Download to read offline
More Related Content
Similar to satu-data-indonesia-ppt-diklat-statistik-sektoral-1-materi-bapak-okto.pdf
satu-data-indonesia-ppt-diklat-statistik-sektoral-1-materi-bapak-okto.pdf
- 1. Satu Data Indonesia DiklatStatistik Sektoral Badan Pusat Statistik Oktorialdi, Ph.D. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/ Bappenas
- 2. 2 3 1 Pendahuluan Forum SatuData Indonesia Hubungan Satu Data Indonesia Pusat dan Daerah 4 Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 5Progres dan Rencana Satu Data Indonesia
- 3.
- 4. 4 Sistem Statistik Nasional UU 16/1997 Statistik JaringanInformasi Geospasial Nasional UU 4/2011 Informasi Geospasial Sistem Informasi Manajemen UU 25/2004 Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Informasi Manajemen UU 23/2014 Pemerintahan Daerah Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas Sistem Informasi Manajemen UU 17/2003 Keuangan Negara Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Lainnya PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas Sistem Menghasilkan Data dan Informasi yang Berkualitas Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan PERPRESNO. 96TAHUN 2014TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA
- 5. 5 Peraturan Presiden No. 39Tahun 2019 Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. SATU DATA INDONESIA | @DATA.GO.ID
- 6. Maksud dan TujuanSDI Acuan Pelaksanaan dan Pedoman Penyelenggaraan Tata Kelola Data KetersediaanData yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dapat diper tanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagaipakaikan antar instansi Mendorong Keterbukaan dan Transparansi Data Mendukung Sistem Statistik Nasional
- 7. Satu Standar Data SatuMetadata Baku Interoperabilitas Satu Kode Referensi/Data Induk PRINSIP DATA STATISTIK - BPS GEOSPASIAL - BIG KEUANGAN NEGARA - KEMENKEU SDGs Perencanaan& Penganggaran Kebutuhan Mendesak Dikoordinasikan oleh Bappenas Satu Data Indonesia DATA LAINNYA Pentingnya Data dalam Satu Data Indonesia
- 8. Penyelenggara Satu DataIndonesia tingkat Pusat Pembina Data Keuangan Negara Pelaksanaan Daerah& Data Dukcapil Data Center Ketua Dewan Pengarah & Big Data Arsitektur SPBE Pembina Data Statistik Pembina Data Geospasial Dikoordinasikan oleh Bappenas
- 9. Mengoordinasikan dan MenetapkanKebijakan terkait Satu Data Indonesia Mengoordinasikanpelaksanaan Satu Data Indonesia Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan SDI Mengoordinasikan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan SDI Menyampaikan laporan penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah kepada Presiden Tugas Dewan Pengarah
- 10. Menetapkan Standar Datayang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Daerah Menetapkan Struktur dan Format baku Metadata yg berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Daerah Memberikan Rekomendasi dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data Melakukan Pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan SDI Tugas Pembina Data
- 11. Tugas Walidata danProdusen Data Mengumpulkan, Memeriksa, dan Mengelola Data berdasarkan Prinsip SDI Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal SDI Membantu Pembina Data dalam Membina Produsen Data. Memberi Masukan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data. Menghasilkan Data sesuai Prinsip SDI Menyampaikan Data dan Metadata ke Walidata
- 12. 1. Mengumpulkan data 2.Memeriksa kesesuaian data 3. Mengelola data 1. Menghasilkan data 2. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tata Kelola Data di K/L/D
- 13.
- 14. REPUBLIK INDONESIA Forum Satu DataIndonesia Tingkat Pusat Instansi PRODUSEN DATA Instansi PRODUSEN DATA PEMBINA DATA DEWAN PENGARAH Memberikan arahan apabila diperlukan Memberikan masukan standar data, data induk & interoperabilitas data kepada Pembina Data SEKRETARIAT SATU DATA Dukungan teknis, operasional & administratif “ Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia ” FORUM SATU DATA
- 15. REPUBLIK INDONESIA Penentuan Daftar Data •Sesuai dengan arsitektur SPBE; • Kesepakatan Forum SDI Pusat; • Rekomendasi Pembina Data; Penentuan Data Prioritas • RKP & RPJMN; • SDGs; • Mendesak / arahan Presiden; Penentuan Rencana Aksi • pengembangan SDM kompeten; • penyusunan juknis pelaksanaan SDI; • kegiatan terkait pengumpulan Data; • kegiatan terkait pemeriksaan Data; • kegiatan terkait penyebarluasan Data; • kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDI Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk Penentuan Calon Pembina Data Lainnya Pembatasan Akses Data Tertentu Forum SDI Pusat melaksanakan tugas melalui kegiatan Komunikasi Koordinasi Pengambilan Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia juga berperan dalam penyelesaian permasalahan tata kelola Data yang terjadi di Indonesia Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- 16. HUBUNGAN SATU DATAINDONESIA PUSAT DAN DAERAH
- 17. PERAN PENYELENGGARA SDITINGKAT DAERAH 17
- 18. MEKANISME KERJA FORUMSDI (PUSAT DAN DAERAH) 18 PORTAL SDI
- 19. Satu Data Pusat-Daerah TahapPerencanaan Data Tahap Penyebarluasan Data Forum Satu Data (Pusat) ● Daftar Data Forum Satu Data (Daerah) ● Daftar Data Pusat Portal Satu Data Portal Data Portal Data Daerah Salah satu tujuan Forum Satu Data adalah menyepakati daftar data dan data prioritas. Daalam menyusun daftar data, instansi Daerah mangacu pada daftar data yang disusun oleh instansi Pusat (Perpres 39/2019 Pasal 26 ayat(3)) Portal Data Instansi Daerah diharapkan terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia
- 20. Satu Data Pusat-Daerah SkemaKeterhubungan Portal Satu Data
- 21.
- 22. 22 GAMBARAN UMUM PERPRESNO. 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA Pembentukan Kelembagaan Dewan Pengarah (Pusat) Perpres, Permen Sekretariat SDI (Pusat, Provinsi, Kab./Kota) Pembina Data Walidata (Pusat, Provinsi, Kab./Kota) Walidata Pendukung (Provinsi, Kab./Kota) Produsen Data (Pusat, Provinsi, Kab./Kota) Perpres, Kepmen, Perda Perpres, Permen, Peraturan Badan Permen, Perda Perda Perda 1 Perencanaan 2 Pengumpulan 3 Pemeriksaan 4 Penyebarluasan Penyelenggaraan SDI Prinsip SDI Standar Data Meta Data Interoperabiitas Kode Referensi
- 23. Produsen Walidata Tim SatuData Ins. Penyelenggaraan Data (Perencanaan Daftar Data dan Data Prioritas ) Kebutuhan Instansi FORUM SATU DATA Data Baru Data Lama Daftar Data (tersepakati)* Inspeksi kesesuaian dengan Prinsip SDI* KebutuhanPokok RKP/RPJMN? /KebutuhanPokok TPB? /Kebutuhan Mendesak? Usulan Daftar Data (dari instansi)* Data Prioritas (tersepakati) Usulan Data Prioritas Y N Penetapan Menteri PPN Keterangan : ●Data Lama : data yang sudah pernah diproduksi di periode sebelumnya (Data Baru : sebaliknya) ●Kriteria data prioritas disamping adalah kriteria wajib (sekurang-kurangnya) ●Selain dari hasil kesepakatan Forum, Daftar Data juga dapat ditentukan dari kebutuhan arsitektur SPBE dan rekomendasi Pembina Data(27(2)) ●Selain dari usulan Walidata instansi, Data Prioritas juga dapat ditentukan berdasarkan arahan Dewan Pengarah, namun tetap disepakati dalam Forum (28) *Sekretariat Menyediakan Instrumen : Inspeksi Prinsip SDI, Pengusulan, dan Kesepakatan Daftar Data Pengusulan untuk Data Lama disertai hasil inspeksi SINKRONISASI INTERNAL INSTANSI Pertimbangan Lainnya PERENCANAAN DATA
- 24. 2) TAHAP PEMERIKSAANKESESUAIAN& KELENGKAPAN DATA & METADATA 1)TAHAP PRODUKSI/PENGUMPULAN DATA Unit Pendukung Kegiatan Sekretariat SDI Tim Kerja Satu Data Instansi Produsen Data Khusus Data Prioritas Pemeriksaan Ulang oleh Pembina Data Walidata Poital Data tcii⭲tcoiasi Pengguna Data Mis. Instansi Pemangku Kebijakan; Pengambilan keputusan; : Koordinasi : Aliran Data & Metadata Penyelenggaraan Data (Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan) Penyelenggaraan data dari produksi/pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan dilaksanakan dalam satu alur dan satu proses bisnis, agar meminimumkan silo dan inefisiensi pekerjaan *NB : Unit Pendukung di tingkat pusat adalah satker selain produsen yang berperan penting dalam produksi data (bersifat opsional) , sedangkan di tingkat daerah adalah OPD sebagai Walidata pendukung 3) Dalam hal data tidak lolos pemeriksaan, data akan dikembalikan ke Produsen Data oleh Walidata untuk dilakukan perbaikan. PENYEBARLUASAN PEMERIKSAAN PENGUMPULAN
- 25. KETENTUAN MENGENAI AKSESDATA (Pasal 37) AKSES DATA Walidata dan Produsen Data ● Memastikan interoperabilitas data agar dapat diakses melalui Portal SDI ● Mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia FORUM SATU DATA INDONESIA Peran Forum: ● Menetapkan akses data terhadap data tertentu
- 26.
- 27. Pembina Data Tagging IndikatorSDGs pada Perencanaan Data Pengumpulan Data Pemeriksaan Data Penyebarluasan Data Inventarisir Daftar Data Indikator SDGs, Produsen & Walidatanya Pelaksanaan Agenda & Kegiatan Pembangunan (Kagiatan Pembangunan menghasilkan data, data kemudian diperiksa) K/L Sektor dan Daerah ● Penentuan Akses Data ●Memastikan tag SDGs sudah sesuai perencanaan Sekretariat SDGs Sekretariat SDGs Walidata Standar Data & Format Metadata Indikator SDGs Sekretariat SDI Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Pembangunan Sekretariat Bappenas SDGs K/L Sektor (Mitra SDGs) Poital Satu Data tcii⭲tcoiasi Input : Data Indikator capaian pembangunan Daftar Data K/L K/L Sektor Sekretariat SDGs Output Data & Informasi Capaian Pembangunan (dalam aplikasi KRISNA, dll) Penggunaan Data (Pelaporan Capaian SDGs) Output : Penetapan Daftar Data yang sudah tersinkronisasi dengan Indikator SDGs Keterkaitan Tata Kelola Data SDI dan SDGs
- 28.
- 29. •Koordinasi pembentukan Walidatadi InstansiPusat (47 K/L sudah mengkonfirmasikan Walidata) •PembentukanKelompok Kerja Forum Satu Data tingkat Pusat (Finalisasi Struktur & Komposisi) •Dukungan untuk penyelesaianpermasalahan tata kelola Data Kesehatan Covid-19 (FGD internal Bappenas sudah terlaksana, dalam proses tindak lanjut) •Dukungan pemetaan Data & Metadata SDGs (dalam proses tindak lanjut) •HarmonisasiKebijakan Satu Data dengan Satu Peta (Spasial) PERKEMBANGAN SATU DATA INDONESIA •Koordinasi Penyusunan pedoman standar data & metadata (Juknis Standar Data & Metadata Statistik sudah diterbitkan BPS) •Penyusunan Rapermen Tata Kelola Portal SDI (Dalam pencermatan Biro Hukum Bappenas) •Penyusunan Rapermen Organisasi& Tata Kerja Penyelenggaraan SDI Pusat (Finalisasi) •Pembuatan Pedoman Pergub, Perbup & Perwalikota Satu Data (Finalisasi) •Penyusunan Juknis Interoperabilitas oleh Kominfo •Penyusunan peta jalan SDI (Proses) Regulasi & Pedoman •SosialisasiSDI dengan K/L dan Daerah (terlaksana secara virtual pada 3-4 Agustus, dihadiri : 45 K/L, 24 Provinsi, beberapa Kab/Kota ) •Reaktivasi kegiatan publikasi di media (Instagrampost, newsletter bulanan SDI sudah aktif berjalan) •Penyelenggaraan webinar publik terkait topik pemanfaatan data dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (bulan Oktober) Sosialisasi & Komunikasi Kelembaagan & Koordinasi Strategis Keamanan Data Penyelenggaraankeamanan portal instansi dan Satu Data Indonesia dan layanan interoperabilitas data Pendampingan Satu Data Tingkat Pusat dan Derah Pendampingan pengembangan regulasi / tata kelola dan portal pada instansi pusat dan daerah untuk implementasi Satu Data Indonesia Big Data Pengembangan tata kelola Big Data dan pemanfaatan Data terutama dalam mendukung program PEN Rencana Percepatan SDI 2021 Pembina Data (Spasial & Keuangan) Menetapkanpedoman standar data dan struktur baku metadata dan pelaksanaan awal harmonisasi Infrastruktur Data & Interoperability Integrasi pusat data instansi ke Pusat Data Nasional dan penetapan pedoman layananinteroperabilitas data Arsitektur Data dan Informasi Menetapkan referensi arsitektur SPBE (Nasional) domain data dan informasi
- 30. PERKEMBANGAN PORTAL SATUDATA INDONESIA Update Kondisi Portal per 15 Oktober 2020
- 31.
