Ringkasan dokumen tersebut membahas konsep pengelolaan persampahan di Kota Tangerang, termasuk operasional saat ini, rencana pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi."
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan metode 3R (reduce, reuse, recycle). Metode ini bertujuan mengurangi sampah, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan menciptakan lapangan kerja serta kesadaran masyarakat. Dokumen juga membandingkan paradigma pengelolaan sampah konvensional dengan pendekatan baru berbasis 3R.
Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat kel cempaka putih timurOswar Mungkasa
Bahan disampaikan oleh Sri Wahyono dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan metode 3R (reduce, reuse, recycle). Metode ini bertujuan mengurangi sampah, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang sampah untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan menciptakan lapangan kerja serta kesadaran masyarakat. Dokumen juga membandingkan paradigma pengelolaan sampah konvensional dengan pendekatan baru berbasis 3R.
Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat kel cempaka putih timurOswar Mungkasa
Bahan disampaikan oleh Sri Wahyono dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Pedoman ini mengatur penataan ruang kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah untuk mengatur kegiatan dan penggunaan lahan secara tertib agar tidak terpengaruh dampak negatif dari TPA sampah. Dokumen ini menjelaskan konsep subzona penyangga dan budi daya terbatas untuk membatasi dampak TPA sampah, serta ketentuan teknis ruang lingkup, definisi istilah, dan ketentuan kegiatan yang diizinkan di masing-
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahaninfosanitasi
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan. Terdapat berbagai pilihan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang kegiatan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas di bantaran sungai percut medanOswar Mungkasa
Bahan presentasi disajikan oleh Ditjen Cipta Karya PU dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh jejaring AMPL
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pendirian bank sampah untuk menangani masalah sampah di desa. Bank sampah berfungsi sebagai tempat menabung sampah dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil penjualan sampah. Dokumen ini juga menjelaskan aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan dalam menjalankan usaha bank sampah.
This document provides an introduction to water infrastructure issues in the United States. It notes that our drinking water and wastewater systems received a grade of D- due to aging infrastructure. It also discusses various challenges around water supply including population growth, conservation, climate change, and water rights battles between states. Real estate professionals are often involved in local water issues and need to understand the challenges around water infrastructure and supply.
Innovative Urban Tenure in the Philippines. Challenges, Approaches and Instit...Oswar Mungkasa
This document summarizes innovative approaches to securing land tenure for the urban poor in the Philippines. It discusses three key approaches: the Community Mortgage Program (CMP), presidential land proclamations, and the usufruct arrangement. The CMP allows urban poor communities to take out loans to purchase land collectively. Presidential land proclamations involve the president declaring land as available for socialized housing, which then allows informal settlers to formalize their claims. Usufruct arrangements grant communities rights to occupy and use land for a period of time. The report analyzes each approach, describing their legal and institutional frameworks, how they have been implemented, and their benefits and challenges. It aims to document lessons learned that could help institutionalize alternative
Urban Flood Managemen: Towards A Holistic ApproachOswar Mungkasa
Urban flood management currently takes a fragmented and reductionist approach, focusing on technical measures and quantitative risk assessment alone. Social aspects are not adequately considered or meaningfully involved in decision making. A more holistic approach is needed that considers social dimensions like perceptions, emotions, ethics and social justice. Stakeholders, especially vulnerable groups like those in slums, should be empowered and involved in the process beyond current inadequate participation.
Studi tentang model kerjasama regional dan prospek kerjasama penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas daerah di Kalimantan Timur menemukan bahwa kerjasama antar daerah penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Studi ini merekomendasikan intensifikasi komunikasi antar pemerintah daerah, penjelasan kewenangan antar level pemerintahan, serta identifikasi kebutuhan kerjasama di setiap instansi pemerintahan daerah.
Bab I Kewenangan Daerah
1. Pendahuluan
Buku ini membahas kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kewenangan Pemerintah Pusat
Buku ini menjelaskan kewenangan pemerintah pusat di 24 bidang, antara lain pertanian, kelautan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendid
Buku ini membahas tentang peran masyarakat dalam pembangunan kota dan teknik pemberdayaan masyarakat. Buku ini berisi 11 bab yang membahas topik seperti perencanaan pembangunan daerah, otonomi daerah, pembangunan partisipatif, dan strategi pembangunan kota. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang paradigma baru yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan."
