1) This document discusses public private partnerships (PPP) as a policy choice for providing water services in Jakarta, Indonesia. It describes the problems faced by the public water company in Jakarta (PAM Jaya) including financial issues and poor management.
2) As a result, Jakarta pursued a PPP to privatize its water services through a 25-year contract with private investors from the UK and France. However, PPPs for water services have faced many failures globally with over 30 contracts terminated.
3) There are also philosophical, practical, and ethical issues and debates around PPPs and privatization of essential public services like water. While intended to improve services, P
vision to construct new format of regional autonomy in Indonesia: keeping local authorities democratic through empowerment of local institution
The-12th Indonesian Scientific Meeting, Osaka University, September 6-7, 2003, held and published by Indonesian Student Association (PPI)
Tri Widodo W. Utomo
Department of International Cooperation, Graduate School of International Development, Nagoya University, 1 Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-0861, Japan
Significant changes with little progress: evaluation on the 3 rd year of the ...Tri Widodo W. UTOMO
Tri Widodo W. Utomo
Department of International Cooperation, Graduate School of International Development,
Nagoya University, 1 Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-0861, Japan
Proceeding Temu Ilmiah XII, 2003, Gifu University: held and published by Indonesian Student Association (PPI)
Protecting civic space in Kenya IHoughton SMuchai March 2014irunguh
This article captures the background and events of November 2013 in Kenya. A set of
thirteen amendments to the Public Benefits Organizations Act 2013 were unexpectedly brought to the
National Assembly. If they had passed, they would have fundamentally affected civic space, democracy
and development. It offers lessons and reflections on the state of governance and civil society in Kenya
and the challenges of protecting and advancing fundamental freedoms within a new constitutional
order.
vision to construct new format of regional autonomy in Indonesia: keeping local authorities democratic through empowerment of local institution
The-12th Indonesian Scientific Meeting, Osaka University, September 6-7, 2003, held and published by Indonesian Student Association (PPI)
Tri Widodo W. Utomo
Department of International Cooperation, Graduate School of International Development, Nagoya University, 1 Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-0861, Japan
Significant changes with little progress: evaluation on the 3 rd year of the ...Tri Widodo W. UTOMO
Tri Widodo W. Utomo
Department of International Cooperation, Graduate School of International Development,
Nagoya University, 1 Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-0861, Japan
Proceeding Temu Ilmiah XII, 2003, Gifu University: held and published by Indonesian Student Association (PPI)
Protecting civic space in Kenya IHoughton SMuchai March 2014irunguh
This article captures the background and events of November 2013 in Kenya. A set of
thirteen amendments to the Public Benefits Organizations Act 2013 were unexpectedly brought to the
National Assembly. If they had passed, they would have fundamentally affected civic space, democracy
and development. It offers lessons and reflections on the state of governance and civil society in Kenya
and the challenges of protecting and advancing fundamental freedoms within a new constitutional
order.
Growth of urban populations and new property developments, coupled with incidences of water mismanagement, below-average rainfall patterns and droughts.
Water: consumption, usage patterns, and residential infrastructure. A compara...JhonPedrazaGarcia
To cite this article: Daniel R. Rondinel-Oviedo & Jaime M. Sarmiento-Pastor (2020): Water:
consumption, usage patterns, and residential infrastructure. A comparative analysis of three regions
in the Lima metropolitan area, Water International, DOI: 10.1080/02508060.2020.1830360
There is no political commitment to the empowerment of local government but the blame for all irregularities goes to Mayors. The role of local government and empowerment of elected representative should be re-defined as per the constitution. Mr Mayor, Can you get the law amended to empower yourself and serve as our elected representative?
7 Penyebab PPP mengalami banyak kegagalan, yaitu:
1. Gagasan yang salah, misalnya membangun jalan tol di negara kepulauan seperti Indonesia, dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk ketahanan pangan, karena konsep jalan tol hanya sesuai untuk negara kontinen, dengan luas lahan yang besar, seperti AS, China, Brasil, India. Misalnya, kebijakan PPP air minum sudah dideklarasikan dalam pertemuan air se-dunia di Turki tahun 2006, masih dipaksakan terus. Pun, kebijakan PPP air minum di Jakarta dinilai komunitas air dunia sebagai praktek terburuk.
2. Metode yang salah. PPP adalah kebijakan dengan metode paket, artinya harus dilaksanakan di sektor tertentu tanpa pandang bulu, padahal PPP berkarakter tailored made.
3. Kebijakan yang salah, karena tdak dimulai dari kebutuhan publik tetapi kebutuhan penguasaha sehingga berkarakter vendor driven policy. Salah satu bentuknya adalah reklamasi pantai utara Jakarta. Salah satu indikatornya adalah istilah yang banyak digunakan adalah value for money, padahal untuk sektor infrastruktur (pelayanan) publik yang harus dikedepankan adalah value for public.
4. Tata kelola yang salah, karena tidak jelas apakah investor bisa untuk mendapatkan keuntungan tanpa intervensi atau subsidi atau tidak. Selain itu, kesalahan tata kelola adalah tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh pembentukan “Badan Regulator” yang independen. BPJT dinilai sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik jalan tol daripada publik, sehingga terjadi yang yang disebut regulatory captured. Termasuk juga memperpanjang konsesi jalan tol yang sudah habis masa konsesinya, mengijinkan konsesi diasetkan sehingga di-go-public-kan, dan tidak bisa lagi diputus masa konsesinya.
5. Konteks yang salah. Pengadaan tanah dilakukan dengan metode paksa, padahal secara kontekstual terdapat filosofi “sak-dumuk-bathuk-sak-nyari-bumi” yang artinya sejengkal tanah selebar kepala pun akan dipertahankan sampai mati. Selain itu, BPKP dan BPK tetap mempergunakan kriteria NJOP sebagai nilai traksasi, sehingga setiap traksaksi di atas NJOP dapat dengan mudah menjadi temuan BPKP, BPK dan menjadi sarana pemeriksanaan oleh lembaga Kejagung hingga KPK.
6. Sistem pendanaan infrastruktur publik yang berjangka panjang bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan. Keberadaaan PT PPI dan SMI selain melanggar UU BUMN karena keduanya tidak di bawah Kementerian BUMN tetapi di bawah KemenKeu, sehingga ditengarai dapat berpotensi dianggap sebagai fraud.
7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat, sehingga apa saja diberikan, sehingga seringkali pemerintah ditipu pengusaha. Investor yang ada ternyata hanya makelar konsesi belaka, seperti yang terjadi pada salah satu pemilik konsesi jalan tol yang menjual hak konsesinya segera setelah mendapatkan.
7 Penyebab PPP mengalami banyak kegagalan, yaitu:
1. Gagasan yang salah, misalnya membangun jalan tol di negara kepulauan seperti Indonesia, dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk ketahanan pangan, karena konsep jalan tol hanya sesuai untuk negara kontinen, dengan luas lahan yang besar, seperti AS, China, Brasil, India. Misalnya, kebijakan PPP air minum sudah dideklarasikan dalam pertemuan air se-dunia di Turki tahun 2006, masih dipaksakan terus. Pun, kebijakan PPP air minum di Jakarta dinilai komunitas air dunia sebagai praktek terburuk.
2. Metode yang salah. PPP adalah kebijakan dengan metode paket, artinya harus dilaksanakan di sektor tertentu tanpa pandang bulu, padahal PPP berkarakter tailored made.
3. Kebijakan yang salah, karena tdak dimulai dari kebutuhan publik tetapi kebutuhan penguasaha sehingga berkarakter vendor driven policy. Salah satu bentuknya adalah reklamasi pantai utara Jakarta. Salah satu indikatornya adalah istilah yang banyak digunakan adalah value for money, padahal untuk sektor infrastruktur (pelayanan) publik yang harus dikedepankan adalah value for public.
4. Tata kelola yang salah, karena tidak jelas apakah investor bisa untuk mendapatkan keuntungan tanpa intervensi atau subsidi atau tidak. Selain itu, kesalahan tata kelola adalah tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh pembentukan “Badan Regulator” yang independen. BPJT dinilai sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik jalan tol daripada publik, sehingga terjadi yang yang disebut regulatory captured. Termasuk juga memperpanjang konsesi jalan tol yang sudah habis masa konsesinya, mengijinkan konsesi diasetkan sehingga di-go-public-kan, dan tidak bisa lagi diputus masa konsesinya.
5. Konteks yang salah. Pengadaan tanah dilakukan dengan metode paksa, padahal secara kontekstual terdapat filosofi “sak-dumuk-bathuk-sak-nyari-bumi” yang artinya sejengkal tanah selebar kepala pun akan dipertahankan sampai mati. Selain itu, BPKP dan BPK tetap mempergunakan kriteria NJOP sebagai nilai traksasi, sehingga setiap traksaksi di atas NJOP dapat dengan mudah menjadi temuan BPKP, BPK dan menjadi sarana pemeriksanaan oleh lembaga Kejagung hingga KPK.