- 32. Peran Penting PembinaData Menetapkan Standar Data ● Pedoman berlaku lintas instansi Pusat dan Daerah ● Termasuk koordinasi proses penyusunan & harmonisasi Menetapkan Struktur & Format Baku Metadata ● Pedoman berlaku lintas instansi Pusat dan Daerah ● Termasuk koordinasi proses penyusunan & harmonisasi Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Satu Data ● Pembina Data tingkat Daerah juga memiliki tugas ini DATA LEADERSHIP Menetapkan Kode Referensi / Data Induk & Instansi Walidatanya ● Ditetapkan sesuai kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat “ Pembina Data memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan Satu Data yaitu menentukan pedoman dan acuan untuk perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan Data, serta pembinaan Data. Secara umum, masing- masing Pembina Data memegang leadership pada data yang dibinanya ” Tugas Pembina Data diambil dari Perpres 39/2019
- 33. Peran Penting PembinaData Rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data ● Mis. Metodologi, instrumen, platform, dll ● Pembina Data tingkat Daerah juga memiliki tugas ini Memeriksa ulang Data Prioritas ● Setelah diperiksa oleh Walidata Rekomendasi terkait daftar Data ● Menjadi salah satu pertimbangan penentuan daftar Data ● Pertimbangan lainnya adalah arsitektur SPBE dan kesepakatan Forum SDI tingkat Pusat QUALITY ASSURANCE “ Bersama Walidata, Pembina Data turut berperan dalam pengendalian kualitas data dan kualitas proses perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data. Dengan demikian, diharapkan Pembina Data juga memegang peran kunci dalam penyelesaian permasalahan data ” Tugas Pembina Data diambil dari Perpres 39/2019
- 34. Perlu Diperhatikan ● PembinaData memiliki peranan penting dalam memastikan terselenggaranya prinsip Satu Data Indonesia yaitu satu Standar Data dan Metadata ● Pembina Data memiliki peran berlapis baik penyelenggaraan Satu Data Indonesia di instansi tingkat Pusat maupun di instansi Daerah ● Pembina Data berperan dalam melakukan pembinaan data bimbingan untuk pemenuhan Standar Data dan Metadata K/L/D/I
- 35.
- 36.
- 37. PERENCANAAN DATA Rencana AksiSatu Data Indonesia Proses Perencanaan Data dimulai dari penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya, sebelum menentukan daftar data yang menjadi prioritas dari daftar data yang akan dikumpulkan. (Pasal 26) Terakhir, baru rencana program dan kegiatan untuk mengumpulkan data tersebut ditentukan. Data Prioritas Data Daftar Data yang akan Dikumpulkan Selanjutnya 2 3 Daftar Data Prioritas Definisi: Kegiatan penentuan daftar data (baik prioritas dan non-prioritas) beserta kegiatan yang akan dilakukan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan. Gambaran Daftar Data yang Direncanakan Hasil yang 1 Diharapkan Daftar Data yang Dikumpulkan Tahun Selanjutnya Yang disusun berdasarkan: - Arsitektur Data SPBE - Kesepakatan Forum SDI - Rekomendasi Pembina Data
- 38. Perencanaan Data -Penetapan Daftar Data Landasan Penetapan Penyusunan berdasarkan Arsitektur SPBE Forum SDI untuk Disepakati Pembina Data untuk memberikan Rekomendasi Instansi Tingkat Pusat menentukan daftar data, produsen data, beserta jadwal permutakhiran data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Instansi Tingkat Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dengan mengacu pada daftar data yang ditentukan Instansi Pusat. 1 2 Penentuan di Instansi Pusat 3 Penentuan di Instansi Daerah Mengacu pada bagian PERENCANAAN DATA (Slide 14) Menjadi referensi dari menghasilkan diserahkan pada diserahkan pada menghasilkan
