Perencanaan Umum
dalam Penanganan Sampah
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
(Permen PU No. 03/PRT/M/2013)
Modul A-2
Nawasis.Com
Perencanaan Umum Penyelenggaraan PSP
Rencana Induk
Studi Kelayakan
Perencanaan Teknis dan Manajemen
Persampahan
Nawasis.Com
Perencanaan Umum Penyelenggaraan PSP
Untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:
 Rencana Induk; dan
 Studi Kelayakan.
Untuk kota sedang dan kecil berupa:
 Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Nawasis.Com
RENCANA INDUK
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
Nawasis.Com
Rencana Induk
Rencana induk di dalam satu wilayah
administrasi kota;
Rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota;
dan
Rencana induk lintas provinsi.
Nawasis.Com
Muatan Rencana Induk
Daerah pelayanan
Kebutuhan dan tingkat pelayanan
Penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek
 teknis,
 kelembagaan,
 pengaturan,
 pembiayaan dan
 peran serta masyarakat
Tahapan pelaksanaan.
Nawasis.Com
Aspek Teknis Rencana Induk
Pembatasan timbulan sampah;
Pendauran ulang sampah
Pemanfaatan kembali sampah;
Pemilahan sampah;
Pengumpulan sampah;
Pengangkutan sampah;
Pengolahan sampah; dan
Pemrosesan akhir sampah.
Nawasis.Com
Dasar Penyusunan Rencana Induk
Kondisi kota
Rencana pengembangan kota
Kondisi penyelenggaraan PSP
Permasalahan penyelenggaraan PSP.
Nawasis.Com
Hal-hal Pokok yang Harus Dikaji
Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP;
Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah;
Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
Keterpaduan dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum, sistem pembuangan air
limbah, dan sistem drainase perkotaan.
Nawasis.Com
Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk
Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi sesuai dengan
kewenangannya.
Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh
Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
Nawasis.Com
Jangka Waktu Rencana Induk
Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu
paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan
peninjauan secara berkala untuk disesuaikan
dengan kondisi yang berkembang.
Nawasis.Com
Sosialisasi & Konsultasi Publik Rencana Induk
Rencana induk harus disosialisasikan oleh
pemerintah sesuai dengan kewenangannya
dalam bentuk konsultasi publik sekurang-
kurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua
belas) bulan.
Nawasis.Com
STUDI KELAYAKAN
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
Nawasis.Com
Studi Kelayakan
Studi kelayakan diperlukan untuk kegiatan
penyediaan prasarana dan sarana persampahan
yang menggunakan teknologi pengolahan dan
pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal
atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar
dari 100 ton/hari.
Nawasis.Com
Dasar Penyusunan Studi Kelayakan
Rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah
ditetapkan;
Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
Kajian lingkungan, sosial, hukum dan
kelembagaan.
Nawasis.Com
Penyusun Studi Kelayakan
Studi kelayakan disusun oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya dan/atau swasta.
Nawasis.Com
1. Kelayakan Teknis
Kelayakan teknis antara lain memuat:
Rencana teknik operasional;
Kebutuhan lahan;
Kebutuhan air dan energi;
Kebutuhan prasarana dan sarana;
Gambaran umum pengoperasian dan
pemeliharaan;
Masa layanan sistem; dan
Kebutuhan sumber daya manusia.
Nawasis.Com
1. Kelayakan Teknis
Kelayakan teknis didasarkan atas kajian:
 Timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah;
 Teknologi dan sumber daya setempat;
 Keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
 Kondisi fisik setempat.
Kelayakan teknis dilakukan dengan
membandingkan usulan atau perencanaan
teknik dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria.
Kegiatan dinyatakan layak teknis, jika sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Kelayakan ekonomi diukur berdasarkan:
 Nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost
Ratio (EBCR));
 Nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value
(ENPV)); dan
 Laju pengembalian ekonomi internal (Economic
Internal Rate of Return (EIRR)).
Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Kelayakan ekonomi memperhitungkan:
 Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang
(Tangible) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak
langsung; dan
 Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang
(Intangible).
Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Manfaat langsung antara lain:
 Pendapatan dari material yang dapat didaur ulang ;
 Pemanfaatan kompos sebagai pupuk dan/atau
pengganti tanah penutup TPA;
 Pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi; dan d.
pendapatan dari pemanfaatan lahan bekas TPA untuk
keperluan ruang terbuka hijau.
Manfaat tidak langsung antara lain:
 Peningkatan nilai harga tanah dan bangunan; dan
 Pengurangan biaya pengolahan air baku air minum.
Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai
uang antara lain:
 Pengurangan tingkat pencemaran;
 Terjaganya kelestarian sumber daya air; dan
 Penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh
pencemaran
Nawasis.Com
2. Kelayakan Ekonomi
Kegiatan sebagaimana dinyatakan layak
ekonomi, jika manfaat ekonomi lebih besar dari
biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya
operasi, pemeliharaan maupun biaya
pengembalian modal.
Nawasis.Com
3. Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan diukur berdasarkan:
Periode pengembalian pembayaran (Pay Back
Period);
Nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present
Value (FNPV)); dan
Laju pengembalian keuangan internal (Financial
Internal Rate of Return (EIRR)).
Nawasis.Com
3. Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan memperhitungkan :
Tingkat inflasi;
Jangka waktu proyek;
Biaya investasi;
Biaya operasi dan pemeliharaan;
Biaya umum dan administrasi;
Biaya penyusutan;
Tarif retribusi; dan
Pendapatan retribusi.
Nawasis.Com
3. Kelayakan Keuangan
Kelayakan keuangan dilakukan dengan
membandingkan pendapatan dari tarif atau
retribusi dengan biaya yang ditimbulkan, baik
berupa biaya operasional maupun biaya
pengembalian modal
Kegiatan dinyatakan layak keuangan, jika
pendapatan dari tarif atau retribusi lebih besar
dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya
operasi, pemeliharaan maupun biaya
pengembalian modal.
Nawasis.Com
4. Kajian Lingkungan
Kajian lingkungan didasarkan atas studi :
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Nawasis.Com
5. Kajian Sosial, Hukum dan Kelembagaan
Kajian Sosial
 harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk
menerima rencana penyelenggaraan PSP.
Kajian Hukum
 ketentuan peraturan perundang-undangan;
 kebijakan; dan
 perijinan yang diperlukan.
Kajian Kelembagaan
 Sumber daya manusia;
 Struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara; dan
 Alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan
swasta.
Nawasis.Com
PERENCANAAN TEKNIS DAN
MANAJEMEN PERSAMPAHAN
Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
Nawasis.Com
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Muatan Perencanaan Teknis dan Manajemen
Rencana daerah pelayanan;
Tingkat pelayanan;
Tahapan pelaksanaan; dan
Rencana penyelenggaraan PSP yang telah
memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi,
keuangan, hukum, dan kelembagaan.
Nawasis.Com
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Teknis dan Manajemen
Persampahan disusun oleh pemerintah
kabupaten/kota
Nawasis.Com
Daftar Modul
 Modul A: PENGANTAR
 A-1 : Definisi dan Istilah
 A-2 : Perencanaan Umum
 A-3 : Penanganan Sampah
 A-4 : Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
 A-5 : Penutupan dan Rehabilitasi TPA
 A-6 : Peran Masyarakat dan Swasta
 A-7 : Pembinaan dan Pengawasan
 A-8 : Kompetensi, dan Penelitian & Pengembangan
 Modul B : PERENCANAAN UMUM
 Modul C : PENGUMPULAN SAMPAH, TPS & TPS-3R
 Modul D : PENGOPERASIAN, PENUTUPAN, REHAB TPA
 Modul E : PENGOLAHAN & PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
 Modul F : INDEKS RESIKO PENUTUPAN DAN REHAB TPA
Nawasis.Com
Sumber :
Permen PU No. 03/PRT/M/2013)
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Nawasis.Com
Nawasis.Com
Water Inspiration
dimana inspirasi mengalir sampai jauh ...
