1. STRATEGI PENGANGGARAN &
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA
PANDEMI COVID-19
disampaikan pada Sosialisasi KIP-K
oleh:
M.SAMSURI
Kepala Biro Perencanaan
Kamis. 02 Juli 2020
2. Tantangan & perubahan akibat Pandemi Covid-19
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. 5
Praktik Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh
Terdapat gap penerimaan dan kapasitas antara Dosen
dan Mahasiswa terkait pembelajaran daring
25%
76%
46%
57%
0%
50%
40%
30%
20%
10%
60%
80%
70%
Pengalaman belajar daring Lebih menyukai belajar daring
Dosen Mahasiswa
Materi masih didominasi file offline
yang diunggah daring
Tantangan yang dihadapi masih lebih
banyak tantangan teknis
o Sinyal
o Kuota Data
o Alat IT yang dimililiki pengajar
atau mahasiswa
6. Sasaran Strategis - Renstra Kemdikbud 2020 – 2024
2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7. ”
”
Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri
dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan
reformasi birokrasi.
1 | Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif,
terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2 | Pembangunan
3 | Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan
pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2
undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.
Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4 | Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangankerja,
memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi
5 | Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDAmenjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah
akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
ARAHAN PRESIDEN
8. PEMBANGUNAN SDM
STRATEGI
LAYANAN DASAR DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
1. Tata Kelola Kependdudukan
2. Perlindugan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan, dan
Pemuda
PRODUKTIFITAS
PEMBANGUNAN
KARAKTER
1. Revolusi Mental dan
Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Pemajuan dan Pelestarian
Kebudayaan
3. Moderasi Beragama
4. Budaya Literasi. Inovasi dan
Kreativitas
1. Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
2. Pendidikan Tinggi
3. Iptek dan Inovasi
4. Prestasi Olahraga
9. Seluruh Pemangku
kepentingan
pendidikan (termasuk
siswa) menjadi agen
perubahan serta
memberikan pengaruh
dan dukungan
sepenuhnya
Pendidikan Berkualitas
Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Keluarga
Guru
Institusi
Pendidikan
Masyarakat
Dunia usaha/
Industri
Organisasi Penggerak, Perusahaan
Teknologi Edukasi, dll.
“Sekolahkan Anak Indonesia”
Angka Partisipasi Tinggi
>96% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan
Menengah >70% pada jenjang pendidikan tinggi
“Dorong Pembelajaran Siswa”
Hasil Belajar Berkualitas
Memiliki pengetahuandan ketrampilan yang
relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan
>90% tingkat penempatan kerja
“Tidak Ada Anak yang Tertinggal”
Distribusi yang Merata
Baik secara geografis maupun status social
ekonomi
dapat dicapai melalui perbaikan pada:
Infrastruktur dan
Teknologi
Kebijakan, Prosedur,
dan Pendanaan
Kepemimpinan,
Masyarakat, dan
Budaya
Kurikulum,
Pedagogi, dan
Asesmen
MERDEKA BELAJAR
10. Visi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya
Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, tertakwa kepada Tuhan YME &
berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global
Visi Misi Kemendikbud
Beriman, Bertakqwa
kepada Tuhan YME &
Berakhlak
Mulia
Berkebinekaan
global
Gotong Royong
Mandiri
Kreatif
Misi
Mewujudkan pendidikan yang relevan dan
berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan,
didukung oleh infrastruktur dan teknologi
Mewujudkan pelestarian dan pemajuan
kebudayaan serta pengembangan bahasa
dan sastra
Mengoptimalkan peran serta seluruh
pemangku kepentingan untuk mendukung
transformasi dan reformasi pengelolaan
pendidikan dan kebudayaan
1
2
3
4
5 Bernalar Kritis
6
11. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sasaran Strategis
2
SS & IKSS KEMENDIKBUD TAHUN 2020-2024
Indikator Kinerja Sasaran Startegis 2020 2021 2022 2023 2024
1
Meningkatnya
pemerataan layanan
pendidikan bermutu di
seluruh jenjang
1.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3-6 tahun
% 40.20 42.62 45.21 47.81 53.10
1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat % 105.97 104.48 102.98 101.49 100.00
1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat % 92.46 94.34 96.23 98.11 100.00
1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat % 86.18 88.39 90.59 92.80 95.00
1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi % 33.47 34.56 35.62 36.64 37.63
5.1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud opini WTP WTP WTP WTP WTP
5.2
Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang
pendidikan dan kebudayaan
indeks 71.5
73 74.5
74 77.5
5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud Indeks 81 82 82 83 84
5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud Indeks 78 81 85 87 91
5
Meningkatnya tata
kelola pendidikan dan
kebudayaan yang
partisipatif, transparan,
dan akuntabel
12. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2
Meningkatnya kualitas
pembelajaran dan
relevansi pendidikan di
seluruh jenjang
2.1
Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-
6 tahun)
Nilai
3 3.25 3.5 3.7 4
2.2
Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi
(Literasi) memenuhi kompetensi minimum
%
57,2 58,2 59,2 60,2 61,2
2.3
Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi
(Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
%
26,5
27,4 28,3 29,2 30,1
2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca Nilai 371 394 394 394 396
2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika Nilai 379 385 385 385 388
2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains Nilai 396 399 399 399 402
2.7
Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan
pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
%
47,10 48,30 49,70 51,10 52,60
2.8
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka
waktu 1 tahun setelah kelulusan
%
64,77 65,25 65,72 66,20 66,70
2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional % 47,43 48,33 49,22 50,11 51,00
2.10
Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai
pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi
yang diakui oleh industri
% 12 18 23
31 40
2.11
Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau
tersertifikasi di industri
% 69,0 71,8 74,6 77,4 80,0
Indikator Kinerja Sasaran Startegis 2020 2021 2022 2023 2024
Sasaran Strategis
SS & IKSS KEMENDIKBUD TAHUN 2020-2024 (2/3)
13. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Indikator Kinerja Sasaran Startegis 2020 2021 2022 2023 2024
3.1
Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan
kondusif dalam pembangunan karakter
% 30 35 40 45 50
3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila % 10 15 23 31 40
3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar % 10 15 23 31 40
3
Menguatnya
karakter peserta didik
4
Meningkatnya
pemajuan dan
pelestarian bahasa dan
kebudayaan
4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia skor 510 515 520 525 530
4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000
4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan indeks 53,7 60.83 60.83 60.83 62,7
Sasaran Strategis
SS & IKSS KEMENDIKBUD TAHUN 2020-2024 (3/3)
14. Refokusing Kebijakan & Anggaran untuk Pembiayaan Pendidikan TA 2020
3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15. Potensi drop out mahasiswa di PTS naik dari
8% menjadi 50% sebagai dampak Covid-19
(prediksi APTISI).
