Dokumen tersebut menjelaskan tentang tarif survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer berdasarkan Kepmenkes Nomor 110 Tahun 2023. Tarif survei akreditasi telah ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan yang bermutu, efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel serta mengakomodasi biaya transportasi dan akomodasi survei.
Tugas Ekoks_Ke. 4_Ringkas Implementasi Clinical Pathway dengan sadar mutu dan...
KMK No 110 tahun 2023 Tarif Survei Akreditasi.pdf
1. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
Disampaikan pada:
Pertemuan Penerapan Tarif Survei Akreditasi
Jakarta, 30 Maret 2023
TARIF SURVEI AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK, LABORATORIUM
KESEHATAN, UNIT TRANSFUSI DARAH DAN TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER/DOKTER GIGI
KEPMENKES NO 110 TAHUN 2023
2. Pelaksanaan survey akreditasi yang
bermutu, efektif, efisien, adil,
transparan, dan akuntabel
01
LPA Puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan,
unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri dokter gigi dapat
memberikan pelayanan akreditasi yang bermutu
sesuai dengan standar
02
3. Lembaga Penyelenggara Akreditasi FKTP
(Puskesmas, Klinik, TPMD, TPMDG),
Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi
Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan,
Unit Transfusi Darah, TPMD, dan TPMDG
5. MEKANISME SURVEI
Metode Survei : ● hybrid atau luring
● daring
01
Jumlah Surveior : 2 Orang 02
* Full luring apabila terdapat kendala
jaringan dibuktikan dengan surat
keterangan dari Kadinkes Kab/Kota
6. Jeni s Fasyankes ,
Ju m l a h Surve i or ,
Jum l a h ha ri surve i
Pe na m ba ha n Pa j a k
Me ngi kuti Pe ra tura n
Pengel ol aan Keuangan Yang
Be rl a ku , Se sua i Sum be r
D a na
Bel um Mengakomodi r
Bi a ya Tra nsporta si &
Akom od a si
PEMBIAYAAN SURVEI
AKREDITASI
8. 8
Sumber Pendanaan Survei Akreditasi
A. DAK NON FISIK
Dalam hal pembiayaan tarif
survei menggunakan dana
alokasi khusus nonfisik,
pembiayaan tarif survei akreditasi
sesuai dengan petunjuk teknis
dana alokasi khusus nonfisik
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
B. APBD atau Swasta
1. Tarif Survei belum termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
atau pajak lainnya sesuai
dengan peraturan
pengelolaan keuangan
2. Tarif survei merupakan tarif
fixed priced
9. BIAYA AKOMODASI SURVEIOR
Penginapan atau hotel
paling tinggi bintang 4
(empat) dengan jenis kamar
non eksekutif atau setara
Besaran biaya akomodasi sesuai dengan standar biaya pada
masing-masing daerah
10. BIAYA TRANSPORTASI SURVEIOR
1. Batas tertinggi biaya transportasi surveior adalah
sesuai biaya moda transportasi darat/laut/udara
kelas non luxury/non bisnis rute pendek
2. Apabila surveior mengeluarkan biaya transportasi
menuju bandara/terminal/ stasiun dari
tempat/domisili asal, maka biaya sesuai
pengeluaran (at cost)
Besaran biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pada masing-
masing daerah
11. IMPLEMENTASI TARIF
1. LPA harus melakukan publikasi
biaya survei akreditasi sesuai
Kepmenkes No 110 Tahun 2023
di dalam website atau platform
informasi lainnya yang mudah
diakses
2. LPA tidak boleh membebankan
biaya diluar pembiayaan yang
ditetapkan dalam Kepmenkes No
110 Tahun 2023
12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan diarahkan agar pengenaan
pembiayaan Survei Akreditasi dilaksanakan dengan tepat guna
dan tepat sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenkes
No 110 Tahun 2023
13. Contact Information
123-456-7890
KESIMPULAN
1. KMK RI Nomor
HK.01.07/Menkes/110/2023 ini
ditetapkan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya
2. Agar LPA bisa bersaing sehat
dalam melaksanakan survey
akreditasi sesuai standar untuk
mewujudkan fasyankes
berkualitas