6. Sistem pendanaan infrastruktur publik yang berjangka panjang bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan. Keberadaaan PT PPI dan SMI selain melanggar UU BUMN karena keduanya tidak di bawah Kementerian BUMN tetapi di bawah KemenKeu, sehingga ditengarai dapat berpotensi dianggap sebagai fraud.
7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat, sehingga apa saja diberikan, sehingga seringkali pemerintah ditipu pengusaha. Investor yang ada ternyata hanya makelar konsesi belaka, seperti yang terjadi pada salah satu pemilik konsesi jalan tol yang menjual hak konsesinya segera setelah mendapatkan.
Growth of urban populations and new property developments, coupled with incidences of water mismanagement, below-average rainfall patterns and droughts.
Water: consumption, usage patterns, and residential infrastructure. A compara...JhonPedrazaGarcia
To cite this article: Daniel R. Rondinel-Oviedo & Jaime M. Sarmiento-Pastor (2020): Water:
consumption, usage patterns, and residential infrastructure. A comparative analysis of three regions
in the Lima metropolitan area, Water International, DOI: 10.1080/02508060.2020.1830360
There is no political commitment to the empowerment of local government but the blame for all irregularities goes to Mayors. The role of local government and empowerment of elected representative should be re-defined as per the constitution. Mr Mayor, Can you get the law amended to empower yourself and serve as our elected representative?
7 Penyebab PPP mengalami banyak kegagalan, yaitu:
1. Gagasan yang salah, misalnya membangun jalan tol di negara kepulauan seperti Indonesia, dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk ketahanan pangan, karena konsep jalan tol hanya sesuai untuk negara kontinen, dengan luas lahan yang besar, seperti AS, China, Brasil, India. Misalnya, kebijakan PPP air minum sudah dideklarasikan dalam pertemuan air se-dunia di Turki tahun 2006, masih dipaksakan terus. Pun, kebijakan PPP air minum di Jakarta dinilai komunitas air dunia sebagai praktek terburuk.
2. Metode yang salah. PPP adalah kebijakan dengan metode paket, artinya harus dilaksanakan di sektor tertentu tanpa pandang bulu, padahal PPP berkarakter tailored made.
3. Kebijakan yang salah, karena tdak dimulai dari kebutuhan publik tetapi kebutuhan penguasaha sehingga berkarakter vendor driven policy. Salah satu bentuknya adalah reklamasi pantai utara Jakarta. Salah satu indikatornya adalah istilah yang banyak digunakan adalah value for money, padahal untuk sektor infrastruktur (pelayanan) publik yang harus dikedepankan adalah value for public.
4. Tata kelola yang salah, karena tidak jelas apakah investor bisa untuk mendapatkan keuntungan tanpa intervensi atau subsidi atau tidak. Selain itu, kesalahan tata kelola adalah tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh pembentukan “Badan Regulator” yang independen. BPJT dinilai sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik jalan tol daripada publik, sehingga terjadi yang yang disebut regulatory captured. Termasuk juga memperpanjang konsesi jalan tol yang sudah habis masa konsesinya, mengijinkan konsesi diasetkan sehingga di-go-public-kan, dan tidak bisa lagi diputus masa konsesinya.
5. Konteks yang salah. Pengadaan tanah dilakukan dengan metode paksa, padahal secara kontekstual terdapat filosofi “sak-dumuk-bathuk-sak-nyari-bumi” yang artinya sejengkal tanah selebar kepala pun akan dipertahankan sampai mati. Selain itu, BPKP dan BPK tetap mempergunakan kriteria NJOP sebagai nilai traksasi, sehingga setiap traksaksi di atas NJOP dapat dengan mudah menjadi temuan BPKP, BPK dan menjadi sarana pemeriksanaan oleh lembaga Kejagung hingga KPK.
6. Sistem pendanaan infrastruktur publik yang berjangka panjang bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan. Keberadaaan PT PPI dan SMI selain melanggar UU BUMN karena keduanya tidak di bawah Kementerian BUMN tetapi di bawah KemenKeu, sehingga ditengarai dapat berpotensi dianggap sebagai fraud.
7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat, sehingga apa saja diberikan, sehingga seringkali pemerintah ditipu pengusaha. Investor yang ada ternyata hanya makelar konsesi belaka, seperti yang terjadi pada salah satu pemilik konsesi jalan tol yang menjual hak konsesinya segera setelah mendapatkan.
7 Penyebab PPP mengalami banyak kegagalan, yaitu:
1. Gagasan yang salah, misalnya membangun jalan tol di negara kepulauan seperti Indonesia, dengan keterbatasan lahan dan kebutuhan untuk ketahanan pangan, karena konsep jalan tol hanya sesuai untuk negara kontinen, dengan luas lahan yang besar, seperti AS, China, Brasil, India. Misalnya, kebijakan PPP air minum sudah dideklarasikan dalam pertemuan air se-dunia di Turki tahun 2006, masih dipaksakan terus. Pun, kebijakan PPP air minum di Jakarta dinilai komunitas air dunia sebagai praktek terburuk.
2. Metode yang salah. PPP adalah kebijakan dengan metode paket, artinya harus dilaksanakan di sektor tertentu tanpa pandang bulu, padahal PPP berkarakter tailored made.
3. Kebijakan yang salah, karena tdak dimulai dari kebutuhan publik tetapi kebutuhan penguasaha sehingga berkarakter vendor driven policy. Salah satu bentuknya adalah reklamasi pantai utara Jakarta. Salah satu indikatornya adalah istilah yang banyak digunakan adalah value for money, padahal untuk sektor infrastruktur (pelayanan) publik yang harus dikedepankan adalah value for public.
4. Tata kelola yang salah, karena tidak jelas apakah investor bisa untuk mendapatkan keuntungan tanpa intervensi atau subsidi atau tidak. Selain itu, kesalahan tata kelola adalah tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh pembentukan “Badan Regulator” yang independen. BPJT dinilai sebagai regulator yang melayani kepentingan pemilik jalan tol daripada publik, sehingga terjadi yang yang disebut regulatory captured. Termasuk juga memperpanjang konsesi jalan tol yang sudah habis masa konsesinya, mengijinkan konsesi diasetkan sehingga di-go-public-kan, dan tidak bisa lagi diputus masa konsesinya.
5. Konteks yang salah. Pengadaan tanah dilakukan dengan metode paksa, padahal secara kontekstual terdapat filosofi “sak-dumuk-bathuk-sak-nyari-bumi” yang artinya sejengkal tanah selebar kepala pun akan dipertahankan sampai mati. Selain itu, BPKP dan BPK tetap mempergunakan kriteria NJOP sebagai nilai traksasi, sehingga setiap traksaksi di atas NJOP dapat dengan mudah menjadi temuan BPKP, BPK dan menjadi sarana pemeriksanaan oleh lembaga Kejagung hingga KPK.
6. Sistem pendanaan infrastruktur publik yang berjangka panjang bertentangan dengan sistem pendanaan perbankan. Keberadaaan PT PPI dan SMI selain melanggar UU BUMN karena keduanya tidak di bawah Kementerian BUMN tetapi di bawah KemenKeu, sehingga ditengarai dapat berpotensi dianggap sebagai fraud.
7. Pelaku bisnis sering dianggap sebagai malaikat, sehingga apa saja diberikan, sehingga seringkali pemerintah ditipu pengusaha. Investor yang ada ternyata hanya makelar konsesi belaka, seperti yang terjadi pada salah satu pemilik konsesi jalan tol yang menjual hak konsesinya segera setelah mendapatkan.
mengenal secara ringkas kebijakan ekonomi makro berkenaan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sub kebijakan fiskal yaitu kebijakan anggaran
kebijakan publik sering disalahartikan sebagai hukum, sebagai undang-undang, atau sebagai regulasi. Kebijakan publik mencakup ketiganya. Materi ini menjelaskannya. Disiapkan oleh Dr. Riant Nugroho, Pengajar Tamu pada Program Pasca Sarjana FISP UI untuk mata kuliah Kebijakan Publik, Kebijakan Publik-Hukum-dan-Good Governance, dan Kebijakan Publik Kontemporer.
Essentials of Automations: Optimizing FME Workflows with ParametersSafe Software
Are you looking to streamline your workflows and boost your projects’ efficiency? Do you find yourself searching for ways to add flexibility and control over your FME workflows? If so, you’re in the right place.
Join us for an insightful dive into the world of FME parameters, a critical element in optimizing workflow efficiency. This webinar marks the beginning of our three-part “Essentials of Automation” series. This first webinar is designed to equip you with the knowledge and skills to utilize parameters effectively: enhancing the flexibility, maintainability, and user control of your FME projects.
Here’s what you’ll gain:
- Essentials of FME Parameters: Understand the pivotal role of parameters, including Reader/Writer, Transformer, User, and FME Flow categories. Discover how they are the key to unlocking automation and optimization within your workflows.
