Kode Perilaku adalah pedoman etika dan standar perilaku bagi organisasi kemanusiaan internasional dalam menyelenggarakan bantuan kemanusiaan. Dokumen ini memuat 10 prinsip dasar yang mengatur independensi, kenetralan, dan kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional dalam pelaksanaan kegiatan bantuan. Lebih dari 400 organisasi telah menandatangani Kode Perilaku ini sejak pertama kali disusun pada tahun 1994

1. KODE PERILAKU
code of conduct

2. Kode Perilaku adalah:
Etika dan Aturan Main Antar
Badan Kemanusiaan Internasional
dalam Kegiatan Bantuan Kemanusiaan

3. • Berawal dari usulan Palang Merah Perancis kepada IFRC untuk
membuat suatu Kode Perilaku (code of conduct) dalam bantuan
kemanusiaan bencana alam dan konflik setelah bencana di Biafra
(1967).
• Mulai disusun tahun 1991 oleh Panitia Pengarah untuk Tanggap
Kemanusiaan (Steering Committee for Humanitarian
Response/SCHR) yang bertujuan untuk membentuk standar etik
bagi organisasi yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan.
• Code of Conduct diadopsi oleh SCHR pada tahun 1994 dan bagi
organisasi yang ingin mengikatkan diri secara sukarela maka
disyaratkan untuk menanda tanganinya.
• Pada tahun 2007 lebih dari 400 organisasi telah menanda tangan
code of conduct yang berarti mereka bersedia untuk menjalankan
prinsip-prinsip dari code of conduct dalam cara kerja mereka.

4. • Hasil Kesepakatan pertama yaitu antara 7(tujuh) badan
kemanusiaan internasional: ICRC, IFRC, Caritas International,
International Save the Children, Lutheran World Federation, Oxfam
dan World Council of Churches
• Kesepakatan tersebut berupa ketentuan dasar yang mengatur
standardisasi perilaku badan kemanusiaan internasional serta
pekerja kemanusiaan untuk menjamin independensi dan efektifitas
dalam penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan
• Code of Conduct ini diadopsi oleh Federasi melalui General
Assembly and The Council of Delegates (Birmingham, 1993) dan
International Conference (Geneva, 1995)
• Terdiri dari 10(sepuluh) prinsip dasar yang terkait dengan
Humanitarian Relief Operation serta 3(tiga) Annex yang mengatur
hubungan antara badan/organisasi kemanusiaan dengan
pemerintah setempat, negara donor dan organisasi antarnegara
• Tugas seorang anggota Delegasi Federasi, satu diantaranya adalah
mensosialisasikan Kode Perilaku ini kepada Perhimpunan Nasional
dimana ia ditugaskan

5. 10 PANDUAN KODE PERILAKU
1. Kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama
• Pengakuan atas hak korban bencana yaitu – hak untuk memperoleh
bantuan kemanusiaan – dimanapun ia berada
• Komitment untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada
korban bencana, dimanapun atau kapanpun diperlukan
• Akses terhadap lokasi bencana dan terhadap korban tidak dihalang-
halangi
• Dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak menjadi bagian dari
suatu kegiatan politik atau partisan

6. 2. Bantuan diberikan tanpa mempertimbangkan ras,
kepercayaan ataupun kebangsaan penerima bantuan dan
tanpa pembeda-bedaan yang merugikan dalam bentuk
apapun. Prioritas bantuan ditentukan
semata-mata berdasarkan kebutuhan.
• Bantuan kemanusiaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan
semata
• Proportional
• Mengakui peranan penting kaum wanita dan menjamin bahwa
peranan tersebut harus didukung dan didayagunakan
• Terjaminnya akses terhadap sumber2 daya yang diperlukan serta
akses yang seimbang terhadap korban bencana/konflik

7. 3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk
kepentingan politik atau pun agama
• Tidak mengikuti suatu pendirian politik atau keagamaan tertentu
• Bantuan diberikan kepada individu, keluarga dan kelompok
masyarakat yang memerlukan bantuan – tidak
tergantung/memandang pada predikat apa yang melekat pada
penerima bantuan

8. 4. Kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat
kebijakan luar negeri pemerintah
• Badan kemanusiaan internasional harus dapat menjamin
Independensinya terhadap negara donor yang mempercayakan
penyaluran bantuannya
• Badan kemanusiaan internasional harus dapat mengupayakan lebih
dari satu sumber bantuan

9. 5. Kita harus menghormati budaya
dan adat istiadat setempat
• Kita harus berusaha menghargai budaya, tatanan, dan adat istiadat
yang berlaku di masyarakat dan negara tempat kita bekerja

10. 6. Kita harus berusaha meningkatkan
respons bencana dengan kapasitas setempat
• Memanfaatkan keberadaan LSM serta tenaga lokal yang tersedia
dalam implementasi kegiatan
• Pengadaan komoditas bantuan serta jasa dari sumber-sumber
setempat
• Mengutamakan koordinasi

11. 7. Kita harus berusaha melibatkan penerima bantuan
dalam proses manajemen bantuan
• Mengupayakan partisipasi masyarakat hingga pemanfaatan
sumber-sumber daya masyarakat yang tersedia

12. 8. Pemberian bantuan harus bertujuan untuk
mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian
hari, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok
• Bantuan kemanusiaan diberikan, tidak semata-mata
memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diupayakan
agar dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat
(korban bencana/konflik) di masa depan
• Memperhatikan kepentingan lingkungan dalam
merekayasa dan implementasi program-program
• Menghindari sikap ketergantungan yang berkepanjangan
terhadap bantuan-bantuan eksternal

13. 9. Kita bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu
maupun kepada pihak yang memberi kita
bantuan sumber daya
• Bantuan kemanusiaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik
kepada mereka yang berhak menerimanya dan kepada pihak Donor
• Bantuan kemanusiaan harus dikelola secara terbuka/transparansi,
baik dari perspective finansial maupun efektifitas kegiatan
• Mengakui kewajiban pelaporan dan memastikan upaya monitoring
telah dilakukan sebagaimana mestinya

14. 10. Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan promosi
yang kita lakukan, kita harus memandang korban
bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan
sebagai objek belas kasihan
• Mengakui martabat daripada korban bencana/konflik
• Dalam publikasi, tidak hanya menonjolkan tingkat penderitaan
korban bencana, tetapi juga perlu menonjolkan upaya/kapasitas
masyarakat dalam mengatasi penderitaan mereka
• Kerjasama dengan media dalam rangka meningkatkan perhatian
dan kontribusi masyarakat – tidak didasarkan pada adanya
tekanan, vested interest atau publisitas baik dari lingkungan
internal maupun eksternal
• Dalam media coverage – diupayakan tidak menimbulkan kesan
persaingan dengan badan kemanusiaan lainnya
• Tidak merusak situasi/atmosphere ditempat dimana badan
kemanusiaan itu bekerja, demikian pula keamanan dari para
pekerjanya

15. REKOMENDASI
• REKOMENDASI BAGI
PEMERINTAH NEGARA YANG TERTIMPA BENCANA
• REKOMENDASI BAGI PEMERINTAH DONOR
• REKOMENDASI BAGI
ORGANISASI ANTARPEMERINTAH

16. REGISTRASI
DISASTER POLICY MANAGEMENT
IFRC
PO BOX 372
1211 GENEVA 19
SWITZERLAND