1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah sebagai solusi untuk menggantikan sistem demokrasi yang dianggap berbahaya dan kufur. 2. Demokrasi dianggap kufur karena memberikan kedaulatan kepada manusia untuk membuat hukum, bukan hanya kepada Allah. Demokrasi juga dianggap berbahaya karena menimbulkan banyak masalah akibat kebebasan yang diberikannya. 3

1. KHILAFAH : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
SOLUSI UNTUK DEMOKRASI YANG KUFUR DAN
BERBAHAYA*
4 Maret 2011 pukul 21:55
<p>KH. M. Shiddiq al-Jawi**</p><p>Pendahuluan</p>
Demokrasi, harus diakui merupakan sistem pemerintahan yang paling banyak dianut di dunia.
Sejak Perang Dunia II hampir seluruh negara di dunia mengadopsi sistem demokrasi. Riset
UNESCO tahun 1949 menyimpulkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi
diklaim sebagai sistem paling ideal dari semua sistem politik dan sosial yang ada. (Miriam
Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal. 50).
Namun demokrasi tetap patut dicurigai. Karena dalam Islam ada suatu keyakinan bahwa yang
dianut orang banyak itu belum tentu benar, bahkan dapat menyesatkan. Firman Allah SWT
(artinya) : "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya
mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah." (QS Al-An’aam : 116).
Menurut kami, demokrasi adalah sistem kufur yang berbahaya. Dikatakan sistem kufur,
karena secara normatif bertentangan dengan Aqidah Islam. Dan dikatakan berbahaya, karena
secara empiris terbukti menimbulkan banyak bahaya (dharar) bagi umat Islam.
Maka sistem demokrasi harus dihapuskan dari muka bumi dan diganti dengan sistem
Khilafah yang lahir dari Aqidah Islam yang akan menghapuskan berbagai bahaya yang
ditimbulkan oleh demokrasi. Inilah inti makalah kami.
<p>Demokrasi Kufur dan Berbahaya</p>
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diklaim berasal dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Umat Islam kadang terkecoh dengan klaim ini, seakan substansi demokrasi
hanya kerakyatan (rakyat sebagai sumber kekuasaan). Padahal di samping itu, substansi
demokrasi yang jauh lebih mendasar adalah ide kedaulatan di tangan rakyat (as-siyadah li al-sya’bi;
sovereignty belongs to the people). (Al-Jawi, Must Islam Accept Democracy?, dalam
David Bourchier & Vedi R. Hadiz, Indonesia Politics and Society : A Reader, hal.208).
Kedaulatan di tangan rakyat berarti hak membuat hukum ada di tangan manusia. Ini jelas
bertentangan dengan Aqidah Islam yang menetapkan hanya Allah SWT saja yang berhak
menetapkan hukum. Firman Allah SWT (artinya) : "Menetapkan hukum itu hanyalah hak
Allah." (QS Al-An’aam : 57).

