1. Pemerintah Singapura melakukan empat kunci kebijakan utama dalam mereformasi birokrasi, yaitu (1) reorganisasi dan reformasi sikap PNS, (2) meminimalkan korupsi, (3) menerapkan meritokrasi, dan (4) memberikan kompensasi yang kompetitif untuk menarik pegawai terbaik.
2. Kompensasi yang kompetitif bertujuan untuk merekrut pegawai berkualitas, mempertahank
Bisnis harus menyadari tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan dan membuat keputusan yang mencerminkan tanggung jawab ini --- Stakeholder Benefit.
Bisnis harus menyadari tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan dan membuat keputusan yang mencerminkan tanggung jawab ini --- Stakeholder Benefit.
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Talent Rewards di PT. KAI (2009 - 2013)Deky Lioman
Analisis Talent Rewards di PT. KAI tahun 2009 - 2013
Dipresentasikan sebagai tugas mata kuliah : Isu - Isu Kontemporer dalam Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Analisis Rewards Management
Sumber : Buku Jonan dan Evolusi Kereta Api
1. Belajar
Kompensasi
dari
Singapura
Belajar
Kompensasi
dari
Singapura
“Ensuring good governance in Singapore”
Is this experience transferable to other Asian countries?
Jon S.T. Quah
Professor of Political Science at the National University of Singapore (retirement in June 2007)
He is now an Anti-Corruption Consultant based in Singapore
Deky Lioman, ST
Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
S-2 Ilmu Administrasi
2. Permasalahan…
• KPK dalam Survei Integritas Tahun 2013 menilai bahwa kualitas pelayanan
publik baru mencapai nilai 6,8 dari skala 10. Artinya adalah pelayanan
publik masih belum cukup memenuhi harapan masyarakat.
(*Survei Integritas Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, KPK, 2013)
• CPI (Corruption Perception Indeks ) Indonesia Tahun 2013, dengan nilai 32
atau berada di urutan 144 dari 177 Negara di dunia.
Atau peringkat 5 dari 10 Negara di Asia Tenggara di bawah Singapura,
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Thailand
Skor CPI Singapura peringkat pertama di Asia Tenggara bahkan di ASIA
(Transparansi Internasional, 2013)
6. • Pejabat Eselon I/II/III
menempati rangking
pertama terbanyak
dalam menjadi pelaku
korupsi…
7. • “Jenis perkara korupsi
“penyuapan” adalah
yang paling banyak
dilakukan
8. Mengapa harus belajar dari Singapura?
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono
mempelajari pelaksanaan reformasi birokrasi di Singapura
terutama untuk merekrut orang-orang terbaik dalam
pemerintahan.
"Singapura memang kecil, sistem pemerintahannya juga
lebih kecil. Tetapi ada yang bisa dipelajari dari Singapura,"
Wapres juga bertanya tentang pelaksanaan
reformasi birokrasi di Singapura. "Terutama
bagaimana merekrut orang-orang terbaik
untuk masuk dalam pemerintahan.
Karena saat ini orang-orang terbaik lebih tertarik masuk ke
swasta.
Wapres selaku Ketua Tim Pengarah Nasional Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi menegaskan, reformasi birokrasi antara
lain bertujuan meningkatkan pelayanan publik, pencegahan
penyalahgunaan wewenang, dan efisiensi.
12. • Singapura merupakan sebuah negara kecil yang
luasnya hanya 707,1 kilometer persegi (hampir sama
dengan luas P. Samosir di Danau Toba),
• Singapura menjadi kota perdagangan terpenting dan
menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara.
• Singapura menjadi salah satu negara dengan
pertumbuhan perekonomian tercepat.
• PDB perkapitanya merupakan yang tertinggi kelima di
dunia mengalahkan negara-negara lain yang lebih
luas dan lebih kaya sumber daya alam.
• Singapura hanya memiliki 1 maskapai penerbangan
(Singapore Airlines) dan menjadi “the best airlines in
the world”.
