Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ejournal 5 penelitian_implementasi program sertifikasi guru_nurhafni

156 views

Published on

studi tentang kualitas tenaga pengajar

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ejournal 5 penelitian_implementasi program sertifikasi guru_nurhafni

  1. 1. Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan NURHAFNI Jurusan IlmuAdministrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Kampus Bukit Indah Jln.Sumatera, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, 24350 Telp./Fax.,Email:Info@Unimal.ac.id Abstract: Teacher certification application practice in NangroeAceh Darussalam, however, faces many obstacles that caused derived from conflict and tsunami which killed and wiped 2.500 teachers, even though 5,429 substitute teachers has available in early 2006, only 30% who consid- ered appropriates for teaching. This long period of multicrisis and tsunami resulted, many ob- stacles to implement this program. According to data 2007, in Nort Aceh regency, from 11,981 teachers, both permanent and temporary, only 4000 teachers who hold post graduate and diploma 4. Study objective were to analyze teacher certification implementation that intended to improve teacher quality and to indentify stakeholder interest beyond this program. Descriptive-qualitative analysis and explorative qualitative methods, informan taken from institution for giving a guaranted of education quality,training far teaching education, education department of Nort Aceh, head master, and the teacher passed with a certification, informan is choiced with purposive sampling. Data analysis and interpretation result reveal that teacher certification program had substance shifting from professionalism to prosperity improvement, hence certification remain not signifi- cantly influence the quality improvement, This shows that this program was not reflecting good political will to improve teacher professionalism. this program was intended to prosperity improve- ment. Therefore, it is suggested that goverment should not generalizes that all teacher must professional. it will highly wise if intended to increase teacher prosperity than enhancing salary as much half main fee can be performed, and another half given to those who work professionally. Keywords: Implementation, teacher certification, teacher professionalism, educational quality improvement and prosperity enhancement. Undang-UndangSisdiknasNo.20Tahun2003ten- tang sistem pendidikan Nasional, dan Undang- Undang Nomor 14Tahun 2005Tentang Guru dan Dosen. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2008tentangGurumengamanatkan,dimana guruwajibmemilikikualifikasiakademik,kompe- tensi, dan sertifikat pendidik. Kebijakan tersebut merupakanupayapemerintahdalammeningkatkan kualitaspendidikan.Namunsektorpendidikanbelum menjadiprioritasutamadalampembangunan,kon- disipendidikanIndonesiakhususnyaAcehbisadia- mati dari peringkat mutu pendidikan Aceh yang berada pada posisi 23 dari 33 Provinsi.( sumber: HDI-UNDPdalamSerambiIndonesia,16/11/2007). Persoalanyangsangatmenarikuntukdikaji adalahmengenaiaspekyangmelatarbelakangi ren- dahnyakualitasparapendidik,apakahdikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap profesi guru,dalamhalpemberiankompensasi,ataupun ba- nyakpesertadidikyangkurangmeminatiprofesinya. Daripermasalahantersebutkebijakansertifikasime- nuaiprodankontradimasyarakat,dikarenakanba- nyak kelemahan dan kecurangan baik dalam kon- sep maupun teknis pelaksanaannya. Berdasarkan dataDinasPendidikanKabupatenAcehUtarapada tahun 2007 dari 11.981 guru, baik guru tetap dan honorer di Aceh Utara yang mempunyai ijazah program D4 atau S1 hanya sekitar 4000 orang dan yang telah lulus sertifikasi hanya 510 (4.92%), sementara dari 6727 Guru SD yang memiliki pen- didikan minimal strata satu hanya 16.20%, se- dangkan SMP/MTS sebanyak 59.12% dari 2.559 180
  2. 2. gurudanuntukSMU/MAsebesar77.46%daritotal 1.540 guru. Berdasarkan persoalan tersebut, maka pe- nulistertarikuntukmengkajiimplementasiprogram sertifikasigurusekolahdasardalammeningkatkan mutupendidikanpadaKabupatenAcehUtaraPro- vinsiNangroeAcehDarussalam.Adapunrumusan pertanyaanpenelitiandapatdiidentifikasikandengan duapertanyaanbesar.Pertamabagaimanaefektifitas programsertifikasigurudalammendorong pening- katanprofesionalitaskompetensiguru,Pertanyaan kedua, apakah faktor penghambat implementasi program sertifikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, fokus kajian diamati dari ketersediaan sumber daya implementor, komunikasi dan koor- dinasi antar lembaga pelaksana, serta sikap imple- mentor. Hakikatdarikebijakanadalahtidakadanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan terhadap seluruhmasyarakatuntukmendapatkanpendidikan yangbermutu,tujuannyamewujudkanpendidikan untuk semua (education for all) dan pendidikan sepanjang hayat ( long life education). Kondisi tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupa- kansebuahprosesregenerasibangsa.Implementasi bukan sekadar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedurrutinlewatsaluranbirokrasi,namunimple- mentasiprogramseringberbenturandengankonflik kepentingan,sertasiapa memperolehapadarisuatu kebijakandandalamproseskebijakanselaluterbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan realita di lapangan atau implementation gap Tolokukurkeberhasilansuatukebijakanter- letakpadaprosesimplementasi,dikarenakandistorsi kebijakan terjadi pada tahap implementasi. Kega- galan program dapat disebabkan oleh beberapa unsursepertiadanyakepentinganaktor-aktoryang terlibat, sikap pelaksana yang kurang tanggap dan patuh,sertakualitassumberdayaimplementoryang belummemadai,selanjutnya komunikasipengam- bilan keputusan yang sepihak, kemudian karakte- ristik lembaga pelaksana yang tidak transparan George C Edward III (1980:147-148). Realita implementasiprogramsertifikasigurumemberikan reward kepada guru tanpa dibarengi dengan punishment. maka cara pandang dari sebuah pro- gramseharusnyabukandidasariolehtarikulurkepe- ntingan dari elit birokrat yang hanya menjadikan pembangunan pendidikan sebagai retorika politik. Jika