2. Sedang ide kerakyatan, yang berarti rakyat sebagai sumber kekuasaan (mashdar al-sulthat,
source of power), memang ada kemiripan dengan Islam meski tetap ada perbedaan yang
mendasar. Kemiripannya terletak pada prinsip bahwa rakyatlah yang memilih pemimpinnya.
Perbedaannya, dalam demokrasi, pemimpin yang dipilih rakyat akan menjalankan hukum
buatan rakyat. Sedang dalam Islam, pemimpin yang dipilih rakyat akan menjalankan hukum
Syariat, buatan hukum buatan rakyat.
Maka, jelaslah bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan kufur, yang haram untuk
diadopsi, diterapkan, dan dipropagandakan oleh umat Islam (Abdul Qadim Zallum, Ad-
Dimuqrathiyah Nizham Kufr, hal. 22). Dikatakan kufur bukan karena prinsip kerakyatannya,
melainkan karena prinsip kedaulatannya yang diserahkan kepada rakyat.
Dalam Islam, kedaulatan bukan di tangan rakyat, melainkan di tangan syariat (as-Siyadah li
al-Sya’bi; sovereignty belongs to the Sharia). Artinya, dalam Islam manusia tidak berhak
membuat hukum sendiri, melainkan hanya menjalankan Syariah Islam yang bersumber dari
Al-Qur`an dan As-Sunnah. (Hizbut Tahrir, Ajhizah Daulah al-Khilafah, hal. 17).
Ketika kami menegaskan demokrasi sistem kufur, bukan berarti kami mengkafirkan orang-orang
Islam yang terlibat dalam sistem demokrasi. Sebab kekufuran yang dimaksud adalah
kekufuran sistem, yaitu kekufuran berbagai peraturan yang ada. Bukan kekufuran
manusianya. Adapun kekufuran manusianya, hal itu bergantung pada keyakinan masing-masing
yang jelas tidak dapat dipukul rata. Jika seorang muslim yang terlibat demokrasi
meyakini bahwa hanya manusia yang berhak membuat hukum, sedang Allah SWT tidak
berhak, maka jelas dia telah kafir (murtad), karena keyakinan itu bertentangan dengan nash
qath’i (pasti), yaitu ayat (artinya) : "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (QS Al-
An’aam : 57). Namun jika ia masih berkeyakinan bahwa hanya Allah SWT yang berhak
membuat hukum, sedang manusia tidak berhak, maka dia masih muslim, meski berdosa
besar. (Hizbut Tahrir, Al-Hamlah Al-Amirikah lil Qadha` ‘Ala Al-Islam, hal. 7).
Kekufuran sistem demokrasi inilah yang menjadi sumber segala kemunkaran dalam berbagai
aspek kehidupan. Sebab kekufuran adalah kemunkaran yang terbesar, yang tidak ada lagi
kemunkaran yang lebih besar lagi daripada itu. Maka dengan sendirinya, demokrasi secara
pasti akan melahirkan berbagai bahaya (dharar), khususnya yang lahir dari ide kebebasan
(al-hurriyat, liberalisme) yang menjadi prasyarat demokrasi.
Kebebasan itulah yang telah melahirkan 4 (empat) macam bahaya, mengikuti jenis-jenis
kebebasan dalam demokrasi. Pertama, bahaya karena kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah),
misalnya pembiaran kemurtadan (Kristenisasi), pembiaran aliran sesat seperti
Ahmadiyah, dan sebagainya. Kedua, bahaya karena kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra`
yi), seperti adanya kelompok liberal (JIL) dan sebagainya. Ketiga, bahaya karena

3. kebebasan kepemilikan (hurriyah at-tamalluk), yaitu adanya liberalisasi dalam bidang
ekonomi, seperti privatisasi, pasar bebas, dan lain-lain. Keempat, bahaya karena kebebasan
berperilaku (al-hurriyah al-syakhsiyyah), seperti pembiaran zina (pasal 284 KUHP),
pembiaran internet tanpa regulasi yang menjadi sarana pornografi, merebaknya video porno,
dan sebagainya.
Berbagai bahaya akibat kebebasan demokrasi itu jelas wajib untuk dihilangkan. Dan caranya
jelas bukan hanya dengan memerangi ide kebebasan itu, melainkan juga dengan
menghapuskan sistem demokrasi yang menjadi akar dan sumber kebebasan.
Walhasil, menghapuskan demokrasi itu wajib hukumnya, untuk menghilangkan berbagai
dharar (bahaya) yang muncul darinya. Kaidah fiqih menyebutkan : Adh-Dharar Yuzaalu
Syar’an (Segala bahaya wajib hukumnya secara syar’i untuk dihilangkan). (Moh. Kurdi
Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih, hal. 52).
<p>Khilafah Solusi untuk Demokrasi</p>
Kalau demokrasi sepakat kita hapuskan, lalu apa gantinya? Jelas, gantinya adalah Khilafah,
yaitu sistem pemerintahan Islam yang misinya adalah menjalankan Syariah Islam secara
kaffah (dalam segala aspek kehidupan) dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia
dengan dakwah dan jihad fi sabilillah.
Khilafah atau Imamah, hukumnya wajib, dan kewajibannya merupakan perkara yang
disepakati oleh seluruh ulama. Tak ada yang mengingkarinya, kecuali segelintir orang yang
tiada teranggap pendapatnya. Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri menegaskan,"Telah sepakat
para imam (Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi’i, Ahmad) –rahimahumullah—bahwa Imamah
(Khilafah) adalah fardhu…" (Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Al-Mazhahib Al-Arba’ah,
IV/416).
Khilafah mempunyai 4 (empat) prinsip (qawa’id) yang khas yang membedakannya dengan
sistem pemerintahan lainnya, seperti demokrasi dan monarki. Keempat prinsip itu sekaligus
juga merupakan rukun pemerintahan Islam yang jika salah satunya tidak ada, berarti
pemerintahan yang ada bukan lagi pemerintahan Islam. (Abdul Qadim Zallum, Nizham al-
Hukm fi al-Islam, hal. 40).
Keempat prinsip tersebut adalah :
Pertama,kedaulatan di tangan Syariah, bukan di tangan rakyat. Artinya seluruh aspek
kehidupan hanya diatur dengan Syariah Islam, sebagai wujud dari perintah dan larangan
Allah. Ini beda dengan demokrasi, yang menyerahkan hak membuat hukum kepada manusia.