- Practical Applications in FME Form: Delve into key user parameter types including choice, connections, and file URLs. Allow users to control how a workflow runs, making your workflows more reusable. Learn to import values and deliver the best user experience for your workflows while enhancing accuracy.
- Optimization Strategies in FME Flow: Explore the creation and strategic deployment of parameters in FME Flow, including the use of deployment and geometry parameters, to maximize workflow efficiency.
- Pro Tips for Success: Gain insights on parameterizing connections and leveraging new features like Conditional Visibility for clarity and simplicity.
We’ll wrap up with a glimpse into future webinars, followed by a Q&A session to address your specific questions surrounding this topic.
Don’t miss this opportunity to elevate your FME expertise and drive your projects to new heights of efficiency.
GDG Cloud Southlake #33: Boule & Rebala: Effective AppSec in SDLC using Deplo...James Anderson
Effective Application Security in Software Delivery lifecycle using Deployment Firewall and DBOM
The modern software delivery process (or the CI/CD process) includes many tools, distributed teams, open-source code, and cloud platforms. Constant focus on speed to release software to market, along with the traditional slow and manual security checks has caused gaps in continuous security as an important piece in the software supply chain. Today organizations feel more susceptible to external and internal cyber threats due to the vast attack surface in their applications supply chain and the lack of end-to-end governance and risk management.
The software team must secure its software delivery process to avoid vulnerability and security breaches. This needs to be achieved with existing tool chains and without extensive rework of the delivery processes. This talk will present strategies and techniques for providing visibility into the true risk of the existing vulnerabilities, preventing the introduction of security issues in the software, resolving vulnerabilities in production environments quickly, and capturing the deployment bill of materials (DBOM).
Speakers:
Bob Boule
Robert Boule is a technology enthusiast with PASSION for technology and making things work along with a knack for helping others understand how things work. He comes with around 20 years of solution engineering experience in application security, software continuous delivery, and SaaS platforms. He is known for his dynamic presentations in CI/CD and application security integrated in software delivery lifecycle.
Gopinath Rebala
Gopinath Rebala is the CTO of OpsMx, where he has overall responsibility for the machine learning and data processing architectures for Secure Software Delivery. Gopi also has a strong connection with our customers, leading design and architecture for strategic implementations. Gopi is a frequent speaker and well-known leader in continuous delivery and integrating security into software delivery.
Accelerate your Kubernetes clusters with Varnish CachingThijs Feryn
A presentation about the usage and availability of Varnish on Kubernetes. This talk explores the capabilities of Varnish caching and shows how to use the Varnish Helm chart to deploy it to Kubernetes.
This presentation was delivered at K8SUG Singapore. See https://feryn.eu/presentations/accelerate-your-kubernetes-clusters-with-varnish-caching-k8sug-singapore-28-2024 for more details.
PHP Frameworks: I want to break free (IPC Berlin 2024)Ralf Eggert
In this presentation, we examine the challenges and limitations of relying too heavily on PHP frameworks in web development. We discuss the history of PHP and its frameworks to understand how this dependence has evolved. The focus will be on providing concrete tips and strategies to reduce reliance on these frameworks, based on real-world examples and practical considerations. The goal is to equip developers with the skills and knowledge to create more flexible and future-proof web applications. We'll explore the importance of maintaining autonomy in a rapidly changing tech landscape and how to make informed decisions in PHP development.
This talk is aimed at encouraging a more independent approach to using PHP frameworks, moving towards a more flexible and future-proof approach to PHP development.
Securing your Kubernetes cluster_ a step-by-step guide to success !KatiaHIMEUR1
Today, after several years of existence, an extremely active community and an ultra-dynamic ecosystem, Kubernetes has established itself as the de facto standard in container orchestration. Thanks to a wide range of managed services, it has never been so easy to set up a ready-to-use Kubernetes cluster.
However, this ease of use means that the subject of security in Kubernetes is often left for later, or even neglected. This exposes companies to significant risks.
In this talk, I'll show you step-by-step how to secure your Kubernetes cluster for greater peace of mind and reliability.
State of ICS and IoT Cyber Threat Landscape Report 2024 previewPrayukth K V
The IoT and OT threat landscape report has been prepared by the Threat Research Team at Sectrio using data from Sectrio, cyber threat intelligence farming facilities spread across over 85 cities around the world. In addition, Sectrio also runs AI-based advanced threat and payload engagement facilities that serve as sinks to attract and engage sophisticated threat actors, and newer malware including new variants and latent threats that are at an earlier stage of development.
The latest edition of the OT/ICS and IoT security Threat Landscape Report 2024 also covers:
State of global ICS asset and network exposure
Sectoral targets and attacks as well as the cost of ransom
Global APT activity, AI usage, actor and tactic profiles, and implications
Rise in volumes of AI-powered cyberattacks
Major cyber events in 2024
Malware and malicious payload trends
Cyberattack types and targets
Vulnerability exploit attempts on CVEs
Attacks on counties – USA
Expansion of bot farms – how, where, and why
In-depth analysis of the cyber threat landscape across North America, South America, Europe, APAC, and the Middle East
Why are attacks on smart factories rising?
Cyber risk predictions
Axis of attacks – Europe
Systemic attacks in the Middle East
Download the full report from here:
https://sectrio.com/resources/ot-threat-landscape-reports/sectrio-releases-ot-ics-and-iot-security-threat-landscape-report-2024/
Generative AI Deep Dive: Advancing from Proof of Concept to ProductionAggregage
Join Maher Hanafi, VP of Engineering at Betterworks, in this new session where he'll share a practical framework to transform Gen AI prototypes into impactful products! He'll delve into the complexities of data collection and management, model selection and optimization, and ensuring security, scalability, and responsible use.
The Art of the Pitch: WordPress Relationships and SalesLaura Byrne
Clients don’t know what they don’t know. What web solutions are right for them? How does WordPress come into the picture? How do you make sure you understand scope and timeline? What do you do if sometime changes?
All these questions and more will be explored as we talk about matching clients’ needs with what your agency offers without pulling teeth or pulling your hair out. Practical tips, and strategies for successful relationship building that leads to closing the deal.
Le nuove frontiere dell'AI nell'RPA con UiPath Autopilot™UiPathCommunity
In questo evento online gratuito, organizzato dalla Community Italiana di UiPath, potrai esplorare le nuove funzionalità di Autopilot, il tool che integra l'Intelligenza Artificiale nei processi di sviluppo e utilizzo delle Automazioni.
📕 Vedremo insieme alcuni esempi dell'utilizzo di Autopilot in diversi tool della Suite UiPath:
Autopilot per Studio Web
Autopilot per Studio
Autopilot per Apps
Clipboard AI
GenAI applicata alla Document Understanding
👨🏫👨💻 Speakers:
Stefano Negro, UiPath MVPx3, RPA Tech Lead @ BSP Consultant
Flavio Martinelli, UiPath MVP 2023, Technical Account Manager @UiPath
Andrei Tasca, RPA Solutions Team Lead @NTT Data
Le nuove frontiere dell'AI nell'RPA con UiPath Autopilot™
Riant nugroho jakarta water service
1. International Journal of Administrative Science & Organization, September 2011
Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
Volume 18, Number 3
Review Article
ISSN 0854 - 3844, Accredited by DIKTI Kemendiknas RI No : 64a/DIKTI/Kep/2010
Public Private Partnership as a Policy Dilemma
RIANT NUGROHO
Visiting Adjunct Professor, School of Political Science and Public Administration,
University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, PR China
riantnd@yahoo.com
Abstract: This paper has three objectives: first, to acknowledge the basic right to water as recently recognized by the UN
and, consequently, to address the government’s responsibility to provide water services; second, to describe the problems and
dilemma in the privatization of water services in Jakarta, the capital city of Indonesia, as a policy choice; third, to reinforce
the idea that privatization of public services is beneficial but not a panacea; therefore, the government as the center of public
administration needs to reconsider some of their key policies on public services.
Keyword: public policy, privatization, water, government.
INTRODUCTION
Indonesia is a country of more than 2,500 islands, and
Jakarta, the capital, is located on the Java Island, one
of the big five Indonesian Islands1. Today Indonesian
population is estimated to be 234.2 million, compared to
205.1 millions in 2000. Indonesia is now the fourth most
populated country in the world, after China (1.33 billion),
India (1.16 billion), and the US (309.2 millions). In 2010,
60.1% of the population, i.e. about 121 million people,
lived in Java2, making it the most densely populated
island (103 people per km2) in Indonesia. In 2009, the
Indonesian GDP per capita was US$ 2,5903.
Jakarta covers an area of 661.52 km2 with a population
of 8,522,5894. It is the most densely populated city
in Indonesia, with about 12,883 people per km2.
