Dokumen ini memberikan petunjuk teknis tentang tata cara memperoleh dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015. Dokumen ini menjelaskan tentang program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, dana bantuan operasionalnya, prosedur pemberian dana, monitoring dan pelaporan kegiatan. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh dana bantuan tersebut dari Ke

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2015

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2015

3. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiriii iii
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
M
emasuki tahun 2015, perhatian dunia tentang program pendidikan
tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua
(PUS) atau Education for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar
Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific,
CulturalOrganization).TerdapatenamtargetcapaianprogramPUSyangharus
dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman
gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS)
memiliki komitmen tinggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen
PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan
pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan
berkelanjutan (adult learning and continuing education).
Layanan PAUD dan DIKMAS sangat penting dan strategis dilakukan karena
masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak
6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014).
Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan
laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin,
bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil
atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu,
masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang
tidak dapat mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor
yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi
target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan
mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan
pendidikan alternatif dan solutif tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan
DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan
pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan
berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup,
peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan
keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan
pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program
pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepentingan maka perlu
disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan
pendidikan masyarakat.
Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman, panduan, petunjuk teknis,
dan bahan ajar penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan masyarakat.
Semoga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan efisien untuk
mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental”
guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas.
Jakarta, April 2015
Direktur Jenderal,
Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P.
NIP. 196308281990031002
J
Ir Taufik Hanafi

4. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiriiv v
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Pengembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai
dengankebutuhandandinamikamasyarakatdiluarsistempersekolahan,
sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti. Berbagai rujukan penting
dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program
UNESCO antara lain: program Education for All (Pendidikan Untuk Semua),
Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Initiative
For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan
program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian
penting dari isu pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam
konteks lokal.
Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan
komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan
masyarakatyaitu:pendidikankeaksaraan,peningkatanminatbacamasyarakat,
pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan
kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan
penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma,
standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis,
bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan.
Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun
dokumentersebutuntuk mendukungpenyelenggaraanpendidikanmasyarakat
yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat
pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan
kegiatan pendidikan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel. .
Jakarta, April 2015
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Dr. Wartanto
NIP. 196310091989031001
ektktktkkttur Pembinaan Pendidikan M
DrDrDrrDrDDrDrrrrDrDrDrDrDDrDrrrDDrrDrrrrrrr WWWaWWWWWWWWWWWWWWW rtanto
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................... ii
KATA PENGANTAR.............................................................................. iv
DAFTAR ISI............................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................... 1
B. Dasar Hukum...................................................................... 1
C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis ..................................... 2
BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN
USAHA MANDIRI .................................................................. 4
A. Pengertian ........................................................................... 4
B. Tujuan Program .................................................................. 4
C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 4
1. Lembaga Penyelenggara ................................................ 4
2. Peserta Didik ................................................................ 5
3. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) ................. 5
4. Sarana dan Prasarana .................................................... 6
5. Standar Kompetensi Lulusan ........................................ 6
6. Bahan Ajar ................................................................... 11
7. Proses Pembelajaran ..................................................... 11
8. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) 12
9. Pendampingan ............................................................. 12
BAB III DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI . 13
A. Pengertian Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Kegiatan.................................................... 13
B. Tujuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan.. 14
C. Jumlah Dana yang Disediakan ............................................ 14

5. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandirivi 1
D. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana .............................. 14
1. Alokasi Sasaran ............................................................. 14
2. Pemanfaatan Dana ...................................................... 18
BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI ....................................... 19
A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan 19
B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan ................................. 20
BAB V MONITORING ........................................................................ 23
A. Monitoring ......................................................................... 23
B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan .................................. 23
BAB VI PELAPORAN ............................................................................ 25
A. Pembukuan ........................................................................ 25
B. Dokumen Pendukung Pembukuan ..................................... 25
C. Jenis Laporan ...................................................................... 26
BAB VIIPENUTUP ............................................................................... 27
Lampiran–Lampiran ............................................................................... 28
PENDAHULUAN
BAB I
A. Latar Belakang
1. Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2013
usia 15-59 tahun sebanyak 6.165.406 orang. Dari jumlah tersebut
sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan termasuk masyarakat
yang tertinggal, miskin seperti petani kecil, buruh, nelayan dan
kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan
rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan,
keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan.
Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting
untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena
mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.
2. Penduduk buta aksara dari tahun ke tahun mengalami penurunan
yang cukup signifikan dari 5.02% pada tahun 2010 menjadi 3,86%
pada tahun 2013. Agar peserta didik yang telah bebas buta aksara
tersebut tidak kembali buta aksara, maka diperlukan program lanjutan
salah satunya adalah program keaksaraan usaha mandiri (KUM).
B. Dasar Hukum
Bantuan operasional Penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan
usaha mandiri ini didasari oleh beberapa peraturan perundangan sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri2 3
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian dan
Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013
tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
BantuanSosialdiLingkunganKementerianPendidikandanKebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Daftar Iisian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 023.05.1.666866/2015 tanggal 14 November tahun 2014.
C. Tujuan Penerbitan Juknis
1. Memberikan gambaran tentang tata cara/prosedur pengajuan dana
bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan
usaha mandiri tahun 2015 bagi lembaga, Kelompok Belajar (kejar),
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus
dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi,
Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal,
Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di
bidang pendidikan yang akan menyelenggarakan program pendidikan
keaksaraan usaha mandiri kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh bantuan
operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha
Mandiri dari pemerintah khususnya dari Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 2015.

7. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri4 5
BAB II
HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
A. Pengertian
Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan peningkatan
kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha
yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok
secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai
kompetensi keaksaraan dasar.
B. Tujuan Program
Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk:
1. Memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang
telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar
2. Meningkatkan kemampuan usaha mandiri untuk mengembangkan
dan mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.
3. Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri.
C. RuangLingkupProgramPendidikanKeaksaraanUsahaMandiri
1. Lembaga Penyelenggara
Lembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional
penyelenggaraanpendidikankeaksaraanusahamandiri(KUM)adalah
lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan
dasar/keaksaraan dasar layanan khusus melalui dana APBN tahun
2014 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam
petunjuk teknis KUM tahun 2015.
2. Peserta Didik
Peserta didik keaksaraan usaha mandiri (KUM) adalah peserta didik
lulusan keaksaraan dasar/keaksaraan dasar layanan khusus melalui
dana APBN tahun 2014. yang telah memperoleh Surat Keterangan
Melek Aksara (SUKMA).
3. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST)
Pendidik/tutor adalah setiap orang yang mampu, bersedia dan
berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik sedangkan
narasumber teknis (NST) adalah seseorang yang mempunyai
kompetensi dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu dan
sanggup membelajarkan peserta didik.
Persyaratan Tutor/Narasumber Keterampilan Program KUM, yaitu:
a. berpengalaman melaksanakan pembelajaran pendidikan
keaksaraan usaha mandiri;
b. mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah
pembelajaran orang dewasa;
c. memiliki kompetensi keaksaraan dan pengetahuan dasar tentang
substansi materi yang akan dibelajarkan;
d. bertempat tinggal dekat dengan lokasi pembelajaran dan atau
menyesuaikan kondisi lapangan;
e. khusus untuk NST, memiliki keterampilan teknis untuk
mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik.

8. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri6 7
4. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya
memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun
kualitasnya, diantaranya:
a. Sarana dan prasarana pembelajaran:
1) Tempat pembelajaran;
2) Papan nama penyelenggara
3) Papan tulis;
4) Alat tulis;
5) SKL, Silabus, bahan ajar KUM.
b. Sarana administrasi pembelajaran yang perlu disediakan antara
lain :
1) Buku induk peserta didik;
2) Daftar hadir peserta didik;
3) Daftar hadir tutor;
4) Buku rencana pembelajaran;
5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar
peserta didik;
6) Buku lain yang dibutuhkan.
c. Sarana administrasi keuangan yang harus disediakan :
1) Buku kas umum
2) Buku pajak
d. Sarana administrasi umum
1) Buku tamu
2) Buku inventaris
5. Standar Kompetensi Lulusan
Kegiatan pembelajaran keaksaraan usaha mandiri (KUM) dilakukan
minimal 86 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan KUM berikut.
STANDARKOMPETENSILULUSAN(SKL),KOMPETENSIINTI(KI),DANKOMPETENSIDASAR(KD)
KURIKULUMKEAKSARAANUSAHAMANDIRI
DIMENSISKLKOMPETENSIINTI(KI)KOMPETENSIDASAR(KD)
SikapMemilikiperilakudan
etikayangmencerminkan
sikaporangberiman
danbertanggungjawab
menjalankanperandan
fungsidalamkemandirian
berkaryadimasyarakat
untukmeningkatkan
kualitashidupnya
Menghayatidan
mengamalkanajaranagama
dankepercayaanyang
dianutnyasehinggadapat
berperilakudanmemiliki
etikasebagaiwarga
masyarakatyangbaik
1.1.Meningkatkanrasasyukurdankeimanankepada
TuhanYangMahaEsaataspotensidiriyang
dimiliki
1.2.Menunjukkansikapjujursebagaidasardalam
membangunhubungansosial
1.3.Menunjukkankomitmenuntukmembangun
kebersamaandalammengembangkanperan
danfungsidalamkehidupandimasyarakat
PengetahuanMenguasaipengetahuan
faktual,konseptual,
danproseduraltentang
pengembanganperan
danfungsidalam
kehidupandimasyarakat
denganmemperkuat
caraberkomunikasi
dalambahasaIndonesia
danberhitunguntuk
meningkatkankualitas
hidup
Menguasaipengetahuan
faktual,konseptual,dan
proseduraltentangcara
meningkatkanperandan
fungsidalamkehidupan
dimasyarakatdengan
memanfaatkanpeluang
sumberdayayangada
melaluiaktivitasmembaca,
menulis,berbicara,dan
berhitungdalambahasa
Indonesia
2.1Menggaliinformasidaritekspenjelasantentang
jiwakewirausahaanuntukkemandirianminimal
dalam7(tujuh)kalimatsederhana
2.2Menggaliinformasidaritekspenjelasantentang
pemetaanpeluangdanperintisanusahaminimal
dalam7(tujuh)kalimatsederhana
2.3Menggaliinformasidaritekskhususdalam
bentukformulirdankuitansisederhanayang
berkaitandengankegiatanusaha
1.4Mengenaloperasibilangantentangprodukbarang
ataujasa,danuangatauusahalainnya
1.5Menggunakankonseppecahansederhanadalam
melakukanpenjumlahandanpenguranganpada
kegiatanusaha

9. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri8 9
DIMENSISKLKOMPETENSIINTI(KI)KOMPETENSIDASAR(KD)
1.6Menggaliinformasidaritekstabelatau
diagramsederhanayangberkaitandenganragam
pencatatankeuanganmelaluiaktivitasberhitung
padakegiatanusaha
1.7Mengidentifikasibangundatardanbangun
ruangsederhanadariberbagaibenda/produk
barangdanjasasehari-hariyangberkaitan
dengankegiatanpenyimpanandanpengemasan
produk
1.8Menggaliinformasidaritekspetunjukatau
arahanyangberkaitandengankegiatanusaha
minimaldalam7(tujuh)kalimatsederhana
1.9Menggaliinformasidariteksnarasiyang
berkaitandengankemitraanusahadalam
kegiatanusahaminimaldalam7(tujuh)kalimat
sederhana
1.10Menggaliinformasidaritekslaporanyang
berkaitandengankegiatanpemasaransuatu
produkusahaminimaldalam7(tujuh)kalimat
sederhana
DIMENSISKLKOMPETENSIINTI(KI)KOMPETENSIDASAR(KD)
KeterampilanMampumenggunakan
BahasaIndonesiadan
keterampilanberhitung
secaraefektifdalam
melakukanpengembangan
perandanfungsiuntuk
kemandirianberkarya
dimasyarakatserta
meningkatkankualitas
hidup
Mampumengolah,
menalar,danmenyaji
pengetahuanyang
diperolehdalampraktik
untukkemandirian
berkaryadalam
menjalankanperandan
fungsidimasyarakat
melaluiaktivitasmembaca,
menulis,berbicara,dan
berhitungdalambahasa
Indonesia
3.1Mengolahinformasidaritekspenjelasan
tentangjiwakewirausahaanuntuk
kemandiriandalambahasaIndonesia
minimal5(lima)kalimatsederhanasecara
lisandantertulis
3.2Mengolahtekspenjelasantentangpemetaan
peluangdanperintisanusahayang
dikembangkandalambahasaIndonesiaminimal
5(lima)kalimatsederhanasecaratertulis
3.3Mengolahtekskhususdalambentukformulir
dankuitansisederhanayangberkaitandengan
kegiatanusaha
3.4Mempraktikkankegiatanusahadengan
memanfaatkanpeluangdansumberdayayang
adadisekitarnya
3.5Menggunakansifatoperasihitungdalam
menyederhanakanataumenentukanhasil
penjumlahan,pengurangan,perkaliandan
pembagianbilangan
3.6Menggunakanuangdalamkegiatanusaha
maupunkehidupansehari-hari
3.7Memperkirakansuatuproduk(lamaproduksi,
berat,dimensi/ukuran)untukmenentukanbiaya
produksidanbiayalainyangberkaitandengan
kegiatanusaha

10. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri10 11
6. Bahan Ajar
Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu tenaga pendidik/tutor/nara sumber teknis (NST) dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan praktik keterampilan.
Bahan yang dimaksud bisa berupa: bahan cetak yang meliputi buku-
buku teks, majalah, booklet, artikel brosur (leaflet), poster, vcd, dan
lain sebagainya.
7. Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri
merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk
mencapai SKL pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Komponen
proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri meliputi:
a. Perencanaan proses pembelajaran
Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan
rencana pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap muatan
pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi
dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta
didik. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:
1) Identitas lembaga
2) Kompetensi dasar
3) Materi pokok
4) Alokasi waktu
5) Tujuan pembelajaran
6) Indikator pencapaian kompetensi
7) Metode pembelajaran
8) Kegiatan pembelajaran
9) Media, alat, dan sumber belajar
10) Penilaian pembelajaran
b. Pelaksanaan proses pembelajaran
Pelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah
maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah
pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan
DIMENSISKLKOMPETENSIINTI(KI)KOMPETENSIDASAR(KD)
3.8Menerapkanpecahansederhanakebentuk
pecahandesimaldanpersenpadaperhitungan
produkbarang,jasa,danuangpadakegiatan
usaha
3.9Menggunakansatuanpengukuranluas,panjang,
waktu,volume,berat,dansuhuyangberkaitan
dengankegiatanpembuatan,penyimpanan,dan
pengemasanproduk.
3.10Menggunakanhasilpengolahandanpenafsiran
datadalambentuktekstabel,diagram,dangrafik
sederhanauntukmemprediksidanmerencanakan
jumlahproduksi,penjualan,danpembelianpada
kegiatanusahauntukmenentukanlabarugi
3.11Mengolahinformasidariteksnarasiyang
berkaitandengankemitraanusahadalam
kegiatankewirausahaan
3.12Mempraktikkankerjasamadenganmitra
usahadiwilayahnya
3.13Mempraktikkanpengemasanprodukusaha
secarakreatifdanmenarik
1.14Mengolahinformasitekslaporanyang
berkaitandengankegiatanpemasarandari
suatuprodukusaha
1.15Mempraktikkanbeberapastrategipenjualan

11. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri12 13
kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/
atau tutorial. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran orang dewasa(andragogi).
c. Penilaian hasil pembelajaran
1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor/
NST mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara
periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan
peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan
(SKL) dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes
tertulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan.
2) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian
kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi
Lulusan KUM. Penilaian akhir dilakukan oleh Tim Penilai
yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L)
SUKMA-L adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta didik yang
telah menguasai kompetensi lulusan KUM. SUKMA-L diterbitkan oleh
lembaga penyelenggara program KUM dan ditandatangani ketua lembaga.
9. Pendampingan
Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh
Tutor/NST maupun pemangku kepentingan terkait. Pendampingan
dilakukan untuk memelihara kelangsungan kemampuan
keberaksaraan peserta didik serta dapat mengembangkan usaha dan
kemitraan dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu.
Langkah-langkah pendampingan usaha meliputi:
a. Merumuskan rencana pendampingan
b. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan
c. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan
d. Membantu mengenalkan pada akses dan mitra usaha
e. Melakukan evaluasi dan refleksi
Pendampingan dilakukan minimal 2 (dua) bulan setelah program
pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri selesai.
A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan
1. Belanja bantuan sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa
transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat
guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan
masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2013).
2. Bantuan dana operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan
keaksaraan usaha mandiri adalah pemberian sejumlah dana untuk
menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha
mandiri untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan
usaha produktif bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensi
keaksaraan dasar sesuai standar kompetensi lulusan yang telah
ditetapkan dalam kurikulum pendidikan keaksaraan dasar, baik secara
perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan
keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.
BAB III
DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
USAHA MANDIRI

12. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri14 15
B. Tujuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
1. Membelajarkan penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas
usia 15-59 tahun yang telah mencapai SKL KD (memiliki SUKMA)
untuk memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri;
2. Memberikan kesempatan kepada Kelompok Belajar, lembaga
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus
dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi,
Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal,
Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di
bidang pendidikan untuk berpartisipasi dalam memelihara dan
meningkatkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/
atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar;
C. Jumlah Dana yang Disediakan
Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat tahun 2015 untuk bantuan operasional penyelenggaraan
programpendidikankeaksaraanusahamandirisebesarRp.47.600.000.000
(empat puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) untuk membelajarkan
sebanyak 95.200 orang peserta didik.
D. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana
1. Alokasi Sasaran
Pada tahun 2015 dana bantuan operasional penyelenggaraan
kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri didistribusikan ke-
14 (empat belas) provinsi tertinggi buta aksara dan mengakomodir
provinsi/kabupaten lainnya yang masih terdapat peserta didik lulusan
Keaksaraan Dasar yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek
Aksara (SUKMA) melalui dana APBN tahun 2014.
Alokasi Sasaran dan Anggaran
Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2015
No Provinsi Kabupaten
Alokasi Sasaran
(orang)
Alokasi Anggaran
(Rp)
1 Sumatera Utara 1 Kab. Nias Selatan 1,700 850,000,000
2 Banten 1 Kab. Tangerang 1,300 650,000,000
3 Jawa Barat 15,100 7,550,000,000
1. Kab. Bekasi 1,700 850,000,000
2. Kab. Bogor 5,100 2,550,000,000
3. Kab. Ciamis 500 250,000,000
4. Kab. Cirebon 1,700 850,000,000
5. Kab. Indramayu 3,000 1,500,000,000
6. Kab. Karawang 2,500 1,250,000,000
7. Kab. Pangandaran 300 150,000,000
8. Kab. Sukabumi 150 75,000,000
9. Kab. Garut 150 75,000,000
4 Jawa Tengah 7,100 3,550,000,000
1. Kab. Brebes 2,650 1,325,000,000
2. Kab. Pati 500 250,000,000
3. Kab. Sragen 2,250 1,125,000,000
4. Kab. Tegal 1,700 850,000,000
5 Jawa Timur 25,600 12,800,000,000
1. Kab. Bangkalan 1,500 750,000,000
2. Kab. Banyuwangi 1,300 650,000,000
3. Kab. Bojonegoro 1,300 650,000,000
4. Kab. Bondowoso 3,400 1,700,000,000
5. Kab. Jember 3,000 1,500,000,000
6. Kab. Lumajang 1,700 850,000,000
7. Kab. Malang 2,500 1,250,000,000
8. Kab. Pamekasan 1,700 850,000,000
9. Kab. Pasuruan 1,250 625,000,000
10. Kab. Probolinggo 1,250 625,000,000
11. Kab. Sampang 2,100 1,050,000,000
12. Kab. Situbondo 1,250 625,000,000
13. Kab. Sumenep 2,100 1,050,000,000
14. Kab. Tuban 1,250 625,000,000

13. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri16 17
No Provinsi Kabupaten
Alokasi Sasaran
(orang)
Alokasi Anggaran
(Rp)
6 Kalimantan Barat 3,350 1,675,000,000
1. Kab. Ketapang 300 150,000,000
2. Kab. Kubu Raya 1,350 675,000,000
3. Kab, Melawi 900 450,000,000
4. Kab. Mempawah 100 50,000,000
5. Kab. Sambas 700 350,000,000
7 Nusa Tenggara Barat 3,750 1,875,000,000
1. Kab. Lomnok Barat 1,250 625,000,000
2. Kab.Lombok Tengah 1,250 625,000,000
3. Kab. Lombok Timur 1,250 625,000,000
8 Nusa Tenggara Timur 1,000 500,000,000
1. Kab. Belu 150 75,000,000
2. Kab. Ende 100 50,000,000
3. Kab. Kupang 300 150,000,000
4. Kab. Manggarai Barat 100 50,000,000
5. Kab. Rote Ndao 100 50,000,000
6. Kab. Sikka 150 75,000,000
7. Kab. Timor Tengah Selatan 100 50,000,000
9 Sulawesi Barat 1,200 600,000,000
1. Kab. Mamasa 600 300,000,000
2. Kab. Mamuju 150 75,000,000
3. Kab. Mamuju Utara 300 150,000,000
4. Kab. Polewali Mandar 150 75,000,000
10. Sulawesi Selatan 4,000 2,000,000,000
1. Kab. Enrekang 100 50,000,000
2. Kab. Gowa 2,200 1,100,000,000
3. Kab. Jeneponto 400 200,000,000
4. Kab. Luwu Timur 100 50,000,000
5. Kab. Pangkep 100 50,000,000
6. Kab. Sidenreng Rappang 100 50,000,000
7. Kab. Takalar 1,000 500,000,000
11. Sulawesi Tengah 2,050 1,025,000,000
1. Kab. Banggai Kepulauan 250 125,000,000
2. Kab. Banggai Laut 350 175,000,000
3. Kab. Donggala 800 400,000,000
4. Kab. Morowali 100 50,000,000
5. Kab. Sigi 400 200,000,000
6. Kab. Tojo Una-una 150 75,000,000
No Provinsi Kabupaten
Alokasi Sasaran
(orang)
Alokasi Anggaran
(Rp)
12. Sulawesi Tenggara 3,450 1,725,000,000
1. Kab. Buton 300 150,000,000
2. Kab. Buton Utara 250 125,000,000
3. Kab. Kolaka Timur 700 350,000,000
4. Kab. Konawe 150 75,000,000
5. Kab. Konawe Selatan 550 275,000,000
6. Kab.Konawe Utara 300 150,000,000
7. Kab. Muna 1,000 500,000,000
8. Kab. Wakatobi 200 100,000,000
13. Papua 21,700 10,850,000,000
1. Kab. Biak Numfor 100 50,000,000
2. Kab. Dogiai 800 400,000,000
3. Kab. Jayapura 200 100,000,000
4. Kab. Jayawijaya 3,600 1,800,000,000
5. Kab. Keerom 500 250,000,000
6. Kab. Kepulauan Yapen 400 200,000,000
7. Kab. Lani Jaya 2,800 1,400,000,000
8. Kab. Memberamo Raya 150 75,000,000
9. Kab. Memberamo Tengah 600 300,000,000
10. Kab. Merauke 50 25,000,000
11. Kab. Nabire 400 200,000,000
12. Kab. Nduga 600 300,000,000
13. Kab. Paniai 2,200 1,100,000,000
14. Kab. Puncak 3,000 1,500,000,000
15. Kab. Tolikara 1,600 800,000,000
16. Kab. Intan Jaya 700 350,000,000
17. Kab. Yahukimo 3,000 1,500,000,000
18. Kab. Yalimo 800 400,000,000
19. Kota Jayapura 200 100,000,000
14 Papua Barat 3,900 1,950,000,000
1. Kab. Manokwari 1,500 750,000,000
2. Kab. Sorong 800 400,000,000
3. Kab. Sorong Selatan 800 400,000,000
4. Kab. Teluk Bintuni 800 400,000,000
Jumlah 95,200 47,600,000,000
Catatan:
• Apabila sasaran pada provinsi tersebut di atas tidak terserap, maka
akan dialihkan ke wilayah lain

14. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri18 19
PROSEDUR PEMBERIAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
USAHA MANDIRI
BAB IV
A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan
Lembaga yang berhak untuk mengelola dana bantuan operasional
penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun
anggaran 2015, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Kriteria Lembaga Penerima Dana Bantuan
Lembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional
penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri
adalah lembaga seperti: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis
Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim
Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi
satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya
masyarakat yang meyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar
melalui dana APBN tahun 2014 serta telah mencapai kompetensi
Keaksaraan Dasar.
2. Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan
a. Persyaratan administrasi:
1) Memiliki izin operasional dari instansi yang relevan;
2) Memilikilegalitasorganisasi/lembagadaripihakyangberwenang;
3) Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga (bukan nomor rekening pribadi);
2. Pemanfaatan Dana
Pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri mengorganisir
peserta didik dalam rombongan belajar (Rombel), setiap rombongan
belajar terdiri dari 10 orang peserta didik, sehingga dana yang
disediakan setiap rombel adalah 10 org x Rp 500.000,- = Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah). Dana tersebut merupakan dana
stimulan yang digunakan untuk membiayai komponen-komponen
seperti tabel berikut:
No Komponen yang Dibiayai Perincian Proporsi Biaya
1.
Identifikasi calon peserta
didik
Pendataan identitas/profil dan
kebutuhan belajar/usaha calon
peserta didik
Maksimal 5%
(Rp 250.000)
2.
ATK peserta didik dan
penyelenggaraan
Pensil, pulpen, penghapus, buku
tulis, dan lain-lain
Maksimal 7%
(Rp 350.000)
3.
Pembelajaran dan
Pelatihan Keterampilan
Penyusunan/pengadaan/
pembelian bahan pembelajaran,
bahan praktik keterampilan dan
modal usaha
Minimal 35%
(Rp 1.750.000)
4.
Transportasi tutor/pelatih
keterampilan
Transportasi 1 orang tutor dan
1 orang pelatih keterampilan
selama program berlangsung
Maksimal 40%
(Rp 2.000.000)
5.
Penyelenggaraan penilaian
pembelajaran untuk 10
orang peserta didik
Penggandaan soal, pengolahan
hasil tes, dan penulisan STSB
Maksimal 3%
(Rp 150.000)
6 Pengendalian program
Transportasi penyelenggara,
evaluasi kegiatan,
dan pelaporan
Maksimal 10%
(Rp 500.000)
Jumlah satu rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp 5.000.000

15. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri20 21
4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga (bukan NPWP pribadi).
b. Persyaratan teknis
1) Memiliki data sasaran peserta didik pendidikan keaksaraan
usaha mandiri (lulusan Keaksaraan Dasar dari dana APBN
2014 yang dibuktikan dengan SUKMA);
2) Memiliki tutor keaksaraan usaha mandiri.
3) Memiliki prasarana pembelajaran yang memadai;
4) Memiliki sarana pembelajaran yang memadai;
5) Menandatangani Pakta Integritas;
6) MenandatanganiSuratKesanggupanMelaksanakanProgram;
7) Memiliki kurikulum pembelajaran keaksaraan usaha mandiri;
8) Memiliki bahan ajar yang memadai;
9) Memliki struktur organisasi;
10) Memiliki program kerja;
11) Memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan
keaksaraan usaha mandiri.
B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan
1. Sosialisasi dan koordinasi oleh pusat dan daerah
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis dan
melakukan sosialisasi serta koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi.
Sosialisasi dan koordinasi dapat melalui surat, pertemuan, buku, dan
laman/website.
2. DinasPendidikanProvinsimemverifikasidatapesertadidikkeaksaraan
dasar dari lembaga penyelenggara melalui dana APBN tahun 2014
(surat direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat No.
271/B4.2/MS/2015 tanggal 12 Februari 2015)
3. Dinas Pendidikan Provinsi menyeleksi lembaga penyelenggara
keaksaraan dasar yang kredibel dan peserta didik yang telah lulus
keaksaraan dasar dan memiliki SUKMA tahun 2014.
4. Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan lembaga dan peserta didik
yang lolos seleksi sebagai calon penyelenggara program Keaksaraan
Usaha Mandiri 2015 yang telah diketahui/disahkan Dinas Pendidikan
Kabupaten, kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
melaluiloketUnitLayananTerpadu(ULT)KementerianPendidikandan
Kebudayaan, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
5. Petugas Administrasi ULT menginput data usulan dari dinas
pendidikan provinsi, kemudian mengirimkan rekapitulasi usulan yang
layak untuk mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan
kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memverifikasi usulan
dari Dinas Pendidikan Provinsi.
7. Setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) menetapkan jumlah bantuan kepada setiap
pengusul kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat membuat Surat Keputusan (SK) tentang lembaga
penerima bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan keaksaraan
usaha mandiri.
9. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan akad
kerjasama dengan lembaga penerima dana bantuan operasional
penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
10. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan
berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor
Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
11. KPPN Jakarta III akan melakukan verifikasi berkas-berkas pencairan
bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, apabila
lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening

16. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri22 23
bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat.
12. Bank penampung menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga
penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan
keaksaraan usaha mandiri.
13. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan operasional
penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri,
menyampaikan laporan awal kepada Dinas Pendidikan Provinsi
paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima dan ditembuskan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
14. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan
awal lembaga penerima kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat.
15. Lembaga yang mendapat dana bantuan operasional penyelenggaraan
agar menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha
mandiri sesuai dengan pedoman penyelenggaran pembelajaran
pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
16. Setelah selesai menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan
usaha mandiri, maka lembaga membuat laporan serta menyampaikan
laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi
paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dan ditembuskan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
17. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan
akhir lembaga penerima kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat.
A. Monitoring
Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi adalah:
1. Program Pembelajaran;
2. Proses Kegiatan Pembelajaran;
3. Kehadiran Tutor/Nara Sumber Teknis;
4. Daftar kehadiran peserta didik;
5. Jumlah peserta didik;
6. Standar kompetensi lulusan (SKL) KUM dan Silabus;
7. Rencana Program Pembelajaran (RPP);
8. Bahan ajar yang digunakan;
9. Waktu pelaksanaan pembelajaran;
10. Administrasi pembelajaran;
11. Dukungan Penyelenggara dalam menyiapkan alat/bahan praktek
keterampilan;
12. Hasil Belajar.
B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan
1. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan
keaksaraan usaha mandiri dilakukan oleh Direktorat Pembinaan
Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal dan Informal (P2PAUDNI), Balai Pengembangan
BAB V
MONITORING

17. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri24 25
PendidikanAnakUsiaDini,NonformaldanInformal(BP-PAUDNI),
Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Masyarakat.
3. Sanksi
Bagi penerima dana bantuan KUM yang tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis, maka tidak akan
diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan
ke jalur hukum.
Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana
bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana
(laporan awal) dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir). Laporan tersebut
disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan
provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi
laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUD
dan DIKMAS, Kemendikbud di Jakarta.
Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan
pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan
penggunaan dana, antara lain meliputi:
A. Pembukuan
1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa
yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi.
5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/
dicatat sesuai urutan kejadiannya
6. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.
B. Dokumen Pendukung Pembukuan
1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang
menerima pembayaran
BAB VI
PELAPORAN

18. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri26 27
2. Bukti transaksi lainnya
3. Copy print out saldo terakhir rekening bank dari setiap tahap
penarikan uang.
4. Setiap dokumen yang ditanda tangani harus dibubuhi dengan
stempel lembaga.
C. Jenis Laporan
1. Laporan Awal/Penerimaan
Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam
rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan
transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, Nomor Fax; 021-5725039
2. Laporan Akhir/Penyelenggaraan Kegiatan
c. Lembaga penyelenggara Keaksaraan Usaha Mandiri diwajibkan
untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan ditembusan
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan
provinsi.
d. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan
selesai
e. Laporan akhir mengacu pada format lampiran 4.
Catatan:
1. Lembaga Penyelenggara yang tidak mampu menyampaikan laporan
maksimal1bulansetelahkegiatanselesaidapatdikenaisanksidengan
tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat
Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun berikutnya.
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemdikbud, tidak
memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana
bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan
yang akan dan telah ditetapkan.
Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat
umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan
karakteristik lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan
dapat mengembangkan dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan
penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Pedoman ini
sebagai rambu-rambu dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan
keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang
memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan
memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan
kegiatan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.
BAB VII
PENUTUP

19. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri28 29
Lampiran 1. Format Proposal KUM
LAMPIRAN–LAMPIRAN
PROPOSAL
Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
TAHUN 2015
Diajukan Kepada:
Dinas Pendidikan Provinsi : ………………..
Alamat: ……………………………….
Diajukan Oleh:
Nama Lembaga/Organisasi : ...............................................................
Alamat : ...............................................................
...............................................................
...............................................................
No. Telp./HP/Faks : ...............................................................
Email : ...............................................................
a. Sampul Proposal
b. Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………………….........................
Jabatan : ………………………………….........................
Nama Lembaga : ………………………………….........................
Alamat : ………………………………….........................
………………………………….........................
dalam rangka penyelenggaraan bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
dengan ini menyatakan:
1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran
dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam
proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana;
7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/
atau dilaporkan secara pidana.
.......................................... 2015
materai
Rp 6.000,00
..................................................

20. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri30 31
KOP LEMBAGA
PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .........................................................................
Jabatan : .........................................................................
Nama Lembaga : .........................................................................
Alamat Lembaga : .........................................................................
Telp./HP/Faksimili : .........................................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup:
1. Menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2015, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis
Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggraan Kegiatan
Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku
(tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi).
3. Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana,
disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten paling lambat dua minggu setelah dana diterima,
4. MembuatdanmenyampaikanLaporanHasilPelaksanaanKegiatan,disampaikan
kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten paling lambat dua minggu setelah kegiatan selesai.
5. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten setempat,
dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara
berkesinambungan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup,untuk
digunakan sebagaimana mestinya..
.........................., 2015
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(…………..………………….)
c. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab Mutlak d. Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SURAT REKOMENDASI
Nomor:…………………………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .........................................................................
Jabatan : .........................................................................
Alamat : .........................................................................
dengan ini menyatakan bahwa:
Nama Lembaga : .......................................................................
Ketua Lembaga : .......................................................................
Alamat Lembaga : .......................................................................
Nomor Telepon/HP : ......................................................................
Fax : ......................................................................
adalah benar sebagai lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan dasar/
keaksaraan dasar layanan khusus tahun 2014 yang bersumber dari APBN, serta memiliki
kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan
dianggap layak mengajukan dan melanjutkan ke program Keaksaraan Usaha Mandiri
tahun 2015 kepada Dinas Pendidikan Provinsi ……………...
Demikianrekomendasiinidibuatdengansebenarnyauntukdapatdigunakansebagaimana
mestinya.
.........................., 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................
..................................
NIP. ...........................

21. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri32 33
FORMAT ISIAN PROPOSAL
PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) TAHUN 2015
Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua Lembaga ........................................., dengan
alamat..........................................................,mengajukandanabantuanoperasionalkeaksaraan
Usaha Mandiri sebagai program lanjutan dari pendidikan keaksaraan dasar/ keaksaraan dasar
layanan khusus yang kami laksanakan pada tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut:
A. Identitas Lembaga
1. NAMA LEMBAGA
2. NOMOR INDUK LEMBAGA
3. a. NOMOR AKTE NOTARIS/
IZIN PENDIRIAN
b. NAMA PEJABAT PENERBIT
PERIZINAN
4. ALAMAT LEMBAGA
5. NOMOR TELP./HP
6. REKENING BANK
a. Nomor
b. Atas Nama
c. Nama Bank
5. NPWP LEMBAGA
B. Identitas Pengelola
1. NAMA KETUA
a. NOMOR KTP
b. ALAMAT
c. NOMOR TELP/HP
2. NAMA SEKRETARIS
a. NOMOR KTP
b. ALAMAT
c. NOMOR TELP/HP
3. NAMA BENDAHARA
a. NOMOR KTP
b. ALAMAT
c. NOMOR TELP/HP
C. Identitas Tutor
NO. NAMA
JENIS KELAMIN
UMUR
PENDIDIKAN
LAMA MENJADI
TUTORL P
1.
2.
3.
dst
Jumlah
D. Lokasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Dasar Layanan
Khusus yang Telah Dilaksanakan tahun 2014
NO LOKASI PROGRAM
JUMLAH
SUMBER DANA
KELOMPOK ANGGARAN
1.
2.
3.
dst
Jumlah
E. Daftar Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Dasar
Layanan Khusus yang Telah Dibelajarkan tahun 2014
NO NAMA
JENIS KELAMIN TANGGAL
LAHIR*)
ALAMAT
TAHUN
BELAJARL P
1.
2.
3.
dst
*)
sesuai KTP
F. Daftar Peserta Didik yang Diajukan Sebagai Calon Penerima Bantuan
Operasional Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Tahun 2015
NO
NOMOR
SERI SUKMA
NAMA
JENIS KELAMIN TANGGAL
LAHIR*)
ALAMAT
TAHUN
BELAJARL P
1.
2.
3.
dst
*)
sesuai KTP

22. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri34 35
G. Lokasi Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
NO. LOKASI PROGRAM JUMLAH KELOMPOK TUTOR
1.
2.
3.
dst
Jumlah
H. Sarana dan Prasarana yang dimiliki
NO. JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
1.
2.
3.
dst
I. Rencana Pembiayaan
NO KOMPONEN YANG DIBIAYAI PERINCIAN HARGA
SATUAN
JUMLAH
1. Identifikasi calon peserta didik
(pendataan identitas/profil dan
kebutuhan belajar/usaha calon
peserta didik)
2. ATK peserta didik dan
Penyelenggaraan
(Pensil, pulpen, penghapus, buku
tulis, dan lain-lain)
3. Pembelajaran dan Pelatihan
Keterampilan
(Penyusunan/pengadaan/
pembelian bahan pembelajaran,
bahan praktik keterampilan dan
modal usaha)
4. Transportasi tutor/pelatih
Keterampilan
(Transportasi 1 orang tutor dan 1
orang pelatih keterampilan
selama program berlangsung)
5. Penilaian pembelajaran dan
pelatihan keterampilan
(Penggandaan soal, pengolahan
hasil tes, dan penulisan SUKMA
Lanjutan)
Pengelolaan program:
Transportasi Penyelenggara;
Pelaksanaan Evaluasi kegiatan &
pelaporan
Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp. 5.000.000,-
Jumlah rombongan belajar …….. x Rp. 5.000.000,- Rp. …………
J. Proses Pembelajaran
1. Rencana pembelajaran………………………………………….. (tgl/bln/thn s.d.
tgl/bln/thn;
2. Kurikulum yang digunakan …………………………………………….
3. Metode pembelajaran yang digunakan ……………………………………….
4. Media pembelajaran yang digunakan ………………………………………...
5. Alat evaluasi yang digunakan …………………………………………………...
Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan:
1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/kota.
2. Copy nomor rekening bank yg masih aktif atas nama lembaga.
3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4. Copy SUKMA (Sampel, minimal 2 setiap rombongan belajar).
Atas perhatian dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih
.............................................2015
Ketua Lembaga
……………………………………

23. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri36 37
Lampiran 2. Surat Usulan Dinas Pendidikan Provinsi
KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
.........................., 2015
Nomor : ……………………
Lampiran : ……………………
Perihal : Usulan Program KUM
Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Ditjen PAUD dan DIKMAS
melalui Unit Layanan Terpadu (ULT)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Gedung C Lt. 1
Jl. Jenderal Sudirman,Senayan Jakarta
Berdasarkanpetunjukteknistatacaramemperolehdanabantuanpendidikankeaksaraan
usaha mandiri tahun 2015, bahwa provinsi ……….. mendapatkan/mengajukan*) alokasi
program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebesar …. orang atau Rp. ……
Setelah mengadakan penilaian dan verifikasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan
daftar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha
mandiri tahun 2015.
Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan
terimakasih.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi........
tanda tangan dan cap stempel
Nama dan Gelar
NIP.
Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ........
*) mendapatkan untuk dinas pendidikan provinsi yang mendapatkan alokasi sasaran
*) mengajukan untuk dinas pendidikan provinsi yang tidak mendapatkan alokasi sasaran
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menjelaskan tentang kegiatan yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan program
KUM tahun 2015 dan sebarannya di kabupaten/kota (narasi singkat).
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
B. Tujuan
Menjelaskan tentang (narasi singkat).:
- Sasaran kegiatan …………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………
………………
- Apa yang akan dicapai ……………………………………………………………
……………………...……………………………………………………………
……………………
- Apa manfaat bagi peserta didik ……………………………………………………
…………………….……………………………………………………………
………………………………
- Apa dampak bagi masyarakat dan daerah …………………………………………
…………………………………..………………………………………………
…………………………………………
C. Lampiran:
1. Usulan lembaga
2. Daftar Peserta Didik

24. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri38 39
Lampiran3.
DAFTARUSULANCALONLEMBAGA/ORGANISASIPENYELENGGARAPROGRAM
PENDIDIKANKEAKSARAANUSAHAMANDIRITAHUN2015
Provinsi:……………………………………….
No
Kab./
Kota
Nama
Lembaga
Alamat
Lembaga
Ketua
Nama
Bank
Nomor
Rekening
Rekening
AtasNama
Nomor
NPWP
NPWP
Atas
Nama
JumlahPesertaDidik
(WB)
LP
Jumlah
L+P
1.
2.
3.
dst
………………………………..2015
KepalaDinasProvinsi….................................
Tandatangandancapstempel
Namadangelar
NIP.…………………….
Lampiran:
1.Copynomorrekeningbankyangmasihaktifatasnamalembaga
2.Copynomorpokokwajibpajak(NPWP)atasnamalembaga
3.FotocopyKTPKetualembaga
4.DatapesertadidikKUM
Lampiran4.
NamaPesertaDidikKeaksaraanUsahaMandiri(KUM)YangDiusulkanMelaluiDanaAPBN2015
Provinsi:
Kabupaten:
No
LembagaPenyelenggaraPesertaDidik
Nama
Lembaga
Alamat
Lembaga
Ketua
Lembaga
No.HP/
Telp
Nomor
Seri
SUKMA
Nama
Peserta
Didik
Jenis
Kelamin
l/p
Tgl-Bln-
Thn
Lahir
Alamat*Pekerjaan
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
*AlamatsesuaidenganalamatKTP
………………,…......................................2015
KepalaDinasPendidikanProvinsi…..........
Tandatangandancapstempel
Namadangelar
NIP.……………......................................

25. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri40 41
Lampiran 5.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ...............………
TENTANGTIM PENILAI PROPOSAL PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
PROVINSI ............................. TAHUN 2015
No Nama
Pangkat/
Golongan
NPWP Jabatan
Jabatan
dalam
Dinas
1. Ketua**)
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
…………………….., 2015
KepalaDinasPendidikanProvinsi….…………
Ttd
Nama Jelas dan Stempel Lembaga
Catatan
** Lampirkan Rekening Ketua
Lampiran 6. Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan
LAPORAN
PENERIMAAN DANA BANTUAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
TAHUN 2015
Disampaikan Kepada
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ....................................
dengan alamat
.....................................
......................................
Oleh:
Nama Lembaga :
Alamat :
Kontak person :
No. Telp./HP/Faks :
Alamat Email :

26. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri42 43
KOP LEMBAGA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..........................................................
Jabatan : ..........................................................
Alamat Lembaga : ..........................................................
Nomor Telepon/HP/Fax : ..........................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Telah menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan
kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri melalui rekening
nomor …………………… atas nama …………………… pada
tanggal …………………………...
2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha
mandiri, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.
3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan
dan penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling
lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
……………………. 2015
Yang Membuat pernyataan,
Materai Rp. 6.000,-
…………………………….
Lampiran:
1. Foto kopi halaman buku rekening bukti transfer dana sudah masuk ke
rekening lembaga
Lampiran 7. Format Sistematika Laporan
1. Sampul Laporan
LAPORAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
TAHUN 2015
Disampaikan Kepada
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI .................................
dengan alamat
........................................
..........................................................
Oleh:
Nama Lembaga : .......................................................................
Alamat : ……...............................................................
Kontak person : ……………………………………………..
No. Telp./HP/Faks : ………...........................................................
Alamat Email : ......................................................................

27. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri44 45
2. Sistematika Laporan
Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta
akad kerjasama, antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
dengan Ketua Lembaga ………………….., kami melaporkan
sebagai berikut:
A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening
dengan nomor ………….. sebesar Rp …………………
B. Dana sebesar Rp. ……………… telah dibelanjakan dengan
rincian sebagai berikut:
No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah
Total dana yang digunakan Rp.
Sisa dana*jika ada
C. Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri yang
dilaksanakan
1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/bulan/
tahun)
2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang
3. Kurikulum digunakan….
4. Metode pembelajaran yang digunakan…..
5. Bahan ajar pembelajaran yang digunakan …….
6. Media pembelajaran yang digunakan…..
7. Penilaian/evaluasi yang digunakan……
D. Hasil Belajar
1. Jumlah peserta didik yang lulus dan memperoleh SUKMA-L
…..… orang
2. Jumlah peserta didik yang tidak memperoleh SUKMA-L …
orang, jelaskan alasan……………………..
E. Lampiran:
1. Daftar peserta didik yang mendapat SUKMA-L
2. Daftar peserta didik yang tidak mendapat SUKMA-L
3. Foto pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha
Mandiri
4. Copy buku kas umum
....................................... 2015
Ketua Lembaga,
……………………………

28. Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan46
CATATAN: