteran keluarga. Ilmu kedokteran keluarga mempelajari dinamika kehidupan keluarga dan pengaruhnya terhadap kesehatan, sedangkan dokter keluarga adalah dokter yang dididik khusus untuk menyediakan pelayanan kesehatan primer berdasarkan prinsip-prinsip kedokteran kelu
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Ketepatan identifikasi pasien di fasilitas kesehatan
2. Komunikasi serah terima antar petugas kesehatan menggunakan metode SBAR
3. Upaya meningkatkan keamanan obat-obatan injeksi dan mencegah infeksi nosokomial"
This document establishes the standard tariffs for health services at primary and secondary health facilities in Indonesia. It outlines:
1) Capitation and non-capitation tariffs for primary health facilities including community health centers and clinics.
2) Case-based group (INA-CBG) tariffs for secondary health facilities including hospitals, which are based on diagnosis and treatment packages.
3) The tariffs are divided into regional categories and facility class (A-D).
The regulation aims to standardize payments from the national health insurance (BPJS Kesehatan) to health facilities for services provided to insured members. It provides the legal framework for healthcare financing under the national health insurance program.
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlockedafzamighilman
Puskesmas wajib merencanakan pelayanannya secara terpadu dan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, peluang pengembangan, serta risiko pelayanan. Rencana tersebut harus selaras dengan rencana strategis dinas kesehatan dan dapat direvisi sesuai capaian kinerja. Puskesmas juga menetapkan prioritas perbaikan berdasarkan masalah kesehatan wilayah dan melibatkan berbagai pihak dalam penjadwalan pelaksana
Tiga surat dari Kepala Puskesmas Pangi meminta izin, rekomendasi, dan persetujuan untuk pelatihan manajemen, pengaktifan rekening JKN, dan pencairan dana kapitasi JKN guna meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk definisi berbagai insiden keselamatan pasien, faktor-faktor risiko, dan langkah-langkah untuk menciptakan budaya keselamatan pasien.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Dokumen tersebut membahas beberapa standar yang berkaitan dengan pelayanan publik, yaitu:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatur proses administrasi pemerintahan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak warga.
3. Standar Pelayanan (SP) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Dokumen tersebut membahas peran Kementerian Kesehatan dalam mendukung kebijakan Kelas Rawat Inap Standar JKN (KRIS JKN) dengan merangkum beberapa poin penting sebagai berikut:
1. KRIS JKN ditujukan untuk menstandarisasi minimum kelas rawat inap JKN di rumah sakit dengan 12 kriteria
2. Dilakukan penyiapan infrastruktur dan pentahapan implementasi KRIS JKN di rumah sakit
3. Dilakukan pe
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai layanan kateterisasi jantung di Rumah Sakit Harapan Kita, mencakup pencapaian kinerja unit non rawat inap tahun 2017, fasilitas pelayanan bedah dan diagnostik invasif, layanan cathlab dan layanan unggulan baru 2014-2017 seperti EVAR, TAVI, dan tindakan aritmia. Dokumen ini juga membahas strategi peningkatan layanan rujukan kardiovaskular dan skema pendampingan intervensi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Dokumen tersebut mengatur ketentuan persyaratan umum dan khusus izin usaha rumah sakit, termasuk pengaturan sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia yang harus dipenuhi.