Nawasis.Com
Sanitasi.Net
Spirit of Water
tak kenal lelah, terus mengalir, untuk kehidupan...
Nawasis.Com
Contact:
Joy Irmanputhra
Email : joyirman@nawasis.com

Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah

  • 1.
    Perencanaan Umum dalam PenangananSampah Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Permen PU No. 03/PRT/M/2013) Modul A-2
  • 2.
    Nawasis.Com Perencanaan Umum PenyelenggaraanPSP Rencana Induk Studi Kelayakan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
  • 3.
    Nawasis.Com Perencanaan Umum PenyelenggaraanPSP Untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:  Rencana Induk; dan  Studi Kelayakan. Untuk kota sedang dan kecil berupa:  Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
  • 4.
  • 5.
    Nawasis.Com Rencana Induk Rencana indukdi dalam satu wilayah administrasi kota; Rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota; dan Rencana induk lintas provinsi.
  • 6.
    Nawasis.Com Muatan Rencana Induk Daerahpelayanan Kebutuhan dan tingkat pelayanan Penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek  teknis,  kelembagaan,  pengaturan,  pembiayaan dan  peran serta masyarakat Tahapan pelaksanaan.
  • 7.
    Nawasis.Com Aspek Teknis RencanaInduk Pembatasan timbulan sampah; Pendauran ulang sampah Pemanfaatan kembali sampah; Pemilahan sampah; Pengumpulan sampah; Pengangkutan sampah; Pengolahan sampah; dan Pemrosesan akhir sampah.
  • 8.
    Nawasis.Com Dasar Penyusunan RencanaInduk Kondisi kota Rencana pengembangan kota Kondisi penyelenggaraan PSP Permasalahan penyelenggaraan PSP.
  • 9.
    Nawasis.Com Hal-hal Pokok yangHarus Dikaji Kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP; Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.
  • 10.
    Nawasis.Com Penyusunan dan PenetapanRencana Induk Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya. Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Rencana induk disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
  • 11.
    Nawasis.Com Jangka Waktu RencanaInduk Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
  • 12.
    Nawasis.Com Sosialisasi & KonsultasiPublik Rencana Induk Rencana induk harus disosialisasikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk konsultasi publik sekurang- kurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
  • 13.
  • 14.
    Nawasis.Com Studi Kelayakan Studi kelayakandiperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari.
  • 15.
    Nawasis.Com Dasar Penyusunan StudiKelayakan Rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah ditetapkan; Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan Kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
  • 16.
    Nawasis.Com Penyusun Studi Kelayakan Studikelayakan disusun oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dan/atau swasta.
  • 17.
    Nawasis.Com 1. Kelayakan Teknis Kelayakanteknis antara lain memuat: Rencana teknik operasional; Kebutuhan lahan; Kebutuhan air dan energi; Kebutuhan prasarana dan sarana; Gambaran umum pengoperasian dan pemeliharaan; Masa layanan sistem; dan Kebutuhan sumber daya manusia.
  • 18.
    Nawasis.Com 1. Kelayakan Teknis Kelayakanteknis didasarkan atas kajian:  Timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah;  Teknologi dan sumber daya setempat;  Keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan  Kondisi fisik setempat. Kelayakan teknis dilakukan dengan membandingkan usulan atau perencanaan teknik dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Kegiatan dinyatakan layak teknis, jika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
  • 19.
    Nawasis.Com 2. Kelayakan Ekonomi Kelayakanekonomi diukur berdasarkan:  Nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio (EBCR));  Nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value (ENPV)); dan  Laju pengembalian ekonomi internal (Economic Internal Rate of Return (EIRR)).
  • 20.
    Nawasis.Com 2. Kelayakan Ekonomi Kelayakanekonomi memperhitungkan:  Manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung; dan  Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible).
  • 21.