• Singapura hanya memiliki 1 bandara (Changi
International Airport) dan menjadi “the best airport
in the world”.
Overview :
13. Tapi ternyata dahulu Singapura :
Sampai dengan 1959 :
Sangat berbeda karena saat itu
Singapura:
• negara dunia ketiga yang miskin
• menderita kekurangan perumahan serius (setengah populasi
tinggal di gubuk liar)
• tingkat pengangguran 14 persen
• ketidakstabilan politik
• kerusuhan buruh
• korupsi
• dan tingkat kejahatan yang tinggi
14. Sampai akhirnya pada tahun 1959 :
PAP (People’s Action Party)
memenangkan Pemilu di Singapura
pada 30 Mei 1959
Yang akan menjadi pemerintah yang
berkuasa dan akan membuat berbagai
kebijakan dan perubahan
dalam menciptakan pemerintah dan
masyarakat yang taat hukum sebagai
dasar menuju kemakmuran
Singapore Prime Minister : Lee Kuan Yew
Merdeka sepenuhnya sejak 9 Agustus 1965
15. Reformasi Kelembagaan dan Sikap SCS (PNS)
“mentalitas kolonial” masih melekat dalam diri PNS
1. PNS didorong untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proyek-proyek sipil massal
selama akhir pekan untuk memungkinkan mereka menjadi lebih baik, dapat
berkenalan dengan para pemimpin politik dan berkesempatan untuk terlibat dalam
pekerjaan manual.
2. Lulusan Nanyang University, yang berpendidikan Cina direkrut sejak 1960 untuk
mengisi pelayanan pendidikan (education service).
3. Central Complaints Bureau (Biro Pusat Pengaduan PNS ) didirikan untuk
menyampaikan pengaduan terhadap PNS kasar, tidak kompeten dan tidak disiplin.
4. PNS – Ekspatriat yang sudah akan memasuki masa pensiun tapi sangat kompeten
didorong untuk tetap bertahan, sedangkan rekan-rekan mereka yang tidak
kompeten didorong untuk mengambil pensiun dini
Selama 137 tahun pemerintahan kolonial Inggris di Singapura, SCS atau PNS Singapura
hanya berfokus pada melakukan pekerjaan tradisional "rumah tangga"
Yaitu berfungsi untuk menjaga hukum dan ketertiban, membangun pekerjaan umum dan
mengumpulkan pajak.
Political Studi Centre menetapkan 4 metode tambahan dalam mengubah sikap dan
perilaku PNS
Reorganisasi SCS (Singapore Civil Services) menjadi 9 Kementerian, termasuk
membentuk Kementerian baru yaitu Ministries of Culture and National Development
yang dibentuk untuk menangani pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi.
16. Mengurangi beban SCS dalam mempercepat pembangunan
Pemerintah Mendirikan :
1960 : Housing Development Board (HBD)
1961 : Economic Development Board (EDB)
Kedua Badan tersebut dibentuk dalam rangka mengurangi beban SCS
(Singapore Civil Services) karena PNS memang tidak didesain untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
SCS (PNS) tergolong kaku dan tidak fleksibel karena halangan peraturan
SCS (PNS) masih banyak “mentalitas kolonial” dan tidak menyesuaikan diri
dengan permasalahan yang dihadapi Singapura
Mengatasi kekurangan perumahan
Menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi asing ke
Singapura, menciptakan industrialisasi publik
17. Meminimalkan Korupsi
Korupsi adalah cara hidup di Singapura selama periode kolonial Inggris
prioritas utama Pemerintah adalah untuk memastikan pemerintahan yang bersih
dengan mengadopsi kebijakan toleransi nol terhadap korupsi.
Dalam memoarnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew bertekad untuk
menjaga Singapura bebas dari korupsi dari awal pemerintahan mereka:
Kami muak dengan keserakahan, korupsi dan dekadensi banyak pemimpin Asia. [. . .]