Administratively, Jakarta comprises of five districts:
North Jakarta, East Jakarta, West Jakarta, South Jakarta,
Central Jakarta, and the Thousand Islands Municipality.
In 2009, the GDP per capita in Jakarta was USD 8,400
or 320% of the Indonesian GDP per capita. This was due
to 70% of money in Indonesia circulating in Jakarta, thus
attracting the biggest number of business activities.
Trade and services contribute about 71.5% to the
regional GDP. Jakarta has a mission of becoming The
Service City, or a city that provides world-class service.
1 The big five Indonesian islands are: Papua, Kalimantan, Sumatera,
Sulawesi, and Java, with Java as the most urban and densely populated
island. More than 50% of the total population (270 million) lives in Java.
2 Indonesian Central Bureau of Statistics, June 2010.
3 Indonesian Central Bureau of Statistics, February 2010. This was a
tremendous turnaround. In 1999, after Indonesia was hit by the financial
crises, the GDP per capita was about USD 400. In 1996, the GDP per
capita rose to USD 1,050.
4 Per April 2010, The Agency of Demography and Population Office,
http://www.kependudukancapil.go.id/
To achieve this, Jakarta must be able to accomplish the
Millennium Development Goals, a pledge made in an
International Summit in New York in 2008. One of the
criteria is 80% of the population must have clean water
delivered via pipes. More importantly, the delivery of
water via pipes ensures that groundwater will not be used,
thus preserving the land and avoiding the use of polluted
groundwater.
Indonesia has adopted the idea of the “basic right to
water” since its independence. The Indonesia’s 1945
Constitution Article 33 states: “The land, the waters, and
the natural resources within shall be under the powers of
the State and shall be used to the greatest benefit of the
people.”
The statement “under the powers of the State” does
not mean all activities should be managed only by
the government. Natural resources may, to a certain
extent, be managed by the private sector, communities,
or corporations, and supervised by the government.
This includes land and water with economic value and
social functions. The utilization must be carried out
in a sustainable manner and for the prosperity of the
Indonesian people (Nugroho, et.al, 2009). Therefore water
service providers, called Perusahaan Daerah Pelayanan
Air Minum (PD PAM or PAM), are established on the
local government level. These are regional water service
companies with a local government-owned enterprise
(LGOE)5 status. PAM Jaya as the local LGOE provides
clean water for the public.
Law No. 7/2004 on Water Resources stipulates that
water resources must be managed based on the principle
of conservation, balance, public benefit, integrity
5 As opposed to State Owned Enterprises (SOEs)
2. 179
International Journal of Administrative Science & Organization, September 2011
Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
and harmony, justice, and independence, as well as
transparency and accountability. According to this
principal law in water resources, a river area refers to
integrated water resources management in one or more
watersheds and/or small islands with an area of less than
or equal to 2,000 km2. The above stipulation applies to
river areas in one regency/municipality, inter-regency/
municipality river areas, inter-provincial river areas,
transnational river areas, and nationally strategic river
area. (Nugroho, et.al, 2009). The policy serves as the
basis for the practice of regional government cooperation
in managing cross-border water resources.
There are two levels of policies in water service
management. At the national level, the central government
sets the standards for water service, its quality and price
structure. At the regional level, the local government
establishes regional companies exclusively owned by
the local government to produce and distribute clean
water. The policy is mostly implemented in cities, but
rarely on the district level. A city or kota in Indonesian
refers to an administrative urban area which consists of
several kelurahan (sub-districts), and the district level
refers to an administrative rural area which consists of
desa (Villages). Therefore, every city in Indonesia must
have one water company owned and managed by the
government. The reason is that the government is obliged
to provide water service to people, thus water is a public
service, not a commercial product.
When the population increases, especially in urban
areas, the local government is unable to provide clean
water management. Less than 10% of PAMs do their
job well, as most of them face three problems. First,
their profit is low because local governments tend to see
clean water as a political commodity. In order to remain
popular with the public and maintain their power, local
authorities keep the water bills low without providing
subsidies for them, as subsidies would have to be paid
for with the local budget. Water companies thus suffer
from financial problems and often lose their investment
sources, because banks and other loan institutions are
unwilling to give them financial support. Second, local
politicians and bureaucracy often interfere with the
management in water companies. Members of the water
company’s board of directors and commissioners are
elected by local politicians. The members’ position in
the top management is determined by their loyalty to
local politicians. Therefore, the real customers are not
the public who consume and pay for the water bill, but
those politicians. This leads to the third problem: poor
management in water service companies.
All three problems are present in PAM Jaya in Jakarta.
Their financial performance is lacking, as are their technical
Volume 18, Number 3
and professional ones. Insolvency and poor management
have led PAM Jaya into the idea of privatization of water
services. The objective is clear: to increase the technical
and service quality in water provision6. Pressure from the
central government and firm advice from the World Bank
resulted in a policy: the privatization of water service in
Jakarta for 25 years under the Public Private Partnership
(PPP) scheme. Public policy is the choice made by the
government whether or not they would implement it
(Dye, 1995). Jakarta has chosen privatization in order to
provide clean water to the public.
Public Private Partnership (PPP): A New Approach
in Government-Oriented Services
There are some disputes about the basic principle
of PPP, about whether or not it is privatization. To my
understanding, PPP is a type of privatization (Sanjoyo
& Nugroho, 2006). Even the broadest meaning of PPP
includes the involvement of non-government institutions
in carrying out the government’s job (Yescombe, 2007);
business sectors and non-profit organizations are both
involved in government activities. Indeed, it is not easy
to distinguish between PPP and non-PPP, since public
administration in democratic countries involve their
stakeholders in government decisions and practices, and
business and non-profit organizations are constituents of
democracy.
PPP is the private sector’s involvement in public
infrastructure; the latter is defined as the facilities
required for the economy and society to function
(Yescombe, 2007). Disagreements about the definition of
PPP notwithstanding, it constitutes of at least four crucial
aspects. First, the sale of public assets, including the denationalization of public corporations and the sale of
publicly owned land and buildings. Second is charging;
this refers to the privatization of the financial costs of a
service which is still provided by the public sector. Third
is contracting out, which refers to the privatization of the
production of a service by means of substituting private
contractors for in-house employees, although the service
continues to be financed by the public sector. Fourth is
liberalization, which is referred to as deregulation. This
involves the reduction or removal of statutory monopoly
provisions, which have prevented private firms from
entering public sector markets (Braddon and Foster,
1999). Privatization takes one of two principal forms.
The first is simply the sale or transfer of state-owned
enterprises (SOEs) to private sector units. The second
is contracting out a service originally provided by a
government institution to a private company (Willis,
6 There are two performance indicators that PPP should aim toward,
namely the technical target and service target.
3. NUGROHO, JAKARTA WATER SERVICE: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
2000). From these meanings we can see that PPP is a
privatization.
PPP is a form of privatization, since in its basic principle
the strategic government’s accountability toward public
services is being transferred to parties other than the
government. These can be business corporations or nonprofit organizations or other organizations. The transfer
is done by contracting out, concession, or divestment.
However, the government still has power, being the
highest-ranking political body in the social and political
system where the accountability is transferred to the other,
lower-ranking party. The power includes tangible objects
such as assets and intangible ones as such services; the
transfer includes transfer of ownership (divestment) and
time of ownership (concession). The idea to separate PPP
from privatization seems like an academic one, although
in truth it is politically motivated.
PPP is favored by many: governments, the business
sector, and international financial organizations. Their
reasoning is that PPP is an alternative where government
services may be provided without being funded by taxes
(see Yescombe, 2007). PPP policies aim to reduce the role
and scope of the public sector, whilst encouraging private
sector involvement in the gap left; to create, by legislative
or regulatory means, new opportunities for private
expansion into traditional areas of the public sector; to
attract private sector investment and involvement to
support government policies; and to promote competition
by increasing market pressure on assets remaining within
public sector (Braddon & Foster, 1999).
PPP as privatization had its own private wars.
Hodge describes the three wars within privatization:
philosophical, practice, and humanity. First, it is a part
of a philosophical battle where individualism is preferred
over collectivism. In collectivism, the collective good is
prioritized over one’s own individual private interests. The
collective good is the lifeblood in the role of government
which has been transferred to the private sector. The
second is war regarding service delivery; the question
of which one is better situated to deliver government
services, the public or private sector is best placed. The
third war in privatization exists in the eternal struggle
of capital interest against civility in society and human
rights (Hodge, 2006).
Philosophically speaking, privatization also means a
war on ethics. According to Buttle, privatization should
also be regarded in ethical terms concerned with the
pursuit of moral objectives and, therefore, appraised in
moral, as well as economic and political, terms (Buttle,
1999). In Buttle’s point of view, PPP disregards the moral
objectives that should be met by any privatization policy
choice. There are two ways in which privatization concerns
180
moral objectives. First, underpinning privatization is the
vision of a good society, a society which is desirable,
which ought to be achieved, which has more value
than alternative types of society. Second, underpinning
privatization is a vision of a good person, the sort of
person who is considered as morally admirable, whose
life is thought to be of value and worth (Buttle, 1999). It
is about value and actor.