Program Nasional (Prognas) yang dirangkum dalam dokumen tersebut mencakup 5 program prioritas kesehatan nasional yaitu (1) peningkatan kesehatan ibu dan bayi, (2) penurunan angka kesakitan TBC, (3) penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, (4) penurunan prevalensi stunting dan wasting, dan (5) pelayanan keluarga berencana rumah sakit. Prognas pertama yang dijelaskan secara rinci adalah program p
PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA MENURUT PERPRES NO.7...ZulfiaIbrahim1
DOKUMEN INI MEMBAHAS TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT HUBUNGAN KERJA YANG MENJELASKAN JENIS PENYAKIT PAK DAN PAHK MENURUT PERPRES NO.7 TAHUN 2019 YAITU: pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
(kimia, fisika, biologi dan penyakit infeksi atau parasit), berdasarkan sistem target organ; (penyakit saluran pernapasan,
penyakit kulit, gangguan otot dan kerangka, gangguan mental
dan prilaku) kanker akibat kerja; dan spesifik lainny
1. Implementasi
Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional
(KRIS JKN)
1
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Provinsi Sulawesi Tengah, 14 Maret 2023
2. 2
Topik bahasan
Latar belakang
Konsep kelas rawat inap standar
Survei kesiapan RS dalam implementasi KRIS
Ujicoba KRIS
Road map KRIS
Kesimpulan/rekomendasi
3. TANTANGAN RS DI INDONESIA
MALDISTRIBUSI DAN KEKURANGAN
SDM TENAGA MEDIS TERTENTU DAN
NAKES TARIF DAN
PEMBIAYAAN RS
DISPARIETAS AKSES DAN
KUALITAS LAYANAN
RUMAH SAKIT
GEOGRAFI &
DEMOGRAFI
PERUBAHAN
REGULASI RS
RS PMA TUMBUH TERUS
RS PMDN TUMBUH TIDAK MERATA
BANYAK DI KOTA-KOTA BESAR
TKWNA
PERUBAHAN POLA PEYAKIT
DAN PANDEMI
LEVEL KOMPETENSI RS,
LEVEL KOMPETENSI TENAGANAGA
PROFESIONAL DAN NAKES
GLOBALISASI
4. PELAYANAN RAWAT INAP
RAWAT INAP
NON INTENSIF
INTENSIF
PICU
NICU
ICU
INTENSIF
LAIN Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Vip/
vvip
UU 40 tahun 2004
tentang Sistem
Jaminan Sosial
Nasional (Pasal
23)
PP 47 tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Bidang
perumahsakitan
(Pasal 18, 84)
Perpres 64 tahun
2020 tentang
Jaminan
Kesehatan
(Pasal 54)
mengamanatkan adanya kesamaan dan
keadilan (equity) standar kelas perawatan
KONSEP KELAS RAWAT INAP STANDAR
Tujuan penerapan KRIS
Bagi Peserta
• Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan peserta
• Meningkatkan keadilan layanan
Bagi Penyelenggara Layanan
• Meningkatkan kualitas layanan rawat inap yang terstandar
• Khususnya terkait keselamatan pasien dan penerapan
pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) terstandar
Bagi JKN
• Sustainabilitas pendanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
• Mengedepankan prinsip asuransi sosial
KELAS RAWAT INAP STANDAR
PP 47/2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Mengatur tentang proporsi/jumlah tempat tidur pada:
• Pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:
60% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
40% dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik
swasta
• Jumlah tempat tidur Perawatan Intensif minimal 10%
• Ruangan yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi 10% (dapat
menjadi bagian dari proprosi KRIS)
Diterapkan paling lambat 1 januari 2023
* Dikecualikan Pelayanan Rawat Inap untuk ODGJ (terdapat
modifikasi kriteria KRIS disesuaikan dengan kebutuhan pasien)
5. KRITERIA DALAM KELAS RAWAT INAP STANDAR
NASKAH AKADEMIK DJSN PERMENKES 24/2016
Tentang Persyaratan
Bangunann Dan Sarana
Prasarana
PERMENKES 40/2022
Tentang Persyaratan Teknis
Bangunan, Prasarana, Dan
Peralatan Kesehatan Rumah
Sakit
• Kecuali kepadatan ruang rawat, kriteria KRIS
Bukan kriteria baru, Sudah ada dalam kriteria
yang telah ditetapkan oleh Kemenkes
• Pentahapan:
• Kriteria No. 1-9 menjadi kriteria untuk