Kami memiliki perasaan mendalam misi untuk membangun pemerintahan yang bersih
dan efektif. Ketika kita mengambil sumpah jabatan [. . .] Pada bulan Juni 1959, kami
semua mengenakan kemeja putih dan celana panjang putih untuk melambangkan
kemurnian dan kejujuran dalam perilaku pribadi kita dan kehidupan publik kita. [. . .]
Kami memastikan dari hari kami mulai menjabat pada Juni 1959 bahwa setiap dolar
pendapatan akan benar dihitung dan akan mencapai penerima manfaat di akar rumput
sebagai satu dolar, tanpa tersedot sepanjang jalan. Jadi dari awal kami memberikan
perhatian khusus pada daerah-daerah di mana kekuasaan diskresi telah dieksploitasi
untuk keuntungan pribadi
dan mempertajam instrumen yang bisa mencegah, mendeteksi atau mencegah praktek-
prakteknya
Sosok Leadership dari pemimpin Singapura
18. Undang – Undang Anti Korupsi:
• Penal Code of The Straits Settlements of Malacca, Penang and
Singapore, 1871, (Commissions of inquiry, the British Colonial
Government)
• POCO (Prevention of Corruption Ordinance), 1937
• POCA (Prevention of Corruption Act) , 1960
Biro Investigasi Korupsi
CPIB (Corrupt Practice Investigation Bureau) 1952 -> KPKnya Singapura
dalam 53 tahun terakhir Pemerintah sangat concern terhadap lembaga
ini diwujudkan dalam peningkatan jumlah petugas sebesar 17x dan
anggaran meningkat sebesar 20x lipat.
Upaya dalam mengurangi korupsi
Pemerintah membuat
Undang-Undang Anti Korupsi dan
Biro Investigasi Korupsi
20. Meritokrasi – Public Service Commision (PSC)
Inggris memperkenalkan meritokrasi untuk negara jajahannya di Afrika dan
Asia dengan penciptaan PSC (Public Service Commision).
PSC didirikan di Singapura sejak 1 Januari 1951
Tujuan :
• untuk mengisolasi pegawai negeri dari politik
• untuk mempercepat lokalisasi dengan mengganti petugas ekspatriat
dengan staf yang berkualitas lokal.
(untuk memenuhi kebutuhan staf pemerintah dengan sistem merit)
PSC bertanggung jawab
• Memilih dan mempromosikan PNS berdasarkan merit
(selecting and promoting civil servants on the basis of merit),
• Pengendalian disiplin (disciplinary control),
• Pemberian Beasiswa (granting of scholarships),
• Penghargaan Pelatihan (training awards)
21. Kompensasi :
pay for “best and brightest”
Pemerintah Singapura mempunyai kebijakan untuk membayar gaji yang kompetitif untuk
pekerjaan di sektor publik.
Hal ini bertujuan untuk merekrut pegawai yang terbaik dan tercerdas untuk bekerja di
pemerintahan
SCS (PNS) tergolong kaku dan tidak fleksibel karena halangan peraturan
“paying competitive salaries to attract the
“best and brightest” citizens to the SCS”
NWC (National Wages Council) didirikan pada tahun 1972 sebagai badan penasehat
untuk merumuskan pedoman umum kebijakan upah, merekomendasikan penyesuaian
upah tahunan dan untuk memberikan saran pada sistem insentif untuk meningkatkan
efesiensi dan produktivitas
NWC pernah merekomendasikan Annual Wage Suplements (AWS) pembayaran upah
tambahan atau 13th bulan gaji sejak tahun 1972 untuk meminimalkan kesenjangan gaji
sektor publik dan swasta.