In practice, PPP results in several serious failures7.
In water service privatization through PPP, over 30 PPP
water contracts in global major cities - from Africa,
Europe, to South America - have been terminated and
restated (Hall, 2010). Franceys and Gerlach discovered
that PPP international investors hesitate to invest due
to the high level of uncertainty in developing countries
(Franceys & Gerlach, 2008).
In regard to humanity, PPP is facing political and
ethical problems. In business and markets, monopoly
is not a beneficial concept. Therefore, only government
institutions are allowed to do monopoly. In PPP,
government monopoly is changed into private monopoly.
Public monopolies that have become private monopolies
are unresponsive to the consumers’ wishes (Buttle, 1999).
The ethical dilemma in business theory does not stop here.
The next issue is political: PPP, as part of the privatization
policy, becomes a fraudster. The shift of enterprises
from the public to the private sector does not result in
individuals as consumers or shareholders being able to
exercise more control over the institutions that influence
their lives than was the case with enterprises that were
part of the public sector. Privatization, then, results in
an impoverishment of democracy and leaves large areas
of society’s affairs beyond democratic influence (Buttle,
1999).
The PPP of Water Service in Jakarta
Jakarta has had a modern water supply system since the
Dutch colonial times in the 1940s. After the Indonesian
independence in 1945, the service is managed by the
local government-owned company (LGOC), Perusahaan
Daerah Pelayanan Air Minum Jakarta Raya8 (PD PAM
Jaya). The company is Jakarta’s means of developing a
pipe water supply system with extensive coverage area
for the metropolis. The idea is that the use of groundwater
will be reduced significantly for two reasons: to protect
Jakarta from land subsidence, and to guarantee water
quality service for the public. This can be achieved
because groundwater is not used as a primary water
7 (see Willis, 2000, 78, Lanti et.al, 2008, Lanti, 1996; Lanti, 2006,
Djamal, 2009, Jensen, 2005, Nugroho, 2009, ICIJ, 2003, The Jakarta
Water Regulatory Body (JWRB) report 2006-2009)
8 Perusahaan Daerah Pelayanan Air Minum Jakarta Raya = Regional
Company for Water Service Provision in Jakarta.
4. 181
International Journal of Administrative Science & Organization, September 2011
Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
resource by the city residents.
In 1996, the company experienced serious problems
in service improvement due to financial and management
issues. At the same time, the World Bank introduced
the idea of privatization of public service as Public
Private Partnership (PPP). These factors resulted in an
agreement in 1998 between the DKI Jakarta Government,
represented by PD PAM Jaya, with two private investors:
Thames of the UK and Suez of France. Both investors had
local partners.
The policy began with President Soeharto’s instruction
on the importance of the PPP scheme. The Letter of Intent
was later signed by the Minister of Public Works and
the DKI Jakarta Government, and incorporated into the
Minister of Public Works Decree No. 249/KPTS/1995,
dated July 1995, and the DKI Governor Decree No.
1327/95, dated October 31, 1995. On October 6, 1995,
letters of appointment for private operators for the
management of clean water provision in DKI Jakarta
were issued. The project is divided into two service areas,
namely the west and east sides of the Ciliwung River.
Next, letters of invitation were issued to two prospective
drinking water operators, both international companies,
namely Thames Water (partnering with PT Kekar Pola
Airindo (PT KPA)) on June 30, 1995, and Lyonnaisse
des Eaux, presently Suez Environment (partnering
with PT Garuda Dipta Semesta-PT GDS), on August
21, 1995. Each operator later submitted its response to
the Minister of Public Works, stating their readiness to
complete the Feasibility Study (FS) within six months.
On October 6, 1995 a MoU was signed. Among others,
it states that concession on one part of Jakarta is awarded
to Thames and PT Kekar Pola Airindo, a company owned
by Soeharto’s son, whereas the other part is awarded to
Lyonnaisse des Eaux and PT Garuda Dipta Semesta. The
negotiation process lasted for two long years, involving
prominent institutions such as the World Bank/IBRD,
Ministry of Public Works, Bappenas, Ministry of Finance,
and Provincial Government of DKI Jakarta (Lanti et.al.,
2009).
The May 1998 riot and the fall of Soeharto brought
about a major change. The economic climate was no
longer profitable for the cronies and business network
of the former President Soeharto. Following the social
unrest and reformation, the Suez and Thames directors
realized that the recently signed concession contract
has lost its political support. Their partner, who was
previously going to help them overcome the bureaucratic
obstacles, has suddenly become a burden that hinders the
effectiveness of the cooperation agreement (RCA). In fact,
the Provincial Government of DKI Jakarta issued a policy
that no longer supported private consortia. Therefore the
Volume 18, Number 3
foreign companies must formulate a new strategy in
response to the changing situation. The executives of the
drinking water operator also realized that re-negotiation
of the cooperation agreement could no longer be avoided.
The re-negotiation, however, did not proceed as smoothly
as expected (Lanti et.al., 2009).
The Restated Cooperation Agreement (RCA) was
finalized and signed on October 22, 2001. In accordance
to the RCA, the operators’ performance is measured
with indicators in the technical target and service target
standards. They are number of customer/connection,
production capacity, service coverage ratio, volume of
water sold, water-loss or unaccounted for water (UfW).
Thus far there have been changes in ownership. 12 years
ago, in 1997, the privatization of water services in Jakarta
began. Before 1997, the water service provider was a
local government-owned enterprise, PAM Jaya. In 1997,
the concession of the west area was granted to PAM
LYONNAISE JAYA, a Suez (formerly Ondeo Service)
subsidiary company. Prior to July 2006, the private
provider company was owned by Suez Environment
(majority of shares), PT. Kekar Pola, and PT. Bangun
Tjipta Sarana. After July 2006, it was owned by Suez
Environment (majority), PT Astratel Nusantara (Astra
International subsidiary, majority owned by Jardine
Fleming), and Citigroup Financial Products. In the east
area, prior to 2007, the concessionaire was PT Thames
PAM Jaya, owned by Thames of UK (majority) and PT.
Tera Meta Phora. Since 2007, Acuatico Pte. Ltd (majority)
and PT. Alberta Utilities have taken over the company9.
Despite these changes in ownership, the performance
indicators still apply, and some of the performances
remain good.
Palyja has been able to increase its connection number
almost twofold compared to the pre-PPP era, from 209,895
connections in 1998 to 414,930 connections in June 2010.
Aetra/TPJ has increased its connection number almost
twofold compared to the pre-PPP era, from 278,083
connections in 1998 to 383,455 connections in June 2010.
Palyja water production has increased from 150.4 M m3 in
1998 to 161.1 M m3 in 2009. Aetra/TPJ water production
has increased from 245.9 M m3 in 1998 to 261.8 M m3 in
2009. Palyja Service Coverage Ratio has increased from
33.18% in 1998 to 64.09% in June 2010. Meanwhile,
Aetra/TPJ Coverage Ratio has increased from 30% in
1998 to 59.65% in 2009. The total volume of water sold
by Palyja in 1998 was 89.1 M m3, and it increased to 137.7
M m3 in 2009. Meanwhile, Aetra water sold in 1998 was
105.2 M m3, and it increased to 128.1 M m3 in 2009. The
critical indicator for water services is called water-loss.
9 For further discussion see Lanti, et.al (2008), Lanti (1996), Lanti,
(2004), Lanti (2006), Gerlach & Anwar (2008).
5. 182
NUGROHO, JAKARTA WATER SERVICE: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
Table 1. Target and Actual Performance of Water Service in Jakarta
Revised target:
2003-2007
Year
Target :
1998-2022
1998
58.35 %
61.17 %
(- 2.82%)
1999
54.79 %
57.94 %
(- 3.15%)
2000
48.51 %
50.94 %
(- 2.43%)
2001
47.15 %
50.78 %
(- 3.63%)
2002
45.38 %
47.75 %
(- 2.37%)
2003
43.50 %
44.65 %
45.26 %
(- 1.76%)
(- 0.61%)
2004
41.63 %
43.34 %
47.81 %
(- 6.18%)
(- 4.47%)
2005
39.76 %
41.75 %
50.36 %
(- 10.60%)
(- 8.61%)
2006
37.89 %
39.86 %
51.17 %
(- 13.28%) (- 11.31%)
2007
36.02 %
37.99 %
51.01 %
(- 14.99%) (- 13.02%)
2008
35.06 %
36.92 %
48.25 %
50.20 %
(- 15.14%) (- 13.28%)
(- 1.95%)
2009
34.11 %
35.56 %
47.15 %
46.85 %
(- 12.74%) (- 11.29%)
0.30%
2010
33.15 %
34.18 %
46.05 %
46.39%
(- 13.24%) (- 34.18%)
0.34%
2011
32.19 %
32.77 %
44.52 %
43.50%
(- 11.31%) (- 10.73%)
1.02%
2012
31.23 %
31.21 %
43.25 %
2013
30.28 %
30.00 %
41.62 %
2014
29.32 %
28.68 %
40.00 %
2015
28.36 %
28.05 %
Source: Jakarta Water Regulatory Body, 2011
Revised target:
2008-2012
Actual
Performance
Difference between actual
performance and
original
target
1st rebasing 2nd rebasing
target
target
38.37 %
In 1998, water-loss in Palyja concession was 58.63%, and
it was reduced to 44.34% in 2009. In the first semester of
2010 it was reduced to 43.14%. Meanwhile, water-loss
in Aetra/TPJ concession was 61.30%, and it was reduced
to 51.07% in 2009. In the first semester of 2010 it was
reduced to 50.45%.