Bahan presentasi disajikan oleh Enri Damanhuri dkk dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
Pedoman ini mengatur penataan ruang kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah untuk mengatur kegiatan dan penggunaan lahan secara tertib agar tidak terpengaruh dampak negatif dari TPA sampah. Dokumen ini menjelaskan konsep subzona penyangga dan budi daya terbatas untuk membatasi dampak TPA sampah, serta ketentuan teknis ruang lingkup, definisi istilah, dan ketentuan kegiatan yang diizinkan di masing-
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Dokumen tersebut memberikan persyaratan teknis penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Penampungan Sementara 3R (TPS 3R) dalam penanganan sampah rumah tangga. TPS merupakan tempat penampungan sampah sementara selama maksimal 24 jam sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sedangkan TPS 3R melakukan pemilahan, daur ulang, dan komposing sampah. Dokumen ini menjelaskan kriteria
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahaninfosanitasi
Opsi Teknologi Pengelolaan Persampahan. Terdapat berbagai pilihan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang kegiatan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah.
Pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas di bantaran sungai percut medanOswar Mungkasa
Bahan presentasi disajikan oleh Ditjen Cipta Karya PU dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh jejaring AMPL
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pendirian bank sampah untuk menangani masalah sampah di desa. Bank sampah berfungsi sebagai tempat menabung sampah dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil penjualan sampah. Dokumen ini juga menjelaskan aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan dalam menjalankan usaha bank sampah.
This document provides an introduction to water infrastructure issues in the United States. It notes that our drinking water and wastewater systems received a grade of D- due to aging infrastructure. It also discusses various challenges around water supply including population growth, conservation, climate change, and water rights battles between states. Real estate professionals are often involved in local water issues and need to understand the challenges around water infrastructure and supply.
Innovative Urban Tenure in the Philippines. Challenges, Approaches and Instit...Oswar Mungkasa
This document summarizes innovative approaches to securing land tenure for the urban poor in the Philippines. It discusses three key approaches: the Community Mortgage Program (CMP), presidential land proclamations, and the usufruct arrangement. The CMP allows urban poor communities to take out loans to purchase land collectively. Presidential land proclamations involve the president declaring land as available for socialized housing, which then allows informal settlers to formalize their claims. Usufruct arrangements grant communities rights to occupy and use land for a period of time. The report analyzes each approach, describing their legal and institutional frameworks, how they have been implemented, and their benefits and challenges. It aims to document lessons learned that could help institutionalize alternative
Urban Flood Managemen: Towards A Holistic ApproachOswar Mungkasa
Urban flood management currently takes a fragmented and reductionist approach, focusing on technical measures and quantitative risk assessment alone. Social aspects are not adequately considered or meaningfully involved in decision making. A more holistic approach is needed that considers social dimensions like perceptions, emotions, ethics and social justice. Stakeholders, especially vulnerable groups like those in slums, should be empowered and involved in the process beyond current inadequate participation.
Studi tentang model kerjasama regional dan prospek kerjasama penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas daerah di Kalimantan Timur menemukan bahwa kerjasama antar daerah penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Studi ini merekomendasikan intensifikasi komunikasi antar pemerintah daerah, penjelasan kewenangan antar level pemerintahan, serta identifikasi kebutuhan kerjasama di setiap instansi pemerintahan daerah.
Bab I Kewenangan Daerah
1. Pendahuluan
Buku ini membahas kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
2. Kewenangan Pemerintah Pusat
Buku ini menjelaskan kewenangan pemerintah pusat di 24 bidang, antara lain pertanian, kelautan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendid
Buku ini membahas tentang peran masyarakat dalam pembangunan kota dan teknik pemberdayaan masyarakat. Buku ini berisi 11 bab yang membahas topik seperti perencanaan pembangunan daerah, otonomi daerah, pembangunan partisipatif, dan strategi pembangunan kota. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang paradigma baru yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan."
Bahan presentasi disajikan oleh Enri Damanhuri dkk dalam Lokakarya Persampahan Berbasis Masyarakat di Jakarta tanggal 16-17 Januari 2008. Lokakarya diselenggarakan oleh Jejaring AMPL
This document is a guidebook for urban planning published by the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) to provide guidance to city leaders on urban planning. It covers a range of topics related to urban planning challenges facing growing cities such as transportation, infrastructure, informal settlements, resilience, safety, financing, partnerships and measuring impact. The guidebook is intended to help leaders better communicate with planning departments and ask the right questions to address pressing urban development needs in their cities. It promotes a new approach to urban planning where local leaders play a principal role in shaping future city growth.