mindset serta paradigma tersebut terbangun dengan kuat, maka pendidikan khususnya dalam peningkatanmutuhanyamenjadisebuahalatuntuk mencapaitujuandarielityangberkuasa. Dalampemecahanmasalahimplementasiprogram sertifikasi guru digunakan dengan teori Edward III dengan indikator ketersediaan sumber daya implementor,komunikasipengambilankeputusan, karakteristik lembaga pelaksana serta sikap impelementor, selanjutnya siapa memperoleh apa dari kebijakan. Adapuntujuandarikajianpenelitianiniada- lahMenganalisisimplementasikebijakanpemerintah tentang sertifikasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, selanjutnya menganalisis apakah pro- gram tersebut efektif mendorong profesionalitas kompetensigurudalamprosesbelajarmengajarakan lebih baik. Mengetahui kepentingan-kepentingan dari para stakeholders dibalik program sertifikasi. Mengetahui pandangan guru dan para aktor yang terlibatdalamimplementasiprogramsertifikasiguru, Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakansertifikasiguru. METODE PenelitianImplementasiprogramsertifikasi gurudalampeningkatanmutupendidikan,Studidi Kabupaten Aceh Utara menggunakan metode analisisdiskriptif-kualitatif,sertakualitatifeksploratif. Penelitian ini berlangsung pertengahan 2009 dan berakhirawal2010.Pendekatantersebutdigunakan untuk mengetahui implementasi program dapat mencerminkanpeningkatankualitasprofesionalpen- didik,yangditinjaudarifaktorpenghambatdanpen- dukungimplementasiprogramsepertisumberdaya yangtersedia,komunikasiantarstakeholder,sikap implementor terhadap program, serta kondisi ling- kunganmenyangkutdengankondisisosial,ekonomi dankondisipolitik.Penentuaninformanpenelitian dilakukansecarapurposifsampling,Informanyang diwakili oleh Kasi S,Pi, serta bendahara LPMP Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan, (Nurhafni) 181
  3. 3. NADsebagailembagapenjaminanmutupendidikan, selanjutnya informan dari LPTK Unsyiah sebagai pihakpenyelenggarapengolahandata,yangdiwakili olehketuapelaksanasertifikasi,ketuapenyelenggara portofoliodanketuapenyelenggaraPLPG,sertapa- raAsessorguru.DinaspendidikanAcehUtarainfor- mandiwakiliolehkepalaDinasPendidikan,bagian PMPTK Dinas Pendidikan. Serta Kepala sekolah dankomitesekolah.Selanjutnyasasaranpenelitian adalahGuruyangsudahlulussertifikasibaikmelalui jalur portofolio maupun PLPG, dan yang sedang mengikutiprosespelatihansertifikasi.Teknikanalisis data dilakukan melalui proses analisa data dengan caramenelaahseluruhdatayangdidapat,setelahdi pelajari, di telaah kemudian mengadakan reduksi datadengancaramembuatabstraksi,disusundalam satuan-satuan, serta dikategorikan, pengujian data danpenarikankesimpulan. HASIL Pelaksanaan sertifikasimelaluiujikompe- tensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaatyangsangatpenting,untukmenjaminstandar kompetensi bagi tenaga pendidik, terutama dalam meningkatkankualitaspendidikan.Berdasarkanhasil observasilapanganmenunjukkan,dimanapersepsi masyarakatbahwasertifikasimerupakanalatuntuk meningkatkankesejahteraanguru.Untukmemper- kuatstatementtersebut,makadapatdilihatdaritabel di bawah ini tentang kelulusan peserta sertifikasi kuota 2009 menjelaskan. Tabel 1. Kuota sertifikasi 2009 melalui jalur Portofolio & kuota PNS DatakelulusanpesertamelaluijalurPorto- folio dan PLPG merepresentasikan tidak adanya kompetisi, rata-rata peserta sertifikasi dinyatakan lulus.Sehinggaasumsipublikbahwaprogramser- tifikasihanyaformalitasuntukmeningkatkankese- jahteraan guru. Realitas sosial program sertifikasi gurubelummemberiperubahanyangsignifikanterha- dapperformancegurudalammengajar,karenarata- rataguruyanglulusujikompetensisertifikasiadalah berdasarkan prioritas usia, masa pengabdian, serta jabatan.makatemuantersebutmembuktikansertifi- kasigurubelumberpengaruhterhadappeningkatan kualitas. Hasiltemuanlapanganmenunjukkansertifi- kasi kurang efektif apabila sistem pelaksanaan se- perti yang sudah dilaksanakan, di mana guru yang lulussertifikasimendekatimasapensiunjaditingkat profesionalnyatidakbisadipergunakan.Seharusnya perlu penegasan, kejelasan pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan paska sertifikasi, serta pentingnyapenilaiankinerjayangterukurdanketat, bukan hanya bersifat normatif. Berdasarkan data, sejakdiberlakukankebijakansertifikasigurusampai tahun2008,sudahlebihdari4000orangguruyang telah dinilai portofolionya oleh LPTK Unsyiah. Harapannyaguruyangsudahmemperolehsertifikat, benar-benar dapat mengaktualisasi diri sebagai pendidikprofesional,namunsertifikasibelummen- jaminkualitasguruakanmeningkatdalammenjalan- kan tugas. Hal yang sangat berpengaruh adalah kesadaranindividubaikmelaluikedisiplinan,loyalitas maupuntanggungjawabnyadalammenjalankantugas. Berdasarkan wawancara dengan guru sekolahdasaryanglulussertifikasimelaluijalurPLPG menjelaskan:“Penilaianprofesionalitasmelaluijalur PLPGlebihbagusdaripadaguruyanglulusmelalui portofolio,karenadalamprosespelaksanaanPLPG gurudituntutuntukmampumengaktualisasikemam- puansertaadarasa prihatintakutapabiladinyatakan tidakluluskemudianmasihadarasakhawatirpada saat berlangsungnya microteaching, sementara dalam jalur portofolio tidak melewati tahap-tahap tersebutguruhanyadinilaimelaluidokumenpadahal dokumen tersebut belum mencerminkan kualitas guru” (wawancara 15 Oktober 2009) Kutipan wawancara tersebut sebenarnya dapat dilihat dari tingkat keefektifan programSumber: Rayun 1 LPTK Unsyiah Provinsi NAD 182 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 180 -192