Peningkatan gaji terjadi pada 1973, 1979, 1982, 1989, 1994 untuk mengurangi
differensial dengan gaji sektor swasta
22. Model penggajian di Singapura fleksibel tergantung pada situasi perekonomian negara
Gaji PNS dapat dinaikkan dan dapat pula diturunkan jika keadaan perekonomian sedang
tidak baik
ada tambahan “bonus pertumbuhan” setiap tahunnya.
Bonus ini diberikan jika pertumbuhan ekonomi dinilai baik.
Penurunan gaji terjadi pada:
1959 : Penghapusan tunjangan variabel Divisi I dan 2 untuk “balance the budget”
1997 : Krisis ekonomi Asia
2001,2003 : Resesi Ekonomi
2009 : Resesi Ekonomi
Kenaikkan gaji terjadi pada :
1961, 1972, 1973, 1979, 1982, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000, 2007
Pada 2010, gaji Tahunan Perdana Menteri Singapura adalah yang tertinggi di dunia
(economist, 2010a, b)
23. Pada 2010, gaji Tahunan Perdana Menteri Singapura adalah yang tertinggi di dunia (economist, 2010a, b)
Jabatan Kurs Rupiah Bulanan ($) Bulanan (Rp.) Tahunan ($) Tahunan (Rp.)
President 11.500 84.478 971.497.000 2.735.369
31.456.743.500
(32,5 x gaji)
Prime Minister 11.500 81.934 942.241.000 2.657.619
30.562.618.500
(32,4 x gaji)
Minister/Permane
nt Secretary
11.500 42.239 485.748.500 1.371.219
15.769.018.500
(32,4 x gai)
Superscale Civil
Servant (entry)
11.500 12.892 148.258.000 281.312
3.235.088.000
(21,8 x gaji)
Member of
Parliament
11.500 9.690 111.435.000 159.033
1.828.879.500
(16,4 x gaji)
25. (1) Reorganisasi dan Reformasi sikap dari SCS (PNS),
(2) Meminimalisir Korupsi,
(3) Meritokrasi,
(4) Kompensasi
Pembayaran gaji yang kompetitif untuk menarik “best and
brightest” untuk bekerja di SCS dan pemerintah.
Kesimpulan :
4 Kunci Kebijakan
Pemerintah Singapura
26. kompensasi adalah setiap bentuk imbalan yang diterima oleh seseorang
sebagai balasan atas kontribusinya terhadap organisasi
(Mondy & Noe, (1990))
Dengan kata lain, sasaran utama program imbalan adalah
“menarik orang-orang berkualitas untuk memasuki organisasi, menjaga
pegawai agar tetap bekerja, dan mendorong pegawai untuk mencapai
tingkat kinerja yang tinggi”
The Theory…
tujuan kompensasi menurut Moorhead & Griffin adalah:
“menarik, memertahankan dan memotivasi pegawai yang
berkualitas”
(McKenna, 2006: 608).
tujuan kompensasi
“menciptakan sistem imbalan yang sesuai bagi pegawai dan majikan.
Hasil yang diinginkan adalah seorang pegawai yang terikat pada pekerjaannya
dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi pegawai “
(Ivancevich, 2007: 295)
27. “In the end, whatever the system, it is the quality of the
men who run it, that is decisive. For they will decide what to
make of the society, and how to get the people to give of their
best. The Singapore system has worked. It will continue to work
if you vote for honest, able and dedicated men, and you give
them your best, for the good of all”
(Lee, 1984, p. 18).
Lee Kuan Yew dalam Pidato National Day Rally 1984 :
28. Saran
• 4 Faktor Keberhasilan Kebijakan dari Pemerintah Singapura dalam
melakukan perbaikan pelayanan publik dapat diimplementasikan
dan bisa menjadi salah satu role model yang baik bagi organisasi
• Tidak semua organisasi dapat meniru apa yang telah dilakukan
Pemerintah Singapura, tetapi untuk mengimplementasikannya
dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada
organisasi
• Peran Leadership dari Pemimpin sangat berpengaruh dalam
memimpin Reformasi Kelembagaan, Meminimalisir Korupsi,
Meritokrasi dan Kompensasi
30. Apakah bisa diterapkan di Indonesia?
Siapa…?