pemenuhan awal (2023)
• Kriteria No. 10-12 menjadi kriteria dengan
pentahapan (maksimal 2024)
• Faktor penentu pentahapan:
• kemudahan rumah sakit untuk
menyiapkan indikator kriteria; dan
• dampak biaya yang dibutuhkan
NO INDIKATOR
1
Bahan bangunan di Rumah Sakit tidak memiliki porositas yang
tinggi
2 Ventilasi Udara
3 Pencahayaan Ruangan
4
Kelengkapan TT
Minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/
sambungan langsung tanpa pengamanan arus
Nurse call yang terhubung dengan nurse
5 Tersedia nakas 1 buah per TT
6 Dapat mempertahankan dengan stabil suhu ruangan 20-260 C
7
Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, jenis penyakit
(infeksi, noninfeksi, bersalin)
8
Kepadatan ruang rawat & kualitas TT bagi KRIS JKN
Antar Tepi Tempat Tidur Minimal 1,5 m
Jumlah maksimal TT per ruangan sebanyak 4 TT
Tempat Tidur, dapat disesuaikan (adjustable), 200 x 90 x (50-
80) cm
9 Tirai/Partisi
10 Kamar mandi di dalam ruangan inap
11 Kamar Mandi sesuai dengan standar aksesabilitas
12 Outlet oksigen
6. 12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR (JKN)
6
Definisi Operasional Setiap Kriteria (1-2)
NO KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL (KEPDIRJEN)
1 Komponen bangunan tidak
memiliki tingkat porositas
yang tinggi.
Struktur bangunan rumah sakit yang baik tidak memiliki porositas (pori) yang tinggi.
Sehingga semakin tidak berpori atau padat struktur bangunan (contoh: dinding) maka jaminan mutu dan
keselamatan pasien semakin baik
2 Ventilasi udara • Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal pertukaran 6 kali per
jam dan untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut
• Ventilasi udara harus memenuhi standar frekuensi pertukaran udara sebagaimana ditetapkan dalam kriteria
melalui pengukuran menggunakan alat bantu velocitymeter/ anemometer.
3 Pencahayaan Ruangan • Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika pencahayaan buatan maka intensitas pencahayaannya 250 lux.untuk
penerangan dan 50 lux untuk tidur
• Pencahayaan ruangan buatan harus mengikuti kriteria yang ditetapkan dengan standar 250 lux untuk penerangan
dan 50 lux untuk pencahayaan tidur diukur dengan luxmeter pada bidang kerja (tempat tidur).
4 Kelengkapan tempat tidur Setiap tempat tidur dilengkapi dengan:
• Minimal 2 kotak kontak & tidak boleh percabangan/ sambunganlangsung tanpa pengamanan arus
• Nurse call yang terhubung dengan nurse
Tempat tidur dalam instalasi rawat inap harus menjamin kelengkapan spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam
kriteria
5 Nakas per Tempat Tidur Nakas ialah meja kecil yang harus tersedia untuk setiap tempat tidur.
6 Temperatur Ruangan Pengaturan suhu dalam ruangan rawat inap harus berada pada rentang 20 hingga 26 derajat Celsius.
7. 12 KRITERIA KELAS RAWAT INAP STANDAR (JKN)
7
Definisi Operasional Setiap Kriteria (2-2)
NO KRITERIA DEFINISI OPERASIONAL (KEPDIRJEN)
7 Pembagian Ruang rawat Ruangan terpisah berdasarkan jenis kelamin, anak-dewasa, jenis penyakit (infeksi, noninfeksi, bersalin)
8 Kepadatan ruangan a. Antar tepi TT minimal 1,5 m adalah jarak antara tepi TT ke tepi TT sebelahnya.
b. Jumlah maksimal TT per ruang rawat inap 4 TT.
c. Ukuran TT minimal P:200 cm L:90 cm T:50-80 cm. Pada ruang rawat inap anak, ukuran tempat tidur dapat
disesuaikan dengan usia.
d. Jenis TT 1 atau 2 Crank sesuai kebutuhan pelayanan
9 Tirai/Partisi Antar Tempat Tidur Rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung porosif).
2) Tirai menggunakan bahan non porosif (tidak berpori/tidak
menyerap air) berwarna cerah dan mudah dibersihkan
10 Kamar Mandi Dalam Ruangan
Rawat Inap
• Letak kamar mandi harus berada di dalam ruangan rawat inap dengan spesifikasi sebagaiamana ditetapkan
dalam kriteria.