  4. 4. sertifikasi. Sebenarnya PLPG banyak kejanggalan yang tidak mencerminkan perubahan, di mana proses pelatihan hanya berlangsung dengan waktu yangsangatsingkat,dansangatsulituntukmengukur tingkatprofessional,namunadanilaipositifmelalui jalur PLPG, di mana guru sangat senang dan ber- semangatpadapelatihanmelaluiunjukkinerjadengan metodepembelajaranyangbenar.Namundemikian jalur PLPG juga menyebabkan banyak guru me- ngeluhdiakibatkanolehusiadanmetodeyangdigu- nakan oleh assessor. Selanjutnya wawancara guru Sekolah Dasar yang lulus melalui jalur portofolio mengakuibahwa:”Jalurportofoliosebenarnyabelum memberikan perubahan pada guru, khususnya da- lammetodepembelajarangurumasihmenggunakan metodelamadalammengajar,dikarenakantidakada pembinaan paska mendapatkan sertifikat sebagai pendidikprofessional,meskipunmerasasenanglulus dengan portofolio, namun dalam segi perubahan belumsignifikandalamdirinya,khususnyaperubahan pembelajarandalammenyampaikanmetodeproses belajarmengajardiruangkelassebelumdansesudah lulus sertifikasi” (wawancara, 15 Oktober 2009). Hasilkajianmenggambarkanjalur sertifikasi baikmelaluiPortofoliodanPLPG,bukanlahsebuah alternatif problem solving yang ditawarkan oleh pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan, justru program tersebut lebih kepada peningkatan kesejahteraan guru, namun reward yang diberikan olehpemerintahkepadaguru,lebihdilatarbelakangi kepadapenghargaan,yangdapatmemotivasikinerja guruuntuklebihbaik.BerdasarkandatadariDinas pendidikanAcehUtarayangdisimpulkandalamwa- wancara dengan seksi data dan Informasi, menga- takansesuaidenganhasilkajianimplementasiserti- fikasimelaluipenilaianportofoliodanPLPG(2008): “Secaraumumkompetensiguruyanglulussertifikasi melaluipenilaianportofoliotidakbanyakmengalami peningkatanyangsignifikan,danbahkanadakecen- derunganmenurun.Sebagianguruyangtelahlulus sertifikasimelaluipenilaianportofolioseringkalitidak masukuntukmengajar,karenamerasasudahpunya sertifikat dan telah mendapat tunjangan profesi. Sebaliknya, kompetensi guru yang lulus melalui PLPGpadaumumnyameningkat,meskipunbelum signifikan. Hal ini terjadi karena metode, pende- katan,dankarakteristiksertifikasimelaluipenilaian portofolio dan PLPG sangat berbeda. Penilaian portofoliomenekankanpadadokumen,sedangkan PLPG menekankan pada proses pembelajaran”. (14 Oktober 2009) Adapun target yang telah ditentukan oleh pemerintah, sampai akhir tahun 2008 harapannya sekitar 360.000 orang guru di seluruh Provinsi di Indonesia sudahdinyatakanlulusprogramsertifikasi pendidik,(baikyanglulusmelaluipenilaianportofolio maupun melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Kemudian pada tahun 2009 pemerintah merencanakankuota200.000guruuntukmengikuti sertifikasipendidik.Dengandemikian,sampaiakhir tahun2009,diperkirakansudahadasekitar560.000 guru Indonesia yang sudah dan akan dinyatakan sebagaiguruprofessional.Untukmemperkuathasil kutipantersebut,bisadilihatdalamtabel2sebagai berikut: Dari capaian target yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan tabel 1.2 di atas pada tahun 2015 semua guru harus sudah memperoleh capaian sesuai angka yang telah ditargetkan, kebi- jakantersebutmerupakanintervensipemerintahpu- satkepadasetiapdaerahuntukmengeluarkanserti- fikatsesuaidengankuotayangtelahdiberikanPusat. Gambarantersebutmenimbulkanpertanyaanapakah professionalharussemuadisamaratakan,jadikebija- kansertifikasigurumenimbulkansuatukeambiguan, Tabel 2. Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru Sumber:DirjenPMPTK2007:22 Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan, (Nurhafni) 183
  5. 5. seharusnya professional tidak harus dinilai dari kuantitasbesarnyaangkaguruyanglulussertifikasi. Justrusemakinefektifkonsistensipemerintahdengan angkaguruyangrelatifkeciluntuklulussertifikasi dengankualitasyangsemakinbaikuntukmeningkat- kanmutu.Jikadianalisisprogram sertifikasimenga- lami pegeseran makna, sehingga isu yang berkem- bang sertifikasi guru adalah untuk peningkatan kesejahteraanguru. Ketersediaan Sumber Daya Implementor LahirnyaUUGDmerupakankemauanpolitik untukmengangkatharkatdanmartabatguru,Namun efektivitas program memunculkan pro dan kontra dalammasyarakat. Salah satu prolematika permasalahan pro- gramsertifikasiguruadalahmasihterbatasnyakapa- sitasdankualitassumberdayaimplementor,khusus- nya asessor, kriteria calon asessor yang direkrut ialah: (1) Pendidikan terakhir minimal S-2, (2) Pangkat/JabatanterakhirPembina/LektorKepala, (3) Bersedia menjadi asessor dan melaksanakan tugas menilai dokumen portofolio secara objektif. Namun keterbatasan sumber daya asessor sesuai dengankriteriayangtelahditetapkan,menyebabkan rekrutmen asessor tidak berdasarkan kompetisi. Seleksi dan pembekalan Tim asessor di FKIP Unsyiah diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2007, jumlah calon asessor yang terdaftar untukmengikutiseleksidanpembekalansebanyak 105orang,asessoryangdinyatakanlulushasilseleksi dan pembekalan adalah 103 orang. Pada pemerik- saanportofoliokuotatahun2006/2007,jumlahases- sor tersebut belum memadai mengingat dokumen yang diperiksa relatif banyak, maka pada tanggal 23-24 april 2008 direkrut asessor tambahan seba- nyak77orang(termasukdariunsurLPMP),sehing- gatotalasessorsampaisaatinisebanyak180orang. Rendahnyatingkatkegagalanasessordapatmengin- terpretasibahwaterbatasnyakapasitassumberdaya implementor,sertabesarnya kebutuhanasessoruntuk penyeleksianjumlahberkascalonpesertasertifikasi. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana Tingkatsosialisasiprogramsertifikasiguru resmidilaksanakanselamatigakalidalamsetahun, khusus kepada guru SD, SMP dan SMA/SMK, namunpersyaratannyasosialisasidiprioritaskanke- pada guru yang sudah mengabdi selama sepuluh tahun keatas, karena guru diAceh Utara yang ber- status PNS mendekatienamribuorang,banyaknya gurumakaharusmelaluipemanggilansesuaiprioritas, disampingituuntukmempermudahinformasikepada guru,makasosialisasijugadilaksanakandiUPTD, MKKS dan rapat Kasek seAceh Utara. kurangnya persiapan menjadi persoalan yang sering dialami oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dalam penyam- paianinformasikepadaguru,dikarenakaninformasi yang di dapat oleh Dinas Pendidikan dari lem- baga penjaminan mutu pendidikan dalam hal ini sebagai penjembatani antara pusat dan daerah sering bersifat mendadak. Fenomena tersebut menjadi kendala pada saat realisasi di lapangan dan menjadi efek kepada kelompok sasaran dalam mendapatkan informasi yang diha- rapkan. Implementasi programsertifikasigurudalam komunikasidankoordinasiantarlembagapelaksana masih terdapat beberapa kendala, misalnya seperti banyak guru yang belum mendapatkan informasi perubahan PPNo 74 Tahun 2008, serta mengenai ketentuan-ketentuanpenilaiandalamsertifikasi,infor- masiyangdisampaikandariProvinsikekabupaten/ Kotamelaluijuknisyangtelahdiberikan,sehingga memunculkankekurangpahamanpemaknaan dari DinasPendidikan. Uraianmekanismepenyampaianinformasi pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh masing- masing lembaga dalam pelaksanaan implementasi program sertifikasi tidak berjalan efektif, dikare- nakan banyaknya aktor-aktor, serta lembaga yang dilibatkan,panjangnyamekanismeprosespelaksa- naansertifikasiguruyangsangatrumitdanbanyaknya lembagapelaksanayangmemperpanjangbirokrasi. Dapat disimpulkan bahwa persoalan dalam komu- nikasiadalahminimnyainformasimengenaipemaha- manukuran-ukurandasardantujuandarikebijakan sertifikasiguru,perubahankebijakanseringmenye- babkaninformasikurangsampaikepadakelompok sasaran,misalkanadanyainformasidanpemahaman yang berbeda terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pada implementor ataupun para stakeholders. 184 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 180 -192
  6. 6. SikapImplementor Sikapimplementorprogramsertifikasiguru mengalamipegeseranmakna.Tujuanawalkebijakan untuk peningkatan kualitas guru, namun realitas dilapangan pemahaman guru tentang program sertifikasi adalah untuk peningkatan kesejahteraan guru.Pergeserantujuantersebutmemberikangam- barandimanaprogramsertifikasigurubelum mampu memberikan titik terang dalam perubahan kualitas mutu pendidikan Indonesia secara general. Untuk memperkuat fenomena empiris dapat di kaji dari salahsatukutipanartikelhasilpenelitiandariHotben Situmorang(2007:97)menyatakan:“MenurutDirjen yang mengurusi persoalan guru sekitar awal tahun duaribuanmenyatakanbahwalatarbelakanglahir- nyaUUGDawalidesertifikasiadalahuntukpening- katan kesejahteraan guru. Pada saat diusulkan pro- gram tersebut ke DPR, anggota dewan memperta- nyakan alasan menaikkan tunjangan guru yang berstatusPegawaiNegeriSipil,sementarapegawai negeri sipil lainnya juga berpenghasilan rendah. Setelah berbagai perdebatan maka kesepakatan pemberiantunjanganadalahkomponenprofesi.Sya- ratkeberadaanprofesiharuslahtersertifikasi,maka jadilah proses sertifikasi seperti yang berlangsung saat ini”. Sumber:Hotben situmorang diposting dari Nanang<60@yahoo.com> pada milis CFBE. Berdasarkankutipantersebutmengambar- kanternyatakonsepawalsertifikasigurudidasarkan pada peningkatan kesejahteraan, dikarenakan ba- nyaknyadesakan-desakanterhadapminimnyaper- hatian pemerintah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraanguru.Jadi konsepawalsertifikasibu- kan untuk profesionalitas, sehingga tidak ada yang dapatdisalahkanapabilarealitadilapanganbanyak terjadipenyimpangan-penyimpanganyangdilakukan baikolehoknumgurumaupuntoleransiyangdibe- rikanolehpusatdenganmengatasnamakannilaike- manusiaan,yangdikemasdalamwujudpenghargaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya per- masalahan perubahan sikap baik dari implementor maupundarikelompoksasaran,dikarenakanadanya kepentingan-kepentinganyangingindicapaisesuai dengantargetyangtelahditentukan.kemudianperu- bahan sikap dari pelaksanaan pada tingkat daerah diakibatkan oleh intervensi-intervensi pusat untuk tidakmemperketatprosessertifikasidenganalasan kemanusiaan. Prosessertifikasisangatbagus,namundalam prosesujikompetensimemangmasihsangatkental dengan unsur kasih-sayang, dikarenakan faktor- faktortertentu,sepertiguruyangsudahsangatsepuh dalammengajar,usiayanghampirpensiunsertamasa pengabdianyangsudahlama,aspek-aspektersebut menjadiunsurkuatuntuklulus,jadipenilaiankhu- susnyamelaluiPortofoliodanPLPGtidakseidealis seperti yang telah ditentukan, memang ada yang gagaldalampenilaiansertifikasi,namunangkayang relatifkecilmembuktikanbahwasebenarnyasemua guruakandiluluskansebagaitugasprofesi. Realitas sosial di Kabupaten Aceh Utara ProvinsiNAD,khususnyaprogramsertifikasiguru Sekolah Dasar (SD) belum memberi perubahan yang signifikan terhadap performance guru dalam mengajar,karenarata-rataguruyanglulusujikom- petensisertifikasiadalahguruyangtelahmengabdi selama 20 tahun, serta berusia diatas 50 tahun, dan rata-rata prioritasnya adalah kepala sekolah, ber- dasarkan temuan tersebut, maka dapat menginter- pretasikan sertifikasi guru belum berpengaruh ter- hadap peningkatan kualitas, justru program hanya sebagai formalitas menaikkan prestise guru. Maka untukmempertegasstatementtersebutdapat dibuk- tikandenganketentuan-ketentuankhususdaritabel 3sebagaiberikut: Tabel 3. Contoh Bagan Prioritas Tabel3menjelaskanbahwapemerintahte- lah menetapkan prioritas-prioritas khusus dalam penetapan jumlah peserta sertifikasi PNS dan non PNS, untuk PNS maksimal kuota diberikan 85 % Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan, (Nurhafni) 185
  7. 7. dan minimal 75%, sedangkan sisanya diberikan kepada guru yang non PNS maksimal 25% dan minimal15%,namundiantaraprioritas-prioritaster- sebut, maka yang menjadi prioritas utama adalah guruyangsudahmenjelangmasapensiun,sehingga mengambarkan kesan ada wujud perhatian peme- rintah terhadap guru yang sudah mengabdi lama, namun masih sempat menerima tunjangan profesi yang dijanjikan pemerintah. Untuk mempercepat implementasiprogramsertifikasiguru,Pemerintah mulai tahun 2006 sampai 2010 sudah memilih sejumlahguruyangtelahmemenuhipersyaratanuntuk disertifikasi,baikmelaluipenilaianportofoliomaupun melalui jalur PLPG. Untuk Provinsi Aceh telah ditetapkanLPTKUnsyiahsebagailembagapenilaian portofolioparaguru.Namunbagiguruyangbelum lulus portofolio, karena kekurangan skor minimal 850, maka guru yang gagal dalam portofolio dian- jurkan untuk mengikuti jalur PLPG atau pelatihan selamasembilanharidenganmetodepembelajaran pendalamanmateribidangstudi. Kondisilingkunganmemilikipengaruhpen- ting padakeinginandankemampuanyurisdiksiatau organisasidalammendukungstruktur-struktur,vita- litas dan keahlian yang ada dalam badan-badan administratifmaupuntingkatdukunganpolitikyang dimiliki. Nuansa politis masih sangat kuat dalam ranahpendidikan,pendidikanseringdijadikanobjek untuk pendekatan rakyat. Jika mencermati tujuan program adalah lahirnya kualitas, profesionalitas, serta diikuti oleh peningkatan kesejahteraan para guru, namun ironisnya lahirnya kebijakan dilatar belakangi oleh faktor politis yang sangat kental, karenauntukmembangunimageatau performance pemerintah, dengan menggunakan pendekatan rakyat,kebijakantersebutsebagaiwujudintervensi, dimanaguruseluruhnyaharusmenyelesaikankua- lifikasiakademikataukesarjanaan(S1)padatahun 2014, intinya programsertifikasiinginmeningkatkan kesejahteraan guru. Menurut wawancara dengan pihakpenyelenggarasertifikasimenjelaskan:“Peme- rintahseharusnyatidakmenyamaratakansemuaguru harusprofessional,justruakanmenimbulkantanda tanya bagaimana dan seperti apa konsep profes- sional yg dimaksud, seharusnya pemerintah lebih bijakdalammengambillangkahuntukpeningkatan kesejahteraan guru, yaitu dengan penambahan setengah gajibagisemuaguru,kemudiansetengah lagi diberikan bagi semua guru-guru yang benar- benarberkompeten.Sehinggatingkatkualitaspro- fessionaldapatdipertanggungjawabkan.jikadikaji keberanian pemerintah Indonesia menjadi pusat perhatian dunia, dikarenakan berani dalam jangka waktu sepuluh tahun untuk mensertifikasi 2,7 juta guru,denganindikatorprofessionalyangsangatsulit diukur, padahal jika benar-benar professional para lulusansertifikasiharusmampumenunjukkankinerja dan performance, baik dari perubahan mengajar khususnya semangat dan dibuktikan juga dengan kedisiplinan waktu, sehingga dari obsesi tersebut mampu mengaktualisasi diri” ( 14 Oktober 2009). Persoalanyangmunculterkaitpelaksanaan sertifikasigurumemangadanyatarikulurkepentingan antarpemerintahdenganDPR.Sehingga terjadinya pegeserantujuankebijakan.Permasalahantersebut disebabkan oleh sumber yang tidak mendukung dalampelaksanaansertifikasiguru,sertarendahnya komitmen implementor terhadap tujuan kebijakan yangtelahdirumuskan.Ketidakrelevanancarapero- lehan sertifikat akan menjadi sebuah kejanggalan yangdapatmenjustifikasipemerintahsebagaiaktor tunggaldalammenerbitkankebijakansertifikasiguru yangtidakdidukungolehgoodpoliticalwilldalam peningkatankualitasguru. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14Tahun2005,harapannyaadalahadanyapening- katan kinerja guru yang sudah sertifikasi seperti perubahanpolakerja,motivasikerja,pembelajaran, namunprogramtersebut Justrumemperlihatkanhal- halyanganeh,dimanagurusebelumsertifikasisaling bersainguntukmengikutipelatihan-pelatihanguna mendapatkansertifikat,namunpaskasertifikasiguru- guruyangsudahbersertifikatsudahkurangsemangat untuk mengikuti seminar. Jadi pandangan tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah untuk pemben- tukanmonitoringdanevaluasi dilapangan.Berdasar- kan dataempirismembuktikan,programsertifikasi gurumasihdidominasiolehkepentingan-kepentingan danintervensidariaktor-aktoryangmemilikiotoritas. Sedangkan pada level daerah lebih kepada menye- suaikandengankepentinganpusatmelaluiintervensi yangtelahdisistematiskanmelaluiprosedur-prosedur legalitas. Jadi dapat disimpulkan di mana program sertifikasilebihdimobilisasiolehkepentinganelitpusat. 186 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 180 -192
  8. 8. Struktur Birokrasi Lembaga Pelaksana Pelaksanaan program sertifikasi guru, merlibatkanbanyakstakeholdersmulaidaritingkat Provinsi lembaga penjaminan mutu pendidikan, Dinas pendidikan Provinsi dan LPTK Unsyiah, kemudianditatarankabupatenditangganiolehDinas Pendidikan dan UPTD. Panjangnya mekanisme prosespelaksanaansertifikasiguruyangsangatrumit, maka menjadi bias dengan berbagai permasalahan lain yaitu seperti terlambatnya tunjangan profesi pendidikdanterjadinyakesalahandalampenomoran UNPTK,kemudiankurangjelasnyainformasiyang diterimaolehgurumengenaiketentuan-ketentuanpe- nilaiandalamsertifikasi.Keterbatasan sumberdaya manusiamenjadikaninformasiyangmultitafsirantar lembaga, serta banyak guru yang belum menda- patkan informasi mengenai perubahan PP No 74 Tahun2008.Untukmemperjelasmekanismepelak- sanaan program sertifikasi dapat di amati dari gambar1dibawahini: Gambar di atas dapat menginterpretasikan dimanapanjangnyasistemyangharusdilaluidengan banyaknyalembagadanaktoryangterlibat,sehing- gamembawakesanprogramsertifikasigurubegitu birokratis, Berdasarkan gambar diatas dapat menginterpretasikanbahwainformasidisampaikan secaraberjenjangsampaiketingkatkelompoksasa- ranprogramsertifikasiyangdimulaidariDepdikknas (Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti) menyampaikan informasisosialisasikeDinasPendidikanProvinsi dan LPMP, kemudian Dinas Pendidikan Propinsi menyampaikaninformasiatausosialisasikeDinas PendidikanKabupaten,kemudianDinasKabupaten yang menyampaikan langsung informasi kepada kelompoksasaranyaituguru,Bagiguruyangdinya- takanlulusportofolionyaberhakmenerimasertifikat pendidikyangdiserahkanlangsungolehrayonLPTK kepadaguruyangbersangkutan.Danbagiguruyang belumdinyatakanlulusportofolioakandianjurkan untukmengikutipendidikandanlatihanprofesiguru ( PLPG) yang dilaksanakan selama sembilan hari oleh pihak penyelenggara yaitu LPTK. Selain panjangnyamekanismeyangharusdilalui,selanjut- nyaterjadinyatumpangtindihpekerjaan,sehingga munculnya dualisme kebijakan dalam perentritan data, kedua lembaga yaitu LPMP dan LPTK diberikanotoritasyangsamauntukmelakukanrentri datasecaramasing-masing,sehinggaberefekpada kesalahan NUPTK. PEMBAHASAN Implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan, di mana banyak terjadinya diskresi dalampelaksanaanprogram.Hasilpenelitianiniyang didasarkan pada teori Edward III (1980:147-148) yangmenjelaskanadaempatisupokokfaktor-faktor Gambar 1.Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru Sumber: Cendra Nur, 2008: 57 Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan, (Nurhafni) 187