Kota Surabaya memiliki luas 326,36 km2 dan terbagi atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta jiwa pada malam hari dan 5 juta jiwa pada siang hari. Dokumen ini menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengelola sampah, seperti program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas dan komposting."
RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANGAnton Riyanto
Sistem pengelolaan sampah di Kota Tangerang belum berjalan dengan optimal karena belum adanya grand design yang jelas dan terintegrasi. Dokumen ini membahas analisis kondisi pengelolaan sampah saat ini dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh yang memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, peraturan, dan peran masyarakat."
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perencanaan pembangunan Material Recovery Facility (MRF) di Kelurahan Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. MRF direncanakan untuk mengelola sampah rumah tangga di wilayah tersebut secara lebih teratur dengan melakukan pemilahan, kompos, dan daur ulang sampah. Dokumen ini membahas perhitungan komposisi, volume, dan berat sampah, serta merancang tahapan dan fasilitas yang dib
TPA regional Pekalongan direncanakan untuk melayani 3 daerah sekitar yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Lokasi yang diusulkan berada di perbatasan desa Sengare-Batursari, Kabupaten Pekalongan. Rancangan desainnya mencakup sistem saluran lindi, ventilasi gas, dan fasilitas pendukung seperti timbangan dan peralatan berat, dengan anggaran kira-kira Rp88 miliar.
Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah di IndonesiaOswar Mungkasa
Masyarakat Desa Sukunan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan melakukan pemilahan sampah di rumah tangga menjadi organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos sedangkan sampah anorganik didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai jual. Kegiatan ini telah membuahkan hasil berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan lingkungan yang lebih bersih.
TPST 3R "GLORIA" di Desa Karang Pandan berfungsi untuk mengumpulkan, memilah, menggunakan kembali, mendaur ulang, mengolah, dan memproses sampah. Tempat ini bertujuan mengurangi jumlah dan memperbaiki kualitas sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi biaya operasional tinggi, jumlah sampah yang masih menumpuk, dan pendapatan pekerja pemilah yang rendah. R
Dokumen tersebut merangkum tentang sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak. Jumlah sampah yang dihasilkan Kabupaten Lebak sebesar 500 ton per hari namun hanya 25% yang dapat ditangani. Dokumen ini menganalisis jumlah timbulan sampah dari tahun 2016-2025 dan menjelaskan sistem pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.
Buku pedoman ini membahas pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat di kawasan permukiman. Metode 3R (reduce, reuse, recycle) digunakan untuk mengurangi sampah sejak sumbernya dengan melibatkan masyarakat. Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu 3R secara terpadu dan berkelanjutan di tingkat rumah tangga dan kawasan.
Similar to Konsep Pengembangan Sektor Persampahan Kota Tangerang (2006) (20)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
CONTOH OBAT ANTIBIOTIK KELOMPOK 1 MATA KULIAH FARMAKOLOGI
Konsep Pengembangan Sektor Persampahan Kota Tangerang (2006)
1. KONSEP PENGEMBANGAN SEKTOR PERSAMPAHAN
KOTA TANGERANG
SUB DINAS KEBERSIHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Jalan KS. Tubun No. 96 Telp. (021) 5534067, Fax. (021) 55771508 Tangerang
2. Operasional Pengelolaan Persampahan
Kota Tangerang Saat ini …
Pewadaha Pengumpula Pengangkutan Pengelolaan
n n dari TPS ke di TPA
TPA
Tempat Sampah Container Arm Roll Truck TPA Rawa Kucing
Kantong Plastik TPS Kerucut Dump Truck TPA Jati Waringin
Gerobak Sampah TPS Permanen
TPS TPA
Warga / Masyarakat Dinas PU
3. Konsep Pengelolaan Sampah Kota Tangerang
Rencana Kerja 2007 Kota Tangerang
Perkembangan TPA Rawa Kucing
4. KONSEP PENGELOLAAN
SAMPAH
Pengelolaan sampah bertujuan menghindarkan gangguan
terhadap lingkungan akibat keberadaan sampah proses
pengelolaan sampah selayaknya tidak menimbulkan
masalah/gangguan bagi lingkungan
Prinsip kegiatan pengolahan sampah (daur ulang) :
sampah dipandang sebagai bahan baku produk tertentu yang
mempunyai nilai ekonomi
5. Pemilahan dan Pengurangan
Sampah di Sumber
Pengolahan Sampah di TPS
Pengumpulan,
Pewadahan dan
Transportasi
Penanganan
di TPA
Gambar 1. Hirarki Pengelolaan Sampah Terpadu
6. Proses pengolahan sampah membentuk siklus tertutup :
Produk
Pengolahan
Masyarakat
sampah
Sampah
Untuk mendukung keberhasilan program pengolahan
sampah, perlu didukung dengan sosialisasi secara
terus-menerus
7. Kota Tangerang
Daerah pelayanan meliputi 13
Kecamatan dari total 13 Kecamatan
Cakupan penduduk dilayani 64 %
dari total penduduk administrasi.