11 Kamar mandi sesuai dengan
standar aksesibilitas
Kamar mandi dalam ruang memenuhi standar aksesibilitas sbb:
a. Ada tulisan/symbol “disable” pada bagian luar
b. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda
c. Dilengkapi pegangan rambat (handrail)
d. Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan
e. Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat pada tempat yang mudah dicapai
12 Outlet Oksigen Outlet oksigen tersentral
8. 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar
8
1.
Bahan bangunan di RS
tidak memiliki porositas
tinggi
2.
Ventilasi udara
3.
Pencahayaan ruangan
4.
Kelengkapan tempat tidur
(minimal 2 stop kontak,
ada nurse call)
5.
Nakas (1 buah per TT
6.
Suhu ruangan di 20-26°C
dan kelembaban stabil
7.
Pembagian ruang per
jenis kelamin, usia, jenis
penyakit (infeksi, non-
infeksi, bersalin)
8.
Kepadatan ruangan (max.
4 TT/ruang rawat, jarak
antar TT min. 1,5m,
9.
Tirai/partisi tempat tidur
(jarak tirai 30 cm dari
lantai, panjang min. 200
cm, bahan tidak berpori)
10.
Kamar mandi di dalam
ruangan
11.
Kamar mandi sesuai
dengan standar
aksesibilitas
12.
Outlet Oksigen
9. 9
Topik bahasan
Latar belakang
Konsep kelas rawat inap standar
Survei kesiapan RS dalam implementasi KRIS
Ujicoba KRIS
Road map KRIS
Kesimpulan/rekomendasi
11. 11
Hasil survey kesiapan RS dalam implementasi KRIS JKN
Mayoritas RS sudah memenuhi 9 kriteria KRIS
1 Bahan bangunan di RS tidak
memiliki porositas tinggi
2 Ventilasi udara
3 Pencahayaan ruangan
4 Kelengkapan tempat tidur
(minimal 2 stop kontak, ada nurse
call)
5 Nakas (1 buah per TT)
6 Suhu ruangan di 20-26°C dan
kelembaban stabil
7 Pembagian ruang berdasarkan
jenis kelamin, usia, jenis penyakit
(infeksi, non-infeksi, bersalin)
8 Kepadatan ruangan (max. 4
TT/ruang rawat, jarak antar TT
min. 1,5m,
9 Tirai/partisi tempat tidur (jarak tirai
30 cm dari lantai, panjang min.