At a glance, everything goes smoothly and the
performance is good. However, there are still problems
and conflicts in public water service in Jakarta today.
The reason is that privatization of water is plagued by
dilemmas.
PPP in Jakarta: Problems and Dilemmas
The first dilemma is whether or not water should be
privatized. According to the World Bank, “Bureaucrats
typically perform poorly in business, not because they
are incompetent (they aren’t), but because they face
contradictory goals and perverse incentives that can
distract and discourage even very able and dedicated
public servants. The problem is not the people but the
system, not bureaucrats per se, but the situations they find
themselves in, these bureaucrats in business” (The World
Bank, 1996).
Before the privatization, water service was managed
by a government-owned company, PAM Jaya. The top
management consisted of political appointees from the
local polity and bureaucracy. Rather than serve the public,
they tend to serve the polity and bureaucracy, since their
performance and existence depend upon their ability
to please the local polity and bureaucracy. Therefore,
the government’s specific purpose vehicle (SPV) in
providing public water service failed. The reason was
more than mismanagement, it was lack of management.
Abuse of corporate powers occurred frequently. Hence,
bureaucracy must not be involved in services that
are managed like a business, such as water service.
Privatization was then assumed to be a magical solution
for undermanaged corporations, financial problems, and a
demand for fast improvement in water services.
The value of privatization does not merely concern a
good society, but also concerns the way the government
distances itself from its obligation as the primary actor
in providing clean water for the public. The actor is a
businessperson closely linked to power. The combination
6. 183
International Journal of Administrative Science & Organization, September 2011
Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
thus creates forced privatization.
The second problem is performance, or more specifically, technical performance. The two concessionaires
have improved the service, but it is still a far cry from
what the 25-year concession contract has promised. The
treated water quality has never reached drinking water
standards (potable), water loss is still high (45%), water
tariff has increased sharply (the highest in Asia), namely
USD 0.7/m3 per January 2009, and about 64,500 customers (8.45% from the total number of customers) reported
of having no water, and yet many are still billed10.
In 2003 (the first rebasing) and 2008 (the second
rebasing), the water loss were below the target. The
non-performance in water loss management is solved
not by performance increase, but by lowering the water
loss target so that it closely matches the result. Waterloss is the most the critical indicator for water service.
Therefore, if the water-loss target is not achieved, the rest
of the service is in danger of failing.
Private operators claimed that the service coverage
ratio is 63.58%, so 3.2 million people are not served.
The problem lies on the private operators’ assumptions
that one connection serves seven people. JWRB ratio
assumption is 1:4. The service coverage ratio is about
42%, meaning that more than half of the Jakarta population
uses groundwater11. To sum up, due to the low pipe-water
coverage, households in Jakarta prefer groundwater as
their primary water source12.
The political problem concerns democracy. According
to Buttle (1999), privatization goes against democratic
values precisely because it removes important issues
from public determination, and the decisions will reflect
the directors and managers on behalf of the individual and
institutional shareholders. This is indeed the case with
water bills. Water privatization in Jakarta is essentially a
performance-based contract, but the performance target is
stated as indicative. The full-cost recovery13 contract leads
to the “financial requirement of the private partners.”
The internal rate of return (IRR) is not clearly stated; it
���������������������������������������������������������������������
In February 2010, on a field visit to Muara Baru, North Jakarta, I
found many poor customers who have had no water for 7 years but are
still billed. The finding has been made into a documentary movie called
“Seven Years without Water,” JWRB, 2010.
��������������������������������������������������������������
In 2007-2008 it was discovered that about 63.33% of Jakarta
residents use groundwater wheel, both open and closed, and electric
pumps. The research was conducted by Indonesian People’s Forum of
Drinking Water Quality Management (Forum Masyarakat Pengelola
Kualitas Air Minum Indonesia/Forkami) with 2.514 respondents in the
five districts in DKI Jakarta.
�������������������������������������������������������������������
Jakarta groundwater is highly polluted. See Riant Nugroho, 2010,
“The Groundwater Pollution in Jakarta,” a paper presented at the World
Water Week, September 5-11, 2010, in Stockholm, UNESCO-Both
ENDS-International Water Institute Stockholm.
13 The full cost recovery approach to water was discarded at the World
Water Forum in Istanbul, Turkey, 2006, and replaced by sustainable
cost recovery as developed by Camdesus Panel, initiated in 2003.
Volume 18, Number 3
is stated only in the feasibility study, pegged at 22%. The
“technical assistance” fee, which is not unlike royalty, is
levied. Water charge increases every semester regardless
of the performance.
The contract defines two financial instruments: First,
water charge, which is a specific amount of money charged
by private operators to the PAM Jaya. It increases every
semester regardless of performance. Second, water bills,
set by the local government and proposed by the Jakarta
Water Supply Regulatory Body (JWSRB). The bills are
based on service performance, affordability, and the
appropriateness of the business: for instance, an efficient
business process. When the contract is signed, it is
assumed that water charge must be lower than water bills.
As such, there must be a margin that can be counted as
profit for PAM Jaya on behalf of the Jakarta Government.
This is called a revised PPP model, because usually in a
PPP contract the concessionaire has the mandate to set the
service fees that the user/public must pay for.
There would be no problem if service performance,
efficient business process, and affordability are taken
into consideration. Unfortunately, that is not the case.
Unsound performance, inefficient business process,
and fees beyond people’s affordability to pay, combine
perfectly to hinder the two financial instruments in the
contract. Water bills increase excessively every semester.
What follows is inevitable: a shortfall or a huge negative
profit.
From 2005 to 2009, the performances of both operators
were below target. Therefore JWRB has not proposed
tariff increase to the city government. PAM Jaya’s loan to
the private operators for the last three years has increased
from IDR 480 billion to IDR 552 billion due to the lack
of tariff increase14. Due to privatization, the government
owes the private sector a huge debt. Jakarta can never
provide water service for the poor, since every connection
to poor people creates a new shortfall; the reason is that the
water bills for the poor are far below the water charge15.
In short, privatization has a hidden caveat: the private
sector must profit in order to maintain the business and
therefore the service. Privatization causes Jakarta to
become the capital city with the highest water bills in
Asia16. The PPP’s promise of creating a “safe” government
budget (Yescombe, 2007) is yet to be proven.
The Jakarta PPP policy faces two dilemmas. First, the
government’s ethics. The question is: is it right that the
�������������������������������������Kompas, August 11, 2010
Mauritus Napitupulu, CEO PAM Jaya,
����������������������������������������������������������������������
The water bill is IDR 1,050 per m3, whereas the water charge is IDR
7,000. No one wants to pay for the shortfall.
�����������������������������������������������������������3 (USD
The highest consumer charge is IDR (Rupiah) 12,000 per m
1.3/ m3). Special prices for special customers according to the Jakarta
Port Authority are: IDR 14,650 (USD 1.61), Singapore (USD 0.31 –
USD 1.38), Kuala Lumpur (USD 0.14 – USD 1.27), Hong Kong (USD
0.55 – USD 1.19), and Taipei (USD 0.16 – USD 0.24) (Ali, 2010).
7. NUGROHO, JAKARTA WATER SERVICE: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
184
Figure 1. The Dilemma of Investment Financing
government transfers water service accountability to the
private sector or is it wrong? The government’s ethical
principles concerning public rights should be clear. If
the government is accountable for the rights, PPP must
be terminated. This will result in three problems: It is
unclear who will manage and fund the service, since the
government has limited management and budget. PPP
termination also entails a huge penalty for the government,
the total estimation of which is IDR 8 trillion; it is also
unclear who will pay this penalty. Foreign investment
termination may easily be read as a sign that global
foreign investment in Indonesia is unhealthy. If PPP is
continued, so will the following: the shortfall, highest
water tariff in Asia, no service for poor, and other unsound
performances.
