4. LATAR
BELAKANG
Pada periode 1959 sampai 1966 dikenal sebagai periode
Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy). Periode ini
berlangsung pada 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966.
Periode Demokrasi Terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekrit
Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden dibuat setelah
Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk
membentuk undang-undang dasar tetap sehingga tidak
menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan.
Dekrit Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap
bangsa Indonesia
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS) dan Dewan Agung Sementara (DPAS)
dalam waktu singkat.
1959-1966
5. PERKEMBANGAN
POLITIK
Demokrasi Terpimpin menggantikan
sistem demokrasi liberal, berlaku sejak
1959 hingga 1965.Pada masa Demokrasi
Terpimpin, kekuasaan presiden sangat
besar sehingga cenderung ke arah otoriter.
Akibatnya sering terjadi penyimpangan
terhadap UUD 1945.
6. PERKEMBANGAN
EKONOMI
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan
ekonomi yang terjadi sejak masa Demokrasi Parlementer.Presiden Soekarno
mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur
perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki
kondisi ekonomi
1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dipimpin oleh Muh.
Yamin
2. Deklarasi Ekonomi (Soekarno mengeluarkan Dekon)
3. Mengelola Dana Revolusi (Mengeluarkan Jusuf Muda)
4. menekan laju inflasi(pemerintah mengeluarkan perppu no.2 1959).
7. Lahirnya Demokrasi Terpimpin Dalam buku Pendidikan
Kewarganegaraan: Pengantar Teori (2015) oleh Wahyu Widodo
dan kawan-kawan, adanya kegagalan konstituante dalam
menetapkan dan membahayakan keselamatan bangsa dan
negara, pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mngeluarkan suatu
keputusan bernama Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dilihat
sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik
melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sehingga pada
saat itu digunakan demokrasi terpimpin.
Istilah demokrasi terpimpin pertama kali digunakan secara
resmi dalam pidato Presiden Sukarno pada 10 November 1956
pada pembukaan sidang konstituante di Bandung.
Pada Masa Demokrasi Terpimpin