Total mahasiswa PTN dan PTS per tanggal 15
Juni 2020:
Semester 3: 720.355 mahasiswa
Semester 5: 599.375 mahasiswa
Semester 7: 537.149 mahasiswa
Dalam situasi normal, penerima KIPK yang DO,
mengundurkan diri, atau meninggal hanya 1%
Penyaluran KIP-K tahun 2020 perlu disesuaikan untuk membantu mahasiswa yang butuh pertolongan
Sumber: PD Dikti
Mahasiswa pun mengalami tantangan ekonomi yang sangat besar di masa
Pandemi Covid-19
16. No Dasar Hukum Keterangan
1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2020
Tentang KebijakanKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
• Berisi tentang KebijakanKeuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19)
• Kebijakan relaksasi pelaksanaan APBN- khususnya dengan melakukan peningkatan belanja
untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan
perekonomian;
2 Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 dan
Peraturan Presiden RI No 72 tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2020 Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
• Berisi tentang perubahan target pendapatan dan belanja negara
• Berpengaruh pada Kemendikbud melakukan pengurangan anggaran sebesar: 5 T pada
Belanja Pusat & 5 T pada Transfer daerah
3 PMK No. 38/PMK/02/2020
Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
• Berisi tentang KebijakanKeuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
• Salah satunya mengenai Jaring Pengaman Sosial yang dapat digunakan untuk Penyesuaian
anggaran Pendidikan dalam rangka penanganaan Covid-19
4 Permendikbud No. 19 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah reguler
• Selama masa penetapan status kedaruratan Kesehatan masyarakat Covid-19,
sekolah dapat menggunakan dana BOS regular untuk penanganan dampak
Covid-19
5 Permendikbud No. 24 tahun 2020
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan
Operasional Sekolah Kinerja
• Berisi kebijakan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
• Fokus pada kebijakan penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel, termasuk
untuk penanganan pada daerah yang paling membutuhkan dan terdampak
Covid-19
6 Permendikbud No. 25 tahun 2020
Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tingggi pada
Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
• Berisi ketentuan mengenai penyesuaian UKT .
• Memberikan keringanan UKT bagi Mahasiswa PTN yang
keluarganya mengalami kendala finansial akibat pandemi Covid-19
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Dukungan Kebijakan
17. PermendikbudNo. 25 Tahun 2020
Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud
Pasal 9
Ayat 4
Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai
mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain
dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan:
a. Pembebasan sementara UKT;
b. Pengurangan UKT;
c. Perubahan kelompok UKT; atau
d. Pembayaran UKT secara mengangsur.
Namun demikian, Kemendikbud juga tetap memberikan perhatian kepada PT dengan mengalokasikan anggaran
untuk dana bantuan UKT Mahasiswa. Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat (yang secara ekonomi
terdampak Covid-19)
18. Realokasi Anggaran Kemendikbud TA 2020
Revisi Anggaran untuk Pemotongan Perpres 54/2020 sebesar 4,99T
Tidak ada perubahan anggaran pada peningkatan TIK, bantuan KIP, KIP Kuliah, Tunjangan
Profesi Guru serta bantuan perguruan tinggi swasta
KIP Kuliah
2020:
Rp. 6,63 Triliun
Jenjang Sasaran Keterangan
Kuliah 979.937 Mahasiswa
Untuk menekan angka putus kuliah, mahasiswa semester 3, 5
dan 7 yang terdampak Covid-19 diberikan bantuan pendanaan
UKT untuk semester ganjil di tahun 2020
20. Pola pembelajaran pendidikan tinggi di tahun ajaran 2020/ 2021
Tahun Akademik
2020/ 2021
i Tahun akademik pendidikan tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Agustus 2020, tahun akademik
pendidikan tinggi keagamaan 2020/2021 pada bulan September 2020.
Metode pembelajaran
ii
Pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah
teori, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring.
Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di bagian akhir
semester.
Aktivitas prioritas
i dengan protokol
kesehatan
ii
Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus
jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait
untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti:
Penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi;
Tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