  9. 9. yangmempengaruhisuksesnyaimplementasikebija- kan,SumberDaya(resources),Komunikasi(Com- munications), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure). Interaksiantarfaktorharusdilakukansecarasimul- tan,karenaakanmempengaruhifaktorlainnya.Sum- ber daya yang memadai merupakan faktor utama keberhasilansuatuprogram.Polapelaksanaanser- tifikasi guru, di mana para stakeholders kurang konsistendenganamanatkebijakan yangtelahdiun- dangkan.Komunikasimemegangperananpenting dalam keefektifan implementasi program guna mencapaitujuankebijakan,sehinggainformasiyang tersedia, dapat mempermudah keberhasilan pro- gram. maka komunikasi yang efektif diperlukan pemahaman oleh individu-individu atau lembaga yangmemilikiotoritas,sertaperlu konsistensitujuan untuk dikomunikasikan, namun hasil penelitian merepresentasikandimanaproseskomunikasiantar lembagamasihkurangsinergidalamimplementasi program,diantaranyaterjadinyadualismekebijakan antar lembaga yang berwenang, misalnya tim pengimputdatamasihragu-ragudalamperentritan data,khususyadalampenentuanNUPTKsalahsatu dampaknya adalah terlambatnya pembayaran tunjangan sertifikasi, maka aspek tersebut dapat menyebabkansalahsatupenghambatprogram. Faktorlainyangmempengaruhiefektivitas implementasikebijakanadalahsikapimplementor. Khususnya sikap dan komitmen para pelaksana terhadapkebijakanatauprogramyangdilaksanakan, perubahansikapimplementordilatarbelakangioleh kesalah pemaknaan konsep sertifikasi guru yaitu untuk peningkatan kesejahteraan guru, sehingga munculnya prioritas-prioritas dalam implementasi program,kemudianadanyaintervensipolitikdarielit politik.Perubahan sikapimplementordapatdiamati daritingginyaangkaprioritaspemerintahterhadap guru sertifikasi, persoalan tersebut menyebabkan salahsatufaktorsertifikasitidakmendorongpening- katankualitasguru.Disampingitustrukturbirokrasi yang solid sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program, maka dukungan kerjasama antar stakeholderyangberwenangdukunganparapejabat pelaksana. Hasiltemuandalampenelitianinimenunjuk- kan sertifikasi guru melalui jalur portofolio dan PLPGbelummampumengaktualisasikinerjaguru yangsesungguhnya,dikarenakanusiapesertasertifi- kasi yang tidak produktif, waktu pelatihan dan anggaran yang sangat terbatas menjadi indikator buktitingkatkeseriusanpemerintahdalampening- katan kualitas guru, Dari berbagai persoalan dan kendala,sehinggamenimbulkanberbagaipolemik sertifikasiguru,minimnya tingkatkeseriusan,serta konsistensi kesungguhan pemerintah pusat dalam peningkatan kualitas pendidik untuk mewujudkan mutupendidikanyangberkualitas. Secara teoritis penilaian portofolio bisa dilaksanakandenganpendekatanmetodekualitatif yaitu pengamatan secara mendalam dan terus menerus,karenaadaaspek-aspektertentuyangsulit diukur dengan dokumen seperti aspek sosial dan kepribadian.Tetapiapabilahanyasatualatyangmen- jadi pengukuran uji kompetensi, maka hasil tidak sesuai dengan harapan. Penilaian portofolio yang dibenarkanadalahpenilaianterhadapaspekproses sekaligusproduk.Prosestersebutmemegangpera- nan untuk melakukan self-assessments, sehingga yangbersangkutandapatmelakukanupayaperbai- kan terhadap kelemahan atau peningkatan atas ke- kuatannya.Sebagaiprodukdokumenportofoliobisa digunakanolehasessorsebagaisalahsatudasarun- tukmenilaipemilikportofolio.HasilpenelitianCendra hastutiNur(2008:124)tentangimplementasikebi- jakansertifikasigurudiKabupatenSumbawaBesar NTTmenemukanbahwa:“Implementasikebijakan sertifikasi guru dapat dikatakan hanyalah sebuah kebijakan utopis, suatu kebijakan yang telah diru- muskan dalam tatanan politik yang hanya bagus dalamgambaran,namunsangatsulituntukdiwujud- kan. Sertifikasi merupakan kebijakan yang bagus, jikadisesuaikandenganfenomenasosialdimasyara- kat, namun realita menunjukkan sebanyak 1.8 juta orangguruakanberpartisipasidalamprogramsertifi- kasi, dari jumlah tersebut 1.4 juta merupakan guru SD/MI yang rata rata baru berpendidikan D2 dan SPG.BagigurululusanD2dibutuhkanwaktusekitar 2-3 tahun untuk mendapat kualifikasi S1, agar bisa ikutdalamprogramsertifikasi,sedangkanbagiguru tamatanSPGmemerlukanproseswaktulebihlama sekitar 4-5 tahun”. Berdasarkanhasiltemuandalampenelitian ini mengambarkan bahwa persentase guru tingkat 188 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 180 -192
  10. 10. sekolahdasar(SD)menurutkelayakanmengajardi kabupaten Aceh Utara masih jauh dari harapan. Maka salah satu upaya pemerintah Aceh Utara, khususnyaDinasPendidikanmeningkatkankinerja guru,baikyangakanmengikutiprogramsertifikasi, dan terus memonitoring guru yang sudah lulus sertifikasi. Berdasarkan permasalahan kelayakan guru di Kabupaten Aceh Utara, menunjukkan di mana guru-guru yang sudah sertifikasi khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar di KabupatenAceh Utara,kebanyakankepalasekolah,sehinggasangat sulit mengukur tingkat profesionalisme kepala sekolah,dikarenakanjadwalmengajarhanyadela- pan jam dalam seminggu, dan kebanyakan mereka memiliki kesibukan yang padat di luar kantor, jadi performance untuk tampil didepan kelas sangat terbatas.Seharusnya pemerintahadastrategikhusus untukmengatasipermasalahan,khususnyadalampe- ningkatan sumber daya manusia, bukan berarti pe- merintahharusmenyamaratakankebijakanprofes- sionalguruuntuksemua,sehinggatidaksesuaihasil yang diharapkan, maka pemerintah harus memilih guruyangproduktif,selanjutnyamemperketatfungsi pengawasan dan evaluasi kepada guru-guru yang sudahsertifikasi. Penerapan teori Edward III dalam kebija- kansertifikasigurubersifattop-downdimanasemua dikoordinir oleh aktor-aktor pelaksana, dan teori tersebutsangateratkaitannyadenganproseslahirnya kebijakanserifikasiguru,sehinggadalamimplemen- tasinyamasihdilatarbelakangiolehkepentinganelit pusat yang masih kental dengan intervensi politik, sehingga konsep sertifikasi di Indonesia belum menyentuhakarpermasalahandalamranahpening- katanmutupendidikan. Jikadikajikembalibahwaprosedur sertifi- kasipadaawalnyadikonsepkanbukanuntukpening- katanprofesionalitasguru,namunjustrulebihkepada peningkatan kesejahteraan, hal tersebut dapat dia- matidariprosesimplementasimemberikanbanyak kemudahankepadagurudenganalasanakhir2015 dalam jangka waktu 10 tahun guru di seluruh Indonesia harus sudah tersertifikasi sebanyak 2,7 jutaguru,suatuangkayangsangatbesar,olehsebab itu bermacam kebijakan dan intervensi dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Adabeberapaalternatifkebijakandalamimplemen- tasiprogramsertifikasiguru,diantaranyamelaluijalur portofolio dan PLPG selanjutnya pada tahun 2010 akandigantidengankebijakanbaruyaitusertifikasi melalui jalur PPG. Program PPG adalah salah satu terobosanyangsangatbagus,dimanauntukmenjadi guruharusmengambilspesialisasikeguruanselama dua semester. Namun program yang baik belum mampu membawa harapan perubahan yang sig- nifikanapabilalebihdidominasiolehkepentinganelit. Maka