Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam suatu proyek, termasuk safety plan, jenis keselamatan kerja, pelaksanaan K3 di lapangan, pelatihan K3, alat pelindung diri, rambu-rambu keselamatan, dan dasar hukum K3 di Indonesia.

1. KASUS -
KASUS K3
Kecelakaan lalu lintas

2. Perlunya Menjalankan Program K3
Kesehatan Keselamatan kerja (K3) adalah
sebuah kondisi di mana para karyawan
terlindungi dari cedera yang disebabkan
oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan
dengan pekerjaan
Tidak seorang manusiapun yang
menginginkan terjadinya suatu kecelakaan
menimpa dirinya apalagi sampai
menyebabkan cedera.

3. Penyusunan Safety Plan
Safety plan adalah rencana
pelaksanaan K3 untuk proyek
yang bertujuan agar dalam
pelaksanaan nantinya proyek akan
aman dari kecelakaan dan bahaya
penyakit sehingga menghasilkan
produktivitas kerja yang tinggi

4. JENIS KESELAMATAN KERJA
1. (Industrial safety)
2. (Mining Safety)
3. (Building & construction Safety)
4. (Traffic Safety)
5. (Flight Safety)
6. (Railway Safety)
7. (Home Safety)
8. (Office Safety)

5. Pelaksanakan Kegiatan K3 di Lapangan
Pelaksanaan kegiatan K3 di
lapangan meliputi : Kegiatan
K3 di lapangan berupa
pelaksanaan safety plan,
melalui kerja sama dengan
instansi yang terkait K3,
yaitu depnaker, polisi dan
rumah sakit.

6. Pengawasan pelaksanaan K3, meliputi kegiatan:
 Safety patrol yaitu suatu tim K3 yang terdiri
dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli
untuk mencatat hal-hal yang tidak sesuai
ketentuan K3 dan yang memiliki resiko
kecelakaan.
 Safety supervisor adalah petugas yang ditunjuk
manajer proyek untuk mengadakan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan dilihat dari segi
K3.
 Safety meeting yaitu rapat dalam proyek yang
membahas hasil laporan safety patrol maupun
safety supervisor

7. LANJUTAN :
Pelaporan dan penanganan kecelakaan, terdiri
dari:
o Pelaporan dan penanganan kecelakaan ringan
o Pelaporan dan penanganan kecelakaan berat
o Pelaporan dan penanganan kecelakaan dengan
korban meninggal
o Pelaporan dan penanganan kecelakaan
peralatan berat

8. Pelatihan Program K3
 Pelatihan program K3 yang terdiri atas 2 bagian, yaitu:
1. Pelatihan secara umum : dengan materi pelatihan
tentang panduan K3 di proyek, misalnya:
− Pedoman praktis pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja pada proyek bangunan gedung
− Penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan material
− Keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan
sipil

9. Lanjutan :
2. Pelatihan khusus proyek, yang diberikan pada
saat awal proyek dan di tengah periode
pelaksanaan :
 proyek sebagai penyegaran, dengan peserta
seluruh
 petugas yang terkait dalam pengawasan
proyek, dengan materi tentang pengetahuan
umum.

10. Alat-alat pelindung Anggota badan
1. Pakaian Kerja
2. Pelindung tangan
3. Pelindung kaki
4. Pelindung kepala
5. Pelindung mata
6. Pelindung wajah
7. Pelindung bahaya jatuh

11. Gambar peralatan
perlindungan diri

12. PERALATAN LINGKUNGAN
Sarana peralatan lingkungan berupa:
− tabung pemadam kebakaran
− pagar pengamanan
− penangkal petir darurat
− pemeliharaan jalan kerja dan jembatan kerja
− jaring pengamanan pada bangunan tinggi
− pagar pengaman lokasi proyek
− tangga
− peralatan P3K

13. RAMBU PERINGATAN
Rambu-rambu peringatan, antara lain dengan fungsi:
− peringatan bahaya dari atas
− peringatan bahaya benturan kepala
− peringatan bahaya longsoran
− peringatan bahaya api
− peringatan tersengat listrik
− penunjuk ketinggian (untuk bangunan yang lebih dari 2 lantai)
− penunjuk jalur instalasi listrik kerja sementara
− penunjuk batas ketinggian penumpukan material
− larangan memasuki area tertentu
− larangan membawa bahan-bahan berbahaya
− petunjuk untuk melapor (keluar masuk proyek)

14. GAMBAR RAMBU PERINGATAN :

15. Kasus – Kasus Lingkungan

16. Ada 4 dasar hukum yang sering
menjadi acuan mengenai K3 yaitu:
 Pertama, dalam Undang-Undang (UU) No. 1
Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, disana
terdapat Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat
Keselamatan Kerja, Pengawasan, Pembinaan,
Panitia Pembina K-3, Tentang Kecelakaan,
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja, Kewajiban
Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban Pengurus dan
Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana)

17. Lanjutan :
 Kedua, UU No. 21 tahun 2003 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 81
Concerning Labour Inspection in Industry and
Commerce (yang mana disahkan 19 Juli
1947). Saat ini, telah 137 negara (lebih dari
70%) Anggota ILO meratifikasi (menyetujui
dan memberikan sanksi formal) ke dalam
Undang-Undang, termasuk Indonesia

18. Lanjutan :
 Ketiga, UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya Paragraf 5
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
pasal 86 dan 87. Pasal 86 ayat 1berbunyi:
“Setiap Pekerja/ Buruh mempunyai Hak untuk
memperoleh perlindungan atas (a) Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.”

19. Lanjutan :
Keempat, Peraturan Menteri Tenaga
Kerja RI No. Per-05/MEN/1996
tentang Sistem Manajemen K3.