Timbulan Sampah 2,18 l/o/h
Total Timbulan Sampah 3298
m3/hari, Sampah Domestik 2868 m3/
hari,
8. PERSAMPAHAN
Timbulan sampah kota 3298 m3/hari, terdiri dari 80% organik
dan 20 % an-organik
Dilayani oleh Instansi Pengelola 2111 m3/hari, 42 m3/hari (dibuat
kompos).
Tarif rata-rata rumah tangga Rp 1500 - 7500,per bulan
Collection rate tarif sampah 68%(2006)
Lokasi TPA saat ini di Rawa Kucing, Berjarak 4 m dari pusat kota
dengan luas 18 Ha, terletak didaerah tanah datar.
Jarak dari permukiman 0,5. Km
Dioperasikan sebagai open dumping (sedang ditingkatkan
menjadi controlled landfilling)
9. KELEMBAGAAN
Instansi Pengelola Sampah Kota
dilaksanakan oleh : Dinas PU (Sub Dinas
Kebersihan).
Dinas PU (Sub Dinas Kebersihan)
melakukan pengangkutan sampah dari
tempat pembuangan sementara ke
tempat pengolahan akhir sampah
10. PERMASALAHAN PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA TANGERANG SAAT INI
Timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Tangerang
selalu meningkat setiap tahun
Belum ada penanganan sampah disumber sampah.
(pemilahan dan pemisahan sampah)
Belum tersedianya tempat penampungan sampah (TPS) yang
terpisah
Belum adanya sistem pengomposan skala rumah tangga
Masih rendahnya tingkat kesadaran/kepedulian Masyarakat
akan pengelolaan sampah
Lahan TPA Rawa Kucing yang terbatas
11. Perencanaan Pengelolaan Sampah
(Tujuan Perencanaan di Tahun 2007)
Mengelola sampah dengan sistem 3R (Reduce,Reuse dan
Recyle) disumber sampah.
Mengurangi beban operasional truk sampah, Efisiensi dalam
pengangkutan sampah (ritasi truk sampah).
Mengurangi beban (Tempat Pembuangan Akhir) TPA dan
memperpanjang umur TPA.
12. Perencanaan Pengelolaan Sampah
(Strategi Perencanaan di Tahun 2007)
Mulai memaksimalkan penerapan sistem 3R(Reduce,Reuse dan Recyle)
dengan melakukan “Pemilahan disumber sampah” sebagai langkah awal
pelaksanaan.
Pengelolaan sampah disesuaikan berdasarkan sumber sampah.
(Sampah Rumah Tangga, Sampah Perkantoran, Sampah Jalan dan
Taman)
Efisiensi dalam pengangkutan sampah (ritasi truk sampah)
Teknologi pengolahan sampah mengacu pada komposisi sampah
- Prioritas pada Pengolahan sampah organik, mengembangkan
penggunaan komposter individual dan komposter komunal.
- Sistem sanitary landfill tetap digunakan namun hanya untuk
menampung residu sampah yang tidak dapat terolah.
15. KILAS BALIK TPA RAWA KUCING 2002 - 2007
2002
11 Januari
2007
2003 2006
16. KILAS BALIK TPA RAWA KUCING 2002 - 2007
2002 11 Januari
2007
2003 2006
17. KILAS BALIK TPA RAWA KUCING 2002 - 2006
Pembuatan jalan operasi dan manuver
2002 truk berupa plat beton pre-cast yang
dapat dipindah-pindah
2003 2006