200 cm, bahan tidak berpori)
10 1Kamar mandi di dalam ruangan
11 Kamar mandi sesuai dengan
standar aksesibilitas
12 Outlet oksigen
12 Kriteria KRIS
39%
9%
13%
10%
12%
61%
40%
45%
37%
44%
100%
100%
100%
100%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Kemkes
Pemerintah Daerah
Swasta
TNI Polri
TOTAL
Chart Title
Kriteria 1-9
Kriteria 1-10
Kriteria 1-12
12. KESIAPAN RS VERTIKAL TERHADAP 12 KRITERIA KRIS
12
0 2 4 6 8 10 12
RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou
RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
RSUP Dr. M. Djamil
RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RSU Ratatotok Buyat
RSUP H. Adam Malik
RS Khusus Mata Cicendo
RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
RS Umum Pusat Dr. Kariadi
RSUP Dr. Sardjito
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
RS Anak dan Bunda Harapan Kita
RS Kanker Dharmais
RS Mata Makassar
RS Paru Dr. Ario Wirawan
RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro
RSUP Persahabatan
RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
RS Ketergantungan Obat
RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso
RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
RS Umum Pusat dr. Ben Mboi
RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah
RS Umum Pusat Surakarta
RSK Pusat Otak Nasional
RSUP Dr. Sitanala Tangerang
RSUP Fatmawati
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon
13 dari 33 RS Vertikal siap menerapkan 12 Kriteria KRIS
Sumber: RS online 27 Desember 2022
13. Kesiapan RSUD
13
61 RSUD Siap Implemetasi KRIS
RS Umum Daerah Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak C ACEH
RS Umum Daerah Sabang C ACEH
RS Umum Daerah Rantau Prapat B SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Parapat D SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan B SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah C SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Kota Pinang C SUMATERA UTARA
RS Umum Daerah Tapan D SUMATERA BARAT
RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar B SUMATERA BARAT
RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan C R I A U
RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura C R I A U
RS Umum Daerah Kec.Mandau C R I A U
RS Umum Daerah Arifin Achmad B R I A U
RS Umum Daerah Kolonel Abundjani/Bangko C JAMBI
RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Chatib Quzwain C JAMBI
RS Umum Daerah H. Abdul Manap C JAMBI
RS Umum Daerah Muara Beliti D SUMATERA SELATAN
RS Umum Daerah Palembang Bari B SUMATERA SELATAN
RS Umum Daerah Mukomuko C BENGKULU
RS Umum Daerah Kepahiang C BENGKULU
RS Umum Daerah Bengkulu Tengah D BENGKULU
RS Umum Daerah Alimuddin Umar C LAMPUNG
RS Umum Daerah Depati Bahrin C KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RS Umum Daerah Kembangan D DKI JAKARTA
RS Umum Daerah Cimacan C JAWA BARAT
RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat B JAWA BARAT
RS Umum Daerah dr. Soekardjo B JAWA BARAT
RS Khusus Paru Kabupaten Karawang C JAWA BARAT
RS Umum Daerah Kab.Bekasi B JAWA BARAT
RS Umum Daerah Cibabat B JAWA BARAT
RS Umum Daerah Ajibarang C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Panti Nugroho D JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo B JAWA TENGAH
RS Daerah Merah Putih C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo B JAWA TENGAH
RS Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Suradadi C JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta A JAWA TENGAH
RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi B JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri C JAWA TIMUR
RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang B JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo D JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Karangkembang D JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Syarifah Ambami Rato Ebu B JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Kilisuci C JAWA TIMUR
RS Umum Daerah Serpong Utara C BANTEN
RS Umum Daerah Negara C BALI
RS Nyitdah C BALI
RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar B BALI
RS Umum Praya C NUSA TENGGARA BARAT
RS H. L. Manambai Abdulkadir C NUSA TENGGARA BARAT
RS Umum Daerah S. K. Lerik C NUSA TENGGARA TIMUR
RS Umum Daerah Pemangkat C KALIMANTAN BARAT
RS Umum Daerah Kabupaten Melawi C KALIMANTAN BARAT
RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak A KALIMANTAN BARAT
RS Umum Daerah H Damanhuri Barabai C KALIMANTAN SELATAN
RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis C KALIMANTAN TIMUR
RS Umum Daerah Madani Palu C SULAWESI TENGAH
RS Umum Daerah Syehk Yusuf Gowa B SULAWESI SELATAN
RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe B GORONTALO
RS Umum Daerah Kabupaten Majene C SULAWESI BARAT
14. Hasil verifikasi bersama dinas kesehatan
14
Provinsi Rumah Sakit daerah
1 DKI Jakarta RSUD Tugu koja
RSUD Kebayoran baru
2 Jawa Barat RSUD Cilengsi
RSUD Kab Bekasi
RSUD Cimacan
RSUD Waled
RSUD Arjawinangun
RSUD AL Ihsan
3 Jawa Tengah RSUD R.A.A Tjokronegoro
RSUD KRMT Wongsonegoro
RSUD Ir Sukarno Kab Sukoharjo
4 Jatim RSUD Kertosono
RSUD Simpang lima Gumul kendiri
RSUD Kanjuruhan Kepanjen
5 Banten RSUD Kota Tangerang Selatan
6 DIY RSUD Wonosari
7 Bali RSUD Bali Mandara
RSUD Wangaya
8 NTT RSUD Waikabubuk
RSUD Dr S.K Lerik
9 NTB RSUD Kota Mataram
1
0
Kalimantan
Barat
RSUD Dr. Soedarso Pontianak
RSUD Alkadrie
RSUD Rubini Mempawah
Provinsi Rumah Sakit daerah
11 Sumatera Barat RSUD Ahmad Mochtar
RSUD Sijunjung
12 Sumatera selatan RSUD dr. H Rabain Muara
Enim
RSUD Palembang Bari
13 Lampung RSUD Alimudin umar
RSUD Mayjen HM Ryacadu
14 Dinkes Kepri RSUD Embung Fatimah
15 Dinkes Aceh RSUD tamiang
RSUD Sultan Abdul Aziz
16 Dinkes Bengkulu RSUD Harapan dan Doa
17 Sumatera Utara RSUD Perdagangan
RSUD Drs Amri Tambunan
18 Dinkes Riau RSUD Bengkalis
19 Dinkes Jambi RSUD H Abdul Manap
20 KepulauanBangkaB
elitung
RSUD Depati Bahrin
Provinsi Rumah Sakit Umum
Daerah
21 Kalimantan
Tengah
RSUD Muara Teweh
22 Kalimantan
Selatan
RSUD Ulin
RSUD H Damanhuri
Barabai
23 Kalimantan
Timur
RSUD KORPRI
24 Kalimantan Utara RSUD dr Yusuf SK
25 Gorontalo RSUD Aloe
RSUD Toto Kabila
26 Papua Barat RSUD Sele Be Solu
27 Papua
28 Maluku RSUD Maren kota tual
29 Maluku Utara RSUD Hasan Basoerie
30 Sulawesi Tengah RSUD Madani Palu
31 Sulawesi Barat RSUD Polewari
32 Sulawesi Selatan
33 Sulawesi
Tenggara
15. HASIL SURVEY KRIS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
15
RS Umum Daerah Madani Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Pemprop 12
RS Umum Daerah Kabelota C SULAWESI TENGAH
Donggala RSU Pemkab 11
RS Umum Daerah Buluye Napoae Moutong D SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Pemkab 11
RS Samaritan Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSIA Perorangan 10
RS Umum Daerah Trikora Salakan C SULAWESI TENGAH
Banggai Kepulauan
RSU Pemkab 9
