Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik warga negara yang demokratis dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik warga negara yang demokratis meliputi rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, serta bersifat terbuka dan rasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang memiliki pemahaman cita-cita nasional, mampu mengambil keputusan,

1. 1. KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS
Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap
warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis juga. Ada beberapa
karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai warga yang demokrat. Yakni antara
lain:
A. RASA HORMAT DAN TANGGUNG JAWAB
Sebagai warga negara yang demokratis, hendaknya memiliki rasa hormat terhadap sesama
warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri
dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. Selain itu, sebagai
warga negara yang demokrat, seorang warganegara juga dituntut untuk turut bertanggung
jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara
yang berdiri diatas pluralitas tersebut.
Contoh:
Kita sebagai warga negara harus memiliki rasa hormat kepada sesama manusia
Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar
atas segala perbuatan yang kita lakukan
B. BERSIKAP KRITIS
Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis, baik terhadap kenyataan
empiris (realitas soaial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris
(agama, mitologi, kepercayaan). Sikap kritis juga harus ditunjukkan pada diri sendiri. Sikap
kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. Tentu
saja sikap kritis ini harus didukung oleh sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang
harus dikritisi.
Contoh:
Sebagia warga negara yang baik harus memiliki sikap keritis, karena sikap keritis itu
di dukung oleh tanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan
C. MEMBUKA DISKUSI DAN DIALOG
Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti
terjadi ditengah komunitas warga negara, apalagi ditengah komunitas masyarakat yang plural
dan multi etnik. Untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut,
maka membuka ruang untuk berdikusi dan berdialog merupakan salah satu solusi yang bisa
digunakan. Oleh karenanya, sikap membuka diri untuk berdialog dan diskusi merupakan
salah satu ciri sikap warga negara yang demokrat.
Contoh:

2. Kita sebagai warga negara demokrasi hendaklah memiliki sikap diskusi dan
berdialog dengan sesama warga negara sendiri maupun asing
D. BERSIFAT TERBUKA
Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk
rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin
asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri
akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan
penilaian dan pilihan.
Contoh
Kita sebagai warga negara demokrasi harus memiliki sikap terbuka demi ketentraman
negara kita
E. RASIONAL
Bagi warga negara yang demokrat, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara
bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan yang
diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga
negara. Sementara, sikap dan keputusan yang diambil secara tidak rasional akan membawa
implikasi emosional dan cenderung egois. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan warga
negara, baik persoalan plitik, budaya, sosial, dan sebagainya, sebaiknya dilakukan dengan
keputusan-keputusan yang rasional.
Contoh:
Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa rasional demi kesejateraan
negara kita
F. JUJUR
Memiliki sifat dan sikap yang jujur bagi warga negara merupakan sesuatu yang mutlak.
Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar
warga negara. Sikap jujur bisa diterapkan disegala sektor, baik politik, sosial, dan sebagainya.
Kejujuran politik adalah bahwa, kesejahteraan warga negara merupakan tujuan yang ingin
dicapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para politisi. Ketidak jujuran
politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari
keuntungan demi partainya, karena partai itu penting bagi kedudukannya.
Contoh:
Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap jujur kepada setiap
masyarakat, karena kejujuran adalah kuci terciptanya keselarasan dan keharmonisan
hubungan antar warga negara
Beberapa karakteristik warga yang demokrat diatas, merupakan sikap dan sifat yang
seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga

3. negara yang otonom, yakni mampu mempengarui dan berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan ditingkat lokal secara mandiri. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai
karakteristik lanjutan sebagai berikut :
 Memiliki kemandirian. Mandiri berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, teguh
pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik.
 Memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga negara, khususnya
dilingkungan masyarakat yang terkecil seperti RT, RW, Desa, dan seterusnya. Atau juga
dilingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
 Menghargai martabat manusia dan dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti
menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi setiap orang tanpa membedakan ras, warna
kulit, golongan, ataupun warga negara yang lain.
 Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun.
Warga negara yang otonom secara efektif mampu mempengarui dan berpartisipasi dalam
proses-proses pengambilan kebijakan pada level sosial yang paling kecil dan lokal, misalnya
dalam rapat kepanitiaan, pertemuanrukun warta, termasuk juga mengawasi kinerja kebijakan
parlemen dan pemerintahan.
 Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Tidak ada demokrasi tanpa
aturan hukum dan konstitusi. Tanpa konstitusi, demokrasi akan menjadi anarkhi.
2. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
 FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan negara
2. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan
masalah pribadi, masyarakat dan negara.
3. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang
cerdas.
4. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia
kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan
berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.
 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri
(1994/1995:10) adalah sebagai berikut:
a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian
Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan
pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap

4. dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan
dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai
golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku
yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas
kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat
ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang
mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah :
Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara
yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.
Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan
seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk
berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih
lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan
kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya
sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.
Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara
yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap
bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279).
Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa
diharapkan :
a. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar
ideologi dan pandangan hidup negara RI.
b. Melek konstitusi (UUD NKRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
c. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
d. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan
kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.
Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara
mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga
negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics
inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan
tanggung jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan
masyarakat.
Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya
simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman

5. konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun
harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan
didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
3. KARAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL
1. Pe dekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD
Herman (1972) mengemukakan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni bahwa “value is
neather taught nor cought it is learnded” yang artinya bahwa subtansi nilai tidaklah semata-
mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap,
diisternalisasi, dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang
malalui proses belajar.
Dalam latar belakang kehidupan masyarakat, proses pendidikan nilai sudah barlangsung
dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Contohnya tradisi dongen dan
sejenisnya yang dulu dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan cucunya semakin lama
semakin tergeser oleh film kartun atau sinetron dalam media massa tersebut. Disitulah
pendidikan nilai menghadapi tantangan konseptual, instrumen, dan operasional.
Secara konstitusional demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang theistis atau demokrasi
yang berketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pendidikan nilai bagi Indonesia
seyogyanya berpijak pada nilai-nilai keagamaan, nilai demokratis yang berketuhanan Yang
Maha Esa, dan nilai sosial kultural yang berbineka tunggal ika.
Konsepsi pendidikan nilai moral piaget yang menitik beratkan pada pembangunan
kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah moral dalam kehidupan dapat
diadaptasidalam pendidikan nilai di indonesia dalam konteks demokrasi konstitusional
Indonesia dan konteks sosial-kultural masyarakat Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika
termasuk dalam keyakinan agama.
Konsepsi pendidikan nilai moral kohlberg yang menitik beratkan pada penalaran moral
melalui pendekatan klarifikasi nilai yang memberi kebebasan kepada individu peserta didik
untuk memilih posisi moral, dapat digunakan dalam konteks pembehasan nilai selain nilai
aqidah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Konsepsi dapat digunakan sebagai
salah satu landasan bagi pengembangan paradigma penelitian perkembangan moral bagi
warga Indonesia.
Kerangka konsepsual komponen Good Charakter dari Lickona yang membagi karakter
menjadi wawasan moral, perrencanaan moral, dan perilaku moral dapat dipakai untuk
mengklasifikasikan nilai moral dalam pendidikan nilai di Indonesia dengan menambahkan
kedalam masing-masing dimensi itu aspek nilai yang berkenan dengan konteks keagamaan
seperti wawasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam dimensi Wawasan Moral, Perasaan

6. mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa dalam dimensi Perasaan Moral, dan Perilaku moral
kekhalifahan dalam dimensi Perilaku Moral.
2. Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi PKn diSD
Muatan isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan
warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamankan oleh
Pancasila dan UUD 1945.
Secara umum PKn diSD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan:
1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam
kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter-
karakter masyarakat Indoensia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau
tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Struktur kurikulum diSD meliputi subtanti pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang
pendidikan selama enam tahun mulai kelas 1 sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum
SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata
pelajaran.
Muatan materi tentang Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi; Hidup rukun dalam
perbedaan, Cinta Lingkungan, kebanggaan, sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda,
Keutuhan Negara, Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap
positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
Muatan materi tentang Norma, hukum dan peraturan, meliputi; Tata tertib dalam kehidupan
keluarga, Tata tertib disekolah, norma yang berlaku dimasyarakat, Peraturan-peraturan
daerah, norma-norma dalam dalam kehidupan berbangsa, sistem hukum dan peradilan
nasional, Hukum dan peradilan internasional.
Mautan materi tentang hak asasi manusia meliputi; hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional Ham, Pemajuan,
penghormatan dan perlindungan HAM.
Muatan materi tentang kebutuhan warga negara meliputi; hidup gotong royong, harga diri
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
menghargai keputusan bersama, prestasi kedudukan warga negara,.
Muatan materi tentang konstitusi Negara meliputi; Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi
yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan agar
negara dengan konstitusi.

7. Muatan materi tentang Kekuasaan dan Politik meliputi; Pemerintahan desa dan kecamatan,
pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya
politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan pers dalam
masyarakat demokrasi.
Muatan materi tentang Pancasila meliputi; kedudukan Pancasila sebagai dasaar negara dan
ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Muatan materi tentang Globalisasi meliputi; globalisasi di lingkungannya, poloitik luar negeri
Indonesia di era globalisasi dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi
internasional, dan mengevaluasi globaalisasi.

8. TUGAS TUTORIAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh :
NAMA : LA ODE ARIFIN
NIM : 8221801898
POKJAR : RAHA A.
SEMESTER : VII (TUJUH)
UNIVERSITAS TERBUKA
2014

9. TUGAS TUTORIAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Oleh :
NAMA :
NIM : 82218018
POKJAR : RAHA A.
SEMESTER : VII (TUJUH)
UNIVERSITAS TERBUKA
2014