4. Kedua,kekuasaan di tangan umat. Artinya umatlah yang berhak memilih Khalifah yang akan
memimpin mereka. Ini beda dengan monarki, yang menjadikan kekuasaan hanya milik
keluarga tertentu.
Ketiga,kesatuan Khilafah, artinya di seluruh dunia hanya boleh ada satu Khalifah untuk
seluruh umat Islam, tidak boleh lebih. Ini beda dengan konsep negara-bangsa dalam
demokrasi yang memberikan hak kepada setiap bangsa untuk mendirikan negara sendiri.
Keempat,hak legislasi UU hanya di tangan Khalifah. Artinya dalam Khilafah hanya Khalifah
sebagai kepala negara yang berhak memilih dan mengadopsi hukum syara’ untuk
diberlakukan sebagai UU bagi publik. Ini beda dengan demokrasi yang memberikan hak
legislasi kepada wakil rakyat (lembaga legislatif) untuk membuat hukum sendiri yang tidak
bersumber dari wahyu. (Lihat Mahmud Abdul Majid al-Khalidi, Qawa’id Nizham al-Hukm fi
Al-Islam, Kuwait : Darul Buhuts Al-‘Ilmiyah, 1980).
Sistem Khilafah ini akan menghapuskan kebebasan (al-hurriyat) dalam demokrasi yang
menjadi sumber kemunkaran.
Islam tidak mengakui kebebasan dalam pengertian tidak adanya keterikatan dengan suatu
aturan agama apa pun pada saat dilakukannya suatu perbuatan (‘adamu taqayyud bi syai`in
‘inda al-qiyam bi al-a’mal). Yang ada dalam Islam justru adalah keterikatan pada hukum
Allah (at-taqayyud bi al-hukm al-syar’i). Sebab setiap amal perbuatan muslim wajib terikat
dengan hukum-hukum Allah dan tidak halal seorang muslim melakukan perbuatan, kecuali
sesuai dengan hukum-hukum Allah. Sabda Nabi SAW (artinya),"Barangsiapa melakukan
suatu perbuatan tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka perbuatan itu tertolak." (HR
Muslim). (Abdul Qadim Zallum, Kaifa Hudimat al-Khilafah, hal. 67).
Dengan demikian, Khilafah akan menghilangkan berbagai bahaya (dharar) yang ditimbulkan
demokrasi, khususnya yang muncul dari ide kebebasan. Khilafah akan menghapuskan
kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah), sehingga tak ada lagi pembiaran kemurtadan
(Kristenisasi), aliran sesat seperti Ahmadiyah, dan sebagainya. Khilafah akan menghapuskan
kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra`yi) yang meneyesatkan umat, sehingga akan hancur
kelompok liberal (JIL) dan berbagai kelompok semisalnya. Khilafah akan mencegah
kebebasan kepemilikan (hurriyah at-tamalluk) sehingga tak ada lagi liberalisasi dalam bidang
ekonomi, seperti privatisasi, pasar bebas, dan lain-lain yang banyak merugikan umat.
Khilafah pun akan menghapuskan kebebasan berperilaku (al-hurriyah al-syakhsiyyah),
sehingga tak ada lagi pembiaran zina (KUHP akan dihapus), tak ada lagi pembiaran internet
tanpa regulasi, akan dibasmi video porno, dan sebagainya.
<p>Penutup</p>

5. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan di negeri-negeri Islam lainnya sesungguhnya
adalah sistem kufur dan berbahaya.
Disebut sistem kufur, karena secara normatif amat bertentangan dengan Aqidah Islam yang
menetapkan hak membuat hukum hanya di tangan Allah SWT, bukan di tangan manusia. Dan
disebut berbahaya, karena secara empiris terbukti menimbulkan banyak bahaya (dharar) bagi
umat Islam, khususnya karena ide kebebasan demokrasi.
Maka sistem demokrasi harus dihancurkan dan dihapuskan dari muka bumi dan diganti
dengan sistem Khilafah. Inilah sistem pemerintahan Islam yang lahir dari Aqidah Islam yang
akan menghilangkan berbagai bahaya akibat demokrasi. Caranya tiada lain adalah dengan
menerapkan Syariah Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam segala aspek kehidupan.
Wallahu a’lam [ ]