RS Ibu dan Anak Defina C SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Perorangan 9
RS Umum Tadulako Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSIA Kementerian Lain 9
RS Pratama dr. Abdul Chalik Masulili D SULAWESI TENGAH
Banggai RSU Pemkab 8
RS Claire Medika D SULAWESI TENGAH
Banggai RSU Perusahaan 8
RS Umum Daerah Poso C SULAWESI TENGAH
Poso RSU Pemkab 8
RS TK 4 Dr. Yanto, Sp.OT D SULAWESI TENGAH
Poso RSU TNI AD 8
RS Umum Daerah Raja Tombolotutu C SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Pemkab 7
RS TK. III. 13.06.01 Dr. Sindhu Trisno C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU TNI AD 7
RS Budi Agung Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSIA SWASTA/ LAINNYA 7
RS Umum Daerah Morowali C SULAWESI TENGAH
Morowali RSIA Pemkab 6
RS Umum Anutapura Palu B SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Pemkot 6
RS Umum Sis Al Jufri Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Organisasi Sosial 6
RS Umum Daerah Pendau Tambu Kab Donggala D SULAWESI TENGAH
Donggala RSU Pemkab 5
RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi B SULAWESI TENGAH
Parigi Moutong RSU Pemkab 5
RS Umum Daerah Tora Belo C SULAWESI TENGAH
Sigi RSU Pemkab 5
RS Umum Daerah Kolonedale C SULAWESI TENGAH
Morowali Utara RSU Pemkab 4
RS Umum Daerah Wakai D SULAWESI TENGAH
Tojo Una-Una RSU Pemkab 4
RS Umum Mokopido Toli-Toli C SULAWESI TENGAH
Toli-Toli RSU Pemkab 3
RS Bhayangkara Palu C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU POLRI 2
RS Umum Daerah Kabupaten Banggai B SULAWESI TENGAH
Banggai RSU Pemkab 1
RS Umum Daerah Undata Palu B SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Pemprop 1
RS Woodward C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU Organisasi Sosial 1
RS Ibu dan Anak Care She C SULAWESI TENGAH
Kota Palu RSU SWASTA/ LAINNYA 1
RS Umum Daerah Banggai C SULAWESI TENGAH
Banggai Laut RSU Pemkab 0
RS Umum Daerah Salabangkapaku D SULAWESI TENGAH
Morowali RSU Pemkab 0
RS GKST Tentena D SULAWESI TENGAH
Poso RSU Organisasi Sosial 0
RS Umum Daerah Mokoyurli Buol C SULAWESI TENGAH
Buol RSU Pemkab 0
RS Umum Daerah Ampana C SULAWESI TENGAH
Tojo Una-Una RSU Pemkab 0
16. 16
Topik bahasan
Latar belakang
Konsep kelas rawat inap standar
Ujicoba KRIS
Road map KRIS
Kesimpulan/rekomendasi
17. Konsep Uji coba Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
(Kepdirjen No. HK.02.02/I/2995/2022 ttg RS Penyelenggara Uji Coba Penerapan KRIS JKN)
Pembiayaan rawat inap selama uji coba
KRIS menggunakan tarif INA-CBGs
sesuai hak kelas perawatan peserta.
Uji coba dilaksanakan melalui 2 kelas,
yaitu:
1. Rawat inap kelas 1 untuk peserta
JKN kelas 1
2. Rawat inap kelas standar (KRIS)
untuk peserta JKN kelas 2 dan kelas 3
dengan maksimal 4 tempat tidur
RS Vertikal yang menjadi lokus uji coba KRIS:
1. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (kelas B)
2. RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon (kelas B)
3. RSUP Surakarta (kelas C)
4. RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang (kelas C)
Observasi dilakukan terhadap kesiapan
RS dalam implementasi KRIS
Waktu pelaksanaan
(Mulai 1 September 2022)
Uji coba dengan 12 Kriteria KRIS
mengacu pada naskah akademik yang
dikaji oleh DJSN
18. Sejak 1 Desember Telah dilaksanakan Perluasan RS Uji Coba Melalui kepdirjen HK.02.02/III/3841/2022
Perluasan RS penyelenggara uji coba KRIS
18
No Nama RS Kelas Pemilik Kab/Kota
1 RSUP Dr. Sardjito A Kemenkes Sleman