    Nawasis.Com 2. Kelayakan Ekonomi Manfaatlangsung antara lain:  Pendapatan dari material yang dapat didaur ulang ;  Pemanfaatan kompos sebagai pupuk dan/atau pengganti tanah penutup TPA;  Pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi; dan d. pendapatan dari pemanfaatan lahan bekas TPA untuk keperluan ruang terbuka hijau. Manfaat tidak langsung antara lain:  Peningkatan nilai harga tanah dan bangunan; dan  Pengurangan biaya pengolahan air baku air minum.
  • 22.
    Nawasis.Com 2. Kelayakan Ekonomi Manfaatyang tidak dapat diukur dengan nilai uang antara lain:  Pengurangan tingkat pencemaran;  Terjaganya kelestarian sumber daya air; dan  Penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran
  • 23.
    Nawasis.Com 2. Kelayakan Ekonomi Kegiatansebagaimana dinyatakan layak ekonomi, jika manfaat ekonomi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.
  • 24.
    Nawasis.Com 3. Kelayakan Keuangan Kelayakankeuangan diukur berdasarkan: Periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period); Nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value (FNPV)); dan Laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return (EIRR)).
  • 25.
    Nawasis.Com 3. Kelayakan Keuangan Kelayakankeuangan memperhitungkan : Tingkat inflasi; Jangka waktu proyek; Biaya investasi; Biaya operasi dan pemeliharaan; Biaya umum dan administrasi; Biaya penyusutan; Tarif retribusi; dan Pendapatan retribusi.
  • 26.
    Nawasis.Com 3. Kelayakan Keuangan Kelayakankeuangan dilakukan dengan membandingkan pendapatan dari tarif atau retribusi dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal Kegiatan dinyatakan layak keuangan, jika pendapatan dari tarif atau retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.
  • 27.
    Nawasis.Com 4. Kajian Lingkungan Kajianlingkungan didasarkan atas studi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
  • 28.
    Nawasis.Com 5. Kajian Sosial,Hukum dan Kelembagaan Kajian Sosial  harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana penyelenggaraan PSP. Kajian Hukum  ketentuan peraturan perundang-undangan;  kebijakan; dan  perijinan yang diperlukan. Kajian Kelembagaan  Sumber daya manusia;  Struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara; dan  Alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta.
  • 29.
    Nawasis.Com PERENCANAAN TEKNIS DAN MANAJEMENPERSAMPAHAN Perencanaan Umum dalam Penanganan Sampah
  • 30.
    Nawasis.Com Perencanaan Teknis danManajemen Persampahan Muatan Perencanaan Teknis dan Manajemen Rencana daerah pelayanan; Tingkat pelayanan; Tahapan pelaksanaan; dan Rencana penyelenggaraan PSP yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
  • 31.
    Nawasis.Com Perencanaan Teknis danManajemen Persampahan Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan disusun oleh pemerintah kabupaten/kota
  • 32.
    Nawasis.Com Daftar Modul  ModulA: PENGANTAR  A-1 : Definisi dan Istilah  A-2 : Perencanaan Umum  A-3 : Penanganan Sampah  A-4 : Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah  A-5 : Penutupan dan Rehabilitasi TPA  A-6 : Peran Masyarakat dan Swasta  A-7 : Pembinaan dan Pengawasan  A-8 : Kompetensi, dan Penelitian & Pengembangan  Modul B : PERENCANAAN UMUM  Modul C : PENGUMPULAN SAMPAH, TPS & TPS-3R  Modul D : PENGOPERASIAN, PENUTUPAN, REHAB TPA  Modul E : PENGOLAHAN & PEMROSESAN AKHIR SAMPAH  Modul F : INDEKS RESIKO PENUTUPAN DAN REHAB TPA
  • 33.
    Nawasis.Com Sumber : Permen PUNo. 03/PRT/M/2013) Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
  • 34.
  • 35.
    Nawasis.Com Sanitasi.Net Spirit of Water takkenal lelah, terus mengalir, untuk kehidupan...
  • 36.