PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Dinas perumahan rakyat dan permukiman
1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
a. Nama
:
: Jaminan Cibro, S.Pd
b. NIP
c. Jabatan
:
:
196206121983041003
Plt. Kepala Dinas
Kode Nama Formulir
ORGANISASI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10401
URUSAN : 104 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(DPA - SKPD)
2. RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran 2019
SEMUA
DPA-SKPD
Urusan : Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
104
Organisasi : 10401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Jumlah
(Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN 377.540.000,00
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 377.540.000,00
4
1 1 Pendapatan Pajak Daerah 0,00
4
1 2 Hasil Retribusi Daerah 377.540.000,00
4
1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00
4
1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00
4
2 DANA PERIMBANGAN 0,00
4
2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,00
4
2 2 Dana Alokasi Umum 0,00
4
2 3 Dana Alokasi Khusus 0,00
4
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00
4
3 1 Pendapatan Hibah 0,00
4
3 2 Dana Darurat 0,00
4
3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
4
3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00
4
3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
4
3 6 Pendapatan Lainnya 0,00
4
5 BELANJA 25.246.864.349,00
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.399.291.784,00
5
1 1 Belanja Pegawai 2.399.291.784,00
5
1 2 Belanja Bunga 0,00
5
1 3 Belanja Subsidi 0,00
5
1 4 Belanja Hibah 0,00
5
1 5 Belanja Bantuan Sosial 0,00
5
1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00
5
1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
0,00
5
1 8 Belanja Tidak Terduga 0,00
5
2 BELANJA LANGSUNG 22.847.572.565,00
5
2 1 Belanja Pegawai 45.685.000,00
5
2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.263.161.865,00
5
2 3 Belanja Modal 15.538.725.700,00
5
JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) (24.869.324.349,00)
Hal. 2
SIMRAL
3. 94.385.000,00
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian
Triwulan
7=3+4+5+6
No.
I II III IV
2
1 3 4 5 6
Jumlah
599.823.000,00
Pendapatan
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
1
2.1
2.2 1.731.225.767,00
94.385.000,00
599.823.000,00
8.782.905.399,00
94.385.000,00
599.823.000,00
7.511.199.415,00
94.385.000,00
599.822.784,00
4.822.241.984,00
377.540.000,00
2.399.291.784,00
22.847.572.565,00
Salak, 23 Januari 2019
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH
SAHAT BANUREA, S. Sos. M. Si
NIP.196712221999011001
Hal. 3
SIMRAL