2 RSUD Soedarso A Pemprov Kota Pontianak
3 RSUD Sidoarjo B Pemkab Sidoarjo
4
RSUD Sultan Syarif
M. Alkadri
C Pemkab Kota Pontianak
5 RS Santosa Kopo A Swasta Kota Bandung
6 RS Santosa Central A Swasta Kota Bandung
7 RS Awal Bros Batam B Swasta Kota Batam
8 RS Al Islam B Swasta Kota Bandung
9
RS Ananda Babelan
Bekasi
C Swasta Bekasi
10 RS Edelweis C Swasta Kota Bandung
Perluasan uji coba dilakukan pada RS Kelas A, B dan C dengan kepemilikan RS UPT Vertikal, pemerintah daerah dan swasta
19. Gambaran uji coba implementasi KRIS di 10 Rumah Sakit (1/2)
19
Hasil uji coba menunjukkan pengurangan TT tidak berdampak signifikan pada BOR dan akses layanan
No RS Uji Coba Kelas Kepemilikan
Jumlah TT BOR (%)
Awal Akhir 2021 2022
1 RSUP Dr. Sardjito A Kemenkes 800 787 61.29 72,22
2 RSUD Soedarso A Pemprov 329 209 57,00 71,00
3 RSUD Sidoarjo B Pemkab 547 499 54.35 68.42
4 RSUD Sultan Syarif
Alkadri
C Pemkab 150 145 42.90 51.20
5 RS Santosa Kopo A Swasta 401 367 62.63 59.09
6 RS Santosa Central A Swasta 500 500 65.04 68.32
7 RS Awal Bros Batam B Swasta 234 234 43.32 50.91
8 RS Al Islam B Swasta 250 241 74,00 68,50
9 RS Ananda Babelan C Swasta 175 175 46.58 48.24
10 RS Edelweis C Swasta 124 119 32.50 33.32
BOR : Bed Occupancy Ratio
IKM : Indeks kepuasan Masyarakat
20. 20
Topik bahasan
Latar belakang
Konsep kelas rawat inap standar
Ujicoba KRIS
Road map KRIS
Kesimpulan/rekomendasi
22. KESIMPULAN
Kebijakan kelas rawat inap JKN merupakan amanah Undang-Undang yang
harus diimplementasikan.
Sesuai dengan PP 47/2021 rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat
1 Januari 2023
Implementasi kelas rawat inap JKN dilakukan bertahap dengan
mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan sarana prasarana di RS
Diperlukan kerjasama antar stakeholder untuk mendukung pelayanan
kesehatan yang bermutu termasuk dalam kebijakan kelas rawat inap JKN
23.
24. Kesimpulan
24
1. Implementasi KRIS dilakukan secara bertahap
2. Pembangunan kamar mandi di dalam ruang rawat pada gedung bertingkat memerlukan
sumber dana dan waktu sehingga dalam renovasi dilakukan bertahap
3. pembiayaan dapat dipenuhi melalui anggaran BLU/BLUD atau dukungan APBN/ APBD
4. Adanya kenaikan tarif Ina CBG’s diharapkan dapat memberikan keleluasaan RS untuk
melakukan renovasi dalam pemenuhan 12 kriteria KRIS
5. Sejalan dengan revisi Perpres 82 tentang JKN, telah disiapkan NSPK untuk RPMK KRIS
yang didalamnya mengatur tentang 12 kriteria, roadmap dan pentahapan implementasi
serta cara perhitungan/persentase kelas rawat inap sesuai PP 47/2021
6. Pengurangan ruang rawat inap tidak berpengaruh terhadap pelayanan
25. Strategi Kemenkes membantu percepatan
pemenuhan infrastruktur sesuai standar KRIS
25
Sumber pembiayaan
pemenuhan infratruktur
KRIS untuk RS
pemerintah:
Kriteria Item pemenuhan Sumber Pembiayaan
APBN/APBD Anggaran RS
Porositas Wallpaper, plafond berprofil
Kelengkapan tempat tidur Stop kontak dan nurse call
Kepadatan ruangan Renovasi atau pembangunan
gedung
Kamar mandi di dalam ruangan Renovasi
Kamar mandi sesuai dengan
standar aksesibilitas
Renovasi
Outlet oksigen Instalasi gas medis
Ventilasi udara Jendela dan/atau exhaust fan
Pencahayaan ruangan Lampu
Nakas Nakas
Suhu ruangan Air Conditioner
Pembagian ruangan -
Tirai/partisi tempat tidur Tirai
1
4
5
8
APBN/APBD
6
9
✓
✓
✓
12
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2
3
10
11
7 ✓
Anggaran RS
Sedangkan RS Swasta
atau KL lain dapat
menggunakan anggaran
internal