Bisa…
Apa sudah ada yang menerapkan?
Sudah…
31. Setelah dianalisis ada 4 hal yang dilakukan PT KAI
yang serupa dengan yang dilakukan oleh
Pemerintah Singapura
Kenapa PT. KAI, karena struktur organisasi dan
budaya kerjanya sangat mirip dengan PNS. Dahulu
PT.KAI adalah PNS Dephub sebelum menjadi BUMN
Sejak 2009, Ignatius Jonan menjadi CEO PT. KAI dan
mulai menerapkan model ini.
32. Reorganisasi dan Reformasi sikap dari Pegawai
Ada empat hal yang akan direstrukturisasi oleh PT KAI yaitu
pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.
(Reorganisasi)
perubahan orientasi perusahaan yang semula product oriented
menjadi customer oriented. (Reform sikap)
33. Meminimalisir Korupsi
Penegakkan disiplin Pegawai dari yang biasa menerima suap yaitu “bayar
karcis diatas kereta” . Kini hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan
lagi karena adanya sistem ticketing yang jauh lebih baik ketika akan
masuk ke dalam peron.
Penumpang yang tadinya tidak bayar karena bisa lolos dari petugas
pemeriksa, kini penumpang harus tertib membayar tiket.
Warung yang tadinya bisa didirikan karena ada kongkalikong dengan
pihak stasiun, kini tidak boleh lagi membuka usaha di tempat yang
tidak semestinya dan harus mempunyai ijin usaha tentunya dengan
tempat yang telah disediakan.
34. Meritokrasi,
Merit System diterapkan di lingkungan PT KAI, karier seorang
pegawai ditentukan oleh kompetensi bukan lagi berdasarkan
daftar urut atau senioritas.
Memberikan studi banding ke luar negeri kepada pegawai yang
berprestasi, mulai dari penjaga loket hingga manajer.
Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kepada pegawai
bagaimana seharusnya kereta api dikelola dengan baik
35. Kompensasi
Merubah sistem penggajian.
Memberikan kenaikan gaji yang layak, sehingga pegawai dapat
berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Tidak mencari
sampingan dikarenakan gajinya tidak mencukupi
36. Dengan 4 Kebijakan
Laba Rugi PT
KAI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Laba 14,207 M - 40,506 M -83,486 M 154,8 M 216,336 M 201,908 M 425,568
Hasilnya adalah :
Secara makro, PT. KAI yang selalu merugi pada 2007, 2008 berhasil meraih keuntungan sejak 2009
dst.
Rugi pada Tahun 2007, 2008 (belum menerapkan 4 Kebijakan baru)
PT KAI Untung sejak 2009 – 2012 (Ignatius Jonan bergabung dengan PT.KAI pada tahun 2009 dan
menerapkan 4 kebijakan tersebut)
37. Jurnal :
Quah, J.S.T. (2013), “Ensuring good governance in Singapore : Is this experience transferable
to other Asian countries?”, International Journal of Public Sector Management, Emerald
Group Publishing Limited, Vol.26 No.5 2013 page 401 - 420
Buku :
Djuraid, Hadi M (2013). Jonan dan Evolusi Kereta Api Indonesia. Jakarta, BUMN Track
Internet :
1. Komisi Pemberantasan Korupsi
www.kpk.go.id
Laporan Tahunan 2012
Laporan Tahunan 2013
2. Transparency International :
www.transparency.org
Corruption Perception Index 2012
Corruption Perception Index 2013
3. http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/komisi-pemberantasan-korupsi-singapura-
cpibcorrupt-practices-investigation-bureau-438568.html
4. http://finance.detik.com/read/2009/02/25/190122/1090621/4/manajemen-baru-kai-
fokus-restrukturisasi-4-layanan)
Referensi