perlunya kesamaan mindset untuk merubah pola pemikiran terhadap peningkatan mutu pendi- dikan.Pernyataantersebutdiperkuathasilpenelitian Sudarman(2007:73),tentangpersepsigurusekolah dasar terhadap program sertifikasi guru di Keca- matan Jiwan Kabupaten Madiun menjelaskan: “Tanggapanpositifadalahgurumenyambutbaikpro- gram sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan guru,namunpersepsinegatifguruSekolahDasardi KecamatanJiwanterhadapprogramsertifikasiguru adalah (1) UU No. 14 Tahun 2005 hanya meru- pakanjanjiyangsulituntukterealisasi,(2)gurutidak harus berkualifikasi Sarjana/ D IV, (3) sertifikasi model portofolio kurang sosialisasi, (4) tunjangan profesi guru tidak akan dapat terealisasi.Temuan- temuan dalam penelitian yang terkait dengan serti- fikasiguruadalah(1)Gurukurangyakindapatmen- capaiskorminimalyangditetapkanolehpemerintah, (2)masihadaguruyangbermoralkurangbaikdalam melengkapidokumen,(3)penentuanpesertasertifi- kasi portofolio masih belum sesuai dengan aturan yangberlaku”. Hasilpenelitiantersebutmengambarkandi manapersepsiguruadalahlahirnyaprogramsebagai wujud peningkatan kesejahteraan, sementara per- sepsi negatif terhadap aturan-aturan implementasi program yang sulit dan susah dipenuhi, sehingga munculkecurangan-kecuranganyangdimanipulasi olehoknumguruuntukmencapaiskor850sebagai minimalsyaratkelulusanmelaluijalurportofolio. Rendahnya kinerja guru paska sertifikasi dapat dibuktikan dari beberapa hasil penelitian berikut, diantaranya Yusrizal (2009:35), Ati Rosidah&LailyRachmah(2007:58),DeniKoswara, et al (2009:5), Hujair AH. Sanaky (2009:8), Winarsih(2008:45),yusrizalmelakukanpenelitian yangbertujuanmenganalisiskinerjagurueksatpaska penerimaan tunjangan sertifikasi,Ati Rosidah dan Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan, (Nurhafni) 189
  11. 11. Laily rachmah menganalisis tentang Hubungan persepsi Guru tentang rencana program sertifikasi guru dengan peningkatan kompetensi pedagogic guru, sedangkan Deni Koswara, dkk menganalisis tentang Studi dampak program sergur dengan peningkatankompetensipedagogicguruSMP. Implementasi program memunculkan per- soalannya, di mana guru yang diasumsikan telah memilikikompetensiyangberlandaskanpadaproses pemberiansertifikatsebagaipendidikprofessional tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu jangkapanjang,secaraakademikhaltersebutdapat digambarkangurupaskasertifikasibelummengalami perubahan performance yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitianYusrizal (2008:35) tentang kinerja guru IPAmenyatakan di manakinerjaguruFisika,Biologi,Kimia belumselu- ruhnyaberkinerjatinggi,meskigurutersebutsudah lulussertifikasidansudahmenerimatunjanganpro- fesi.KinerjaguruKimiarelatiflebihbaikdaripada kinerjaguruBiologidanguruFisika.Kemudianada duakomponenkinerjayangmasihmemprihatinkan, yaitu komponen penilaian hasil belajar siswa dan komponen strategi pembelajaran. Deni Koswara, etal(2009:5),hasilpenelitianmenunjukkansertifi- kasipadaguruSMPyangditelitidiJawaBarattidak berkorelasidenganpeningkatanprofesionalismedan mutu pembelajaran. Implikasinya perlu ada upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program ser- tifikasigurudalamjabatan,disampingituperluada upaya pembenahan asumsi bahwa sertifikasi guru bukan suatu tujuan, tetapi media atau sarana untuk meningkatkanmutupendidikan.Selanjutnyadiper- lukan program perawatan dan pengembangan ter- hadapguru-guruyangtelahlulussertifikasi,khusus- nyadalamupaya-upayapeningkatanmutulayanan pembelajaran. Sedangkan penelitianAti Rosidah& Laily Rachmah (2007:58) hubungan Persepsi Guru tentang Rencana Program Sertifikasi Guru dengan Peningkatan Kompetensi Pedagogic guru SMP di JakartaSelatan,hasilpenelitian,bahwapersepsiguru terhadap rencana program sertifikasi guru (X) berkorelasipositifdenganpeningkatankompetensi pedagogicgurudalammengajar(Y).kontribusiyang diberikan oleh persepsi guru terhadap rencana programsertifikasiguruterhadappeningkatankom- petensi pedagogic guru dalam mengajar adalah sebesar14,21%dansisanyadipengaruhiolehfaktor lain. HujairAH.Sanaky(2009:8)hasilmenelitiannya menyatakanbanyakgurumenyatakanbahwaserti- fikasiprofesigurusangatbaikdandapatmengangkat derajat,wibawaparaguru.Tetapi,dalampenerapan- nyaperlumemperhatikanpendalamanpengetahuan dalamkompetensipengajaran,harusdipertimbang- kanmodelyangtepatdankesiapanparaguruuntuk disertifikasi,danperludilakukanpelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi dilaksanakan, serta dipikirkan tindak lanjut bagi guru yang tidak lolos sertifikasi, apabila kebijakan sertifikasi tersebut dilakukan se- cara ”mentah” dan ”instan”, tanpa sosialisasi dan pelatihan-pelatihanakanmerugikanparaguruyang sudahcukuplamamengabdi.Winarsih (2008:45), hasil penelitiannya bahwa implementasi program sertifikasi guru sekolah dasar, sudah berjalan baik, dansemuaelemenmendukungsuksesnyaimplemen- tasiprogram. Jikamenganalisisdarihasilpenelitiandiatas, menginterpretasikandimana programsertifikasiguru seharusnya erat kaitannya dengan proses belajar. Jadisertifikasitidakhanyaditentukansetelahmen- dapatkansertifikat,namunjustruseharusnyaujipro- fesionalitasgurudiamatisetelahpaskamendapatkan sertifikat.Alasannya paska sertifikasi merupakan tonggakawalbagiguruuntukselalumeningkatkan kompetensinya.Upayapeningkatankualitaspendi- dikantidakmungkinterlaksanadenganbaikapabila tanpadidukungupayapenegakanstandarpenyeleng- garaan pendidikan, standar pelayanan pendidikan, serta standar kompetensi guru, kemudian pening- katan standar lulusan dan standar tenaga kependi- dikan lainnya. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanyaditentukanolehkuantitasguru,namunkualitas menjadifaktordominanyangmempengaruhipening- katanmutupendidikan.Seharusnyasertifikasibukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana pening- katankualitas.Selanjutnyapemerintahjanganmen- jadikansertifikasisebagaibagiandariproyekinstan, tetapiharusfokuspadapeningkatankualitaspendi- dikan.Waktupelaksanaan dananggaranyangsangat terbatas menjadi salah satu indikator bukti tingkat keseriusan,sertakonsistensipemerintahdalampe- ningkatan kualitas guru,Argyris dalam Sumaryadi (2005:12).Pendekatankeberhasilandarisegiproses 190 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 180 -192