- 39. Penetapan Daftar Data Pri Pelaksanaandi Instansi Pusat dan Daerah Kriteria Data Prioritas Usulan Walidata Tingkat Pusat Arahan Dewan Pengarah Forum SDI Tingkat Pusat Untuk ditetapkan oleh Kementerian PPN sebagai daftar data yang dijadikan Daftar Prioritas. Instansi Tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) sebagai pelaksana dari pengumpulan data prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam Forum SDI. 1 Penentuan di Instansi Pusat 3 4 Mendukung Prioritas Pembangunan dan prioritas Presiden dalam RPJMN dan/atau RKP. Mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Memenuhi Kebutuhan Mendesak Mengacu pada bagian PERENCANAAN DATA 2 Sumber Rekomendasi Data Prioritas
- 40. Perencanaan Data -Penetapan Rencana Aksi Pembahasan Pengusulan Walidata Tingkat Pusat dan Daerah menyusun Draf Rencana Aksi. Forum SDI Membahasdan menyepakati Draf Rencana Aksi 1 2 Penetapan 3 Kementerian PPN MenetapkanRencana Aksi untuk dilaksanakan. Mengacu pada bagian PERENCANAAN DATA (Slide 14) Definisi: Dokumen berisi rencana program dan rencana kegiatan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia. Diserahkan pada Mengusulkan pada Pelaksanaan 4 5 Pengawasan dan Pelaporan Instansi Tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) sebagai pelaksana dari Rencana Aksi Dilaksanakan oleh pada Tingkat Pusat Koordinator Forum SDI Tingkat Pusat Melaporkan pada Ketua Dewan Pengarah pada Tingkat Daerah Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah Melaporkan pada Kepala Daerah.
- 41. TAHAPAN PENGUMPULAN (Pasal32) 41 WALIDATA PEMBINA DATA Menentukan Landasan Proses Pengumpulan Data STANDAR DATA DAFTAR DATA YANG DIPUTUSKAN FORUM JADWAL PEMUTAKHIRAN/RILIS DATA PEMBINADATA memberikan masukan dan persetujuan terkait metodologi pengumpulan data 3 6 PRODUSEN Mengumpulkan data dengan metodologi yang sudah disetujui. 4 PRODUSEN Memastikan bahwa data yang dikumpulkansesuai dengan prinsip data dan disertai Metadata. 5 Penyerahandata yang sudah sesuai kepada (Pasal 33) Keseluruhan proses produksi ini dipantau oleh Koordinator Forum SDI. (Pasal 30 Ayat (4)) Terbitnya Penetapan Menteri PPN/Ka. Bappenas tentangData Prioritas dan Rencana Aksi. 1 2 Definisi: Tahap produksi dari daftar data yang sudah ditetapkan pada tahap perencanaan.
- 42. PEMERIKSAAN (Pasal 34 & PRODUSEN DATA WALIDATA Diberikanuntuk Diperiksa Jika Sesuai Jika Tidak Sesuai DATA DATA PRIORITAS PRODUSEN DATA WALIDATA Diberikan untuk Diperiksa Jika Sesuai PEMBINA DATA Jika Tidak Sesuai Jika Tidak Sesuai DISEBARLUASKAN OLEH WALIDATA Data yang tidak sesuai prinsip SDI akan dikembalikan untuk diperbaiki. Jika Sesuai
- 43. TAHAPAN PENYEBARLUASAN (Pasal36) 43 Data Statistik (BPS) Portal SDI Pasal 36 ayat (4) • Kode Referensi • Data Induk • Data • Metadata • Data Prioritas • Jadwal Rilis dan/atau pemutakhirandata Pengelolaan Portal SDI oleh Kemen. PPN/Bappenas (Psl 36 Ayat (5)) Penyebarluasan dilakukan oleh Wali Data (Psl 36 ayat (2)) Data yang Sudah Diperiksa (Memenuhi Prinsip SDI) Data yang sudah disebarluaskan HARUS dapat diakses melalui Portal SDI. (Pasal 38) 1 2 Pengecekan Ulang oleh Pembina Data Mengunggah ke Portal SDI 3 Memastikan Akses Data Untuk memastikan bisa mengakses data, harus memenuhi persyaratan akses. Data Statistik (BPS) Data Geospasial (BiG) Data Keuangan Negara (Kemenkeu)