The second dilemma is the PPP practice. The core
idea of PPP is to transfer government financing for public
infrastructure to the private sector. Water infrastructure
investment is a risky business and required to be a longterm investment in order for the water tariff to remain
affordable for the public. If the depreciation of the water
treatment plant is assumed to take 40 years, the payback
period is then assumed to be 25 years. Being a long-term
investment, it also needs long-term financing. Financial
institutions only provide short- and medium-term loans
(one to five years) for private businesses. Therefore
the 25 years of payback period must be shortened into,
for instance, 5 years, and as a result the return must
be extremely high. This means higher water tariff for
the public, even when the service is poor. This is the
first problem. The second problem is that the highest
achievement in a private business means a sustainable
revenue increase. Therefore, the water tariff will continue
to increase even after the 5-year payback period is over
and the revenue will come from the excessive tariff
increase paid by the public (see figure 1). The dilemma
here is that the only institution eligible for a soft-loan term
(lasting 25 years or more) is the government. In regard
to financing issues in public service infrastructure, the
problem is not the transfer of government accountability
to the private sector, but how to improve the governance
of the government’s loan management.
Willis (2000) proposed that most the capital-intensive
PPP in privatization is characterized by long investment
payback periods. These are infrastructure investments,
such as in telecommunication, energy, transportation, and
water. They are the favorites of the private sector since
they generate increasing shares of privatization revenues.
8. 185
International Journal of Administrative Science Organization, September 2011
Bisnis Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
This finding is in line with Yescombe’s (2007) premise
that, while project finance loans in general have long
repayment terms - about 15 to 20 years - most PPP project
cash flows require the debt service to be spread out over
20 years or longer to match the natural life of the project
and produce an affordable cost for Public Authority.
PPP projects offer a high level of certainty in relation to
long-term cash flows, and therefore provide a good basis
for long-term loans. Typically, when a new PPP market
opens up, the loan terms grow shorter and lengthen as
the lenders grow used to the risk involved. Another factor
which determines the length of a loan is the lenders’ Cover
Ratio requirements - the shorter the loan, the higher the
debt service payments, and so the lower the Cover Ratio
becomes. Paradoxically, the longer term a loan has, the
safer it appears. Therefore it is clear that the long term
in a loan for a PPP project can be misleading. Most
commercial banks have short-term deposits, so long-term
loans lead to a mismatch. Despite this, banks are prepared
to provide long-term loans for PPP projects as a large
proportion of PPP loans are refinanced after the end of the
construction period (Buttle, 1999). According to Butlett,
developing countries may not have commercial lenders
willing to provide long term loans. Thus, in countries
such as Brazil, where banks can earn a high return from
short-term lending, there would be no good reason for
them to divert funds to long-term loans, whether for PPP
projects or anything else. Therefore in such cases, other
sources of finance will have to be found. (Buttle, 1999)
CONCLUSION
Jakarta water privatization has clearly demonstrated
the failure of PPP in water service. The government
has the right objectives, but they are failed by the basic
assumptions and policies developed. There are five
incorrect basic assumptions. First, the government
assumes that water service is not its responsibility, and
therefore is not a primary government obligation. It can
be easily transferred to the private sector and privatized
in a PPP. Clean water service is a monopolistic public
service, therefore transferring the service into the hands
of the private sector means transferring public monopoly
to the private. This violates the first law in business
ethics. Water service is the highest priority for all city
governments. The government has clear obligation and
accountability, if not actually is the most accountable and
obliged institution. The best water service at a minimum
cost to meet public needs must be guaranteed. This can be
managed by way of a public or government investment
funded by taxes, as part of public service.
Secondly, it is assumed that the right to water is
Volume 18, Number 3
not part of human rights. However, this right has been
acknowledged by the United Nations General Assembly
when they voted unanimously to adopt a resolution
recognizing the human right to water and sanitation on
July 29.
Thirdly, the government assumes that PPP in water
service is the same as in other infrastructure PPPs. PPPs
in Kuala Lumpur and Singapore have succeeded because
the cities use a different approach in water service
compared to toll roads, ports, and telecommunication.
The governments play the role not only of tariff setters,
but also that of investors and guarantors of quality.
The fourth incorrect assumption is that the private
sector is a savior angel. There is no such thing among
business players; everyone is an agent in the economy, and
the private sector has its own interests. It is assumed that
private businesses are driven by the principle of efficiency
and provide the best service at the lowest price. In practice,
private businesses are more driven by the desire for profit
than by efficiency. Privilege abuse by private businesses
may occur whenever an opportunity is present. Without
specific clauses in the business contract, performance and
efficiency may be neglected. Furthermore, through PPP,
the government legalizes monopoly by the private sector.
The fifth assumption is that PAM Jaya as a LGOE
has failed to fulfill its obligations, and the reason for the
efficiency is the government ownership in the institution.
The solution is to transfer the business from the stateowned company to private business through the PPP. The
fact is that PAM has failed due to a heavy intervention
from the political and bureaucratic arenas. The main issue
is professionalization, not privatization.
The lesson here is that PPP is a solution, not a panacea17.
PPP is important as a method, especially in water service.
Water is a basic human right; therefore if PPP transforms
public monopoly into private monopoly, its practices
might reduce the values of democracy, public ethics, and
the principal law of market efficiency. These values are
promoted by Adam Smith in his classic work, The Wealth
of Nations (1776), where he states that the private sector
may not be granted monopoly, as the market is the only
mechanism with the “hidden hand” to create business
efficiency. Hence, the failure of PPP in the Jakarta Water
Service is caused by a combination of four types of
policy failures: management failure, meaning the policy
is successfully formulated, but the actors are unable to
implement it; administrative failure, meaning the policy
is successfully formulated, but the implementation is
costly; design failure, meaning the policy is successfully
formulated, the implementation is successful, but the
result is not according to the design; and theory failure,
���������������������������������������������������������������
From a discussion with Phillip Marin, Bonn, December 3, 2009.
��������������������������������������
9. NUGROHO, JAKARTA WATER SERVICE: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
meaning the policy is successfully formulated, the
implementation is successful and according to the design,
but the results are not as hoped for because the policy
assumptions were incorrect (Patton Savicky, 1993).
Therefore, in regard to water service, a new policy
framework is required. This is the case with a great
many developing nations experiencing economic crises
today, though the reason is not that they have taken the
wrong steps. Rather, they are doing the right thing at the
wrong time (Fairbanks Lindsay, 1997). Thus we may
consider changes for the policy framework: (1)From
privatization of public enterprise to professionalization.
(2) From public-private partnership to public-to-publicpartnership18. (3) From government regulation to
government obligation. (4) From simple privatization to
privatization toward good performance.
As water has become a human right, the government,
as well as public administration, has to reconsider the idea
of privatizing the services closely (and directly) related
to the government19. This is the first lesson learned.
Public administration must redefine its basic mission
rather than simply follow “fashionable” ideas. Ideas may
be contemporary, but the basic mission should not be
changed. A government has two basic missions: to develop
excellent public policies and provide basic services.
In regard to public policies, the excellence of a nation
nowadays depends more and more on its ability to develop
excellent public policies rather than on democracy. Good
governance is more important than a good government.
Basic public services must be redefined, since water is
becoming a newly accepted human right20.
PPP privatization of government services may become
beneficial depending on three key elements. First, often
the government is unable, not unwilling, to actualize
these benefits. Second, there must be an excellent policy
structure as the platform for the privatization. Third, the
process must take place within a good governance. There
must not be any political pressure, either from local elites
or international institutions, or both. Without one or two
of the three key elements, the privatization process had
better be called off.
This proposal is intended for both local and central
governments, and global institutions setting global
policies such as the World Bank, United Nations, and
other global governance institutions. Water is for public
18 For Public to Public Partnership (PUPs), see PSIRU, 2009, PublicPublic Partnership (PUPS) in Water, Transnational Instititute.
��������������������������������think again, think across, and think
The government has to able to
ahead. See, Boon Siong Neo Geraldine Chen (2009).
�����������������������������������������������������������������������
Australia and Japan define water as a government service; therefore,
the institutions, investment, and management are controlled by the
government. Britain, as the pioneer in public service privatization, now
faces a new problem, that of increasing prices in its basic services, such
as water and city transport.
186
consumption and not to be sold to the people. Before
water becomes a matter of governance, it should become
a government issue, because public policies, according to
Thomas Dye (2011), are “what the government does, the
reason they do it, and the difference it makes.” PPP policy
will be a public policy as long as it creates a difference; a
very good difference.
REFERENCES
Al Baz, Ismail , Ralf Otterpohl, and Claudia Wendland,
2008, “Cost-Benefit Analysis for Centralized and
Decentralized Wastewater Treatment Systems (Case
Study in Surabaya, Indonesia)”, pp. 259-268, Springer
Berlin Heidelberg,
Ali, Firdaus, 2007, Multi-Purpose Deep Tunnel, Jakarta:
JWRB.