  12. 12. hampir sama dengan pendekatan sasaran, keber- hasilanimplementasidapattercapaiapabilaproses internalorganisasiberjalanlancar,makasasaranatau tujuan implementasi program tidak hanya dapat diamatidaritercapainyasasaranatautujuansemata, secara lebih jelas aspek tersebut dapat diukur dari kecilnyahambatan-hambataninternaldalammelak- sanakan tugas misalnya penyimpangan, konflik, sumberdaya,danadanwaktuyangdigunakansecara efesiendanefektifsesuaipembentukandankepua- san kerja. Dampak hasil penelitian kajian ini adalah secara teoritis sebagai kontribusi akademis dalam pengembanganilmupengetahuanterutamadibidang pengembangan kebijakan pendidikan, khususnya mengenaistudiimplementasiprogramsertifikasiguru. Adapundampakpenelitiansecarapraktis,diharap- kandapatmenjaditolakukurimplementasikebijakan sertifikasigurudapatmeningkatkanmutupendidi- kan,khususnyadiProvinsiNAD.Kesimpulanyang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah program sertifikasigurubelumberjalanoptimal,dikarenakan prosesdalamimplementasiprogrammasihadanya tarik ulur kepentingan dari para aktor yang terlibat dalam dunia pendidikan, yang dibuktikan dengan perubahansikap implementordankelompoksasa- ran,dimanasertifikasiadalahpeningkatansatukali lipat tunjangan dari gaji pokok, untuk peningkatan kesejahteraanbukanuntukpeningkatankualitaspro- fesionalitasguruyangsesungguhnya,sesuaidengan indikator yang ditentukan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. SIMPULAN Program sertifikasi guru belum berjalan efektif, hal ini dapat di lihat dari sistem rekrutmen pesertasertifikasibukanberdasarkankualitas,justru berdasarkanprioritas-prioritasketentuanyangtelah ditetapkan dalam kuota sertifikasi guru, sehingga denganprioritastersebutmencerminkanbelumada- nya perubahan performanceyang signifikan. Faktor penghambat dan pendukung pro- gramsertifikasidalammeningkatkanmutupendidi- kandiKabupatenAcehUtaraProvinsiNAD,sangat dipengaruhioleh,ketersediaansumberdayaimple- mentoryangmasih rendah,halinidapatdilihatdari sistemrekrutmenasessortidakberdasarkankompe- tisi,dikarenakanketerbatasanpelamar,danbesarnya jumlahdokumenyangharusdinilai.Tingkatpenyam- paianinformasi,sosialisasidankoordinasiantarlem- bagapelaksanabelumberjalanoptimal,dimanabisa terlihatdaripanjangnyamekanismebirokrasi,serta banyaknya aktor-aktor yang terlibat. Sikap imple- mentor yang tidak konsisten, dikarenakan konsep awal sertifikasi adalah untuk peningkatan kesejah- teraan,makaterjadipergeserantujuandalamimple- mentasiprogramdaripeningkatankualitas kearah peningkatan kesejahteraan guru. Dalam struktur birokrasi masih adanya intervensi politik terhadap lembagapelaksana,makaprosesdanarahkebijakan yangditetapkanmasihberdasarkantarikulurkepen- tingan,sehinggahilangnyaidealitasbaikolehguru maupunelitpolitik,terlihatdaribanyaknyakecura- ngan-kecuranganataumanipulasidatayangdilaku- kanolehoknumguru,sertapemerintahmenerbitkan peraturan pemerintah No 74 tahun 2008, di mana memberikan kemudahan kepada guru yang sudah senior. Hasiltemuanpenelitiantentangprogramser- tifikasigurusekolahDasardiKabupatenAcehUtara. Perekrutanpesertasertifikasigurudidasarkanpada prioritas usia di atas 50 tahun, masa pengabdian 20 tahunkeatas,danprioritasselanjutnyaadalahkepala sekolah.Temuan lain yang menarik adalah selama programdigulirkanbanyakbermunculanpelatihan- pelatihanyangdifasilitasiolehpemerintah,kemudian adanya dualisme pendataan NUPTK antara LPTK danLPMPyangmenyebabkantertundanyapemba- yaran tunjangan sertifikasi. rendahnya komitmen, serta minimnya dukungan dalam alokasi anggaran pemerintah daerah untuk setiap Kabupaten/Kota, dimanaadanyaketimpanganalokasidalamprogram penyusunan anggaran pendidikan. Hal tersebut terlihatpadatingkatanpusatmaupunsekolah,ang- garan untuk operasional dan program pengemba- ngan,sertapeningkatankualitasbelajarsangattim- pangdibandingkanuntukkepentinganbirokrasi. DAFTAR RUJUKAN Edward C, George III.1980. Implementing Pub- lic Policy, Congressional Quarterly Press. TexasA&MUniversity Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam peningkatan Mutu Pendidikan, (Nurhafni) 191
  13. 13. Hastuti Nur Cendra, 2008, Implementasi Kebija- kan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sum- bawa, NTB, Tesis tidak dipublikasi S2 SosiologiUGM,Yokyakarta Harris 1990: 13 Improving Staff Performance Through In-Service Education. Massa- chusetts:AllynandBaconIncolehBaidawi. Jurnal pendidikan dalam www.http.tantanganpendidikan.net HDI-UNDP. 2007. 16 November Mutu Pendidi- kan Aceh Masih Rendah, Serambi Indo- nesia. Hal.3. Hotben situmorang. 2007. Respon Perguruan Swasta terhadap PP No19 Tahun 2005 Tentang Sertifikasi Guru. diposting dari Nanang<60@yahoo.com> pada milis CFBE. Jurnal pendidikan Penabur.Vol 6. No: 08:97-106. Koswara Deni,Suryana Asep, Triatna Cepi Triatna.2009. Studi dampak program sertifikasi guru terhadap profesionalisme dan mutu di Jawa Barat. hasil penelitian HibahFundamental. Rosidah,Ati& Rachmah Laily. 2007. Hubungan Persepsi Guru Tentang Rencana Program Sertifikasi Guru. Jurnal. Pdii. Lipi .go.id/ admin/jurnal/12085358.pdf Sanaky, HujairAH. 2009. Kompetensi dan sertifi- kasi Guru sebuah pemikiran. Hasil pene- litian publikasi, Dalam hujairAtt.sanaky. www.sanaky.com/materi/kompetensi sertifikasi%20.gurupdf. Sudarman, 2007. Tentang Persepsi Guru Sekolah Dasar Terhadap Program Sertifikasi Guru. Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.Sebagai Dasar Penguatan Kebi- jakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru. Tesis Program Paska Sarjana Muhammadiyah,Malang. Sumaryadi, 2005. Implementasi kebijakan “efek- tivitas implementasi kebijakan otonomi daerah. CV. Citra Utama Jakarta Winarsih,2008).Implementasikebijakansertifikasi guru sekolah Dasar (Studi di Kabupaten Semarang). Tesis Program Pasca Sarjana UniversitasDiponegoro. Yusrizal, 2008, Peningkatan Kinerja Guru Eksat Paska Penerimaan Tunjangan Sertifi- kasi. Desertasi tidak dipublikasi. UniversitasSyiahkualaBandaAceh 192 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 2, Juli 2011: 180 -192

×