Ali, Firdaus/JWRB, 2010, “Development of Water Stress
Index as a Tool for the Assessment of Water Stress
Areas in Metropolitan Jakarta”, in the 16th Annual
International Sustainable Development Research
Conference 2010: May 30 - June 1, 2010, Hong Kong
Balanya, Belen, et. al., eds., 2005, Reclaiming Public
Water, Amsterdam: Transnational Institute
Bailey, Robert W. (1987), “Uses and Misuses of
Privatization”, in Steve H. Hanke (ed.) “Prospects
for Privatization”, New York, Academy of Political
Science.
Boon Siong Neo and Geraldine Chen, 2009, Embedding
Culture, Capabilities and Change in Singapore,
Singapore: World Scientific Books.
Bos, Dieter (1985), “A Theory of the Privatization
of Public Enterprises,” Journal of Economics,
Supplement, 5, 1985, pp 17-40.
Buttle, Nicholas, 1999, “Privatization and Ethics,” in
Derek Braddon Deborah Foster, eds., 1999 (1998),
Privatisation: Social Science Themes and Perspectives,
Adelrshot: Ashgate.
Collins, Jim, 2006, Good to Great and the Social Sector:
Why Business Thinking is Not the Answer, London:
Random House.
Conan, Hervě (2004), “Small Piped Water Networks:
Helping Local Entrepreneurs to Invest,” Asian
Development Bank, Manila.
Davis, Jennifer (2004), “Corruption in Public Service
Delivery: Experience from South Asia’s Water and
Sanitation Sector,” World Development, 32 (1).
Deacon, Alan, 2002, Perspective on Welfare, Buckingham:
Open University Press.
Delmon, Jeffrey, 2009, 2nd edition, Private Sector
Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP
Projects and Risk, Washington: IBRD/The World
10. 187
International Journal of Administrative Science Organization, September 2011
Bisnis Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi
Bank, Public Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF), Wolters Kliuwer Law Business.
De Haan, 2007, Reclaiming Social Policy, London:
Palgrave.
Djamal, Riant Nugroho, Firdaus Ali, Agus Kretarto,
Rusdiati Utami, 2009, Kehilangan Air, Jakarta: JWRB.
Dye, Thomas R., 2011, Understanding Public Policy,
New Jersey: Prentice Hall.
Fairbanks, Michael, and Stacey Lindsay, 1997, Plowing
the Sea: Nurturing the Hidden Sources of Growth in
the Developing World, Boston: Harvard Business
School Press.
Gerlach, Esther, and Alizar Anwar, 2008, “Regulating
Management and Concession Contracts for the Poor:
Case of Jakarta.” Richard Franceys Esther Gerlach,
2008, eds., Regulating Water and Sanitation for the
Poor: Economic Regulation for Public and Private
Partnership, London: Earthscan.
Hall, David/PSIRU, 2010, “Replacing Failed Private
Water Contracts,” paper for the “Indonesia PPP Policy
in Water 2009-2014” Seminar, Jakarta, January 20,
2010.
ICIJ (2003), “Water and politics in the fall of Suharto,”
http://www.geocities.com/ waterose_test/water04.
Indonesia Water Dialogue, 2009, Review for Private
Sector Participation in Water and Sanitation in
Indonesia, Jakarta: INWG.
Jakarta Water Regulatory Body, (2007), “Tata Kelola
Air Minum,” FKPM meeting, 2007, Hotel Grand
Mahakam Jakarta.
Jakarta Water Regulatory Body, (2006), “Laporan Kinerja
Tahunan: Laporan Akuntabilitas.” Jakarta: JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, (2007), “Laporan
Kinerja Tahunan: Laporan Akuntabilitas,” Jakarta:
JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, (2008), “Laporan
Kinerja Tahunan: Laporan Akuntabilitas,” Jakarta:
JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, (2009), “Laporan
Kinerja Tahunan: Laporan Akuntabilitas.” Jakarta:
JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, 2010, Kajian Verifikasi
Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan di DKI
Jakarta 2009, Jakarta: JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, 2010, Kajian Verifikasi
Tingkat Konsumsi Air Minum di DKI Jakarta 2009,
Jakarta: JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, 2010, Water Stress Area
di Jakarta Utara 2009, Jakarta: JWRB.
Jakarta Water Regulatory Body, 2010, “Kondisi Ketahanan
Air dan Tantangan dalam upaya Peningkatan Cakupan
Layanan Air Minum di DKI Jakarta,” Jakarta: JWRB.
Volume 18, Number 3
Jakarta Water Regulatory Body, 2010, “Seven Years
without Water”, a movie.
Marin, Phillipe, 2009, Public Private Partnership for
Urban Water Utilities: A Review of Experiences in
Developing Countries, Washington: IBRD/The World
Bank Public Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF).
Jensen, Olivia (2005), “Troubled Partnership: Problems
and Coping Strategies in Jakarta’s Water Concessions,”
paper presentation at the 4th Berlin Conference on
Applied Infrastructure Research.
Kirkpatrick, Colin (2002), “Privatization,” in Kirkpatrick,
C; Clark, R and Polidano, C (eds), Handbook on
Development Policy and Management, Northampton,
Edward Elgar Publishing, pp. 121-141.
Kingdom, B. Liemberger, P. Martin/The World Bank,
2006, “The Challenge of Reducing Non-Revenue
Water in Developing Countries - How Private Sector
Can Help: A Look at Performance-Based Service
Contracting,” Water Supply and Sanitation Sector
Board Discussion Paper Series – Paper No. 8,
Washington DC: The World Bank.
Lanti, Achmad, Riant Nugroho, Firdaus Ali, Agus
Kretarto, Andi Zulfikar, Irzal Djalam, 2009, 10 Years
of PPP in Jakarta, Jakarta: Badan Regulator PAM,
PAM DKI Jakarta.
Lanti, Achmad (1996), “Private Sector Participation in
Indonesia for Water Sector,” Center for International
Development.
Lanti, Achmad (2004), “Regulatory Approach to the
Jakarta Water Supply Concession Contract,” paper
presented at the 14th Stockholm Water Symposium,
August 2004.
Lanti, Achmad (2006), “A Regulatory Approach to the
Jakarta Water Supply Concession Contracts,” Water
Resources Development Journal, special edition on
Water Management for Large Cities, pp. 72 – 93.
Lee, Yok-Shiu. H. (1997), “The Privatization of Solid
Waste Infrastructure and Services in Asia,” TWPR, 19
(2).
Mays, Larry W., ed., 2006, Urban Water Supply
Management Tools, New York: McGraw Hill.
Mintzberg, Henry, 1996, “Managing Government/
Governing Management,” Harvard Business Review
74(3): 75-83.
Nugroho, Riant, 2006, “Water for the Poor”, Percik,
Jakarta: WASPOLA.
Nugroho, Riant, et. al., 2009, White Book of Indonesia
Water Management, Jakarta: Indonesia Water
Dialogue.
Nugroho, Riant, et. al., 2009, Indonesia Contextual
Analysis in Water Supply and Sanitation Sector,
11. NUGROHO, JAKARTA WATER SERVICE: PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)
Jakarta: Indonesia Water Dialogues.
Nugroho, Riant, 2011, Public Policy, Jakarta: Elex/
Gramedia.
Patton, Carl V., David S. Sawicky, 1993, Basic Methods
of Policy Analysis and Planning, London: Prentice
Hall.
Pinto, Rogerio F. (1998), “Innovations in the provision of
public goods and services,” Public Administration and
Development, 18 (387-397).
PSIRU, 2009, Public-Public Partnership (PUPS) in
Water, Transnational Institute.
PUB, Deep Tunnel Sewage System (DTSS) in Singapore,
PowerPoint presentation at JWRB’s Seminar on The
Jakarta Multipurpose Deep Tunnel, February 18, 2006.
Osborne, David, Ted Gaebler, 1993, Reinventing
Government: How the Entrepreneurial Spirit is
Transforming the Public Sector, New York: Plume.
Osborne, David, and Peter Plastrik, 1997, Banishing
Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing
Government, New York: Plume.
188
Sanjoyo, Hari, Riant Nugroho, 2006, Reinventing
Badan Usaha Milik Daerah, Jakarta: Elex/Gramedia.
Titmuss, Richard Welfare Society, 1977, London:
Palgrave.
Toffler, Alvin, 1986, The Third Wave, New York: Bantam
Book.
Toffler, Alvin, 1990, Powershift: Knowledge, Wealth, and
Violence at the Edge of the 21st Century, New York:
Bantam Book.
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance
(TERRA) (1996), “Build-Operate-Transfer (BOT)
Private Investment in Public Projects or Just More
Public Subsidies for the Private Sector.”
United Nations Environmental Program, Chapter Two:
“The State of the Environment-Regional SynthesisFreshwater.” “Global Environment Outlook, 2000,”
www.unep.org.
Yescombe, E.R., 2007, Public Private Partnership:
Principles of Policy and Finance, Oxford: Butterworth
and Heinemman.